Tahun: 2025

BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah, melalui pembinaan berkelanjutan terhadap pejabat fungsional.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, BKD Kalsel telah menyelenggarakan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang mengalami kendala dalam pengembangan karir.

Pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak tiga angkatan, yaitu dua kali pada tahun 2024 dengan jumlah peserta 160 orang, serta satu kali pada tahun 2025 yang diikuti 100 peserta. Terdiri dari JF Guru (56 orang), JF Teknis (35 orang), dan JF Nakes (9 orang).

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional, Yauma Nugraha menyampaikan, bahwa sasaran utama pembinaan ini adalah pejabat fungsional yang tidak mengalami kenaikan pangkat atau jabatan lebih dari empat tahun.

“Dari peserta yang hadir, di antaranya terdapat pejabat fungsional yang tidak naik pangkat hingga 17 tahun, 12 tahun, dan sebagainya dengan masing-masing penyebabnya,” kata Yauma, Jumat (23/5).

Ia menambahkan, kegiatan ini fokus pada pendataan serta mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi para pejabat fungsional. Hal ini sekaligus menjadi upaya monitoring berkelanjutan terhadap pengembangan karir mereka.

“Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru,” ujarnya.

Yauma menjelaskan, berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, proses kenaikan pangkat dan jabatan saat ini telah dipermudah. Jika sebelumnya harus mengumpulkan angka kredit secara rinci, kini cukup dengan predikat kinerja yang baik sudah bisa dijadikan dasar untuk kenaikan.

“Dengan kemudahan ini, seharusnya pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengembangan karier tidak lagi menjadi persoalan,” jelasnya.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait uji kompetensi yang menjadi syarat kenaikan jabatan. Yauma mengakui masih ada peserta pembinaan yang belum lulus uji kompetensi.

Di sisi lain, uji kompetensi dinilai penting untuk menjaga kualitas pejabat fungsional. Oleh karena itu, BKD mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Untuk mendukung pejabat fungsional yang bertugas di daerah terpencil, BKD Kalsel juga menyediakan layanan konsultasi daring.

“Kami menyediakan layanan konsultasi melalui WhatsApp dan Zoom Meeting, agar para pejabat fungsional tetap bisa mendapatkan pembinaan dan informasi, meski tidak bisa hadir langsung ke kantor BKD,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, yang digelar di Aula Desa mandiri Dinas PMD, Banjarbaru, pada Jumat (23/5).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sekaligus mendukung perbaikan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas PMD.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar melalui Kepala Seksi Layanan Persandian Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi menyampaikan, bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk layanan pendampingan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar dapat menerapkan TTE secara optimal.

“TTE bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keamanan dan legalitas. Kami ingin memastikan seluruh ASN memahami manfaat dan cara penggunaannya,” katanya.

Lebih lanjut, Ikhwanadi menyampaikan, bahwa TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, serta telah dijamin keamanannya oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

“TTE sah secara hukum dan menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi internal,” ujar Ikhwanadi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penggunaan TTE oleh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kalsel semakin optimal, sejalan dengan upaya digitalisasi pemerintahan yang terus digencarkan.

“Semoga penerapan TTE ini ke depannya bisa lebih optimal,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, tim teknis Diskominfo Kalsel juga turut membantu proses aktivasi akun TTE bagi para pejabat eselon III dan IV di Dinas PMD Provinsi Kalsel. (BDR/RIW/RH)

KUMAI — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bersama Jaksa Pengadilan Negeri berhasil memenangkan gugatan atas aset tanah seluas kurang lebih 3,5 hektar yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Kalap, Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras panjang dan sinergi antara PT Pelindo (Persero) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Tanah tersebut berada dalam wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Sertipikat HPL Nomor 5 yang diterbitkan sejak tahun 2001.

Selama bertahun-tahun, kepemilikan lahan ini digugat pihak lain, yang menyebabkan terhambatnya pemanfaatan lahan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan.

Dalam proses penyelesaian sengketa, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat posisi hukum perusahaan. Kolaborasi ini terbukti efektif dan strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara di pengadilan.

Sengketa tersebut berujung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap, di mana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 27 Maret 2025 Nomor: 37/Pdt.G/2022/PNPbu Jo. 102/PDT/2022/PTPLK Jo. 4256K/PDT/2023 Jo. 217 PK/PDT/2025, secara tegas menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Putusan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan untuk melakukan pengamanan dan penguasaan kembali atas lahan yang disengketakan. Ini menjadi wujud nyata komitmen Pelindo dalam menjaga dan mempertahankan aset negara.

Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, menyampaikan, bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi seluruh tim baik di tingkat cabang, sub regional, serta dukungan penuh dari JPN.

“Pengamanan aset ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan operasional pelabuhan dan kepentingan logistik nasional di Kalimantan Tengah,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan bahwa seluruh aset yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus dikelola dengan tertib hukum dan digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kami berkomitmen menjaga setiap jengkal aset yang dipercayakan negara kepada kami,” tambahnya. (Pelindo-RIW/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi meluncurkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-36 tingkat Provinsi yang akan dipusatkan di Kabupaten Banjar.

Kegiatan sekaligus dirangkai dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kalsel Tahun 2025, di salah satu destinasi wisata, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kamis (22/5).

Pj Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran LPTQ atas komitmen yang kuat dalam membina kecintaan terhadap Al-Quran di Banua.

“MTQ ke-36 ini diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi penyelenggaraan maupun kualitas peserta,” ujarnya.

Syarifudin menegaskan, pelaksanaan MTQ bukan hanya tanggung jawab tuan rumah, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh pihak di Kalimantan Selatan.

Sebagai provinsi religius yang banyak melahirkan ulama besar dan pecinta Al-Quran, Syarifuddin menilai, Kalsel memiliki potensi besar menjadi yang terbaik dalam bidang Tilawatil Quran di tingkat nasional.

“Kita perlu meningkatkan pembinaan dan melatih generasi penerus secara terencana. Evaluasi juga penting agar kita bisa memperbaiki kekurangan dan meraih prestasi nasional bahkan internasional,” tambahnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membina generasi muda agar mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah tantangan era digital.

“Dengan cinta Al-Quran, hidup akan lebih damai dan penuh keberkahan,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengaku bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi, setelah terakhir kali menyelenggarakannya pada tahun 2008.

“Alhamdulillah, kami siap menyambut para kafilah dari seluruh Kalimantan Selatan. Ini kehormatan besar dan momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta membumikan nilai-nilai Al-Quran,” ujarnya.

Bupati memastikan seluruh fasilitas telah disiapkan dengan baik, mulai dari akomodasi, tempat lomba (venue), hingga sistem keamanan dan kenyamanan peserta dan tamu undangan.

“MTQ ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi daerah dan penguatan budaya religius di Kabupaten Banjar,” imbuhnya.

MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalsel akan berlangsung mulai 19 hingga 27 Juni 2025, dengan pembukaan resmi pada 21 Juni 2025 malam.

Sebanyak 1.335 peserta, termasuk qari/qariah, pelatih, dan official akan terlibat dalam kegiatan ini. Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura akan menjadi venue utama, didukung sepuluh venue lain yang tersebar di beberapa titik strategis di Kecamatan Martapura. (SYA/RIW/RH)

HULU SUNGAI TENGAH — Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan, yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025.

Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk pada Rabu (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia dan Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN.

Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi bodong yang marak di media sosial, khususnya penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan, bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada disampaikan Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia. Ia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat—terutama tenaga pendidik—memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain, Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman. Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif, Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini, dan layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, menggelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/5), di kantor BI Kalsel.

Kegiatan ini sebagai forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi dan prospek perekonomian daerah secara komprehensif.

Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia mendiseminasikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalimantan Selatan.

Pada saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta OJK Kalsel menyampaikan informasi terkini tentang stabilitas sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan.

Informasi yang disampaikan dalam diseminasi diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencaan dan pengembangan bisnis.

Diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyampaikan, bahwa pada triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh solid sebesar 4,81% (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

“Perkembangan ke depan akan tetap positif dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sepanjang 2025, yang diperkirakan mencapai kisaran 4,5%-5,3%,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa inflasi daerah terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5%±1%, sehingga dapat turut menopang daya beli masyarakat.

Dari sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.

“Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat terlayani,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menjelaskan, bahwa hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran.

Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp7,01 triliun.

Di tengah upaya efisiensi dan ketatnya ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.

“APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujarnya.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, turut menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih berlangsung.

Perbankan di daerah mencatatkan kinerja positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan dana pihak ketiga meningkat 6,89% (yoy), dengan rasio Non – Performing Loan (NPL) terjaga di angka 2,21%.

Selain itu, sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga tumbuh positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan.

Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).

OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko, guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi daerah tetap optimal.

Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat dari Bank Indonesia, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan lebih tajam serta dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menghadiri Wisuda Lulusan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor ke-124 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium ULM Banjarbaru, pada Kamis (22/5).

Sebanyak 890 wisudawan wisudawati dari berbagai jurusan resmi dikukuhkan dalam momen penuh khidmat tersebut. Acara wisuda turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas capaian ULM yang berhasil meraih kembali predikat Akreditasi Unggul. Ia juga berpesan kepada para lulusan untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Banua.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa bertemu adik-adik di sini. Dan orangtua juga bangga kepada seluruh mahasiswa ULM yang sudah mendapat predikat Akreditasi Unggul. Luar biasa, berkat jajaran senat dan pak rektor memperjuangkan ini semua,” ucap Gubernur Muhidin.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan, sebagai pondasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

“Peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing. Kita ingin generasi Banua tak hanya cerdas intelektual, tapi juga punya kepedulian sosial dan semangat membangun daerah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu terus ditingkatkan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.

“Bekerja bersama, merangkul semua merupakan tagline dari pemerintah kita. Itu benar, kita bekerja untuk membantu semua orang,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung ULM meraih kembali predikat akreditasi unggul, khususnya jajaran Forkopimda Kalsel.

“Capaian semua itu tidak terlepas dari bantuan bapak Gubernur serta seluruh jajaran Forkopimda Kalsel. Berkat motivasi para beliau, sehingga hal ini dapat terwujud,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akan mengumumkan hasil penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025, pada event BUMDesa Expo 2025, yang akan dilaksanakan di mal terbesar di Kota Banjarmasin mendatang.

Kepala Dinas PMD Kalsel, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, mengungkapkan, bahwa setelah selesainya penilaian terhadap BUMDesa di 11 kabupaten se – Kalsel, tim penilai yang terdiri dari Dinas PMD Kalsel bersama tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) akan melakukan rapat bersama untuk menentukan BUMDesa terbaik.

“Penilaian didasarkan pada indikator yang sudah ditetapkan, baik dari segi administrasinya, maupun dari segi presentasi direktur BUMDesa nya,” ucap Indah, baru – baru tadi.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pemenang akan diumumkan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Novi.

BUMDesa Expo 2025, akan dilaksanakan pada Agustus mendatang di mal terbesar di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga berbarengan dengan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel. (MRF/RIW/RH)

BATOLA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, menyerahkan bantuan bibit sapi unggul, kepada kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (22/5).

Bantuan diserahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, mewakili Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

“Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman berharap, bantuan 7 ekor sapi bibit unggul Ini dapat dimanfaatkan kelompok tani tersebut,” ungkapnya,

Kelompok tani Desa Danda Jaya diharapkan dapat memelihara sapi bantuan untuk dikembangkan lebih lanjut.

‘Tentunya kepada kelompok tani penerima bantuan ini dapat mengembangkan bantuan ini, agar terus meningkat,” ucap Irfan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batola mengapresiasi bantuan bibit sapi unggul, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, pada saat menerima bantuan bibit sapi unggul.

“Pekab Batola sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola ini,” ungkapnya.

Dimana diharapkan, lanjut Herman, bantuan ini dapat terus berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat kepada para petani di desa tersebut.

“Bantuan bibit sapi unggul ini, adalah yang kedua kalinya diterima Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola,” ucapnya. Bantuan sapi unggul pertama dipastikan telah dikembangkan dengan baik. Sehingga Pemprov Kalsel memberikan bantuan kembali. (SRI/RIW/RH)