BANJARMASIN – Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalsel bertajuk “BK Award” pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (12/2).
Ketujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut yakni Athaillah Hasbi dan Rahimullah dari Fraksi Golkar, Ilham Nor dari Fraksi Gerindra, Rais Ruhayat dan Adrizal dari Fraksi PAN, Taufik Rahman dari Fraksi PKS dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.
Dalam sambutannya, Ketua BK DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan Noor Bahri mengatakan bahwa BK Award ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif di DPRD Provinsi Kalsel.
“BK Award boleh jadi hanya sesuatu yang sederhana, tapi kami berharap dari hal kecil ini kita bisa menumbuhkan semangat yang berkali-kali lipat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel,” ujar Rosehan.
Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota BK, Rosehan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah BK Award. Ia berharal penghargaan ini menjadi manfaat untuk seluruh anggota wakil rakyat “Rumah Banjar” untuk terus meningkatkan kedisiplinan. (NRH/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Kalsel menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Internal pada Rabu (12/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melalui perwakilannya, Rahimullah, memberikan penjelasan atas usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat. Ia menyatakan bahwa raperda ini penting untuk dihadirkan dalam pemerintahan di Banua.
“Raperda ini mampu memberikan pedoman yang baku dan standar untuk mengikat semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar tertib administrasi, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan pandangan umum terhadap usulan raperda tersebut. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyepakati pentingnya raperda ini sebagai pedoman untuk menciptakan keselarasan administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Tahapan berikutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan mulai bekerja dengan merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ADV-NRH/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah masuk dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2026, hal tersebut dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (12/2). Dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.
Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.
“Pada saat membuat rencana pembangunan tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur, diharapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat,” ungkap Ariffin, kepada sejumlah wartawan.
Selain itu, lanjutnya, rencana pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dimasukkan ke dalam rencana pembangunan tahun 2026 mendatang.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, pada musrenbang tingkat kecamatan Banjarmasin Tengah ini, dapat menghasilkan rencana pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat,” ucap Ariffin.
Sementara itu, Camat Banjarmasin Tengah Maslun menyampaikan, bahwa di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah menerapkan sistem pengolahan pemilihan sampah.
“Sebelum adanya edaran dari Walikota Banjarmasin mengenai permintaan pengelolaan pemilihan sampah di kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Maslun, di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki program pemilihan sampah Silangsing atau sistem pemilihan sampah yang dilakukan di kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat.
“Untuk program pemilihan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah berjalan,” ucapnya.
Namun, tambah Maslun, Kecamatan Banjarmasin Tengah saat ini terus melakukan peningkatan terhadap peran serta kelurahan dan masyarakat dalam pengolahan pemilihan sampah tersebut. (SRI/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Hari Pers Nasional 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan tak hanya meninggalkan kesan kesuksesan.
HPN 2025 juga menjadi tonggak awal dimulainya visi Pemprov Kalsel menjadikan Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan.
Pemukulan gong bersama menandai Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan yang dilakukan pada puncak HPN 2025, Minggu (9/2), menjadi penanda komitmen Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin tersebut telah go nasional.
Sehari pasca-puncak HPN, Gubernur Kalsel H Muhidin langsung tancap gas dengan mengelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, Senin (10/2).
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M Muslim mengatakan, Gubernur Kalsel Muhidin telah memerintahkan seluruh jajaran dinas dan Kepala SKPD di seluruh lingkup Pemprov Kalsel untuk menyusun program dan agenda yang mendukung visi 2025-2029 itu.
“Beberapa rencana strategis telah disusun, seperti rencana melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut kepulauan (Kotabaru) dengan Batulicin. Kemudian menyiapkan rencana pembangunan pelabuhan internasional di Kotabaru,” jelas Kadis Kominfo Kalsel, Muslim.
Dijelaskannya, pembangunan pelabuhan internasional di Kotabaru dinilai sangat starategis, karena posisi perairan Kalsel yang menjadi jalur perlintasan logistik nasional dan internasional.
Dengan karakter perairan Kotabaru yang cukup dalam, membuat kapal kargo besar bisa sandar di pelabuhan internasional di Kotabaru.
“Pelabuhan ini harus didukung dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang bisa menghubungkan seluruh daratan Kalimantan. Itu mengapa Pemprov Kalsel juga menargetkan pembangunan jembatan penghubung Kotabaru dan Batulicin dilanjutkan kembali,” jelasnya.
Sementara Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie mengatakan, PWI Kalsel secara kelembagaan telah membangun komitmen yang kuat untuk mengawal visi Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan.
Menurutnya, pers berperan penting dalam mengawal visi ini dengan memberitakan semua informasi positif maupun kritik konstruktif sesuai koridor etik jurnalistik.
“Pers dan jurnalis di Kalsel, terutama teman-teman yang tergabung dalam PWI Kalsel, selalu menjadi mitra sejajar bagi Pemrov Kalsel untuk mencapai visi bersama demi kemajuan Kalsel,” tegasnya.
Zainal Helmie juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setingginya kepada Gubernur Kalsel atas dukungan yang diberikan terhadap PWI Kalsel.
“Sejarah mencatat, siapa pun kepala daerah atau gubernur yang memimpin Kalsel, selalu menjadi mitra sejajar dengan PWI Kalsel dalam mengawal visi dan misi daerah untuk mewujudkan pembangunan di Kalsel,” tegas Zainal Helmie. (ADV/RDM/RH)
Banjarbaru – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2025. Sebanyak 17 paket program pelatihan dibuka untuk masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di daerah.
Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan mengungkapkan, bahwa program tersebut terdiri dari 11 paket pelatihan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta 6 paket lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Tahun ini, kami membuka empat tahapan pelatihan untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum mereka terjun ke dunia kerja,” katanya, saat ditemui Abdi Persada FM pada Selasa (11/2).
Kepala BLK Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan
Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan administratif, teknik, hingga kewirausahaan. Semua peserta akan mendapatkan pembelajaran dari tingkat dasar sehingga tidak perlu khawatir dalam menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan.
Adapun pelatihan yang tersedia antara lain yakni, Pengelola Administrasi Perkantoran, Computer Operator Assistant, Desainer Grafis Muda, Instalasi Listrik, Operator Track Excavator (Alat Berat), Plate Welder SMAW 3G-UP PF, Service Sepeda Motor Injeksi, Tata Rias Kecantikan, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Menjahit Pakaian Wanita.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, bahwa tahun ini BLK Kalsel juga menghadirkan beberapa jurusan baru seperti pelatihan Barista, Barber, serta Pembuatan Roti dan Kue.
“Pelatihan baru ini hadir sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat. Harapannya, keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan keterampilan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menegaskan, bahwa seluruh program pelatihan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
“Peserta cukup mendaftar melalui informasi yang kami sediakan di media sosial atau datang langsung ke kantor BLK. Proses seleksi meliputi tes tertulis dan wawancara. Jika lolos, peserta bisa langsung mengikuti pelatihan dengan durasi antara 18 hingga 43 hari, tergantung program yang dipilih,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – Dalam rangka mengembangkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banua, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah 2025.
Kepada sejumlah wartawan, usai acara, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (11/2) mengatakan, agenda utama dari forum ini membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kalsel tahun 2025-2029.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat diwancara
“FPD ini merupakan acuan dalam melaksanaan program dan kegiatan Dispar Kalsel selama lima tahun mendatang,” ucapnya
Menurut Syarifuddin, saat ini Kalimantan Selatan memiliki enam destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kerbau Rawa di Kabupaten HSU. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga sudah menerbitkan Perda Ekonomi Kreatif. Dimana, untuk pengembangan serta pengimplementasian menjadi tantangan besar bagi Dinas Pariwisata.
“Destinasi wisata prioritas itu seperti kawasan religi, alam, budaya, buatan dan ekologi,” jelasnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, sebagai gerbang Ibukota Nusantara (IKN) pihaknya telah melakukan pembenahan pada sejumlah sektor pariwisata Kalsel. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Kalsel, diantaranya membuka rute penerbangan langsung ke Kalsel. Seperti Bali – Banjarmasin, Lombok – Banjarmasin dan Pontianak-Banjarmasin.
Suasana Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kalsel
“Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kunjungan dan memajukan roda perekonomian,” tutupnya
Pada Forum Perangkat Daerah ini Dispar Kalsel, turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten seperti Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, Direktur Akademi Pariwisata Nasional dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia.
Untuk diketahui, Forum Perangkat Daerah 2025 dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kabid, Kasi dan Jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel, Diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Dinas Perdagangan Kalsel, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota dan beberapa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bertempat di Aula Dispar Kalsel. (NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Konsultasi Publik Tahun 2025, di Aula Ulin Tower Lantai 8, pada Selasa (11/2). Konsultasi Publik ini dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin.
“Konsultasi publik kali ini mengangkat tema, Bekerja Bersama Merangkul Semua Guna Peningkatan Mutu Pelayanan Publik RSUD Ulin yang Prima,” jelas Diauddin.
Diauddin mengatakan, konsultasi publik ini merupakan kegiatan rutin RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai pelayanan yang telah diberikan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.
“Semakin banyak keluhan yang disampaikan, maka RSUD Ulin Banjarmasin dapat memperbaiki layanan,” ucap Diauddin.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan meminta RSUD Ulin Banjarmasin meningkatkan fasilitas pelayanannya.
Plt Kadinkes Kalsel Muhammad Muslim
Seperti disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim, pada saat mengikuti kegiatan tersebut.
“Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun 2025 ini tentunya menjadi masukan bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.
Dalam rangka, meningkatkan dua hal penting. Yaitu akses serta peningkatan mutu pelayanan.
“Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini,” tutur Muslim.
Selain itu, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga diminta untuk meningkatkan pelayanan di bidang antrean pasien, keluhan serta lainnya, agar peningkatan pelayanan semakin meningkat ke depannya.
Kegiatan yang berlangsung satu hari ini, juga dihadiri Ombudsman Kalimantan Selatan, pihak kecamatan, kelurahan, media massa dan masyarakat umum khusus warga sekitar RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RIW/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, yang dilaksanakan serentak se – Indonesia, Senin (10/2). Pada rakor tersebut, meskipun Kalsel mengalami deflasi, namun Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sutikno, menyampaikan bahwa kondisi Inflasi di Kalsel masih terkendali menjelang Ramadhan atau bulan puasa.
Sutikno menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Harga beberapa komoditas sudah mulai mengalami kenaikan di atas Indeks Harga yang diterima (IT) atau indeks harga produsen (IHP), baik untuk harga acuan penjualan maupun harga acuan tertinggi.
“Mengawali tahun 2025 ini inflasi di Kalimantan Selatan tetap cukup terkendali, dimana harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya masih dalam batas normal meskipun mengalami kenaikan,” ungkap Sutikno, di Command Center Setdaprov Kalsel.
Pada Januari lalu, meurutnya kondisi ekonomi Kalsel cukup baik, dengan hampir semua daerah mengalami deflasi. Selama ini, Kalsel selalu berada di posisi tertinggi dalam hal deflasi. Untuk year-on-year, Kalsel berada di angka -0,76 persen. Namun, jika melihat month-to-month, deflasi kita mencapai -0,76 persen.
“Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar,” tutup Sutikno. (MRF/RDM/APR)
Banjarmasin – Pemerintah kota melalui Kecamatan Banjarmasin Utara Menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banjarmasin Tahun 2025.
Kegiatan dibuka secara resmi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Camat Banjarmasin Utara Norrahmawati, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara Zainal Hakim dan Hendra. Dihadiri SKPD terkait di Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, tokoh masyarakat Banjarmasin Utara, bertempat di Aula Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (10/2).
Suasana Musrenbang Banjarmasin Utara
Kepada sejumlah wartawan, Camat Banjarmasin Utara Norrahmawati usai kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan, yang bertujuan membahas rancangan dan rencana yang dapat dikembangkan, dalam pelaksanaan pembangunan yaitu masing-masing satu Kelurahan mengusulkan 1 fisik dan 1 non fisik.
“Berbagai usulan dan aspirasi disampaikan, nantinya akan diajukan melalui Musrenbang tingkat Kota,” ucapnya
Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Utara Zainal Hakim, saat diwancara
Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Utara Zainal Hakim menyampaikan, berbagai usulan disampaikan terutama yang menjadi skala prioritas, dan ini harus dilakukan penanganan sebaik-baiknya, agar tercipta pembangunan di kota ini yang lebih baik dan maju terdepan.
“Biasanya yang diusulkan masyarakat berkaitan infrastruktur seperti jalan lingkungan, jembatan dan titian,” jelasnya
Lebih lanjut Hakim menambahkan, dalam diskusi mengemuka, salah satu tokoh masyarakat meminta untuk secepatnya penanggulangan persampahan. Di mana, ini harus ada solusi baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pihaknya mengapresiasi Banjarmasin Utara telah mengadakan pelatihan pengolahan kompos dan penyiapan lahan pemilahan.
“Adanya pelatihan kompos ini penting, agar masyarakat mengetahui sampah yang bersifat organik bisa dipilah untuk pupuk kompos,” tutup Hakim. (NHF/RDM/APR)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi mengukuhkan 259 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/2).
Pada kesempatan tersebut, pengukuhan juga disaksikan dan dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendukung kepentingan dinas.
Gubernur Kalsel, Muhidin saat memberikan sambutan
“Dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian demi tertib administrasi dan kepentingan dinas. Pemenuhan kedudukan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) ini dilakukan melalui proses formal, yakni pengukuhan,” ujarnya
Muhidin juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dikukuhkan, serta memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Menurutnya, penguatan organisasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi prioritas utama Pemprov Kalsel.
“Penyusunan dan penguatan organisasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita berharap ini mampu memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Muhidin pun berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Mengingat tantangan yang semakin kompleks, kolaborasi yang kuat sangat diperlukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
“Semoga amanah yang saudara-saudara emban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah, menjelaskan bahwa pengukuhan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
“Sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta diterbitkannya beberapa peraturan gubernur tahun 2024 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD, maka dalam rangka tertib administrasi dan kepentingan dinas perlu dilakukan pengukuhan,” jelasnya.
Foto bersama usai pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkup Pemprov Kalsel
Dinansyah juga menyebutkan pada pengukuhan ini, tercatat sebanyak 18 pejabat Administrator dan 241 pejabat Pengawas yang dikukuhkan, dengan total keseluruhan sebanyak 259 pejabat.
“Diharapkan, dengan penyesuaian ini, kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam melayani masyarakat dan mendorong pembangunan di Kalimantan Selatan,” pukasnya.
Untuk diketahui, adapun beberapa penyesuaian kelembagaan yang dilakukan antara lain Perubahan SKPD Induk yakni, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang sebelumnya berada di bawah Badan Keuangan Daerah, kini berada di bawah Badan Pendapatan Daerah, UPTD Kebun Raya Banua yang sebelumnya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sebelumnya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
Dan juga Seluruh UPTD di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Serta perubahan nama UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula berubah menjadi UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Banjarbakula, kemudian UPTD Terminal Tipe B berubah nama menjadi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
Serta Jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah kini berubah menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah. (BDR/RDM/APR)
