BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja evaluasi penanganan ketahanan pangan, menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel Lantai 4 Banjarmasin, bersama mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (7/1)
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi bersama, kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan saat ini masih dalam keadaan aman.
Ia mengungkapkan, sektor pertanian khususnya komoditas padi masih mengalami surplus, demikian pula pada sektor peternakan unggas. Ketersediaan pangan di pasar saat ini cukup tersedia.
“Sesuai arahan Gubernur, dinas terkait telah membantu masyarakat terdampak banjir, terutama di wilayah Martapura dan sekitarnya. Kami dari DPRD juga turut terlibat membantu masyarakat,” ujarnya.
Disampaikan Yani Helmi, banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan fenomena rob tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan, khususnya di wilayah terdampak langsung. Oleh karena itu, penanganan banjir ke depan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mengevaluasi kondisi sungai dan anak sungai di Kalsel, khususnya Sungai Martapura, agar dapat dilakukan normalisasi secara menyeluruh,”
ungkapnya
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
penanganan banjir harus dari hulu sampai ke hilir. Jika hanya sebatas penyaluran bantuan, persoalan banjir tidak akan selesai. Reboisasi hutan dan normalisasi sungai menjadi langkah yang harus berjalan beriringan.
Rapat kerja ini diikuti mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)