Hari: 22 Desember 2025

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (22/12).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan harapannya, agar kegiatan Rakerprov ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan olahraga di Banua.

“Mudah mudahan, kegiatan Rakerprov ini, membawa kebaikan dan kemajuan, bagi olahraga di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Gubernur mengapresiasi, KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak kenal lelah melakukan pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan. Selain itu, Gubernur juga memuji kesuksesan KONI, menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Tanah Laut, pada November lalu.

Kerja keras pengurus KONI di provinsi maupun kabupaten/kota, tentunya akan terus berlanjut, karena pembinaan di bidang olahraga harus berkesinambungan.

“Olahraga kita bisa bersaing dengan daerah lain, jika pembinaan dilakukan dengan benar, adanya regenerasi atlet yang terencana dan kerjasama yang baik, antara pengurus di provinsi dan kabupaten kota, termasuk dengan pengurus cabang olahraga,” ujarnya.

Karena itu, tutur Muhidin, Ia mengingatkan kepada semua pengurus KONI, agar pengelolaan organisasi ini diniatkan secara ikhlas. Yakni dengan tekad untuk memajukan olahraga daerah, serta memperkuat integritas dan komitmen berorganisasi.

“Rakerprov ini merupakan momentum penting, untuk memperkuat sinergi antara jajaran KONI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga,” ucapnya.

Rakerprov ini harus ditempatkan sebagai forum menyatukan visi dan komitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah, baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Saya berharap ada target yang jelas dari KONI, misalnya kita menargetkan peringat 10 besar di PON akan datang, sehingga ada motivasi untuk melakukan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, agar prestasi yang dicapai dapat optimal,” ujarnya.

Prestasi di bidang olahraga ini, tambahnya, berpengaruh besar terhadap citra suatu daerah ataupun bangsa.

“Saat seorang atlet berprestasi, maka nama daerah dan negaranya ikut terangkat,” ucapnya.

Gubernur mencontohkan prestasi Maradona dan Lionel Messi di dunia sepakbola, membuat negara Argentina sangat dikenal dunia, sebagai pencetak pesepakbola handal.

“Mudah mudahan, kita di Kalsel juga suatu hari nanti, bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan mendunia,” tutur Gubernur.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, siap mendukung setiap program yang dapat memperkuat pembinaan olahraga dan regenerasi atlet.

“Mari kita bekerja bersama, merangkul semua pemangku kepentingan, tanpa kecuali dunia usaha, agar turut serta mendukung pembinaan olahraga di kalimantan selatan, serta saya berharap Rakerprov KONI ini melahirkan rencana kerja yang lebih baik dan bisa dilaksanakan,” pungkas Muhidin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan, di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (22/12).

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti jajaran pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Usai upacara, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan, khususnya ibu, dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pembangunan bangsa.

“Diskominfo menyambut baik peringatan Hari Ibu ini. Tadi juga dibacakan sejarah panjang Hari Ibu yang menggambarkan perjuangan para ibu dalam menyetarakan peran dan kedudukannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan, tetapi juga sebagai penguatan komitmen bersama dalam mendukung kesetaraan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor.

“Peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran ibu dalam kehidupan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kalsel tercatat sebagai provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Indonesia, sebuah capaian yang mencerminkan kuatnya kinerja fiskal daerah serta tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Ruang Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (22/12).

Subhan menjelaskan, keberhasilan Kalimantan Selatan meraih posisi pertama nasional PAD tertinggi, merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan masyarakat sebagai wajib pajak.

“Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tingkat kesadaran wajib pajak di Kalimantan Selatan terus meningkat, dan ini menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan PAD,” ujar Subhan.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan pendapatan daerah yang selama ini dijalankan Bapenda Kalsel. Termasuk melalui peningkatan pelayanan perpajakan, pemanfaatan sistem digital, serta inovasi dalam optimalisasi potensi pajak daerah.

Menurut Subhan, tingginya PAD menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” lanjut Subhan.

Lebih lanjut, Subhan berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Ke depan, kami akan terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap rupiah PAD dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Subhan.

Dengan capaian PAD tertinggi se-Indonesia ini, Kalimantan Selatan semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik di tingkat nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, memimpin penekanan tombol groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru, Senin (22/12).

Rusun akan dibangun dengan 44 unit kamar dan fasilitas pendukung, dirancang untuk meningkatkan kenyamanan hunian pegawai Kejati Kalsel, sekaligus mendukung produktivitas kerja mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Heri Jerman menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keselamatan kerja (K3) selama proses pembangunan rusun yang ditargetkan selesai dalam 10 bulan sesuai kontrak kerja.

“Saya sudah sampaikan, bekerja dengan jujur, penuh integritas. Jaga bersama-sama, jangan sampai ada penyimpangan. Apabila ada penyimpangan dalam bentuk apa pun, segera laporkan, akan ditindak tegas,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan awal proyek yang telah dilengkapi rambu-rambu K3, sebagai bentuk komitmen kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan aman dan profesional.

Kepala Kejati Kalsel, Tiyas Widiarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama dari Kementerian PKP, sehingga pembangunan rusun pegawai Kejati Kalsel dapat segera dimulai. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kajati Kalsel sebelumnya, yang telah berperan memperoleh dukungan anggaran dari pusat.

“Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Semoga pembangunan rusun ini berjalan lancar, tertib, sesuai aturan, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan Kementerian PKP dalam penyediaan pendanaan pembangunan rusun Kejati Kalsel.

Menurutnya, bantuan pendanaan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi aparatur negara, sekaligus mendukung penataan kawasan perkantoran Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pembangunan rusun ini tidak hanya menjawab kebutuhan hunian ASN, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran dan waktu perjalanan pegawai. Dengan jarak tempat tinggal yang lebih dekat ke kantor, produktivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Data ini disampaikan KaKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, saat Publikasi AlCo Regional Kalsel hingga 30 November 2025, pada Senin (22/12), dikantornya kawasan Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.

Turut hadir
Syamsinar, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, dan Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp29,43 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” paparnya.

Dukungan terhadap UMKM, menurut Catur, juga berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,61 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp63,67 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai ekspor November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai Impor sebesar US$133,16 juta.

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22.

“Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% year on year,” tambahnya.

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, terong, dan beras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun). Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy).

Pertumbuhan ini ditopang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun).

Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy).

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun. (DJPbKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, mencatat kinerja positif arus penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode H-15 hingga H-4 Natal 2025.

Berdasarkan data kumulatif hingga Senin (22/12), total pergerakan penumpang di seluruh cabang wilayah kerja mencapai 25.462 orang, atau tumbuh 2% (year on year) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 24.999 orang.

Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun, sekaligus menunjukkan kesiapan layanan kepelabuhanan Pelindo dalam mendukung kelancaran arus penumpang di wilayah Kalimantan.

Secara rinci, pertumbuhan signifikan tercatat di Batulicin dengan total 2.695 penumpang, meningkat 31% (YoY). Trisakti Banjarmasin juga menunjukkan tren positif dengan total 8.310 penumpang, tumbuh 5% (YoY).

Sementara itu, Kumai mencatat 10.888 penumpang, Sampit 2.481 penumpang, dan Kotabaru 1.088 penumpang. Secara agregat, Pelindo Sub Regional Kalimantan tetap membukukan pertumbuhan positif.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa sejak awal Desember pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, untuk memastikan kelancaran layanan selama periode Nataru.

“Kami mempersiapkan seluruh aspek layanan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan fasilitas terminal penumpang, pengaturan operasional sandar kapal, hingga penguatan pengamanan dan pelayanan di lapangan. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan perjalanan laut dengan aman, nyaman, dan lancar selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Suprayogi.

Ia menambahkan, kesiapan fasilitas terminal menjadi perhatian utama, antara lain peningkatan kenyamanan ruang tunggu, penataan area check-in, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, serta kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

Sejumlah terminal penumpang juga telah menerapkan auto gate untuk kendaraan dan penumpang, guna mempercepat serta menertibkan arus keluar–masuk pelabuhan.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepelabuhanan yang prima dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelancaran konektivitas transportasi laut di Kalimantan, khususnya pada periode dengan intensitas pergerakan penumpang yang tinggi. (Pelindo-RIW/RH)

BALI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jumat (19/12), untuk mendalami inovasi pengelolaan sektor perikanan berbasis energi terbarukan.

Pemanfaatan teknologi solar system dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Anggota Komisi II Umar Sadik serta Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin dan Kotabaru, mengungkapkan ketertarikannya terhadap penerapan mesin pengering ikan berbasis tenaga surya yang telah dikembangkan di Provinsi Bali.

Menurutnya, inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil tangkapan nelayan karena tidak lagi bergantung pada kondisi cuaca.

“Mesin pengering ikan ini sangat menarik karena menggunakan sistem tenaga surya, sehingga proses pengeringan dapat berjalan optimal tanpa menunggu sinar matahari langsung. Ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dalam menjaga kualitas dan ketersediaan ikan,” ujarnya.

Yani Helmi menyampaikan, penggunaan teknologi energi terbarukan dalam sektor perikanan sangat relevan untuk diterapkan di Kalsel, terutama dalam meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga mempelajari sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di Bali yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

Integrasi ini memungkinkan distribusi ikan berlangsung cepat, di mana hasil tangkapan nelayan dapat langsung diserap pasar dan diolah menjadi makanan siap saji di kawasan sekitar pelabuhan, sehingga tidak memerlukan penyimpanan jangka panjang menggunakan cold storage.

“Hal tersebut menjadi ilmu baru bagi kami, bagaimana pariwisata dapat berjalan beriringan dengan pelabuhan perikanan. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan, distribusi ikan masih memerlukan waktu beberapa hari sehingga cold storage tetap menjadi kebutuhan utama,” tuturnya

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik menambahkan, bahwa sistem pengelolaan perikanan di Bali memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Kalsel. Ia menilai, pemanfaatan teknologi pengeringan ikan berbasis energi terbarukan tidak hanya efisien, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

“Apa yang kami lihat di sini bisa menjadi referensi penting bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan agar lebih tahan lama dan bernilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari sektor kelautan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, N. Gde Ari Jayadi, yang menerima kunjungan Komisi II DPRD Kalsel menjelaskan, bahwa penerapan sistem pengeringan ikan berbasis solar system yang terintegrasi dengan distribusi cepat dan kawasan pariwisata.

“Ini terbukti efektif dalam menjaga mutu hasil perikanan serta meningkatkan daya saing produk di pasaran,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)