Hari: 26 Januari 2026

Banjarbaru – Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (DPW PATELKI) Kalimantan Selatan, menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, sebagai rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 PATELKI Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Sabtu (24/1), dan mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PATELKI. Wakil Ketua Umum DPP PATELKI, Anies Yusfi Purnawan, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Muswil yang tidak hanya berfokus pada agenda organisasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya sangat mendukung sekali kegiatan Musyawarah Wilayah Kalimantan Selatan yang kelima ini, terutama dengan adanya kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Bakti sosial ini sangat bermanfaat, khususnya donor darah yang hasilnya bisa disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Anies.

Ia menambahkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi skrining awal penyakit tidak menular, juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dini.

“Di sini ada pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan screening awal, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PATELKI Kalimantan Selatan, Haitami mengatakan, bahwa Muswil pada dasarnya merupakan sidang organisasi. Namun, pihaknya ingin momentum tersebut juga memberikan nilai kebermanfaatan yang lebih luas.

“Musyawarah wilayah memang intinya adalah sidang organisasi. Tetapi kami tidak ingin berhenti di situ saja. Kami berharap keberadaan PATELKI juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkap Haitami.

Menurutnya, pemilihan lokasi di area umum yang ramai menjadi kesempatan bagi PATELKI Kalsel untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

“Dalam Muswil ke-5 ini kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk penyakit tidak menular, seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Selatan angka kejadian hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya masih cukup tinggi,” katanya.

Haitami berharap, melalui kegiatan ini pihaknya dapat memperoleh data awal yang nantinya bisa ditindaklanjuti bersama pemangku kepentingan terkait.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan donor darah juga menjadi fokus utama dalam bakti sosial tersebut. Haitami menegaskan, bahwa donor darah memiliki peran vital, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi rutin.

“Kami juga melaksanakan donor darah karena sangat dibutuhkan, khususnya untuk anak-anak penderita thalasemia di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Mereka membutuhkan darah secara rutin, bahkan bisa satu minggu sekali, dan terkadang stok darah di rumah sakit terbatas,” jelasnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat membantu menjaga ketersediaan darah di rumah sakit serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah.

“Alhamdulillah, kegiatan ini rutin kami laksanakan dan kami sangat bersyukur karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah, PMI, Dinas Kesehatan Provinsi, serta rumah sakit. Dukungan ini membuat kegiatan bakti sosial PATELKI Kalimantan Selatan dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tutup Haitami. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan inventarisasi dan pemantauan dampak banjir terhadap sektor pertanian yang terjadi sejak akhir tahun 2025, hingga Januari 2026.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, telah diturunkan ke lapangan untuk mendata secara rinci luas lahan pertanian yang terdampak banjir.

“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujar Lestari, baru-baru ini.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, Lestari menjelaskan, bahwa sepanjang tahun 2025 total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11.000 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare di antaranya tercatat mengalami puso atau gagal panen.

“Untuk tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” lanjut Lestari.

Sementara itu, untuk tahun 2026, hingga Januari ini, banjir telah berdampak pada sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian. Namun, untuk luasan lahan yang mengalami puso pada tahun 2026 masih dalam tahap pengamatan, mengingat sebagian besar tanaman masih berada pada fase awal atau tahap tanam.

“Untuk tahun 2026, sementara tercatat sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak banjir. Untuk status puso masih terus kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam, sehingga belum bisa ditetapkan,” ungkap Lestari.

Ia menambahkan, BPTPH bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, untuk memastikan langkah penanganan yang tepat bagi petani terdampak, termasuk percepatan pendataan dan verifikasi di lapangan.

Lestari juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan kepada petani yang terdampak banjir, baik melalui dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.

“Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir. Bantuan akan disalurkan melalui skema APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi data di lapangan,” kata Lestari.

Melalui upaya inventarisasi dan pendampingan yang terus dilakukan, Lestari berharap dampak banjir terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan, serta petani dapat segera kembali melakukan kegiatan tanam untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)