BANJARBARU – Di tengah berbagai tantangan, khususnya faktor alam yang berdampak pada jumlah kunjungan, UPTD Kebun Raya Banua tetap mencatatkan capaian positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengungkapkan, bahwa pada awal tahun 2025 target PAD ditetapkan sebesar Rp1,2 miliar. Dari target tersebut, Kebun Raya Banua berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp1,27 miliar.
Capaian ini diperoleh dari peningkatan aktivitas pengunjung, baik untuk keperluan reservasi maupun melalui fasilitas Nature Exhibition Botanical Garden.
“Target capaian PAD kita sebesar Rp1,2 miliar dan Alhamdulillah dapat terpenuhi. Bahkan pada tahun 2025 kita berhasil mencapai Rp1,27 miliar,” kata Firman, Jumat (9/1).
Namun, seiring adanya penyesuaian target menjadi Rp1,4 miliar, realisasi PAD tersebut belum sepenuhnya tercapai. Menurut Firmansyah, kondisi alam menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke Kebun Raya Banua.
“Setelah target dinaikkan menjadi Rp1,4 miliar, memang belum bisa kita penuhi. Salah satu faktor penentunya adalah kondisi alam yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung,” jelasnya.
Meski demikian, Firmansyah menilai capaian PAD tahun 2025 tetap patut diapresiasi. Pasalnya, di tengah tren penurunan jumlah pengunjung, UPTD Kebun Raya Banua masih mampu melampaui target awal yang telah ditetapkan.
“Kalau kita melihat dari target awal, dengan jumlah pengunjung yang berkurang tetapi target tetap tercapai, maka sebenarnya kita sudah melebihi target yang ditentukan,” tambahnya.
Ke depan, Firmansyah berharap kondisi alam semakin membaik sehingga kunjungan masyarakat dapat kembali meningkat. Ia juga optimis berbagai inovasi dan pengembangan program wisata edukatif di Kebun Raya Banua, akan terus mendorong peningkatan PAD di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap ke depan kunjungan masyarakat bisa kembali meningkat, sehingga capaian PAD juga dapat terus ditingkatkan dan Kebun Raya Banua semakin memberikan manfaat bagi daerah,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJAR – Menyikapi terjadinya bencana banjir di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pemantauan langsung ke lapangan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di saat banjir.
Salah satu poin penting dari hasil pantauan bahwa, pada saat tanggap darurat ini, bantuan adalah hak warga yang terkena bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka sesuai UU (Undang-Undang) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bentuk bantuan dapat berupa makanan, minuman, obat-obatan, pakaian atau barang kebutuhan lainnya.
“Maka perlu kiranya dipastikan, bahwa bantuan sudah terdistribusi secara merata dan tercatat dengan tertib,” ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, saat meninjau penanganan banjir di Kabupaten Banjar pada Rabu (7/1) dan Kamis (8/1).
Lebih lanjut Hadi menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan merata terkait dua hal. Yakni bantuan disalurkan ke seluruh wilayah terdampak, tidak hanya di lokasi yang mudah diakses atau dekat dengan pusat kota, tetapi menjangkau ke wilayah lain yang sulit, jauh dan dengan tingkat keparahan sedang hingga tinggi.
Selain itu, bantuan dapat dirasakan masyarakat yang tergolong kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia), dengan jenis bantuan yang menyesuaikan kebutuhan mereka.
Ombudsman menyadari, bahwa kapasitas pemerintah daerah mungkin saja terbatas dalam penyediaan bantuan. Dalam hal ini, maka dimungkinkan adanya bantuan dari pemerintah pusat, perusahaan, swasta, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.
”Oleh karena itu harus diupayakan pengelolaan bantuan secara efektif, transparan dan akuntabel. Seluruh bantuan yang dikelola oleh pemda dapat tercatat dengan tertib, minimal ada rincian jelas mengenai bantuan yang diterima dan yang disalurkan, serta dilengkapi bukti dokumentasi,” tegas Hadi.
Dalam kegiatan pemantauan, Ombudsman Kalsel berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, dan melihat langsung kerja – kerja nyata yang terus dilakukan pemda, untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Antara lain di gudang logistik, pos pengungsian dan dapur umum.
Ombudsman Kalsel juga ingin memastikan jalannya kegiatan dan bentuk adaptasi pelayanan publik di tengah situasi banjir. Untuk layanan kesehatan, petugas puskesmas yang diatur secara bergiliran melaksanakan kunjungan langsung menggunakan angkutan tossa dan perahu kecil ke rumah-rumah warga yang masih bertahan.
Untuk pendidikan, sekolah-sekolah melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang tidak mewajibkan peserta didik masuk kelas. Untuk keamanan dan ketertiban, anggota kepolisian setempat yang terbagi dalam 3 shift berpatroli secara rutin pagi, siang dan malam, untuk menyambangi wilayah desa/kelurahan yang terdampak banjir.
Hal lainnya sebagai catatan Ombudsman Kalsel, bahwa informasi mengenai kontak layanan bencana di nomor 112 agar terus disosialisasikan kepada masyarakat, dan harus dipastikan aktif 24 jam serta pengaduan atau laporannya betul-betul ditindaklanjuti sampai selesai.
Diharapkan warga yang terdampak bencana semakin banyak yang mengetahui layanan dimaksud, sehingga tidak lagi kesulitan dalam mengakses bantuan, evakuasi, dan informasi lainnya.
“Pada saat ke lapangan dan berdialog dengan warga, ada yang menyampaikan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa dan mengungsi kemana,” terang Hadi.
Terakhir, Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2021 pernah mengeluarkan saran perbaikan terkait penanggulangan bencana banjir di Kalsel. Beberapa poin yang disarankan antara lain: penerbitan peraturan mengenai mekanisme pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana; pembuatan strategi mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat; pencegahan kerusakan lingkungan; pengkajian penerapan inovasi teknologi pada wilayah-wilayah yang sering terkena banjir; pemulihan atau pembangunan kembali sarana dan prasarana atau insfrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Selain itu optimalisasi tata kelola air atau sungai dari hulu ke hilir serta penyiapan kapasitas badan air (sungai, waduk, bendungan) untuk mengantisipasi debit air berlebih; serta penguatan penanganan sampah, limbah, dan sedimen pada sungai maupun drainase di wilayah masing-masing untuk mencegah munculnya banjir susulan.
”Kami pikir poin-poin tersebut masih relevan untuk diatensi dan ditindaklanjuti pemda hingga saat ini, sebagai bentuk komitmen kuat untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi,” pungkas Hadi. (Ombudsman-RIW/RH)
BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menunjukkan kepedulian kepada warga terdampak banjir dengan menyiapkan bantuan tunai dari dana pribadi, yang akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Warga menggunakan perahu untuk alat transportasi sementara saat banjir
Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per rumah, menyesuaikan tingkat dampak banjir yang dialami warga. Rumah dengan kondisi terdampak berat akan menerima bantuan lebih besar dibandingkan yang terdampak ringan.
“Yang terdampak banjir akan kita bantu. Kalau dampaknya berat bisa Rp200 ribu, kalau lebih ringan Rp100 ribu. Tapi datanya harus lengkap dan jelas,” ujar Muhidin, saat meninjau lokasi banjir di Martapura.
Gubernur menegaskan, bantuan uang tunai tersebut bukan berasal dari APBD, melainkan dari dana pribadi sebagai wujud empati dan kepedulian sosial kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Namun demikian, penyaluran bantuan tetap dilakukan secara tertib dan terverifikasi. Salah satu syarat utama adalah adanya pengajuan tertulis yang lengkap melalui BPBD Kalimantan Selatan.
“Itupun syaratnya harus lengkap pengajuan tertulis ke BPBD Kalsel,” tegasnya.
Muhidin menekankan, pendataan penerima bantuan dilakukan per rumah tangga, bukan secara kelompok. Setiap kepala keluarga harus tercatat secara rinci, mulai dari identitas, alamat, hingga jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.
Menurutnya, bantuan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
“Airnya harus benar-benar masuk ke rumah, bukan cuma di mata kaki. Data per rumah harus tertulis, siapa kepala keluarganya, berapa orang yang tinggal di situ,” jelasnya.
Selain bantuan tunai, Pemprov Kalsel juga menyalurkan bantuan sembako melalui dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa pemulihan.
Gubernur memastikan, bantuan tidak hanya difokuskan di Martapura, tetapi juga akan disalurkan ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang terdampak banjir.
“Kalau ada daerah lain yang terdampak, silakan laporkan. Nomor HP Ketua BPBD aktif siang malam. Kalau laporannya valid dan dampaknya berat, kita langsung turun,” tegasnya.
Selain penanganan darurat, Gubernur Muhidin juga menyinggung langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Diantaranya melalui normalisasi dan pelebaran sungai, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, serta wacana pembangunan rumah panggung atau shelter dua lantai di kawasan rawan banjir.(SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat, khususnya warga Banjarmasin Timur, untuk memanfaatkan posko kesehatan yang telah disiapkan di RT 7, tepatnya di Mushalla Darul Amin, sebagai upaya penanganan dampak kesehatan akibat banjir.
Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Feri Hidayat, baru-baru tadi mengatakan, posko kesehatan tersebut dibuka selama banjir masih terjadi. Warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, dipersilakan datang langsung ke posko tanpa harus menunggu petugas mendatangi rumah masing-masing.
Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Feri Hidayat, saat diwancara
“Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan genangan banjir meluas di sejumlah kawasan, khususnya di Banjarmasin Timur. Karena itu, posko kesehatan ini kami siapkan agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat,” ujarnya
Feri menjelaskan, pelayanan kesehatan dipusatkan di satu lokasi, agar penanganan lebih efektif dan terkoordinasi. Posko tersebut juga didukung tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Selain pelayanan kesehatan, pihaknya turut menyiapkan langkah evakuasi bagi warga yang terdampak banjir secara serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Semoga langkah ini dapat diikuti anggota DPRD Banjarmasin lainnya di wilayah Banjarmasin Timur, sehingga penanganan dampak banjir dapat dilakukan secara merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak,” pungkasnya (NHF/RIW/RH)
BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menekankan dua hal penting, yaitu pembangunan shelter atau rumah panggung bagi pengungsi, serta keaktifan kepala desa dalam mendata korban banjir, agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Gubernur Kalsel Muhidin saat berdialog bersama warga terdampak banjir, di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Muhidin usai meninjau langsung kondisi banjir di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Kamis (8/1).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur melihat secara dekat kondisi warga, ketinggian air, serta fasilitas umum yang terdampak banjir.
Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa keberadaan shelter pengungsian sangat dibutuhkan masyarakat di daerah rawan banjir. Shelter atau rumah panggung dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Kalsel, yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan sering mengalami genangan air saat musim hujan.
“Shelter ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat berteduh sementara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lokasi penyimpanan logistik, tempat pelayanan kesehatan darurat, hingga dapur umum bagi pengungsi. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih layak saat bencana terjadi,” ungkap Muhidin.
Selain mendorong pembangunan shelter, Muhidin juga meminta seluruh kepala desa di wilayah terdampak banjir untuk aktif melakukan pendataan dan pelaporan kondisi warganya. Menurutnya, data yang akurat dari tingkat desa merupakan kunci kelancaran penyaluran bantuan.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah provinsi terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, kesehatan, hingga sarana evakuasi.
“Tanpa adanya laporan yang jelas dari pemerintah desa, dikhawatirkan nantinya masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal,” lanjut Muhidin.
Gubernur juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir.
“Kolaborasi ini diharapkan mempercepat proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan pasca bencana,” tutup Muhidin.
Muhidin menegaskan, bahwa keberadaan shelter dan pendataan yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat terdampak banjir memperoleh perlindungan, pelayanan, dan bantuan secara adil serta merata, sehingga beban mereka selama bencana dapat sedikit lebih ringan. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal penyelesaian konflik agraria, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Balangan Coal. RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalsel, pada Rabu (7/1) sore.
Suasana RDP di ruang Komisi I DPRD Kalsel
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, bahwa DPRD hadir sebagai penengah yang objektif, memfasilitasi dialog agar persoalan tidak berlarut – larut dan merugikan masyarakat. Melalui forum RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong penyelesaian sengketa secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya.
“Kami ingin ada titik temu antara PT Balangan Coal dan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan,” katanya.
Rais menjelaskan, Komisi I DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses mediasi, hingga tercapai solusi yang adil, berimbang, dan dapat diterima seluruh pihak, demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan supremasi hukum.
“RDP ini mempertemukan langsung kedua belah pihak sebagai bagian dari fungsi DPRD Kalsel dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil, transparan, dan bermartabat,” tegas Rais
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Harun berharap, fasilitasi DPRD Kalsel ini, dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berpihak pada masyarakat terdampak.
“Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengenai pentingnya legalitas dan administrasi kepemilikan tanah,” tutupnya
Dalam RDP tersebut terungkap adanya perbedaan pandangan terkait klaim kepemilikan serta proses ganti rugi lahan di Desa Montuyan, Kabupaten Balangan. Pihak perusahaan menyatakan telah melaksanakan kewajiban pembayaran, sementara masyarakat menyampaikan bahwa hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Pelatihan Pengelolaan Rumah Sakit bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Provinsi Jawa Tengah, di Aula 1 Gedung Ulin Tower Lantai 7, Kamis (8/1).
Ketua ARSADA Jawa Tengah Cahyono Hadi mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Ketika kami memberikan pelatihan di RSUD Ulin Banjarmasin, dapat dilihat rumah sakit ini sudah baik sekali dan prospektif,” ungkap Cahyo.
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo didampingi Ketua ARSADA Jateng Cahyono Hadi
Mengingat, RSUD Ulin Banjarmasin merupakan wajah terdepan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan serta memiliki potensi yang sangat prospektif untuk terus berkembang.
“Kami berharap dengan sumber daya yang ada, RSUD Ulin Banjarmasin bisa mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ucap Cahyo.
Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajemen rumah sakit, untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola rumah sakit,” ungkap Among.
Menurutnya, melalui pelatihan ini, RSUD Ulin Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan rumah sakit, agar semakin profesional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sehingga kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Mawardi dan ARSADA Jawa Tengah, untuk kemajuan RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Among.
Sementara itu, Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, menyampaikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini.
Melalui pelatihan bersama ARSADA, diharapkan RSUD Ulin Banjarmasin dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. (SRI/RIW/RH)
BANJAR – Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Kamis (8/1) siang, yang juga terdampak banjir.
Peninjauan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial, merespons krisis secara cepat, serta memastikan penanganan bencana berjalan terpadu.
Di Kabupaten Banjar, Wapres mengunjungi posko pengungsian di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk. Wapres menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan selama berada di tempat pengungsian.
Wapres mengunjungi dapur umum di Sungai Tabuk
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.
“Warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kaum disabilitas, harus benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan tiga kali sehari dan posko kesehatan tetap aktif 24 jam,” tegas Wapres.
Selain itu, Wapres juga meminta agar ketersediaan obat – obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga, untuk mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat, atas arahan Presiden, untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.
“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah. Untuk sementara Bapak-Ibu tetap di sini dulu, dan pemulihan akan kita percepat,” ujar Wapres.
Usai dari posko pengungsian, Wapres meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi berjalan baik.
Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke permukiman warga yang masih tergenang banjir. Dengan menggunakan perahu karet, Wapres melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan.
Berdasarkan data sementara, banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada 9 kecamatan dan 121 desa, dengan 23.133 rumah terdampak dan 13.732 rumah masih terendam. Jumlah warga terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa, termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Usai menyelesaikan rangkaian kegiatan di Kabupaten Banjar, Wapres bertolak menuju Lanud Sjamsudin Noor untuk kembali ke Jakarta. (BiropersWapres-RIW/RH)
