27 April 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Ekspedisi Rupiah Kalimantan, Upaya Bank Indonesia Perkuat Layanan Rupiah di Wilayah Sungai Kalimantan

Banjarmasin – Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut memperkuat layanan Rupiah untuk masyarakat di wilayah perairan sungai melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026 yang dilaksanakan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan pada 27-30 April 2026.

Giat dimulai dengan Seremonial Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 April 2026. Kegiatan Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dipusatkan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.

ERK 2026 merupakan keberlanjutan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang telah Kick Off di Surabaya pada 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia, menjangkau layanan kas ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ERK 2026 menjangkau masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai strategis di Kalimantan, antara lain Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Sungai Mahakam dan Sungai Kandilo di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat.

Wilayah tersebut merupakan jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan layanan kas keliling susur sungai sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy, ERK 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi guna memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat secara aman dan tepat waktu, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi non-tunai, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran, meliputi:

 Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah
 Edukasi kebanksentralan dan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan)
 Layanan Perpustakaan Keliling
 Penyuluhan dan layanan kesehatan
 Edukasi kesiapsiagaan bencana, khususnya pada wilayah perairan sungai

Sinergi dan Kolaborasi menjadi landasan utama pelaksanaan ERK 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan ERK 2026, Bank Indonesia didukung penuh TNI Angkatan Laut dalam mobilisasi armada serta pengamanan kegiatan di wilayah perairan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalimantan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan edukasi hingga ke pelosok negeri, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. (BIKalsel-RIW/EPS)

Peneliti Gemologi Prancis Kunjungi Museum Lambung Mangkurat, Dalami Sejarah Intan Kalsel

Banjarbaru – Kunjungan tim peneliti gemologi internasional asal Prancis ke Kalimantan Selatan, tidak hanya berfokus pada aktivitas lapangan di kawasan pertambangan dan perdagangan intan, tetapi juga menyentuh aspek sejarah dan edukasi. Salah satu agendanya adalah kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Tim dari Laboratoire de Gemmologie yang dipimpin Agatha Cristol, didampingi Badan Pengelola Geopark Meratus, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, serta Bappeda Kalsel, memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah geologi, budaya, dan perkembangan industri intan di daerah ini.

Tim Gemologi Prancis melihat benda koleksi museum tentang pendulangan intan.(foto : Muslam Kalsel)

Di museum, rombongan meninjau berbagai koleksi artefak yang menggambarkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kekayaan alam, khususnya intan yang menjadi salah satu identitas Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat, Raudati Hildayati, menyambut positif kunjungan tersebut dan menilai kehadiran peneliti internasional menjadi momentum penting, memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi dan referensi ilmiah.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Museum tidak hanya menjadi ruang penyimpanan sejarah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang mampu menjembatani pengetahuan lokal dengan kajian ilmiah internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, interaksi langsung antara peneliti dan pengelola museum turut membuka ruang pertukaran pengetahuan, terutama terkait karakteristik geologis intan Kalimantan yang memiliki keunikan tersendiri.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, potensi dan kekayaan sejarah intan Kalimantan Selatan semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset ke depan,” tambahnya.

Kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat menjadi pelengkap dari rangkaian kegiatan penelitian yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026.

Sebelumnya, tim juga telah mengunjungi lokasi penambangan tradisional intan di Cempaka, tempat pengolahan, serta pasar intan. (SYA/RIW/EPS)

Rumah Produksi Bigfast Diresmikan, Wali Kota Erna Lisa Halaby Dorong UMKM Banjarbaru Tembus Pasar Nasional

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, meresmikan Rumah Produksi UMKM Bigfast di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Senin (27/4).

Peresmian tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Banjarbaru, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan pemberdayaan produk lokal.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Camat Liang Anggang, serta Lurah Landasan Ulin Barat.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama, mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Banjarbaru.

Rumah produksi Bigfast sendiri merupakan unit usaha milik Ani, yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih lantai.

Produk ini diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terus ditingkatkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan konsistensi pemilik usaha. Ia menilai, keberadaan rumah produksi ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebangkitan ekonomi masyarakat.

“Rumah produksi Bigfast ini walaupun sederhana, diharapkan ke depan mampu menyuplai hingga ke seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Banjarbaru juga akan terus mendorong penggunaan produk lokal, termasuk di lingkungan perkantoran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa produk Bigfast telah mulai digunakan di sejumlah tempat usaha, seperti pusat perbelanjaan dan restoran, yang menjadi indikasi positif terhadap kualitas dan kepercayaan pasar.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri yang semakin dinamis, terutama di era digital saat ini.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama UMKM terletak pada standarisasi produk dan efisiensi produksi, sehingga kehadiran rumah produksi ini diharapkan dapat menjadi solusi.

“Usaha kecil dan menengah adalah tulang punggung ekonomi kota. Karena itu, saya berpesan agar pengelola rumah produksi ini terus berinovasi dan menciptakan terobosan agar produk lokal memiliki daya saing,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Produksi Bigfast, serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan fasilitas tersebut.

Peresmian ini diharapkan menjadi momentum bagi UMKM di Banjarbaru untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional. (MedCenBjb-RIW/EPS)

Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti 16.112 peserta pada periode Oktober 2025 hingga April 2026.
Penutupan program dilakukan di Jakarta, Jumat (24/4).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan, bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

“Kami mengajak adik – adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki,” ujar Yassierli.

Untuk itu, Ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia untuk memperluas kesempatan bagi putra – putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

“Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,” katanya.

Melalui platform tersebut, Ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi transformasi dunia kerja yang kian cepat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja.

Dalam konteks tersebut, Ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain penguatan kompetensi, Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja. Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan rekomendasi terbaik dari forum ini,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa ijazah akademik bukan lagi jaminan tunggal untuk memenangkan persaingan di pasar kerja global yang kian dinamis.

Menaker mengimbau para lulusan perguruan tinggi untuk membekali diri dengan strategi “Triple Readiness” (Tiga Kesiapan) untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina yang bertajuk “Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Sabtu (25/4).

Dalam orasinya, Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn, Ia menyebutkan, bahwa 80 persen pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

“Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen,” ujar Yassierli di hadapan para wisudawan.

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan generasi muda, seperti greeneconomy, digital platform, dan care economy.

Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Menaker menjelaskan, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs).

Ia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karenanya, Ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

Dalam acara tersebut, Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70% pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI.

Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

“Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir,” tegasnya.

Di akhir orasinya, Menaker menegaskan komitmen pemerintah menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa.

Melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling.

“Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” pungkas Menaker. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tekan Inflasi Jelang Idul Adha, Disdag Kalsel Gelar Pasmur

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Program ini dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai pada 21 April 2026 di Kota Banjarmasin, dan dijadwalkan berakhir pada 25 Mei 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah, menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Pasar murah ini kami laksanakan di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, sebagai upaya untuk menekan inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Bagiawan menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah stakeholder lainnya, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan tepung dengan harga distributor atau di bawah harga pasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Bagiawan berharap, pasar murah ini mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga bahan pokok di lapangan.

Apabila terjadi gejolak harga, langkah-langkah strategis akan segera diambil, termasuk penambahan intensitas pasar murah maupun operasi pasar.

“Inflasi dapat terkendali, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah serta menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, dan nyaman,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)

BPKPAD Banjarmasin Beri Kuliah Umum di FISIP ULM

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membedah proses pengelolaan keuangan daerah.

Ket foto : Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo saat menyampaikan materi

“Intinya kita memberikan sesuatu yang mereka hanya dapat teori. Secara praktik mereka tidak tahu seperti apa proses, tahapan dan pelaksanaan dari APBD agar penggunaannya tepat sasaran. Hal itu yang kita jelaskan kepada mahasiswa,” jelas Edy.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa diajak membedah secara langsung proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Edy menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), dinamika kebutuhan pembangunan, serta tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

“Kami juga memberikan gambaran mengenai pengelolaan APBD yang harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan yang mana lebih prioritas untuk lebih didahulukan, kemudian bertahap. Jadi bukan pemerintah tidak dapat memenuhi tapi dilihat dulu dan tentunya bertahap,” tutur Edy lebih lanjut.

Sementara dari sisi pendapatan daerah lanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi sehingga PAD dapat terus meningkat untuk menuju pada mandiri.

“Jadi hal-hal ini kita sampaikan kepada mahasiswa agar antara teori dengan pelaksanaan di lapangan bisa sinkron dan pemahaman jadi sama mengenai pengelolaan APBD ini,” ujarnya.

Di samping itu, Ia berharap kuliah umum dengan mengandeng pemerintah seperti ini dapat terus dilakukan ULM maupun lembaga pendidikan lainnya, hingga nantinya dapat saling berkolaborasi terutama dalam melaksanakan pembangunan kota dengan nyaman.

“Jadi saling mengisi. Baik dari akademisi, mahasiswa. Jadi bisa membersamai masyarakat untuk membangun Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM, Avela Dewi berharap, melalui kuliah umum ini mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh gambaran nyata praktik pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

“Kami sangat apresiatif sekali pemko bisa berkenan memberikan materi di kuliah umum mengenai pengelolaan keuangan negara agar mahasiswa tidak hanya tahu teori saja tapi tahu praktik di lapangan melalui gambar tadi,” ungkap Avela.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Sah! Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui BKPSDM menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji empat pejabat pimpinan tinggi pratama, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (27/4).

Pelantikan dipimpin langsung Bupati Banjar Saidi Mansyur dan disaksikan Sekretaris Daerah Yudi Andrea, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten Banjar.

Bupati Saidi Mansyur saat menyampaikan sambutan.(foto : MC Banjar)

Adapun pejabat yang dilantik yakni Rakhmat Dhany, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nasrullah Sadiq sebagai Kepala BPKPAD, Anna Rosida Santi sebagai Kepala Bapperida, serta Ahmad Baihaqi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).

Dalam sambutannya, Bupati Saidi Mansyur mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan menekankan pentingnya percepatan adaptasi serta optimalisasi kinerja.

“Saya yakin yang dilantik dapat beradaptasi dengan cepat. Fokus pada program perencanaan agar dalam satu tahun ke depan dapat menunjukkan peningkatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program pembangunan, baik fisik maupun pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani isu strategis daerah seperti kesehatan dan kemiskinan.

Selain itu, Saidi mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, mengingat Kabupaten Banjar termasuk wilayah rawan.

“Camat dan seluruh jajaran harus cepat berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penanganan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea menjelaskan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan, khususnya untuk mengisi jabatan strategis yang sebelumnya kosong.

“Pejabat yang dilantik telah melalui uji kompetensi. Ini menjadi langkah untuk memperkuat kinerja organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang saat ini masih dalam tahap asesmen di Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam waktu dekat akan ada pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, sehingga diharapkan segera ada penetapan pejabat definitif,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Tingkatkan Kemandirian Desa, PMD Kalsel Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, perkuat pembangunan kawasan perdesaan melalui berbagai program strategis.

Hingga tahun 2026, pemerintah daerah telah memfasilitasi sebanyak 15 kawasan perdesaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, baru-baru ini menjelaskan, dari total kawasan yang difasilitasi tersebut, sebanyak tiga kawasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP).

Ketiga kawasan tersebut yakni Kabupaten Banjar dengan konsep kawasan perdesaan agro minapolitan, Kabupaten Tabalong dengan kawasan perdesaan agrowisata hortikultura, serta Kabupaten Tanah Bumbu dengan kawasan perdesaan agropolitan.

“Penetapan kawasan prioritas ini dilakukan berdasarkan potensi unggulan masing – masing wilayah yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa,” ungkap Frendy.

Menurut Frendy, pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan potensi lokal yang dimiliki desa.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan perdesaan diharapkan mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong pengembangan kawasan perdesaan berbasis pariwisata sebagai salah satu strategi diversifikasi ekonomi desa.

Potensi wisata yang dimiliki desa dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Pengembangan kawasan perdesaan pariwisata tidak hanya berfokus pada daya tarik wisata, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi yang berkelanjutan,” sahut Frendy.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat desa, agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara profesional.

Hal ini penting agar pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui berbagai program ini, kami berharap kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pariwisata,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)