Hari: 11 Desember 2025

BANJARMASIN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Ekspose Reviu Desain Olahraga Daerah (DOD), sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan pengembangan olahraga Banua. Acara ini dibuka Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Pebriadin Hapiz, Kamis (11/12).

Saat membacakan sambutan Wakil Gubernur, Pebriadin menyampaikan, bahwa pembangunan olahraga tidak hanya berbicara tentang kompetisi dan pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, hingga daya saing daerah.

“Provinsi yang maju adalah provinsi dengan arah kebijakan olahraga yang jelas, terukur, dan selaras dengan potensi daerahnya. Dokumen ini bukan sekadar laporan teknis, tetapi peta jalan untuk membangun ekosistem olahraga Kalsel yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan,” ungkap Pebriadin.

Dikatakan Pebriadin, bahwa reviu DOD yang dipaparkan tim konsultan telah melalui kajian komprehensif dan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan langkah langkah konkret.

Pebriadin menegaskan, bahwa pembenahan olahraga di Kalimantan Selatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur.

Ia menyoroti lima aspek utama yang kini menjadi fokus kerja pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, penguatan tata kelola olahraga daerah yang dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun prestasi jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, institusi pendidikan, hingga sektor swasta harus bergerak dalam satu visi yang sama agar pembinaan berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga yang merata di seluruh Banua. Akses fasilitas yang layak tak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau daerah – daerah agar partisipasi masyarakat dan pencarian bibit atlet semakin luas.

Infrastruktur yang baik, kata Pebriadin, adalah prasyarat untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan atlet pun harus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pebriadin menilai penerapan sport science, teknologi, dan data analytics menjadi keharusan agar proses latihan, pemantauan performa, hingga pemetaan talenta dapat dilakukan lebih modern dan terukur.

“Ini menjadi langkah penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional,” ujar Pebriadin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga tengah melakukan identifikasi terhadap cabang olahraga unggulan yang memiliki potensi besar untuk difokuskan sebagai kekuatan utama Kalsel. Kajian mendalam ini dilakukan agar pembinaan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi peningkatan prestasi daerah.

Terakhir, Pebriadin menegaskan, bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan kunci membentuk budaya hidup sehat sekaligus menumbuhkan talenta-talenta baru.

“Pemerintah mendorong berkembangnya olahraga pendidikan, rekreasi, hingga prestasi, sehingga olahraga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat” ucapnya.

Pebriadin mengatakan, bahwa dokumen DOD ini harus menjadi pedoman nyata, bukan hanya formalitas administrasi.

“Kami berharap hasil reviu ini diimplementasikan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kalsel berkomitmen membangun ekosistem olahraga yang produktif, inklusif, dan berprestasi,” ujarnya.

Melalui strategi besar ini, Pemprov Kalsel berharap Banua dapat menjadi salah satu lumbung atlet nasional, dengan fasilitas olahraga yang terus berkembang serta event-event besar yang semakin sering digelar di masa mendatang. (DISPORA.KALSEL-SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen nyata, dalam memberantas tindak kriminal yang mengganggu ketertiban umum melalui Operasi Sikat 2 Intan Tahun 2025.

Operasi Sikat 2 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 3-16 November 2025 ini, berhasil mengungkap berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan aksi premanisme dan kejahatan jalanan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalsel, Kombes Pol Frido Situmorang menyampaikan, bahwa selama operasi, jajaran berhasil mengungkap 13 kasus kriminal. Mulai dari kepemilikan senjata tajam, penipuan, peredaran minuman beralkohol ilegal, perjudian, penipuan dan penggelapan kendaraan, hingga pencurian dengan pemberatan, seperti baterai BTS telekomunikasi.

“Operasi ini kami laksanakan untuk menekan berbagai bentuk premanisme dan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Dalam dua minggu, kami melihat hasil yang cukup signifikan dalam upaya menjaga keamanan wilayah,” kata Kombes Frido saat konferensi pers pengungkapan hasil pelaksanaan Operasi Sikat 2 Intan Tahun 2025, di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/12).

Selama operasi, Polda Kalsel mengamankan sedikitnya 230 orang, terdiri dari 25 target operasi dan 209 non-target operasi. Secara keseluruhan, terdapat 234 tersangja yang ditangkap dan kini seluruhnya telah menjalani proses penahanan.

Wilayah pelaksanaan operasi mencakup Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, Polres Hulu Sungai Utara, Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, dan Polres Kotabaru.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain senjata tajam, minuman beralkohol ilegal, obat-obatan terlarang, BPKB, kunci kontak, STNK, ponsel, baterai perangkat telekomunikasi, uang tunai, kendaraan roda dua dan empat, timbangan sabu, pipet kaca, serta barang bukti lainnya.

Menurut Kombes Frido, para pelaku menggunakan berbagai modus saat menjalankan aksinya.

“Ada yang beraksi di lokasi sepi dengan melakukan kekerasan, ada yang melakukan pencurian kendaraan, penggelapan, hingga peredaran narkotika dan miras ilegal. Bahkan kami temukan modus penipuan dengan iming-iming keuntungan besar kepada korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa kepolisian akan terus meningkatkan langkah pemberantasan premanisme di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan publik. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk meresahkan masyarakat. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur,” tegas Frido. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi, bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, menggelar Forum Group Discussion, pada Kamis (11/12). FGD yang digelar untuk memeringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 ini, mengangkat tema “Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Mewujudkan Kalimantan Selatan Berintegritas Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

Hadir pada FGD sekaligus Raker KAD Antikorupsi Kalsel Tahun 2025 ini, Gubernur Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso. Sementara dari KAD, dihadiri langsung Ketua, Shinta Laksmi Dewi yang juga selaku Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel.

Kepada wartawan, disela kegiatan, Shinta Laksmi Dewi menegaskan, bahwa KAD dan Pemerintah Provinsi Kalsel, terus berupaya untuk mendorong ekosistem bisnis di Kalsel tanpa korupsi.

“Dunia usaha terutama badan usaha memang menjadi wilayah yang paling rentan terhadap korupsi,” ujar Shinta kepada wartawan.

Karena alasan itulah, maka KADIN, KAD Antikorupsi dan tentunya pemerintah daerah, terus mendorong terwujudnya ekosistem usaha tanpa korupsi.

“Memang masih banyak celah korupsi dan ini yang terus kami upayakan untuk menutupnya, baik oleh dunia usaha dan juga pemerintah daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Adi Santoso menegaskan, bahwa Gubernur Muhidin sangat konsisten dalam pencegahan korupsi. Apalagi Kalsel pernah tersangkut masalah dengan KPK belum lama tadi.

“Gubernur sangat mengapresiasi langkah KAD dan dunia usaha dalam pencegahan korupsi dan ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalsel yang bebas korupsi,” urainya.

Untuk membuktikan keseriusan pemerintah mencegah kasus berulang, menurut Adi, Gubernur Muhidin sudah mendatangkan langsung perwakilan KPK, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada aparatur pemerintah, agar dapat menjalankan tugas dengan integritas tinggi. (RIW/RH)

BANJARBARU – Jelang berakhirnya tahun 2025, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, melaksanakan Sosialisasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026-2029 Bersama Awak Media, pada Kamis (11/12) dikantornya di Banjarbaru. Sosialisasi dilakukan langsung Kepala Disbunnak Provinsi, drh. Suparmi, didampingi Kepala Biro Adpim Pemprov Kalsel, Berkatullah dan Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Kalsel, Siti Noorbayah.

Dalam pemaparannya, Suparmi memastikan, bahwa Disbunnak akan kembali melanjutkan sejumlah program unggulan bidang perkebunan dan peternakan, yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Diantaranya program SISKA KUINTIP atau Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak dan Inti Plasma. Dimana program ini, menjadikan Provinsi Kalsel sebagai pilot project dan percontohan, untuk pelaksanaan di seluruh Indonesia.

“Tahun 2026 nanti, kita juga masih akan menjalankan program pengembangan tanaman karet dan kopi,” jelasnya.

Sementara pada bidang peternakan, Disbunnak Kalsel juga tetap memprioritaskan pembangunan peternakan berkelanjutan. Khususnya untuk ketersediaan daging dan telur unggas, melalui program SITI HAWALARI.

“Untuk program baru, mulai tahun depan kami akan mengembangkan tanaman kelapa dalam, khususnya jenis kelapa Genjah Entok,” urainya.

Untuk program prioritas baru ini, setidaknya sudah disiapkan lahan seluas 3.000 ha di Kabupaten Batola, yang siap ditanami dan dikembangkan mulai tahun 2026-2029.

“Kelapa jenis Genjah Entok ini, memiliki karakter pohon yang tidak terlalu tinggi, namun produktivitas buahnya sangat bagus,” tambahnya.

Program ini, menurut Suparmi, juga merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui ketersediaan bahan baku, khususnya coconut milk atau santan.

“Bahkan ke depan, kita sudah memiliki rencana membangun pabrik pengolahan Coconut Milk untuk tujuan ekspor,” tutupnya. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih Juara Pertama Penanganan Aduan Terbaik melalui kanal Lapor! untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada ajang Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) dan Pengelolaan Pengaduan LAPOR Terbaik se-Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Noor Rif’at, kepada Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, pada malam penganugerahan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Rabu (10/12) malam.

Usai menerima penghargaan, Noryadi menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan hasil dari arahan dan dukungan penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta Sekretaris Daerah Kalsel, khususnya dalam memastikan setiap laporan terkait kepegawaian ditangani dengan cepat dan sesuai aturan.

“e-Lapor menjadi bentuk respon cepat kami dalam menerima aduan ASN, baik di lingkungan Pemprov Kalsel maupun kabupaten/kota. Kami selalu berupaya memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian,” ujar Noryadi.

Ia menegaskan, bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BKD Kalsel untuk terus mempercepat proses penanganan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN.

“Aduan yang masuk merupakan kritik membangun agar kami terus berbenah. Kami berkomitmen memberikan respon yang cepat, tepat, dan berkualitas,” tutupnya.

Dengan raihan ini, BKD Kalsel semakin mengukuhkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan aparatur di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/RH)

JAKARTA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi tinggi kepada LPPL Radio Abdi Persada FM, atas keberhasilannya masuk nominasi Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik, pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, saat menghadiri malam puncak Anugerah KPI 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/12) malam.

Muslim menyampaikan, bahwa capaian tersebut menjadi bukti bahwa kinerja LPPL Abdi Persada FM terus menunjukkan peningkatan dan mampu bersaing dengan ratusan LPPL lainnya di Indonesia.

“Memang belum beruntung menjadi yang terbaik, namun ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan tentu harus terus ditingkatkan ke depannya,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong jajaran LPPL Abdi Persada FM agar melakukan berbagai inovasi, sehingga pada Anugerah KPI tahun berikutnya mampu meraih hasil yang lebih maksimal.

“Kami berharap semangat inovasi tetap dijaga, agar tahun depan bisa memberikan hasil yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani mengaku bangga, karena lembaga penyiaran yang dipimpinnya berhasil masuk nominasi nasional, meskipun belum menjadi yang terbaik.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memberikan layanan informasi yang berkualitas di tengah pesatnya perkembangan informasi digital.

“Kita harus tetap memberikan informasi terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh media pemerintah pada malam penganugerahan Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2025 dan Pengelolaan Pengaduan LAPOR! Terbaik se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Banjarmasin, Rabu (10/12) malam.

Acara ini diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bentuk penghargaan terhadap media yang dikelola SKPD Pemprov Kalsel, UPTD, serta Diskominfo kabupaten/kota, yang selama ini berperan penting, menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Hasnuryadi menegaskan, bahwa media internal pemerintah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan penyampaian informasi publik. Menurutnya, komunikasi pemerintah harus mengedepankan kecepatan, akurasi, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

“Prestasi dan kerja keras pemerintah harus hadir di ruang publik melalui komunikasi yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab,” ujar Hasnuryadi.

Ia juga mengajak seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kalsel untuk semakin memperkuat kanal informasi dan terus meningkatkan kualitas konten publik yang edukatif dan informatif.

“Saya berharap seluruh SKPD dapat terus memperkuat kanal informasi, meningkatkan kualitas konten publik, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mudah dipahami sehingga setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo, Mashudi menjelaskan, bahwa AMPK merupakan momentum penting untuk meningkatkan mutu layanan informasi, memperkuat diseminasi program pembangunan, sekaligus mendorong respons cepat terhadap aduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan.

Ia juga mengungkapkan, bahwa AMPK tahun ini diikuti puluhan peserta dari berbagai SKPD, UPTD, dan kabupaten/kota, dengan enam kategori penilaian yang melibatkan dewan juri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi media.

“AMPK menjadi momentum bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperkuat diseminasi program pembangunan, sekaligus mendorong respons yang lebih cepat terhadap setiap aduan masyarakat,” ujar Mashudi.

Selain AMPK, penghargaan Pengelolaan Pengaduan LAPOR! juga diberikan kepada SKPD dan pemerintah kabupaten/kota yang dianggap paling responsif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, berdasarkan jumlah laporan yang masuk, kecepatan penyelesaian, serta kualitas pengelolaan kanal pengaduan.

Pada malam penganugerahan tersebut, sejumlah instansi berhasil keluar sebagai yang terbaik di masing-masing kategori. Untuk kategori Website SKPD, Biro Pembangunan meraih penghargaan terbaik, disusul Sekretariat DPRD Kalsel dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada kategori Media Massa Online, Disdikbud Kalsel berhasil menjadi yang terbaik, diikuti Dinas Kehutanan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kategori Top Influencer menempatkan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman, sebagai peraih penghargaan utama. Sementara posisi kedua ditempati Kadis Perhubungan M. Fitri Hernadi, serta Fathimatuzzahra, dari Dinas Kehutanan.

Pada kategori Media Sosial SKPD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menjadi yang terbaik, disusul RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gusti Hasan Aman.

Adapun kategori Media Sosial UPTD menempatkan KPH Hulu Sungai sebagai yang terbaik, diikuti Balai Perbenihan Tanaman Hutan serta Laboratorium Bahan Konstruksi.

Untuk penghargaan Pengelolaan Pengaduan LAPOR!, BKD Kalsel berhasil menempati posisi terbaik untuk kategori SKPD, disusul Dinas PUPR dan Disdikbud Kalsel. Sementara untuk kategori kabupaten/kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih posisi pertama, disusul Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Disabilitas Internasional, dengan menggelar kegiatan pemberdayaan serta penyaluran bantuan alat bantu disabilitas di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Kamis (11/12).

Kegiatan ini digelar melalui kolaborasi antara Dinas Sosial Kalsel, PRSPDNF Fajar Harapan, dan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Iskaya Banaran.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menyampaikan, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap para penyandang disabilitas di Banua.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini kita semakin memaknai pentingnya menghargai dan meningkatkan kesejahteraan saudara – saudara kita di kalangan disabilitas,” ujarnya.

Farhanie menjelaskan, Dinas Sosial melalui PRSPDNF Fajar Harapan selama ini memberikan berbagai pelatihan keterampilan dan pemberdayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat para penerima manfaat menjadi semakin mandiri ketika kembali ke masyarakat.

“Dari Fajar Harapan, berbagai keterampilan sudah diberikan. Kami berharap mereka nanti bisa berdaya guna dan menghasilkan karya sesuai apa yang mereka pelajari selama di panti,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan alat bantu disabilitas. Bantuan terdiri dari 42 kursi roda standar, 10 kursi roda adaptif, serta 5 kaki palsu.

“Pak Gubernur selalu berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas. Bantuan seperti kursi roda adaptif dan kaki palsu ini akan terus kita usulkan setiap tahun melalui tim anggaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Momen 5 Rajab Guru Sekumpul. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya, Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Momen 5 Rajab Guru Sekumpul, di Ruang Rapat Lantai 7 / Gedung Ulin Tower, Kamis (11/12). Rapat dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Kami telah melaksanakan rapat untuk persiapan RSUD Ulin, untuk turut serta dalam kegiatan momen 5 Rajab mendatang,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Pada Momen 5 Rajab nanti, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin membuka Posko Kesehatan di lima titik. Yaitu titik pertama di Langgar Ar Raudah atau di Ring Satu, titik dua di dekat Langgar Ar Raudah, titik ketiga di kawasan Sungai Ulin, titik keempat di kawasan depan kantor salah satu parpol, serta titik ke lima di depan kantor Dinas Pariwisata Kalsel.

“Kelima Posko Kesehatan ini menyiapkan tenaga kesehatan tanpa biaya,” ucapnya.

Sedangkan untuk dua posko yang berada di ring satu, Among menambahkan, RSUD Ulin Banjarmasin akan berkoordinasi dengan pihak panitia terlebih dahulu.

“Kami berkoordinasi dengan panitia khusus, untuk posko satu serta dua yang berada di ring satu,” ujarnya.

Among menambahkan, sebelum waktu pelaksanaan pihaknya akan terus melakukan pemantauan langsung ke lapangan, agar pada saat kegiatan berlangsung, dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.

“Kami akan melakukan pemantauan terlebih dahulu, terhadap lokasi lokasi yang akan menjadi Posko Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin, pada kegiatan 5 Rajab mendatang,” kata Among.

Selain menyiapkan posko kesehatan, Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, juga akan membagikan makanan gratis kepada para jamaah Momen 5 Rajab Guru Sekumpul.

“RSUD Ulin Banjarmasin pada momen 5 Rajab mendatang, turut menyediakan makanan gratis, untuk jamaah yang datang dari berbagai daerah,” ungkapnya lagi.

Among menjelaskan, pada posko lima di depan Kantor Dinas Pariwisata Kalsel, di kawasan Jalan Ahmad Yani Kilometer 7, Kabupaten Banjar, RSUD Ulin Banjarmasin tergabung dengan 5 SKPD lainnya.

“Pada posko tersebut, disediakan fasilitas kesehatan, makanan yang disediakan berupa nasi bungkus, kue, serta minuman,” ucapnya.

Fasilitas ini diberikan secara gratis, sejak H minus satu hingga H plus 1, kepada jamaah Momen 5 Rajab Guru Sekumpul.

“Bagi jamaah yang melintasi kawasan tersebut, dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan,” ujar Among.

Sedangkan, tuturnya, untuk tenaga medis yang disiapkan sebanyak 60 sampai 70 orang, yang akan bertugas di seluruh posko.

“Mereka akan bekerja dalam dua shift, yaitu pagi hingga pukul 20.00 WITA, dan shift malam hingga pukul 08.00 WITA hari berikutnya,” ucapnya.

Jika terdapat jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, Among mengimbau untuk segera datang ke posko posko terdekat. Karena posko juga menyediakan layanan rujukan ke rumah sakit terdekat, yang sudah berkoordinasi dengan RSUD Ulin Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi, resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Pembukaan berlangsung khidmat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Kamis (11/12), dengan dihadiri para peserta, serta perwakilan KORPRI dari berbagai instansi pemerintah.

MTQ KORPRI merupakan agenda rutin yang digelar untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), agar terus meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Adapun MTQ VIII KORPRI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, diikuti sebanyak 218 peserta, dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta bantuan dan kontribusi pihak terkait yang tidak mengikat. Yakni dari Bank Kalsel berupa bantuan barang untuk doorprize di setiap tempat cabang lomba.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan, bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi merupakan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh anggota KORPRI.

Menurut Syarifuddin, ASN dituntut tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas teknis pemerintahan, tetapi juga harus memiliki integritas dan moralitas yang kuat.

Nilai-nilai Al-Qur’an, katanya, menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter aparatur yang berakhlak mulia dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“MTQ KORPRI menjadi momentum untuk memperkuat karakter ASN yang berintegritas serta berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an. Pemprov Kalsel akan terus mendukung kegiatan bernuansa keagamaan seperti ini, sebagai bagian dari pembinaan ASN agar profesional dan berakhlak mulia,” ungkap Syarifuddin.

Ia menambahkan bahwa kegiatan MTQ juga bertujuan memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan membangun semangat kompetisi yang sehat antarperangkat daerah.

Dengan adanya ruang kompetisi ini, ASN diharapkan mampu menyalurkan bakat serta meningkatkan kualitas pembacaan dan pemahaman terhadap kitab suci.

“Melalui ajang ini, kita berharap para ASN tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat pelayanan publik,” sahut Syarifuddin.

Pada tahun 2021 yang lalu, Kalimantan Selatan berhasil meraih juara umum MTQ KORPRI tingkat nasional. Karenanya, pada tahun 2026 mendatang, diharapkan peserta MTQ KORPRI dapat kembali memberikan yang terbaik.

Penyelenggaraan MTQ KORPRI tahun 2025 ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ASN yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga unggul dalam integritas, spiritualitas, dan etika pelayanan. (MRF/RIW/RH)