November 2025 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Hadapi Puluhan Pengunjuk Rasa, Gubernur Kalsel Luruskan Soal Isu Dana Mengendap

Banjarbaru – Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (10/11) siang.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah aspirasi dan mempertanyakan kejelasan, terkait isu dana anggaran daerah yang disebut-sebut mengendap di Bank Kalsel.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terbuka.

Ia menegaskan bahwa informasi mengenai adanya dana mengendap tidaklah benar dan merupakan bentuk kesalahpahaman publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Informasi bahwa dana tersebut mengendap tidak benar. Dana sebesar Rp4,7 triliun itu memang disimpan di Bank Kalsel, terdiri dari giro dan deposito sebesar Rp3,9 triliun,” jelasnya.

Muhidin menegaskan, penyimpanan dana pemerintah di bank merupakan prosedur yang resmi dan diawasi lembaga keuangan negara.

*Puluhan massa mendatangi kantor Gubernur Kalsel meminta kejelasan terkait isu dana mengendap di Bank Kalsel*

“Kalau dana itu disimpan di tempat lain, apalagi di luar sistem perbankan, bisa langsung diperiksa penyidik karena dianggap tidak aman. Jadi penempatan di bank adalah langkah yang benar dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, bahwa bunga yang dihasilkan dari dana deposito tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan langsung masuk ke kas daerah.

“Dari bulan lalu, bunga deposito yang sudah diterima sekitar Rp90 miliar. Itulah alasan kenapa kami menempatkan sebagian dana di deposito, bukan di giro, karena bunga deposito lebih tinggi dan memberikan PAD yang lebih besar bagi daerah,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan bunga hasil giro untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan daerah.

“Jika kontrak deposito selesai, kita juga akan menggunakan hasil bunganya. Sampai sekarang, sekitar Rp200 miliar sudah digunakan dari hasil bunga giro dan deposito,” bebernya.

Menurutnya, langkah penempatan dana di bank daerah juga bertujuan memperkuat likuiditas Bank Kalsel sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

“Kita ingin uang daerah tetap aman, produktif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semua dilakukan sesuai aturan keuangan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Kunker ke Kalsel, Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Pangan

Banjarbaru – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang kini telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Rombongan dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, dan diterima Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11).

Badikenita menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pangan di daerah, terutama dalam konteks ketersediaan pangan nasional dan kesiapan daerah menghadapi program strategis pemerintah pusat.

“UU ini memang sudah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja, namun masih terdapat sejumlah pasal yang relevan dengan ketersediaan pangan yang perlu kami dalami. Karena itu, kami datang ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaannya,” ungkapnya.

Menurutnya, Kalimantan Selatan dipilih karena merupakan daerah surplus pangan, khususnya pada komoditas beras yang telah mencapai lebih dari 100 persen kebutuhan daerah.

Kelebihan produksi ini menjadikan Kalsel berpotensi menjadi penopang kebutuhan pangan wilayah sekitarnya, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Kami juga mencatat, pengawasan pangan berkaitan erat dengan kesiapan daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan pada tahun 2026,” jelasnya.

*Suasana kunjungan kerja Komite II DPD RI di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru*

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Sentra Pangan dan Pangan Gizi (SPPG), sebagai infrastruktur pendukung program MBG, di mana sebagian besar pendanaannya akan melibatkan pihak swasta. Saat ini, di Kalsel sudah terdapat sekitar 1.000 SPPG yang beroperasi dan jumlahnya akan terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Badikenita menyoroti pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal, untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan daerah.

“Kami berharap pengolahan pangan di SPPG dapat menggunakan bahan baku dari daerah setempat agar nilai tukar petani meningkat dan ekonomi lokal tumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Plh. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyambut baik kunjungan kerja Komite II DPD RI tersebut. Ia menilai, momentum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola pangan nasional.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi jembatan komunikasi yang baik untuk penyempurnaan tata kelola pangan, utamanya dalam pelaksanaan program MBG,” tuturnya.

Ia menegaskan, program MBG merupakan anugerah besar bagi daerah karena berpotensi menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sektor hulunya dengan baik.

“Jangan sampai program ini justru menjadi beban karena kita tidak siap dari sisi produksi. Tata kelola harus dibangun dari hulu ke hilir agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ariadi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan agar tata kelola pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus betul-betul sinergis. Pemerintah daerah perlu memiliki ruang intervensi yang jelas agar hasilnya tidak hanya berputar di pasar, tapi benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Hidupkan Kembali Tradisi Bagasing, Museum Lambung Mangkurat Gelar Lomba Edukatif Kultural

Banjarbaru – Tradisi permainan bagasing kembali digelar di halaman Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Melalui kegiatan Lomba Edukatif Kultural Adu Putar Gasing Pengantin Kalsel 2025, museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel itu, berupaya memperkenalkan kembali warisan budaya lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Sabtu (8/11).

Permainan tradisional yang dulu akrab di lingkungan masyarakat Banjar ini, kini diangkat kembali sebagai media edukatif sekaligus bentuk pelestarian budaya daerah.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Sekretaris, Hadeli Rosyaidi menyebut, lomba ini merupakan upaya nyata museum dalam menjadikan permainan tradisional, sebagai sarana pendidikan karakter.

“Lomba ini bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau paling lama memutar gasing, tetapi tentang bagaimana kita menghargai nilai-nilai ketepatan, keseimbangan, dan sportivitas yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, bagasing bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga simbol filosofi kehidupan masyarakat Banjar yang menekankan ketenangan dan kendali diri.

*Sekretaris Disdikbud Kalsel turut memeriahkan lomba adu putar gasing di Museum Lambung Mangkurat*

Di sisi lain, Hadeli menegaskan, Museum Lambung Mangkurat kini bertransformasi menjadi ruang edukasi terbuka bagi publik.

“Museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda lama, tetapi ruang belajar yang hidup. Di sinilah masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan warisan budayanya,” katanya.

Hadeli juga menilai, kegiatan seperti ini penting di tengah arus modernisasi yang sering membuat generasi muda melupakan permainan rakyat dan nilai kebersamaan di dalamnya.

Lomba ini terbuka untuk pelajar dan masyarakat umum. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berpartisipasi, menandakan tingginya minat terhadap permainan tradisional yang sempat nyaris terlupakan.

“Awalnya kita targetkan ada 100 peserta, tetapi beberapa peserta dari luar daerah tidak dapat hadir karena kendala perjalanan,” jelasnya.

Hadeli berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, agar anak-anak tidak hanya mengenal budaya lewat buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

“Pelestarian permainan tradisional seperti bagasing bukan hanya tentang menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Banjar di masa depan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Resmi Berakhir, Kalsel Raih Peringkat ke-11 POPNAS 2025

Jakarta – Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) serta Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) Tahun 2025, resmi ditutup di hall Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro (GMSB), Setiabudi, Jakarta, oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Tohir, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Minggu (9/11).

Gelar juara umum diumumkan Ketua Pengurus Besar POPNAS dan PEPARPENAS 2025 Andri Yansyah. Dimana
Provinsi DKI Jakarta, meraih juara umum, setelah mengumpulkan 101 medali emas.

Sedangkan, Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil menduduki peringkat 11 dengan perolehan 5 medali emas, 12 medali perak, serta 10 medali perunggu.

*Atlet Kalsel Karate meraih medali emas*

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz menyampaikan, pihaknya bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih tersebut.

“Peringkat 11 pada POPNAS Tahun 2025 ini mengalami peningkatan dari pelaksanaan POPNAS Tahun 2023 di Palembang, Kalsel berada di peringkat 16,” ucapnya.

Seperti diketahui, ajang POPNAS dan PEPARPENAS ini merupakan pembuktian pembinaan selama ini, dapat berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan ini Dispora Kalsel juga berdiskusi dengan pihak pihak berkompeten dari Kemenpora, untuk membandingkan pembinaan dengan daerah lainnya,” ucapnya.

Mengingat, tutur Pebriadin, pembinaan atlet pelajar ini, berjenjang dari usia dini, pelajar, mahasiswa hingga menjadi atlet senior.

*Atlet Kalsel Angkat Besi Meraih medali emas*

“Dari mereka inilah, dipersiapkan untuk atlet atlet yang dapat bertanding pada Pra Pekan Olahraga Nasional mendatang,” ujarnya.

Sehingga dalam melakukan pembinaan diperlukan pembenahan lebih lanjut.

“Hasil dari POPNAS dan PEPARPENAS ini akan menjadi evaluasi Dispora Kalsel, terhadap pembinaan atlet,” ucapnya.

Pebriadin menilai POPNAS ini menjadi momentum penting, untuk memetakan potensi dan kelemahan, terutama dalam pembinaan usia dini.

“Pembinaan ke depan harus lebih selektif dan berbasis kualitas, bukan sekadar kuantitas atlet yang diberangkatkan dalam kejuaraan. Kita fokus pada atlet yang benar benar potensial dan bisa berkembang,” ucap Pebriadin.

Sedangkan, POPNAS dan PEPARPENAS Tahun 2025 di Jakarta, diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi. Untuk POPNAS mempertandingkan 23 cabang olahraga, dan PEPARPENAS mempertandingkan 4 cabor. Kegiatan ini diikuti lebih dari 7.000 pelajar. (SRI/RIW/APR)

Minta Kejelasan Transfer Dana Desa, Komisi I DPRD Kalsel Sambangi Kemendes PDTT

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa yang hingga awal November masih menjadi keluhan banyak pemerintah desa di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan langsung jajaran Komisi I, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, Kamis (6/11)

Dalam pertemuan tersebut, Habib Hamid menyampaikan, bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari pemerintah desa di Kalimantan Selatan yang mengeluhkan lambatnya pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tujuan kami datang ke Kementerian Desa ini adalah untuk menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini desa-desa mengaku resah. Kami menerima banyak sekali aspirasi tentang keterlambatan pencairan ini,” ujarnya

Hamid menambahkan, keterlambatan tersebut dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa, sekaligus berpotensi menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), karena dana tidak dapat dibelanjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil pertemuan, Komisi I memperoleh penjelasan, bahwa keterlambatan penyaluran dana desa terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis (juknis), terkait mekanisme pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa di Kalimantan Selatan belum menerima dana tersebut, kecuali beberapa desa di kabupaten tertentu.

“Setelah kami ketahui, memang belum dikucurkan karena belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai juknisnya. Hanya sejumlah desa di beberapa kabupaten yang sudah menerima dana transfer, sementara lainnya masih menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo menjelaskan, bahwa proses pencairan dana desa kemungkinan besar dapat dilakukan pada pertengahan November 2025, setelah juknis resmi diterbitkan.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat segera mempercepat proses pencairan.

“Kita ingin seluruh desa di Kalimantan Selatan, dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa hambatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Sisa Dua Hari, Atlet Pelajar Kalsel Berkesempatan Raih Kemenangan di POPNAS dan PEPARPENAS 2025

JAKARTA – Di sisa pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) Tahun 2025 di Jakarta, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Pebriadin Hapiz, meminta kepada seluruh atlet Pelajar Kalsel, agar memanfaatkan waktu tersisa, untuk meraih kemenangan.

“Tersisa waktu 2 hari lagi, untuk adik adik pelajar agar dapat berjuang, masih ada kesempatan, tunjukkan yang terbaik,” ungkap Pebriadin, usai mengunjungi pertandingan cabor panjat tebing POPNAS Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (7/11).

Seperti pesan Gubernur Kalsel Muhidin pada saat pelepasan, lanjutnya, semangat sampai akhir pertandingan, dengan semboyan Pantang Manyarah Waja Sampai Kaputing, harus terus bergelora dalam diri para atlet.

“Jaga nama baik Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menunjukkan prestasi yang terbaik,” ucapnya.

Karena, tambah Pebriadin, ajang POPNAS dan PEPARPENAS ini merupakan pembuktian pembinaan selama ini, dapat berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan ini Dispora Kalsel juga berdiskusi dengan pihak pihak berkompeten dari Kemenpora, untuk membandingkan pembinaan dengan daerah lainnya,” ucapnya.

Mengingat, tutur Pebriadin, pembinaan atlet pelajar ini, berjenjang dari usia dini, pelajar, mahasiswa hingga menjadi atlet senior.

“Dari mereka inilah, dipersiapkan untuk atlet atlet yang dapat bertanding pada Pra Pekan Olahraga Nasional mendatang,” ujarnya.

Sehingga dalam melakukan pembinaan diperlukan pembenahan lebih lanjut.

“Hasil dari POPNAS dan PEPARPENAS ini akan menjadi evaluasi Dispora Kalsel, terhadap pembinaan atlet,” ucapnya.

Pebriadin menilai POPNAS ini menjadi momentum penting, untuk memetakan potensi dan kelemahan, terutama dalam pembinaan usia dini.

“Pembinaan ke depan harus lebih selektif dan berbasis kualitas, bukan sekadar kuantitas atlet yang diberangkatkan dalam kejuaraan, kita fokus pada atlet yang benar benar potensial dan bisa berkembang,” ucap Pebriadin. (SRI/RIW/EYN)

Gandeng TP PKK Kalsel, Dislutkan Gelar Gemarikan di Karang Intan

BANJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kalsel, melaksanakan kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (5/11).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, Gemarikan ini merupakan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, agar melibatkan kolaborasi lintas instansi. Diantaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami bersama sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Kalsel melaksanakan kegiatan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ungkap Rusdi.

Kegiatan Gemarikan, jelasnya, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan, karena mengandung Omega 3 yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan anak.

Selain itu, Safari Gemarikan ini juga untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kalimantan Selatan. Meski AKI Kalael sudah lebih tinggi dari rata rata nasional.

Saat ini, AKI Kalsel mencapai 65 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata rata nasional berada di angka 56 kilogram per kapita per tahun.

“Meski begitu, Dislutkan Kalsel terus menggelorakan dan memasyarakatkan makan ikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah menyampaikan, sangat senang dengan antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan Gemarikan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Alhamdulillah TP PKK Kalsel bersama Dislutkan Kalsel serta Posyandu melaksanakan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembagian makanan olahan berbahan dasar ikan kepada anak anak sekolah, produk tersebut olahan dari UMKM binaan Dislutkan Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

Longsor di Tambang Awang Bangkal, ESDM Kalsel Pastikan Akibat Faktor Cuaca

BANJARBARU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, bahwa peristiwa longsor di area tambang batu gunung (galian C) di Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, terjadi akibat faktor cuaca ekstrem, yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas ESDM Kalsel melalui Kepala Bidang Pertambangan, Gayatrie Agustina menjelaskan, perusahaan tambang yang beroperasi di lokasi tersebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan telah melakukan langkah cepat, setelah mendeteksi tanda-tanda potensi longsor.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Kalsel, Gayatrie Agustina.

“Mereka sudah melihat adanya tanda-tanda longsor sebelum kejadian. Karena itu kegiatan langsung dihentikan, karyawan dievakuasi, dan alat berat disingkirkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun kerugian,” jelasnya, Kamis (6/11).

Ia menegaskan, peristiwa longsor tersebut murni disebabkan faktor cuaca, bukan kelalaian operasional.

“Ini murni karena intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Awang Bangkal,” ujarnya.

Terkait upaya peninjauan ke lokasi kejadian, Gayatrie menerangkan, bahwa pengawasan langsung tambang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, sementara pihaknya tetap berkoordinasi dan meminta laporan resmi dari perusahaan.

“Untuk pengecekan lokasi kami belum, karena pengawasan menjadi kewenangan Dirjen Minerba. Namun kami sudah meminta laporan resmi dari pihak KTT IUP. Bila nanti diminta untuk turun ke lapangan, kami siap melaksanakan sesuai instruksi,” katanya.

Gayatrie menambahkan, pihaknya telah mengimbau agar perusahaan menghentikan sementara aktivitas penambangan di areal seluas 5 hektare tersebut hingga kondisi cuaca kembali aman.

“Kami mengimbau agar kegiatan tambang dihentikan sementara sampai situasi benar-benar kondusif. Kalau pun tetap beroperasi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperhatikan secara ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/11), beredar luas di media sosial, video detik-detik longsor di tambang galian C Desa Awang Bangkal Barat. Dalam video tersebut, tampak batu dan tanah dari bahu gunung runtuh hingga menimbulkan asap debu putih tebal yang menyelimuti area sekitar dan sempat menghambat jarak pandang warga. (SYA/RIW/EYN)

Komisi II DPRD Kalsel, Pastikan Dana Pemprov Aman dan Transparan di Bank Kalsel

JAWA TIMUR — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pihak Bank Kalsel, membahas dinamika terkini terkait isu dana Pemerintah Provinsi Kalsel yang disebut mengendap di Bank Kalsel.

Kepastian itu disampaikan di sela kunjungan kerja Komisi II ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur di Surabaya, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Rabu (5/11).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua dan anggota.

Yani Helmi menegaskan, bahwa Komisi II DPRD Kalsel tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret serta transparan.

“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana memanggil kembali pihak BPKAD untuk menjelaskan secara komprehensif masalah ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan mendalam akan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih mendalam mengenai hal ini, sehingga semuanya menjadi terang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yani Helmi menerangkan, bahwa dana yang disebut mengendap tersebut bukan merupakan permasalahan hukum, melainkan kesalahan teknis dalam penginputan golongan nasabah.

“Tidak ada pelanggaran regulasi atau aturan hukum yang mengakibatkan Bank Kalsel terkena sanksi oleh OJK atau Bank Indonesia. Persoalan ini pun sudah diklarifikasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya dinyatakan clear,” tegasnya.

Yani Helmi menambahkan, total dana yang terdeposito atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Dana tersebut sepenuhnya masih tersimpan dengan aman di Bank Kalsel dan siap digunakan untuk mendukung pembiayaan program strategis daerah.

“Kalaupun nanti ada sisa atau SILPA, secara otomatis akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menutup pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan komitmen Komisi II DPRD Kalsel, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah.

“Kami tidak berdiam diri. Di mana pun dan kapan pun, kami akan terus melaksanakan tugas untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Dorong Kreativitas Generasi Muda, Disdikbud Kalsel Gelar Lomba Dongeng Karya Cipta Baru

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan,

melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Kesenian, menggelar lomba dongeng karya cipta baru, bertempat disalah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (6/11).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi mengatakan, lomba ini sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Banua. Selain juga, untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan karya dongeng baru yang sarat dengan nilai kearifan lokal.

“Lomba ini menjadi ajang pelestarian seni tutur dan menghadirkan ruang diskusi tentang pentingnya regenerasi seni tradisi lisan di Kalimantan Selatan,” ucapnya

Hadeli berharap, dari kegiatan ini muncul talenta-talenta baru di bidang seni penceritaan, serta terbangun jejaring kolaborasi antara pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam upaya memajukan kebudayaan daerah. Apalagi lomba ini, diikuti peserta dari tiga kategori, yakni PAUD, SD kelas 1 sampai 3, dan SD kelas 4 hingga 6.

“Kami apresiasi minat peserta yang mengikuti tersebar di kabupaten dan kota,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian, Sunjaya Adhiarsho menambahkan,

lomba dongeng karya cipta baru ini, pertama kali digelar dan menjalin kerjasama dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kalsel.

Ia berharap lomba ini dapat melahirkan talenta – talenta baru di bidang seni penceritaan dan meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Banua

“Setiap peserta mengirimkan karya dalam bentuk video, dan juara 1 pada masing – masing kategori akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” tutupnya

Dewan juri pada lomba ini terdiri dari Aulia Novitasari dari Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Selatan, Enik Mintarsih dari Kampung Dongeng Intan Kalsel, dan Ari Budi pemerhati seni cerita daerah. (NHF/RIW/EYN)