Bulan: Januari 2026

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS warga miskin, yang terhapus pada awal tahun ini akibat adanya penyesuaian data penerima BPJS.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, untuk anggaran tersebut telah tersedia, dan akan dicairkan pada anggaran perubahan mendatang.

“Pada dasarnya kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin siap, untuk anggaran tersebut,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Jumat (23/1).

Dikatakan Edy, sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mengurangi penerima bantuan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin hanya melakukan verifikasi data penerima saja, yang secara teknis prosesnya ada pada Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,” ucap Edy.

Sedangkan BPKPAD Kota Banjarmasin, lanjut Edy, telah mengalokasikan anggaran tersebut, pada APBD Perubahan.

“Semua warga yang benar benar masuk dalam kategori miskin akan di cover BPJS Kesehatannya,” ujar Edy.

Sedangkan, untuk angka pasti dari penerima BPJS kesehatan tersebut, pihaknya masih menunggu dari Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

“Namun pada dasarnya kami siap, untuk anggaran tersebut,” ucap Edy.

Untuk solusi saat ini, sudah tertanggulangin selama 9 bulan mendatang.

“Yang artinya dari Januari hingga sembilan bulan kedepan sudah dapat diatasi,” ungkap Edy lagi.

Sedangkan, untuk langkah lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, apabila diperlukan mendesak maka dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan visi dan misi yakni maju sejahtera, akan terus memerhatikan kesehatan bagi masyarakatnya,” ucap Edy.

Saat ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan untuk warga miskin, yang sempat terhapus. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan program seni dan budaya pada tahun anggaran 2026, meskipun terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi, Suharyanti, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/).

Suharyanti menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak Februari 2026, memang berdampak pada sejumlah kegiatan, namun agenda-agenda tahunan yang menjadi program rutin tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah kegiatan seni dan budaya yang dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026, di antaranya pergelaran tari dalam rangka Hari Tari Dunia, Pesona Seni Ramadan, pertunjukan tari kolosal dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, serta Karasmin Banua Seribu Sungai yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa kegiatan, namun untuk event – event tahunan tetap kita laksanakan dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.

Yanti menyampaikan, untuk Festival Seni Budaya Banjar tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan konsep yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami pembaruan konsep, festival tersebut tetap mengusung seni tradisi daerah sebagai identitas utama budaya Banjar.

“Konsepnya akan kita kemas berbeda, namun tetap mengangkat seni tradisi daerah sebagai ciri khas,” jelasnya.

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, tahun 2026, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan juga mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3 M meningkat dari Rp2 M pada tahun sebelumnya.

Melalui dukungan dana tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel akan melaksanakan program baru yakni Manajemen Talenta Nasional, yang merupakan program wajib bagi seluruh Taman Budaya di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan mengembangkan potensi talenta seni daerah agar dapat menjadi profesi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi para pelaku seni.

“Dengan berbagai program yang direncanakan, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berharap pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Ulin Banjarmasin, pada tahun 2026 ini, membangun Pusat Layanan Jantung Terpadu.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo menjelaskan, pada awal tahun ini pihaknya telah melakukan rapat awal dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, untuk rencana pembangunan tahap pertama pusat layanan jantung terpadu tersebut.

“Untuk pembangunan layanan pusat jantung terpadu tersebut, kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel,” ungkap Among, baru baru tadi.

Mengingat, untuk penambahan bangunan Gedung Layanan Pusat Jantung Terpadu ini, dikerjakan Dinas PUPR Kalsel.

“Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin, pembangunan tersebut merupakan pengembangan layanan kesehatan di bidang jantung,” ungkapnya lagi.

Rumah Sakit Ulin, merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyiapkan segala sesuatu terkait layanan unggulan rujukan, termasuk penyakit jantung.

“Untuk itu RSUD Ulin Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas PUPR, mengenai pembangunan pusat layanan jantung terpadu,” ujar Among.

Dikatakan Among, saat ini sudah ada beberapa areal atau ruangan yang telah disiapkan, untuk penetapan gedung tersebut, yang direncanakan delapan lantai, dengan sejumlah fasilitas, sebagai penunjang layanan jantung.

“Fasilitas yang disiapkan lengkap dengan ruang operasi nantinya,” ucap Among.

Ia berharap, dengan adanya layanan jantung terpadu ini, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien jantung yang berobat di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Karena RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten tetangga, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan layanan kesehatan yang diberikan,” tutur Among.

Selain itu, Among berharap, pembangunan pusat layanan jantung terpadu dapat berjalan lancar serta sukses. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun.

“Kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah,” papar Catur Ariyanto Widodo, Kepala DJPb Provinsi Kalsel, usai press release dan publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/1) di Aula Barito Kantor DJP Kalselteng.

Catur menambahkan, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.

“Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.

Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.

“Meski begitu, laju inflasi relatif tertahan kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” urainya.

Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.

Sementara itu, kinerja belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.

Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%. Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.

Di sisi lain, menurut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal.

Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.

Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi dua instrumen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%. (RIW/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada tahun 2026.

Salah satu fokus utama yang dikembangkan adalah layanan unggulan, khususnya penanganan penyakit saraf melalui penguatan Stroke Center yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. M. Syarif Hidayat mengatakan, bahwa pada prinsipnya seluruh pasien yang berobat ke RSUD Ansari Saleh mendapatkan pelayanan yang sama dan optimal. Namun demikian, terdapat layanan prioritas yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk pelayanan, semua pasien yang berobat ke Ansari Saleh kita layani dengan baik. Namun memang ada prioritas dari kementerian yang dikenal dengan KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke atau saraf, serta uronefro,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dan visi rumah sakit, RSUD Ansari Saleh menetapkan dua layanan unggulan utama, yakni penanganan penyakit infeksi dan penyakit saraf.

Untuk penyakit saraf, rumah sakit ini telah memiliki Stroke Center atau unit pelayanan stroke terpadu yang beroperasi sejak dua hingga tiga tahun terakhir.

“Untuk penyakit saraf ini, kami sudah cukup lama mengembangkan Stroke Center. Di sana sudah tersedia pelayanan yang cukup mumpuni,” katanya.

Saat ini, Stroke Center RSUD Ansari Saleh memiliki 10 tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang lengkap. Mulai dari monitor pasien hingga alat-alat pendukung lainnya. Setiap pasien mendapatkan fasilitas tempat tidur yang representatif sesuai standar pelayanan.

“Posisi Stroke Center ini berada di atas ruang IGD, sehingga memudahkan alur pelayanan pasien gawat darurat,” jelas dr. Syarif.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa stroke memiliki dua penyebab utama, yaitu akibat perdarahan dan akibat sumbatan atau yang dikenal dengan stroke infark. Untuk kasus stroke perdarahan, RSUD Ansari Saleh telah menyiapkan kamar operasi serta tenaga dokter bedah saraf yang kompeten.

“Kalau stroke karena perdarahan, langsung kita lakukan tindakan operasi karena dokter bedah saraf dan kamar operasinya sudah siap,” terangnya.

Sementara itu, untuk stroke akibat sumbatan, pasien akan ditangani dokter saraf di Stroke Center. Sebelum penanganan lebih lanjut, pasien terlebih dahulu menjalani pemeriksaan CT scan untuk memastikan jenis stroke yang dialami.

Dengan penguatan layanan unggulan tersebut, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, khususnya bagi pasien stroke di Kalimantan Selatan.

“Kita punya CT scan untuk memastikan apakah stroke tersebut karena perdarahan atau infark. Kalau infark, dirawat oleh dokter saraf di Stroke Center. Tapi kalau perdarahan, langsung tindakan bedah saraf,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/EPS)