Tahun: 2025

Pemko Banjarmasin Dukung Pekan Panutan SPT

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2024, dii Aula Kayuh Baimbai, Kamis (13/2).

Pekan Panutan Pajak tersebut ditandai dengan pengisian SPT Pajak Pribadi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus.

“Pada Pekan SPT ini seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin telah melaporkan SPT Tahunan mereka,” ungkap Ibnu.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina (Sasirangan Biru) didampingi Kepala KPP Pratama Banjarmasin Devyanus

Dikatakan Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada pihak pajak yang setiap tahun selalu berkoordinasi. Mengenai, Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini.

“Kami berharap, dengan adanya Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini, kesadaran masyarakat di Kota Banjarmasin dalam melaporkan pajak mereka semakin meningkat, khususnya dikalangan ASN,” ucap Ibnu.

Sementara itu , Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus menyampaikan, pihaknya melihat antusias warga untuk melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor pajak sangat banyak.

“Karena itu, membuka 23 table pelayanan, kepada warga yang memerlukan pelayanan di Kantor KPP Pratama Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga membuka pelayanan pajak diluar kantor, untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kami tentu berharap, kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT pajak tahunan ini, semakin meningkat,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

Desa Mandiri, Dinas PMD Kalsel Gelar Rapat Koordiansi dan Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan ini, dibahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat yaitu yaitu Kabupaten HSU, Banjar dan Batola.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, penting untuk memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas PMD Kalsel

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried, usai acara.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” lanjut Faried.

Menurutnya perlu adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/APR)

Lahirkan Tenaga Kerja Kompeten, Pemprov Kalsel Gelar Sosialisasi PDN 2025

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri (PDN) Tahun 2025 dalam rangka melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menuturkan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, para peserta PDN memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.

“Kali ini kami mengundang jajaran stakeholder baik dari pemeintah daerah di Kabupaten/Kota maupun juga dari mitra kita yaitu perusahaan yang akan nantinya menarik peserta untuk dapat melakukan pemagangan di tempat mereka,” ucapnya, usai membuka acara di aula BLK Kalsel, Kamis (13/2).

Irfan menerangkan, selama dua tahun berturut-turut penyerapan peserta di tempat kerja maupun wirausaha pada program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, dari tahun 2023 sebanyak 63,89 persen dan di tahun 2024 lebih dari 70 persen.

“Jumlah tersebut tidak terlepas dari dukungan penyerapan perusahaan-perusahaan yang terlibat,” jelasnya.

Irfan mengungkapkan hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dengan mencocokan para tenaga kerja dengan mitra perusahaan sesuai keterampilan mereka masing – masing.

“Oleh karena itu, kami menekankan untuk peran serta pemerintah kabupaten/kota bisa mengintervensi kegiatan ini, sehingga mereka bisa mengkoordinir perusahaan yang nantinya bakal menjadi penempatan para peserta magang dan setelahnya bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati menambahkan dalam sosialisasi ini, pihaknya mengajak perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dari 13 kabupaten/kota untuk bekerja sama melahirkan tenaga kerja.

“Untuk tahun ini, Pemprov Kalsel kembali dipercaya oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemagangan dalam negeri dengan total peserta 96 dari dana APBN,” ungkapnya

Dalam pelaksanaannya program pemagangan dalam negeri akan diberikan pembelajaran dengan langsung diterjunkan ke dunia kerja selama 5 (lima) bulan. Untuk tahap pertama, para peserta akan diberikan pembekalan berapa teori di dalam kelas selama satu bulan dan empat bulan berikutnya melaksanakan praktik langsung atau On the Job Training (OJT).

“Diharapkan dari hasil sosialisasi ini banyak perusahaan dari berbagai sektor mau bekerjasama untuk menurukan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan,” harapnya. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/APR)

Darurat Sampah, DPRD Banjarmasin RDP dengan DLH dan BPKPAD

Banjarmasin – Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin, terkait Status Darurat Sampah di kota ini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakilnya Harry Wijaya, Ketua Komisi II Faisal Heriyadi, Ketua Komisi III Muhammad Ridho Akbar, unsur pimpinan Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin beserta seluruh anggota, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, disela kegiatan Kamis (13/2) mengatakan, pasca ditutupnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, pihaknya ingin harus ada langkah kongkrit segera dilakukan khusus jangka pendek ini, tentang program kegiatan secara signifikan, agar tidak terjadi penumpukan di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS)

“Kami ingin sampah dapat tertangani maksimal,” ucapnya

Suasana RDP di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin

Ia menyampaiakan, saat ini kondisi cuaca masih mengalami hujan dan terjadi genangan Rob. Sehingga, kalau sampah tidak mampu diatasi oleh Pemerintah kota, otomatis berdampak terjadi penumpukan dan membuat lingkungan tidak bersih serta sehat.

“Penanganan sampah tidak hanya mencari solusi jangka pendek tetapi juga jangka panjang,” pinta Harry

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menambahkan, untuk jangka pendek penanganan sampah dalam bentuk melakukan pergeseran anggaran di semua bidang ada sekitar 3,2 miliar. Pihaknya berupaya akan tertangani maksimal dalam waktu dekat ini, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kita juga terus jalin kolaborasi dengam Kecamatan, Kelurahan untuk bersama-sama menangani sampah,” tutupnya

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III, dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin Edy Wibowo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono, Direktur Perumda Pasar Baiman Banjarmasin Muhammad Abdan Syakura. (NHF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, Sepakati Kolaborasi Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah

Banjarmasin – Tidak terasa, kedatangan bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari. Begitu pula dengan kehadiran Pasar Wadai Ramadhan, yang hanya muncul setahun sekali, selama bulan puasa.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan bergabung dengan Pemko Banjarmasin. Dimana lokasi yang dipilih, adalah di sepanjang Siring 0 Kilometer, dan juga di halaman kantor Gubernur di Banjarmasin.

Kolaborasi pasar wadai ini, dipastikan Gubernur, Muhidin, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah, di kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/2) siang.

Turut mendampingi Gubernur, Plh Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Fathul Jannah dan juga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Hadir pada rakor ini, jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, serta Bank Kalsel.

Usai meninjau lokasi pasar wadai, kepada wartawan, Muhidin menegaskan, kolaborasi ini merupakan upaya untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya, agar Pasar Wadai Ramadan 2025 dapat berjalan lebih baik. Ini juga sesuai dengan tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua.

“Karena lokasinya di depan kantor Gubernur, dan berada di kota Banjarmasin, maka tidak ada salahnya kita berkolaborasi untuk menampung 145 pedagang tahun ini,” ujar Gubernur.

Rencananya menurut Muhidin, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Wadai Ramadhan, akan ditempatkan di stan sepanjang Siring 0 Kilometer Banjarmasin, tanpa dipungut biaya atau gratis. Sedangkan halaman kantor Gubernur, diperuntukan bagi pedagang mitra Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalsel.

“Di dalam halaman Gubernur ini, nanti kita siapkan tempat untuk makan. Jadi masyarakat bisa langsung berbuka di sini,” urai Muhidin.

Bahkan, menurut Muhidin, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan akan buka sampai jam 2 dinihari, untuk melayani masyarakat yang mencari makanan untuk bersahur.

“Mereka juga bisa bersahur di sini,” tutup Gubernur.

Pasar Wadai Ramadhan, biasanya dimulai sejak hari pertama bulan puasa. Dimana tahun ini, diperkirakan 1 Ramadhan bertepatan dengan 1 Maret 2025. (RIW/RDM/APR)

Dukung UMKM dan Ekonomi Daerah, Bank Kalsel Berpartisipasi dalam Bazar UMKM HPN 2025

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) menggelar Bazar UMKM yang melibatkan berbagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Selatan.

Bazar UMKM ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan menjual produk unggulan UMKM Banua, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 8-9 Februari 2025, di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja, Kota Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah,

Bank Kalsel turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa 50 unit stan atau tenda yang dimanfaatkan para pelaku UMKM, untuk memamerkan dan menjual produk mereka. Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendorong kemajuan sektor usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyatakan bahwa Bank Kalsel akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Kami selalu berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor UMKM. Melalui partisipasi dalam Bazar UMKM HPN 2025 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Bank Kalsel hadir untuk bekerja bersama, merangkul semua pihak demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua. Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/EYN)

Tingkatkan Layanan Informasi dan Digitalisasi, Diskominfo Kalsel Gelar Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan digitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah, bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (12/2).

Suasana Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kalsel

Forum ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota serta berbagai stakeholder terkait.

Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Diskominfo Kalsel untuk tahun 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk merumuskan isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, yang nantinya akan menjadi program sesuai tugas dan tanggung jawab Diskominfo Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program yang berorientasi pada pelayanan masyarakat di tahun 2025.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin menginginkan setiap program dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan publik, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan peran Diskominfo Kalsel,” ucapnya.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami rancang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, melalui forum ini dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program selama 5 tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/EYN)

Resmikan Kapal Wisata Pinisi, Gubernur Muhidin Rasakan Sensasi Barito River Cruise

BANJARMASIN – Setelah kurang lebih satu bulan bersandar di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kapal Wisata Pinisi akhirnya resmi diluncurkan pengoperasiannya pada Rabu (12/2) sore. Pengoperasian Kapal Wisata Pinisi bertajuk Borneo River Cruise ini, dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan disaksikan unsur Forkopimda Provinsi, Ketua TP PKK Provinsi, serta tamu undangan lainnya.

Gubernur Kalsel saat membeli tiket perdana Kapal Wisata Pinisi.

Peluncuran Kapal Wisata Pinisi ini, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, antara Direktur Utama PT Ambang Barito Nusa Persada (AMBAPERS), Zulfadli Gazali, dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, terkait pembelian tiket kapal wisata.

Selanjutnya, Gubernur, Muhidin menjadi orang pertama yang melakukan transaksi pembelian tiket Kapal Wisata Pinisi, di aplikasi Aksel dari Bank Kalsel. Tak lama berselang, Gubernur juga menarik tali tiang kapal, sebagai pertanda diresmikannya Kapal Wisata Pinisi.

Kepada wartawan, sebelum memulai perjalanan perdana menyusuri sungai Barito menaiki Kapal Wisata Pinisi, Gubernur, Muhidin memastikan, bahwa kapal ini dapat dinikmati masyarakat umum, dengan sejumlah pilihan jarak tempuh. Mulai dari jarak pendek, sekitar 2 jam, jarak panjang hingga 3 jam, dan jarak khusus atas permintaan masyarakat.

“Kapal ini berlayar setiap hari, melayani umum dengan membeli tiket melalui aplikasi Aksel dari Bank Kalsel. Setiap penumpang akan mendapatkan jatah makan selama pelayaran,” ujar Muhidin.

Ke depan, menurut Muhidin, layanan kapal wisata ini akan ditingkatkan, dengan menggandeng lebih banyak investor. Sehingga wisata susur sungai dengan cara baru ini, akan semakin menarik wisatawan datang ke Kalimantan Selatan.

“Saya dulu pernah naik kapal semacam ini di Vietnam. Di sana pelayanan nya bagus, tali sayang perjalanan nya hanya menyusuri sungai saja, tidak ada yang dikunjungi. Sementara di sini, kita memiliki lokasi yang dapat disinggahi kapal wisata. Contohnya Pulau Kembang dan Jembatan Barito,” tutupnya.

Sementara itu, Dirut PT Ambapers, Zulfadli Gazali memastikan, selama Februari ini, pihaknya menawarkan harga tiket promo, untuk Kapal Wisata Pinisi. Yakni sebesar 230 ribu rupiah per penumpang.

“Harga sudah termasuk makan di kapal, dan menikmati sensasi menyusuri sungai Barito, sambil menikmati sunset,” jelasnya.

Kapal Wisata Pinisi ini, merupakan terobosan PT Ambapers untuk memajukan dunia pariwisata, terutama di perairan Barito. Pengoperasian kapal ini juga untuk mendukung Geopark Meratus, dimana perairan sungai Barito termasuk didalamnya. (RIW/RDM/EYN)

Peringati Bulan K3 Nasional, Lab K3 Kalsel Gelar Baksos

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bakti Sosial.

Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel Noorlianisyah, disela kegiatan Rabu (12/2) menyampaikan, Bulan K3 Nasional adalah peringatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 12 Januari – 12 Februari. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan prinsip K3. Dengan demikian, pihaknya menggelar Bakti Sosial ini dalam bentuk pemeriksaan kesehatan kerja secara gratis bagi pekerja.

“Alhamdulillah sasaran Baksos kita sebanyak 150 orang lebih, telah tercapai,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam Bakti Sosial ini dari berbagai sektor diantaranya Industri, Hospitality serta Wirausahawan yang berada di Kota Banjarmasin. Terkait

Parameternya seperti Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Hemoglobin Darah, Tekanan Darah, Indeks Masa Tubuh (IMT), Golongan Darah dan Kelelahan Kerja.

“Ini perdana kami laksanakan, insya Allah tahun depan akan ditambah parameternya sepertinkolesterol dan asam urat,” jelas Lily

Sekretaris Disnakertrans Kalsel, didampingi Kepala Lab K3 Kalsel, saat diwancara.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy menilai, gelaran pertama kalinya dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel sangatlah diapresiasi, karena secara langsung mengenalkan Lab K3 Kalsel. Dimana, fungsi utamanya memeriksakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan – perusahaan. Sehingga, ini tentu harus berkelanjutan ke depan, agar para pekerja mengetahui sejak dini kesehatan masing-masing.

“Kita mendorong bakti sosial ini dapat menjadi agenda rutin tahunan di Lab K3 Kalsel,” pintanya

Lebih lanjut Hasnan menambahkan, melalui Baksos ini, para pekerja yang telah mengetahui hasilnya ada gejala penyakit sejak dini, dapat segera mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat dan juga  memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat.

Sekretaris Disnakertrans Kalsel, saat diberikan pemeriksaan tekanan darah

“Edukasi kepada para pekerja untuk menciptakan kesehatan dan produktif dalam bekerja,” tutup Hasnan.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, menggelar Bakti Sosial dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2025, dibuka secara resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, melalui Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy, didampingi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Kepala Seksi Ergonomi dan seluruh jajaran Lab K3 Kalsel, gelaran dipusatkan di Aula Lab K3 Kalsel Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/EYN)

Pemprov Kalsel Targetkan Panen Gabah Petani Sebesar 6.350 Ton

BANJARBARU – Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, terutama dalam mewujudkan ketersedian pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para petani telah bekerja keras menghasilkan gabah dan beras sebagai komoditas utama yang harus terus dijaga keberlanjutannya.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, melalu Kementerian Pertanian, dimana Kementerian Pertanian berkomitmen dengan melakukan kerjasama atau MoU bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerah gabah hasil panen petani, dengan target yaitu 3 juta ton gabah setara beras hingga bulan April tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani. Sehingga dari MoU tersebut menghasilkan kesempakatan menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton beras se – Indonesia.

Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Rahmawati.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kabid Tanaman Pangan, Rahmawati, menyampaikan bahwa untuk daerah Kalsel, mendapat target untuk menyerap gabah petani setara beras dengan jumlah sebesar 6.350 ton sampai dengan April 2025.

“Ini juga salah satu upaya untuk menyukseskan program swasembada pangan karena swasembada pangan ini tidak hanya untuk meningkatkan produksi pertanian saja tetapi juga mensejahterakan petani,” ungkap Rahmawati, Rabu (12/2).

Dengan adanya penyerapan gabah petani ini, Rahmawati mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini tentu saja dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian maupun lembaga disektor pangan, dapat bergerak cepat dan bersama-sama mencapai target.

“Sebagai upaya mempercepat penyerapan gabah para petani, Pemerintah juga telah menyetujui penyesuaian derajat sosok beras dari 100 persen menjadi 95 persen, sehingga mempermudah proses pengolahan dan distribusi,” lanjut Rahmawati.

Ditahun 2025 ini Bulog diberi amanah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, dengan menyerap gabah petani. Maka penyerahan gabah dan beras dalam Negeri tentunya saja mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional dan peraturan Menteri Pertanian, yang mengatur mekanisme penyerapan gabah, sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini.

“Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam rangka percepatan swasembada pangan, tentu saja tanpak kebijakan yang telah diterapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen atau GKP ditingkat petani sebesar Rp6.500 kg,” lanjut Rahmawati.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, menghimbau dan menyebar luaskan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh lapangan, dan Dinas Pertanian Kabupaten – Kota, untuk menyebar luaskan target serapan gabah dan beras Kalsel ini ke masing-masing wilayah, khususnya menyebarluaskan ke para petani, bahwa Bulog akan membeli gabah petani seharga 6.500 per kg.

“Ini tentu saja sangat memberikan kemudahan kepada petani dan petani juga mendapatkan harga tinggi dari Bulog yang akan membeli harga gabah tersebut,” tutup Rahmawati. (MRF/RDM/EYN)

Exit mobile version