Tahun: 2025

BANJARBARU – Bertempat di Lapangan Lanud Syamsudin Noor, pada Kamis (7/8), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Siaga Karhutla, yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Apel Karhutla dihadiri para anggota TNI/Polri, Pertamina, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Satpol PP, serta kelompok masyarakat lainnya. Sebelum apel dimulai, Menteri Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalsel Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mengecek dan mengelilingi barisan para relawan.

Kepada awak media, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pada saat pihaknya meninjau langsung kondisi lingkungan Kalimantan Selatan dari udara, dirinya bersyukur tidak terdapat kerusakan lingkungan yang di akibatkan karhutla di Banua ini.

Karhutla mempunyai dampak signifikan dalam menghancurkan lingkungan, sehingga penanganan sejak dini perlu dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Meskipun Kalimantan Selatan berstatus siaga darurat karhutla, namun kondisi area lahan masih basah, sehingga faktor karhutla secara tidak disengaja diharapkan tidak terjadi.

“Kita menyadari semua bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan tantangan yang serius, berdampak luas yang mulai terjadi kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi-sosial. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara luar biasa yaitu terpadu dan keberlanjutan,” ungkap Hanif.

Karhutla adalah bencana alam yang serius, sehingga penegakan hukum bagi yang melakukan pembakaran bagi individu maupun perusahaan. Pihaknya juga telah memberikan bantuan alat agar dimanfaatkan Gubernur untuk menangani masalah karhutla di daerahnya.

‎”Sebagaimana arahan Presiden RI, musim kemarau belum berakhir hingga bulan depan. Dengan itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan kesiapsiagaan untuk penanganan Karhutla,” tutup Hanif.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa di musim kemarau seperti sekarang ini banyak masyarakat yang ingin membuka lahan ataupun menyuburkan lahan mereka dengan cara membakar. Hal ini tentu berdampak luas seperti terjadinya karhutla, kabut asap, hingga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat terus dilakukan demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Dengan gencarnya edukasi, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dampak serta akibat dari membakar lahan,” ungkap Muhidin.

Muhidin menambahkan, untuk wilayah Kalimantan bantuan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari BMKG hanya untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meskipun tidak mendapat bantuan OMC, Kalimantan Selatan akan merasakan dampak OMC dikarenakan area yang berdekatan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, guna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II, Rabu (6/8) sore, mengundang perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pihaknya menyoroti pemangkasan anggaran pada sektor-sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II. Mengingat, pemangkasan tersebut sangat tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” tegasnya

Ia menilai pengurangan anggaran tersebut mengancam kelangsungan program strategis daerah, seperti cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. Padahal menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBN untuk mendukung sektor pertanian, termasuk bantuan alsintan dan keuangan lainnya.

“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ungkapnya.

Yani Helmi menegaskan, Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dimana terdapat empat anggota Komisi II yang juga duduk sebagai anggota Banggar.

“Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang komitmen kita dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat evaluasi terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang sedang dalam proses pembahasan oleh panitia khusus (Pansus), Rabu (6/8) di Ruang BP Perda, Gedung B DPRD Kalsel.

Wakil Ketua BP Perda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, bahwa dari 8 ranperda yang sedang berjalan, 5 diantaranya sudah masuk proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Sementara 3 lainnya masih dibahas di tingkat Pansus.

Pihaknya di BP Perda berharap, bahwa dalam semester ini, 8 raperda karena sudah capaian sudah lebih dari 50 persen.

“Semua raperda yang sudah masuk dalam semester pertama itu sudah bisa diselesaikan sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa percepatan ini penting agar pada semester kedua tahun 2025, DPRD dapat fokus membahas ranperda – ranperda baru, baik yang berasal dari eksekutif maupun legislatif, yang akan diajukan, dan yang sudah ada di program legislasi daerah tahun 2025.

“Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa terdapat sejumlah usulan ranperda yang saat ini berada di luar Prolegda,” ucapnya

Firman menambahkan, pihaknya berupaya usul-usul ranperda yang cukup urgent tapi belum ada di Prolegda, dapat dimasukkan di perubahan Prolegda. Oleh karena itu, ini merupakan langkah awal menginventarisir mana ranperda yang akan dihapus karena tidak relevan dan mana yang baru untuk ditetapkan dalam perubahan Prolegda.

“Terkait kemungkinan waktu penyelesaian, sebenarnya tergantung dari substansi masing-masing ranperdanya, itu yang pertama. Yang kedua tergantung juga pada kebutuhan cepat tidaknya atas raperda itu. Saya kira di DPRD sendiri bersama-sama dengan eksekutif asal ada kesepakatan, kita bisa melakukan upaya percepatan-percepatan,” jelasnya

Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing pimpinan Pansus turut menyampaikan progres pembahasan ranperda yang mereka tangani. BP Perda DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk memastikan regulasi daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di daerah. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan ICT Watch Indonesia menggelar pelatihan teknologi kecerdasan buatan bertajuk HerTech Perempuan Berdaya Artificial Intelligence (AI).

Kegiatan yang bertujuan untuk membekali perempuan dan calon pekerja dengan keterampilan praktis di bidang kecerdasan buatan ini, diikuti ratusan peserta dari ASN dan berbagai organisasi perempuan di Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Rabu (6/8).

Pelatihan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Donny Budhi Utoyo dan Program Director ICT Watch Indonesia, Prasati Dewi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini selaras dengan visi pembangunan SDM unggul yang dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

“Oleh karena itu, kita ingin membekali para peserta di sini untuk keterampilan menggunakan dan mengelola AI, guna siap menyambut masa depan yang lebih dinamis bersama kecerdasan buatan,” ujar Muslim.

Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan Banua dalam bidang teknologi informasi khususnya terhadap teknologi AI.

“Melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang AI, kita harapkan ada peningkatan produktivitas kerja sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa teknologi AI akan membawa banyak manfaat apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

“AI akan bekerja secara maksimal dan membawa kemaslahatan jika dimanfaatkan oleh pihak yang adaptif dan inovatif. Kita tidak perlu merasa terintimidasi dengan kehadiran AI, justru manfaatkan untuk mempercepat, mempermudah, dan mengoptimalkan kinerja,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Wakil Menteri Komdigi RI, Donny Budhi Utoyo menyampaikan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan pelatihan yang bersifat edukatif dan memberdayakan.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov Kalimantan Selatan yang secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi AI,” kata Donny.

Menurut Donny, langkah yang dilakukan Kalimantan Selatan merupakan contoh nyata penerapan transformasi digital yang inklusif.

“Bukan hanya fokus pada aspek teknologinya, tetapi juga menekankan pentingnya literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Donny menegaskan pihaknya siap mendukung berbagai inisiatif positif yang dilakukan Pemprov Kalsel dalam pemanfaatan AI.

“Kami mendukung dan terus mendorong pemahaman dan pemanfaatan AI secara positif dan produktif di tengah masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi akan menggelar Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Expo 2025, dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat luas.

Bumdesa Expo 2025, akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 10 hingga 15 Agustus 2025 mendatang, di area Perkantoran Gubernur di Banjarbaru.

Kepala Dinas PMD Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program tahunan yang mengedepankan kolaborasi antara pelaku usaha desa dengan berbagai pihak.

“Ini kerjasama bersama, dimana ada kolaborasi antara bumdesa dengan pelaku usaha lokal. dengan konsep lebih interaktif, melalui pameran produk secara langsung,” ungkap Novi, Rabu (6/8).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi produk desa adalah keterbatasan pengemasan (packaging), sertifikasi, serta pemasaran. Beberapa produk juga terkendala persoalan kualitas bahan baku, seperti jamur yang muncul pada produk olahan tertentu.

“Masih banyak yang belum siap bersaing di pasar. Karena itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjembatani Bumdes dengan konsumen maupun pihak ketiga yang bergerak di bidang distribusi,” lanjut Novi.

Kegiatan ini, ungkap Novi, juga sekaligus memeriahkan HUT ke-75 Kalimantan Selatan sebagai Provinsi, sehingga nantinya pameran BUMDesa Expo akan bersamaan dengan Kalsel Expo. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Archery Open ke-4 Piala Gubernur Kalsel 2025 resmi dibuka di lapangan panahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (6/8).

Kejuaraan panahan tahunan ini diikuti hampir 500 atlet dari 6 provinsi, dengan peserta terbanyak berasal dari Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan sarana olahraga panahan di Banua. Gubernur bahkan berkomitmen menjadikan lapangan panahan milik Pemprov Kalsel itu sebagai pusat latihan yang representatif tidak hanya untuk panahan, tetapi juga olahraga menembak.

“Saya sudah minta ke Pak Sekda agar lapangan ini bisa ditata lebih baik. Nanti akan dilengkapi pedok permanen, mushola, toilet, hingga fasilitas latihan yang bisa digunakan masyarakat umum,” ujanya.

Muhidin juga menegaskan pentingnya penyediaan busur dan anak panah yang dapat digunakan masyarakat, agar olahraga ini semakin dikenal luas dan diminati semua kalangan.

“Saya minta Perpani Kalsel siapkan itu. Siapa pun yang datang bisa mencoba latihan panahan di sini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kalsel sekaligus Ketua Perpani Kalsel, Isharwanto, menyebutkan bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT ke-80 Republik Indonesia.

“Kegiatan ini bukan hanya lomba, tapi juga bagian dari pencarian bibit atlet panahan daerah, yang kami harapkan bisa bersaing di level nasional hingga internasional,” jelasnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Gayatrie Agustina, menjelaskan bahwa Archery Open tahun ini mempertandingkan 11 kelas berbeda. Mulai dari Standar Bow tingkat SD hingga Barebow dan Fita Compound untuk umum.

“Total peserta 476 orang. Selain Kalsel, ada peserta dari Kaltim, Kalteng, Kaltara, Sulawesi, dan Jawa Timur. Pertandingannya berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Agustus 2025,” ungkapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang 3 mitra kerjanya dalam rangka menggali program kerja untuk Tahun Anggaran 2026, pada Rabu, (6/8). Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat.

Sesi pertama rapat kerja, menghadirkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel. Sementara sesi kedua dan ketiga bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Rapat kemudian dilanjutkan, yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor.

Ditemui seusai rapat, Ilham Noor menyampaikan, pihaknya memperoleh banyak informasi dari ketiga mitra kerja tersebut. Untuk Inspektorat Kalsel, Komisi I mendorong, agar sistem pengendalian internal ditingkatkan, untuk
meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Sementara untuk Dinas PMD, diharapkan dana desa yang digulirkan Gubernur dapat dimaksimalkan dan penyerapannya menyeluruh ke seluruh desa. Pihaknya, menurut Ilham, juga mendorong peningkatan capaian Desa Mandiri serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian desa dapat berjalan lebih baik,” ujarnya

Sementara itu, terhadap Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD ditingkatkan, sekaligus disinergikan dengan layanan publik lainnya, seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.

“Jadi kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu bisa sangat membantu,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menutup gelaran Lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) Tingkat Provinsi Tahun 2025, Rabu (6/8).

Penutupan dilakukan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Fitri Hernadi, diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi.

Rokhyatin menyampaikan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga Lomba Kreativesia Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2025 ini, dapat berjalan lancar dan sukses.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah kreativitas pemuda. Selain itu untuk menjaring para pemuda pada delapan kategori yang dilombakan. Yakni, Kriya, Kuliner, Film, Vocal, Fashion, Desain Grafis, Hardwar serta Software,” ungkap Rokhyatin.

Para juara satu diberbagai kategori tersebut, akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang Kreativesia Tingkat Nasional di Palembang mendatang.

“Pada penutupan ini diumumkan para pemenang lomba dari berbagai kategori, dan para pemenang berhak mendapatkan trofi serta uang pembinaan,” ucap Rokhyatin.

Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengakui, adanya peningkatan kreativitas para peserta lomba Kreativesia Tingkat Provinsi Tahun 2025.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas peningkatan kreativitas para peserta, dalam menghasilkan karya pada Lomba Kreativesia Tahun ini,” ungkapnya lagi.

Rokhyatin menilai, kemampuan para peserta lomba pada tahun ini lebih meningkat, dibanding dengan tahun lalu. Seperti terlihat pada kategori hardware, software, serta desain grafis. Begitu juga pada kategori fashion, kuliner, serta kriya.

“Dispora Kalsel berharap, para pemuda terus melatih kemampuannya, agar terus mengalami peningkatan, dengan menghasilkan karya yang dapat bermanfaat,” ucap Rokhyatin. (SRI/RIW/RH)