26 Januari 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pasca Audit BPK, Bank Kalsel Komitmen Perkuat Keamanan Siber dan Tata Kelola Kredit,

Banjarbaru – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan menyeluruh pada sistem keamanan siber dan tata kelola penyaluran kredit.

Dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung pada Senin (26/1) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan arahan tegas kepada manajemen Bank Kalsel, terkait hasil evaluasi rutin BPK mengenai ketahanan siber.

Gubernur menginstruksikan agar dilakukan penguatan di semua sektor untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi perbankan.

“Keamanan siber adalah prioritas utama untuk melindungi kepercayaan nasabah. Saya meminta penguatan dilakukan pada seluruh lini,” ujar Gubernur Muhidin.

Gubernur juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit produktif.

“Ekspansi kredit harus dilakukan dengan baik dan wajib memerhatikan seluruh aspek risiko demi menjaga kesehatan bank,” tegasnya.

Di sela acara tersebut, Gubernur Muhidin juga memberikan dorongan strategis terkait status Bank Devisa, yang telah disetujui otoritas terkait.

Gubernur mengingatkan bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, potensi bisnis internasional melalui Bank Devisa sangatlah besar bagi kemajuan daerah.

“Saya meminta Bank Kalsel segera melengkapi syarat – syarat tambahan yang diminta regulator agar operasional Bank Devisa dapat segera berjalan. Kita harus menangkap peluang dari ekspor sumber daya alam kita,” tegas Gubernur.

Merespon hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan sikap kooperatif, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan berkelanjutan.

Bank Kalsel berkomitmen menuntaskan Rencana Aksi (Action Plan) selambatlambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“Kami berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi rutin BPK dengan meningkatkan ketahanan siber pada seluruh aspek operasional. Selain itu, penyaluran kredit akan terus diperkuat melalui analisis prinsip kehati-hatian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang lebih mendalam untuk memitigasi risiko,” ujar Fachrudin.

Mengenai operasional Bank Devisa, Direktur Utama memastikan bahwa proses pemenuhan syarat tambahan dari regulator berjalan sesuai jadwal.

“Kami sedang melakukan percepatan kelengkapan dokumen sesuai permintaan regulator. Kami optimis layanan Bank Devisa akan segera aktif untuk mendukung transaksi internasional para pelaku usaha di Kalsel secara lebih efisien,’ tambahnya.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Kalsel berkomitmen meningkatkan kualitas operasionalnya sebagai bank pembangunan daerah yang handal, aman, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

LHP BPK Diserahkan, Gubernur Muhidin Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tematik kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (26/1).

LHP tematik tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, dan turut diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, Komisaris Utama Bank Kalsel, Subhan Nor Yaumil, serta Direktur Bank Kalsel, Fachrudin.

Gubernur Muhidin (kanan) menerima LHP Tematik dari Kepala BPK RI perwakilan Kalsel, Andriyanto

Penyerahan LHP ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, para asisten, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, serta kepala SKPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Muhidin menyampaikan, terdapat dua LHP utama yang diterima, yakni terkait efektivitas pengelolaan kinerja keuangan Bank Kalsel serta pengelolaan lingkungan hidup dan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

“Kami menerima dua laporan penting, yang pertama berkaitan dengan kinerja dan pengelolaan keuangan Bank Kalsel, dan yang kedua menyangkut pengelolaan lingkungan hidup serta penggunaan kawasan hutan,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK, khususnya terkait kelemahan yang ditemukan pada Bank Kalsel.

Foto bersama usai penyerahan LHP tematik oleh BPK RI perwakilan Kalsel

“Apa yang menjadi rekomendasi BPK tentu akan kami tindak lanjuti. Evaluasi segera dilakukan, termasuk perbaikan terhadap kelemahan yang ada di Bank Kalsel,” tegasnya.

Sementara terkait permasalahan lingkungan hidup dan PPKH, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat, sehingga Pemprov tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeluarkan rekomendasi.

“Untuk persoalan lingkungan hidup dan PPKH, itu merupakan kewenangan kementerian terkait di pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami meminta SKPD bersama BPK Perwakilan Kalsel untuk menyampaikan laporan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, adanya indikasi ketidakpatuhan sejumlah kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan terhadap peraturan yang berlaku.

“Ada beberapa aktivitas pertambangan, termasuk galian C, yang terindikasi tidak mematuhi ketentuan yang ada dan ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, merinci dua LHP tematik yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

LHP pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III 2025 pada Pemprov Kalsel dan instansi terkait.

“Permasalahan yang kami temukan antara lain masih adanya aktivitas pertambangan tanpa izin dan di luar wilayah izin, pengawasan kewajiban lingkungan yang belum optimal, serta potensi pencemaran lingkungan dan kekurangan PNBP, termasuk denda administratif,” ungkap Andriyanto.

LHP kedua adalah LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan, pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 hingga Semester I 2025 pada Bank Kalsel dan instansi terkait.

“Kami menemukan kelemahan pada kualitas dan keamanan sistem informasi serta ketahanan siber, dan penyaluran kredit produktif yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian 5C, sehingga berpotensi menimbulkan kredit tidak tertagih,” jelasnya.

Andriyanto menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel wajib menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

Selain itu, BPK juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan interim yang akan dimulai pada 2 Februari 2026.

“Kami berharap rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara sungguh – sungguh, sehingga pengelolaan keuangan daerah, kinerja perbankan daerah, serta perlindungan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Dukung Gaya Hidup Sehat, Ketua TP PKK Kalsel Resmikan Lapangan Tenis BINDA

Banjarbaru – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, meresmikan Lapangan Tenis BINDA Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jalan Bina Praja, kawasan Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (26/1).

Peresmian lapangan tenis ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan instansi pemerintahan, sekaligus mendorong penerapan gaya hidup sehat dan aktif bagi aparatur serta masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin mengatakan, bahwa keberadaan fasilitas olahraga yang memadai sangat penting untuk menunjang kesehatan jasmani serta memperkuat kebersamaan antarinstansi.

“Lapangan tenis ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pegawai dan komunitas olahraga. Dengan tubuh yang sehat, tentu kinerja dan semangat bekerja juga akan semakin baik,” ujar Fathul Jannah.

Ia berharap, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kegiatan olahraga rutin, pembinaan atlet, maupun sebagai sarana silaturahmi antarinstansi di Kalimantan Selatan.

“Semoga lapangan tenis ini bisa dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pembinaan olahraga di Banua,” tutup Fathul Jannah.

Gubernur Kalsel, Muhidin, beserta istri saat perdana melaksanakan permainan tennis di lapangan BINDA Kalsel

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Kalimantan Selatan, Brigjen Pol. Nurrullah menyampaikan, bahwa pembangunan Lapangan Tenis BINDA Kalsel merupakan bentuk komitmen institusinya dalam mendukung kesehatan dan kebugaran personel, sekaligus mempererat sinergi lintas lembaga.

“Lapangan tenis ini kami siapkan sebagai fasilitas penunjang kebugaran jasmani personel BINDA Kalsel, sekaligus sebagai sarana mempererat silaturahmi dan sinergi dengan berbagai instansi di Kalimantan Selatan,” ungkap Nurrullah.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kondisi fisik dan mental, terutama bagi aparatur negara yang dituntut selalu siap menjalankan tugas.

“Dengan tubuh yang sehat dan bugar, maka pelaksanaan tugas – tugas pengabdian kepada negara dan masyarakat dapat dilakukan secara optimal,” tegasnya.

Peresmian Lapangan Tenis BINDA Kalimantan Selatan turut dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Komandan Korem 101/Antasari beserta istri, Danlanal Banjarmasin beserta istri, Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili Direktur Intelkam, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah Syarifuddin.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas lapangan tenis. Para undangan menyambut positif hadirnya sarana olahraga tersebut yang dinilai dapat menunjang kebugaran dan memperkuat kebersamaan di lingkungan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Museum Lambung Mangkurat Perkuat Peran Edukasi dan Regenerasi Budaya di Usia ke-47

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Pembinaan Lembaga Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-47 Museum Lambung Mangkurat, Senin (26/1).

Kegiatan ini mengusung tema “Merawat Akar Budaya, Menjaga Identitas Banua: 47 Tahun Dedikasi untuk Budaya Banua”.

Suasana peringatan Hari Jadi Museum Lambung Mangkurat ke 47

Bertempat di Auditorium Museum Lambung Mangkurat, kegiatan dirangkai dengan penyerahan bingkisan kepada para purna tugas museum, termasuk dua pegawai yang pernah menjabat sebagai Kepala Museum Lambung Mangkurat, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam pengembangan museum dan pelestarian budaya daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri para purna tugas museum, jajaran pejabat eselon III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, serta pengelola dan pamong budaya Museum Lambung Mangkurat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra menegaskan, bahwa museum memiliki peran strategis sebagai ruang edukasi sekaligus media pembelajaran langsung bagi generasi muda.

“Menurut saya, museum itu bukan hanya ruang pamer, tetapi tempat anak-anak kita belajar secara langsung. Saya pribadi merasa dibesarkan oleh Museum Lambung Mangkurat. Saat SD dulu, setiap tahun kami terjadwal berkunjung ke museum ini. Dari situlah saya melihat langsung sejarah dan kebudayaan yang sebelumnya hanya saya kenal lewat buku,” ungkapnya.

Ia berharap pengalaman serupa dapat dirasakan anak-anak masa kini dan generasi mendatang, sehingga museum benar-benar menjadi ruang belajar yang hidup dan relevan.

“Di usia 47 tahun ini, tema Merawat Akar Budaya, Menjaga Identitas Banua bukan sekadar slogan. Ini adalah upaya untuk melestarikan budaya Banua sebagai identitas masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Banjar,” jelasnya.

Galuh Tantri juga mendorong Museum Lambung Mangkurat, untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat.

“Harapan saya, teman – teman di Museum Lambung Mangkurat bisa semakin memajukan kegiatan – kegiatan yang kreatif dan disukai masyarakat. Museum ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Ke depan, Disdikbud Kalsel juga berencana melakukan pembenahan dan pengembangan Museum Lambung Mangkurat sebagai satu-satunya museum milik Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat secara nasional.

“Tahun mendatang kita akan berdiskusi bersama budayawan dan tokoh masyarakat untuk merumuskan konsep pengembangan Museum Lambung Mangkurat ke depan, baik dari sisi bangunan, ruang pamer, maupun konsep kegiatannya,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan museum.

“Bangunan dan ruang pamer perlu dibenahi, dan kegiatan harus semakin kreatif. Ukuran keberhasilan museum salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengunjung,” tegasnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi pamong budaya, khususnya keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan dan pengembangan museum.

“Saat ini pamong budaya semakin berkurang, sementara minat anak muda lebih banyak ke sains dan teknologi. Karena itu, kita perlu mempersiapkan kader-kader muda untuk menjadi pamong budaya di Museum Lambung Mangkurat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Bangun Birokrasi Bersih, Pemprov Kalsel Gembleng ASN dan PA/KPA Lewat Pelatihan Integritas dan PBJ

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas dan kompetensi aparatur sipil negara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Integritas ASN serta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2026.

Suasana upacara pembukaan Pelatihan Integritas dan PBJ di BPSDMD Kalsel

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan ini, resmi dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (26/1).

Dalam sambutan tertulis Gubernur, yang dibacakan Sekdaprov, Muhidin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang dinilai strategis dalam membentuk birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

“Pelatihan integritas dan pengadaan barang/jasa ini memiliki peran yang saling melengkapi. Integritas menjadi fondasi karakter ASN, sementara kompetensi pengadaan barang/jasa menjadi bekal penting dalam mempercepat pembangunan daerah secara transparan dan taat regulasi,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, pelatihan integritas diarahkan untuk membangun kesadaran etika, kejujuran, serta sikap antikorupsi aparatur melalui penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Sementara pelatihan PBJ bertujuan meningkatkan kecakapan teknis PA dan KPA agar mampu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pengadaan secara profesional dan akuntabel.

“ASN harus mampu menjalankan perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dari pelatihan ini diharapkan lahir aparatur yang berintegritas dan memiliki kemampuan teknis mumpuni,” harapnya.

Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Shahrizal Fauzan menjelaskan, bahwa pelaksanaan pelatihan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan ASN.

Pelatihan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN, serta Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

“Pelatihan Integritas ASN bertujuan membangun karakter ASN yang jujur, antikorupsi, dan bertanggung jawab, sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK. Sementara pelatihan PBJ dirancang untuk membekali PA dan KPA dengan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara profesional sesuai regulasi,” jelasnya.

Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, mulai 26 hingga 30 Januari 2026, dengan metode pembelajaran klasikal atau tatap muka. Kegiatan dipusatkan di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dengan waktu pelaksanaan setiap hari mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.

Untuk pelatihan integritas ASN, peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah diikuti oleh 120 pejabat eselon II dan III selaku PA dan KPA.

Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dan fasilitator yang kompeten dan berpengalaman di bidang integritas aparatur serta pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna memastikan materi yang disampaikan aplikatif dan sesuai kebutuhan birokrasi daerah. (SYA/RIW/EPS)

Serius Tangani Banjir, Pemko Banjarmasin Gelar Aksi Bersih Bersih Sungai Guring

Banjarmasin — Sungai Guring, selama bertahun – tahun menjadi saksi bagaimana pertumbuhan kota tidak selalu sejalan dengan daya dukung lingkungan. Aliran air yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru menyempit oleh bangunan, tersumbat sampah, dan memicu genangan saat hujan datang. Kondisi inilah yang mendorong jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin turun langsung ke lapangan, Senin (26/1).

Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong pembersihan Sungai Guring di kawasan Jalan Prona 3 Lokasi II. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota Ananda, serta diikuti lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), aparatur kecamatan dan kelurahan, hingga masyarakat setempat.

Bukan sekadar kerja bakti, aksi ini juga disertai langkah tegas berupa pembongkaran bangunan milik pemerintah yang berdiri di atas badan sungai, sebagai bentuk keteladanan sekaligus pesan bahwa penataan lingkungan dimulai dari pemerintah itu sendiri.

“Sungai adalah urat nadi kehidupan masyarakat kita. Kalau sungai dibiarkan rusak, maka dampaknya bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan anak cucu kita. Karena itu sungai harus kita jaga bersama,” tegas Yamin.

Wali Kota menegaskan, bahwa pembersihan Sungai Guring merupakan bagian dari upaya jangka panjang menata kembali wajah Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai.

Sungai tidak lagi dipandang sebagai bagian belakang permukiman, melainkan sebagai ruang hidup yang menentukan kualitas kota secara keseluruhan.

Menurut Yamin, membangun di atas badan sungai memang kerap dianggap solusi praktis bagi sebagian warga, namun dalam jangka panjang justru memperbesar risiko banjir dan merugikan masyarakat luas.

“Nyaman bagi satu rumah, tetapi berdampak bagi satu kota. Itu yang harus kita sadari bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat menaati aturan sempadan sungai demi kepentingan bersama,” tekannya lagi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga, atas potensi terganggunya aktivitas selama kegiatan berlangsung, sembari mengapresiasi dukungan RT, RW, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam aksi tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menjelaskan, bahwa Sungai Guring merupakan salah satu titik yang membutuhkan penanganan serius karena banyaknya sumbatan dan penyempitan aliran.

“Hari ini kita bekerja bersama. Ada PUPR, Damkar, BPBD, Satpol PP, Dishub, serta unsur kelurahan dan kecamatan. Kita angkat sumbatan dan membuka aliran agar kapasitas sungai kembali optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga yang bangunannya berada di atas badan sungai.

“Saat ini masih tahap sosialisasi. Warga diberi pemahaman dan waktu untuk membongkar secara mandiri. Langkah ini penting agar proses normalisasi sungai bisa berjalan dan genangan air dapat dikurangi,” kata Suri.

Dari sisi masyarakat, langkah pemerintah ini mendapat sambutan positif. Ketua RT 25, Abdul Rasyid, menyebut kehadiran langsung Wali Kota dan jajaran SKPD sebagai bentuk kepemimpinan yang dirasakan langsung oleh warga.

“Kami merasa diperhatikan. Baru kali ini gotong royong seperti ini, semua turun langsung. Harapan kami, ke depan banjir berkurang dan lingkungan kami lebih tertata,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi awal perubahan pola hidup masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan sungai dan tidak lagi membangun di atas aliran air.

Aksi di Sungai Guring mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan Kota Banjarmasin yaitu dari reaktif menjadi lebih preventif dan kolaboratif. Pemerintah tidak hanya membersihkan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan warga, menyiapkan penataan lanjutan, dan membangun kesadaran bahwa sungai adalah aset bersama, termasuk sungai Guring yang coba dikembalikan fungsinya sebagai sumber kehidupan. (PEMKOBANJARMASIN-SRI/RIW/EPS)

Festival Antasari 2026 Resmi Dimulai,Bank Indonesia Dorong Perluasan Digitalisasi di Kalimantan Selatan

Banjarmasin — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, secara resmi melakukan Kick-Off Festival ANTASARI 2026, sebagai wujud komitmen Bank Indonesia memperluas akseptasi pembayaran digital serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta mitra strategis terkait.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kalsel saat memberikan sambutan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menegaskan, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi sekaligus mendorong efisiensi ekonomi,” jelasnya dalam sambutan yang dibacakan pass Kick Off Festival Antasari 2026, di mal terbesar di Banjarmasin, Sabtu (24/1).

Sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, maka menurut Fajar, Bank Indonesia terus memperkuat sistem pembayaran yang terintegrasi, interoperable, dan saling terhubung untuk menjawab dinamika ekonomi yang semakin cepat.

Di Kalimantan Selatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, PJP, dan mitra strategis dalam mendorong perluasan akseptasi QRIS.

“Sinergi ini menjadi kunci percepatan ekonomi digital yang inklusif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat Banua,” tambahnya.

Capaian digitalisasi daerah menunjukkan hasil yang solid. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, telah berada pada kategori Pemda Digital.

“Prestasi ini diperkuat dengan raihan Kabupaten Tanah Laut sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Kalimantan pada Championship TP2DD 2025,” jelasnya.

Dari sisi transaksi ritel, hingga November 2025 tercatat sekitar 524 ribu merchant QRIS dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 790 ribu orang.

Sepanjang Januari–November 2025, volume transaksi QRIS di Kalimantan Selatan menembus sekitar 59 juta transaksi, mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran non-tunai.

Festival ANTASARI 2026 yang merupakan penyelenggaraan ke-6 sejak tahun 2021, akan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

“Festival ini dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang utuh dan berkesinambungan, bukan kegiatan yang berdiri sendiri, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten sepanjang tahun,” tegasnya.

Rangkaian kegiatannya mencakup kompetisi bagi PJP dan TP2DD, Banua QRIStival yang memadukan edukasi, promosi, dan hiburan, QRIS Jelajah Indonesia, serta Pekan QRIS Nasional yang diselenggarakan bertepatan dengan HUT RI.

Seluruh rangkaian Festival ANTASARI 2026 akan ditutup pada akhir tahun dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas proses, kolaborasi, dan kontribusi seluruh pihak dalam mendorong transformasi perekonomian Kalimantan Selatan yang semakin berdaya tahan, berdaya saing, dan semakin digital.

Bank Indonesia menegaskan bahwa akselerasi pembayaran digital akan terus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pembayaran tunai. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup, layak edar, dan tepat waktu melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang dilaksanakan pada Februari 2026.

“Melalui Festival ANTASARI 2026, Bank Indonesia mendorong sinergi berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital, inklusi keuangan, serta daya saing ekonomi Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Festival ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi digital Banua yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/EPS)

Gala Premier di Banjarmasin, Kuyank Angkat Budaya Lokal Banua

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada produser, sutradara, pemain, serta seluruh kru atas kerja kerasnya, menghadirkan film Kuyank yang mengangkat kekayaan budaya lokal Banua.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, pada kegiatan gala premiere film Kuyank yang digelar di Banjarmasin, Sabtu (24/1) malam.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair saat membacakan sambutan Gubernur

Dalam sambutannya, Miftahul Chair menyampaikan harapan, agar film Kuyank tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan cerita lokal yang sarat dengan pesan dan nilai budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Film ini syutingnya di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, karena Banua tidak hanya menjadi latar cerita, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas film ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, film bukan sekadar tontonan hiburan, melainkan media yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan, nilai, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada khalayak luas. Dengan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai lokasi syuting, film Kuyank dinilai turut mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, serta kehidupan masyarakat Banua kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Ia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk perfilman, karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan gala premiere film juga dinilai sebagai bagian dari promosi daerah yang strategis.

“Melalui film Kuyank, kami berharap dapat memberikan inspirasi, khususnya bagi generasi muda Kalimantan Selatan, bahwa berkarya di bidang perfilman merupakan peluang yang nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Miftahul Chair mendorong generasi muda, untuk tidak ragu bermimpi dan berkreasi, mengingat Kalimantan Selatan memiliki banyak cerita, potensi, serta nilai lokal yang layak diangkat ke layar lebar.

Ia juga berpesan kepada para pelaku industri film, agar terus berkarya dengan semangat, menjaga kualitas, serta menghadirkan karya – karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan positif bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif di Banua,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

RSGM GHA, Tegaskan Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan

Banjarmasin – RSGM Gusti Hasan Aman, menguatkan Komitmennya, untuk penguatan tata kelola dan pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi pelayanan publik, peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Indeks Pelayanan Publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) GHA, drg. Mashuda,
menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang profesional, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan RSGM GHA dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, mutu layanan kesehatan, serta keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

“Penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan masyarakat. RSGM GHA berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya akhir pekan tadi.

Disampaikan drg, Mashuda, berbagai program strategis RSGM GHA turut diselaraskan dengan 10 Janji Gubernur. Diantaranya mendukung Universal Health Coverage (UHC) melalui bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan tokoh agama, serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut secara promotif, preventif, hingga kuratif.

“RSGM GHA juga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, dengan menyediakan dukungan sarana dan wahana praktik bagi mahasiswa kedokteran gigi (coass), sekaligus mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai bagian dari upaya preventif di bidang kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, memasuki tahun 2026, RSGM GHA memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada program prioritas dengan pagu anggaran terbesar, seperti kerja sama melalui MOU, Promosi Kesehatan (Promkes), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Bakti Sosial, yang disusun selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kinerja internal, RSGM GHA optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, demi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Penuhi Janji, DPRD Kalsel Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menepati komitmennya dengan secara resmi menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, melalui pertemuan dengan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, M. Hidayatulloh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat dan Sekretaris Komisi I Ilham Noor. Hadir pula Rochadi Laksana, Kepala Subbagian Persuratan DPR RI.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kepada DPRD Kalsel pada aksi penyampaian pendapat, Senin (19/1) lalu.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengawal serta meneruskan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari representasi suara rakyat Kalimantan Selatan.

“Sebagai perwakilan rakyat, kami bertanggung jawab untuk meneruskan seluruh aspirasi ini ke Senayan. Kami berharap tuntutan mahasiswa dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Supian HK.

Supian HK menyampaikan, melalui sinergi antara DPRD Kalsel, DPD RI, dan DPR RI, diharapkan seluruh tuntutan mahasiswa dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat serta ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dalam mendorong perubahan yang konstruktif dan berkeadilan bagi Banua,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Dayat El menyampaikan, bahwa pihaknya menerima dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui DPRD Kalsel. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi mahasiswa ini. Kami akan menindaklanjutinya dan terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta DPR RI, agar aspirasi masyarakat Kalsel dapat dikonkretkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)