18 November 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Musim Barat di Laut, Pasokan Ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Menurun

Batulicin – Musim barat di perairan Kalimantan Selatan, berdampak pada berkurangnya pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Syarwani menyampaikan, meski mengalami penurunan pendaratan, namun pasokan ikan tetap masuk setiap harinya.

“Memang sekarang sedang memasuki musim barat, dimana angin cukup kencang, sehingga berpengaruh pada jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Batulicin,” ungkap Syarwani, di Banjarmasin, Senin (17/11).

*Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani*

Namun, lanjutnya, meski sedang musim barat di laut, akan tetapi di Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk transaksi jual beli masih berlangsung seperti biasanya.

“Kami telah melakukan rehabilitasi pusat pemasaran distribusi ikan, selain tempat Pemasaran TPI,” jelasnya.

Sehingga, tambah Syarwani, pasokan ikan yang datang tidak hanya dari nelayan lokal, tetapi juga dari nelayan dari Sulawesi.

“Alhamdulillah stok ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin ini, tidak pernah kosong,” ungkapnya lagi.

Bahkan, tuturnya, beberapa pekan lalu pasokan ikan di tempat mereka melimpah.

“Dua pekan lalu terjadi lonjakan ikan jenis tongkol serta lajang,” ucapnya.

Ikan ikan tersebut dikirim ke daerah Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta ke Banua Anam.

Selain itu, lanjutnya, pada musim barat ini, di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga tersedia pasokan ikan air tawar, seperti ikan patin, nila, bandeng, serta udang, sebagai alternatif selain ikan laut.

“Pada musim barat ini di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga berlangsung transaksi untuk ikan air tawar, tidak hanya ikan laut,” ujarnya.

Syarwani mengakui, musim barat atau angin kencang serta gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan saat ini, berdampak pada naiknya harga ikan laut tersebut.

“Kenaikan harga ikan laut terjadi, akibat berkurangnya tangkapan ikan nelayan, selama musim barat berlangsung,” ungkapnya.

Kenaikan harga, terutama terlihat pada sejumlah jenis ikan, Salah satunya ikan kembung atau peda, yang sebelumnya dijual dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya, naik hingga dikisaran 40 ribu rupiah perkilonya.

Begitu juga, untuk ikan tongkol, yang biasanya dijual dengan harga 15 ribu rupiah perkilonya, kini naik dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Integrasi Layanan Digital, Diskominfo Kalsel Gelar Pendampingan Teknis SPLP 2025

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong integrasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti para pengelola serta admin aplikasi pelayanan publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa efisiensi pertukaran data menjadi kebutuhan utama di era SPBE. Kehadiran SPLP menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan aplikasi atau aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi data antar-unit kerja.

“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” tegas Muslim.

Ia berharap, melalui pendampingan teknis ini, para pengelola aplikasi dapat memahami cara kerja SPLP secara komprehensif, serta mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.

“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

*Suasana pembukaan pendamping teknis SPLP 2025*

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa aplikasi pelayanan publik yang berhasil terhubung dengan SPLP.

Menurutnya, integrasi ini akan terus ditingkatkan, sehingga ke depan hanya akan ada dua kelompok besar layanan, yaitu aplikasi yang berorientasi pada layanan publik dan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian.

“Integrasi akan terus kita perluas. Targetnya, layanan pemerintah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi berada dalam dua kamar besar yang lebih sederhana dan mudah diakses,” jelas Hasnan.

Ia menambahkan, SPLP saat ini masih berada pada tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola. Proses integrasi, menurutnya, bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga dinamika sumber daya manusia.

“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut SDM seperti mutasi pengelola hingga minimnya regenerasi,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Rapimprov III, KADIN Kalsel Susun Program Kerja Berorientasi Ekonomi Kerakyatan

Banjarmasin – Menjelang berakhirnya tahun 2025, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) III Tahun 2025, pada 17-18 November 2025, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Rapimprov ini digelar sebagai tindak lanjut amanat Undang – Undang dan Anggaran Dasar KADIN untuk penguatan kelembagaan, dan agenda kerja organisasi.

Dalam paparannya, Senin (17/11), Ketua Umum KADIN Kalsel periode 2022-2027, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, Rapimprov kali ini mengangkat tema
“Strategi dan Peran Private Sector dalam Meningkatkan Ekonomi untuk Kesejahteraan yang Lebih Maju dan Berdaya Saing”. Tema ini dipilih, untuk semakin menegaskan pentingnya peran sektor swasta sebagai salah satu motor ekonomi bagi pemerintah daerah.

“Rapimprov ini juga menjadi momentum strategis bagi KADIN untuk meninjau kembali program kerja tahun 2025 dan merancang agenda 2026–2027”, jelas Shinta.

Shinta mengenaskan, bahwa KADIN bukan hanya wadah konsolidasi pengusaha semata, tetapi juga pusat gagasan yang berorientasi pada solusi ekonomi kerakyatan, berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Tema yang kita pilih sangat relevan, karena private sector adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan daya saing Banua,” tambah Shinta.

Lebih lanjut Shinta memaparkan, kolaborasi dunia usaha perlu diperkuat melalui partisipasi aktif berbagai profesi dan asosiasi yang tergabung di bawah OKP KADIN. Dimana diharapkan, kolaborasi ini mampu menghadirkan dampak nyata bagi daerah, mulai dari ketahanan pangan, inovasi produk lokal, hingga ekspansi ke pasar internasional.

“Tidak hanya bidang perdagangan, tetapi juga sektor pertanian, peternakan, industri kecil, dan UMKM”, harapnya.

Rapimprov kali ini, juga memaparkan kelanjutan sejumlah kerja sama luar negeri yang telah dijalin KADIN Kalsel. Termasuk penandatanganan MOU akhir Oktober lalu, dengan Malaysian International Chamber of Commerce (Sabah Chapter). Dimana kerjasama tersebut, membuka akses lebih luas bagi UMKM Kalsel, untuk saling bertukar produk unggulan.

“Produk kita dan mereka punya kesamaan, seperti sambal ikan bilis, ikan saluang, hingga batik. Kami melihat ada peluang besar, karena kesamaan produk itu membuka jalan bagi pertukaran usaha dan peningkatan ekspor UMKM,” tutup Shinta. (RIW/APR)

Lomba Cerdas Cermat Museum 2025 Resmi Dibuka, Dorong Generasi Muda Kalsel Melek Sejarah dan Budaya

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, kembali menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) Tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan literasi sejarah dan budaya di kalangan pelajar.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/11) malam.

LCCM tahun ini mengusung tema “Cerdasmu: Cerdas dan Aktif Mengenal Museum, Membangun Generasi Melek Sejarah dan Warisan Budaya.” Tema tersebut dipilih untuk menanamkan tiga nilai utama pada generasi muda yaitu pengetahuan sejarah, penghargaan budaya, dan kecintaan terhadap museum.

Raudati Hildayati menjelaskan, lomba ini bertujuan mengajak pelajar memahami sejarah dan budaya daerah secara lebih mendalam.

“Melalui tema ini, generasi muda diajak memiliki pengetahuan yang baik tentang sejarah dan budaya serta memahami konteks maknanya. Mereka juga harus menghargai dan melestarikan warisan budaya karena di situlah identitas kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, museum bukan sekadar ruang untuk memajang benda bersejarah, melainkan lembaga edukasi yang menyenangkan sekaligus sarana rekreasi.

*Plt Kepala Musuem Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan LCCM 2025*

“Jadikan ini awal perjalanan panjang untuk menggali dan merawat sejarah serta budaya Banua. Segala bentuk kemajuan zaman tidak boleh melupakan aset berharga ini,” tambahnya.

Raudati juga mengingatkan, bahwa pelajar memiliki peran penting sebagai penerus tradisi budaya.

“Kepada anak-anak pelajar, banggalah menjadi generasi Kalimantan Selatan. Kalian adalah penjaga obor warisan budaya kita,” tegasnya.

LCCM 2025 diikuti perwakilan SMP sederajat dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peserta akan bersaing pada materi sejarah, museum, kebudayaan daerah, dan wawasan terkait warisan budaya.

Perempuan akrab disapa Hilda tersebut berharap, kompetisi ini mampu memupuk minat pelajar untuk terus belajar dan menambah wawasan.

“Kegiatan ini diharapkan membangkitkan semangat siswa-siswi untuk mempelajari sejarah dan menambah ilmu pengetahuan. Mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif,” katanya.

Ia menambahkan, kemampuan yang diperoleh peserta nantinya, dapat diteruskan kepada lingkungan sekitar, sehingga pemahaman budaya dapat menyebar luas di masyarakat.

“Melalui LCCM, Museum Lambung Mangkurat ingin memperkuat pemahaman bahwa museum bukan sekadar ruang penyimpanan benda budaya, melainkan wahana edukatif yang relevan dengan kebutuhan generasi muda,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Tangani Sampah, KLH Sarankan Kalsel Optimalkan TPS3R

Jakarta – Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), saat ini masih menjadi solusi paling efektif, untuk pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini diungkapkan Plt Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, sekaligus Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementrian Lingkungan Hidup RI, Hanifah Dwi Nirwana, saat menerima kunjungan jurnalis Banua, yang tergabung dalam Pressroom Pemprov Kalsel, dikantornya di Jakarta Timur, Senin (17/11).

Hanifah menyampaikan, peluang Kalimantan Selatan untuk menerapkan Waste to Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga, pemanfaatan TPS3R dengan maksimal, menjadi solusi paling tepat saat ini. Terutama dengan memperkuat pengelolaan sampah dari rumah tangga.

Fasilitas WTE, jelas Hanifah, umumnya memerlukan pasokan sampah minimal 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Sementara sampah yang dihasilkan setiap daerah di Kalsel, masih di bawah 1.000 ton per hari. Kecuali TPA Banjarbakula, yang sudah mampu memasok sampah hingga 1.231 ton per hari.

“Namun tantangannya tidak hanya masalah produksi sampah, tetapi juga memerlukan konsistensi dan keberlanjutan, serta keseriusan dan kerjasama antardaerah. Terutama terkait penyediaan fasilitas angkutan sampah yang memadai” paparnya.

Hanifah menjelaskan, teknologi insinerasi modern kini menjadi pilihan utama di banyak negara dalam pengembangan WtE. Karena, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah hingga 90 persen, aman secara lingkungan, dan sudah sesuai dengan ketentuan Perpres 109 Tahun 2025.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengakui, bahwa Kalsel masih belum siap mengembangkan WtE dalam waktu dekat ini.

Selain volume sampah yang belum memenuhi syarat, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi tantangan besar.

“Oleh karena itu, sesuai saran dari KLH, kita akan maksimalkan TPS3R disetiap daerah”, tutupnya.

Press room Pemprov Kalsel, melakukan kunjungan ke Kementrian Lingkungan Hidup RI, dipimpin langsung Kepala Biro Adpim Pemprov, Berkatullah didampingi sejumlah jajarannya. Kedatangan rombongan dari Kalimantan Selatan ini, disambut langsung Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementrian Lingkungan Hidup RI, Hanifah Dwi Nirwana, didampingi Direktur Penanganan Sampah, Melda Mardalina. (RIW/APR)

Perkuat Sinergi Media dan Legislatif, Sekretariat DPRD Kalsel Kunker ke Sekretariat DPRD Provinsi DIY Yogyakarta

Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan, serta memperluas jaringan kerja jurnalistik, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Jurnalistik ke Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (17/11/).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik, terutama dalam mendukung tugas-tugas kehumasan dan hubungan media di lingkungan legislatif.

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini menyampaikan, bahwa kunker ini dirancang untuk memperkuat hubungan profesional antara lembaga legislatif dengan insan pers. Menurutnya, kolaborasi yang terbangun dengan baik akan berdampak signifikan terhadap kualitas pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat.

“Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan wawasan kita, sekaligus memperluas jaringan kerja jurnalistik,” ucapnya

*Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, (sasirangan biru)*

Jaini menyampaikan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pejabat humas di lingkungan pemerintahan untuk lebih adaptif dan responsif. Melalui kunjungan ini, Sekretariat DPRD Kalsel berharap dapat menimba pengalaman baru dan menambah referensi pengelolaan hubungan media yang telah diterapkan di DPRD DIY.

“Kegiatan ini memperkuat sinergi antara media massa dan DPRD, sehingga informasi mengenai pembangunan serta kinerja kelembagaan dapat tersampaikan secara lebih efektif, akurat, dan berimbang,” ungkap Jaini.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, Marlina Handayani, menyambut baik kedatangan rombongan dari Kalimantan Selatan. Ia menilai pertemuan seperti ini sangat penting sebagai upaya memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif di bidang kehumasan.

Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Pressroom merupakan tonggak informasi bagi publik, sehingga penguatan hubungan dengan para jurnalis adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Peserta mendapatkan ruang diskusi, pertukaran pengalaman, serta kesempatan membangun jejaring yang lebih kuat. Semua ini pada akhirnya mendukung kualitas pemberitaan dan profesionalisme kerja di lapangan,” tutupnya

Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membahas berbagai aspek pengelolaan informasi publik, termasuk strategi komunikasi, pemanfaatan ruang pressroom, pola pelayanan terhadap wartawan, hingga tata kelola konten publikasi digital. Selain itu, rombongan juga meninjau langsung fasilitas kehumasan yang digunakan Sekretariat DPRD DIY dalam menunjang kebutuhan pemberitaan dan aktivitas media.

Kunjungan kerja ini dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Andri Yuzhar, Kabag Umum dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih, Kasubbag Humas dan Protokol, Adi Radam, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Kalsel. Turut hadir pula tim Persroom DPRD Kalsel yang diketuai Ipik Gandamana, sebagai mitra utama penyebarluasan informasi kegiatan legislatif di Kalimantan Selatan.

Rombongan diterima langsung Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, Marlina Handayani, beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Ditandai dengan sesi tanya jawab, berbagi praktik baik, dan pemaparan program kerja kehumasan yang telah berjalan di masing-masing daerah. (ADV-NHF/RIW/APR)

BPOM Banjarbaru Gelar Forum Sinergi Pengawasan Obat Dan Makanan

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarbaru, kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan, melalui Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang digelar di Aula Aberani Sulaiman, Senin (17/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, M. Blomed, serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan konsumsi masyarakat Banua.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menegaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya pada produk yang beredar di pasar fisik, tetapi juga pada maraknya peredaran barang ilegal melalui platform digital.

“Tantangan pengawasan hari ini tidak lagi sederhana. Produk ilegal kini banyak beredar secara online, sehingga kita harus memperkuat pengawasan di dunia digital, bukan hanya di pasar-pasar konvensional,” ucap Taruna.

Taruna menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan akan efektif jika dilakukan bersama. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat harus menjadi satu barisan dalam melindungi kesehatan publik,” lanjut Taruna.

Ia juga menyoroti maraknya temuan obat tanpa izin edar, suplemen palsu, hingga makanan yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah tertipu, produk yang tidak terjamin keamanannya.

“Masyarakat harus kritis sebelum membeli. Pastikan produk memiliki izin edar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ini penting untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang,” tambah Taruna.

Lebih lanjut, Taruna berharap forum ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, seperti operasi gabungan, pemetaan kerawanan peredaran produk berbahaya, hingga penguatan regulasi dan literasi publik.

“Kami ingin forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi gerakan nyata. Kita harus memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar, dan memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tutup Taruna. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel Sukses Antarkan KIM Tangguh Mentaos Juara Nasional

Tangerang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui komunitas binaannya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tangguh Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru, berhasil meraih prestasi sebagai KIM Terkreatif dalam ajang KIM Festival 2025, di Kota Tangerang, Sabtu (15/11) malam.

Tahun ini merupakan kali ketiga Pemprov Kalsel berpartisipasi dalam ajang lomba tahunan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dimana ada tiga kategori utama, yaitu Ekonomi Kreatif, Sosial Budaya, dan Literasi.

*Penghargaan KIM Kalsel sebagai KIM Terkreatif 2025*

“Alhamdulillah, di kali ketiga perhelatan KIM Festival, Kalsel mengambil kategori Literasi dan berhasil menjadi KIM TERKREATIF 2025. Tentunya kami merasa bangga dan bersyukur atas capaian hasil kerja keras selama persiapan lomba kemarin bersama rekan KIM Tangguh dan Dinas Kominfo Kota Banjarbaru,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kalsel melalui Kasi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Erlinda Puspita Ningrum.

Adapun lomba tahun ini diikuti delapan provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten sebagai tuan rumah.

KIM perwakilan masing-masing provinsi menampilkan prestasinya dalam melakukan diseminasi informasi program strategis pemerintah daerah, serta potensi pemberdayaan masyarakat di wilayahnya melalui pembuatan portofolio, video profil, video presentasi dan aktivasi stan pameran.

Kalsel sendiri menampilkan berbagai kreasi literasi digital dalam penyebaran informasi dan komunikasi publik kepada warga Banjarbaru dan sekitarnya.

“Di antaranya kami tampilkan Podcast KIM Tangguh, Mentaospedia, Sembakopedia, e-magazine KIM, survei literasi digital, Barunding Bubuhan Mentaos (BBM), jingle dan mars KIM Tangguh, dan pastinya diseminasi informasi melalui website kim.id serta berbagai platform media sosial,” terang Ketua KIM Tangguh, Abdul Karim.

Selain kegiatan literasi tersebut, stan Kalsel juga diisi dengan promosi UNESCO Geopark Meratus melalui tampilan video, booklet, majalah, banner dan games interaktif dengan pengunjung untuk mendapatkan souvenir berupa tumblr, payung dan e-money.

Sebanyak ratusan pengunjung dari warga lokal kota Tangerang dan Jabodetabek tercatat telah mengisi daftar hadir di stan dan terpapar informasi tentang Kalsel beserta potensi wisatanya yang dapat menjadi pintu pembuka keberhasilan pembangunan Kalsel ke depan. (DiskominfoKalsel-BDR/RIW/APR)

Dislutkan Kalsel Gelar Monev Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Banjarmasin – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Monev Terpadu Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (17/11). Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono.

Rusdi menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk mengevaluasi kegiatan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, yang telah dilakukan selama ini.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan Monev Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel,” ucap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Rusdi menjelaskan, pada kegiatan ini pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, BPKD Kalsel, serta Inspektorat, untuk bersama sama melihat dan mengevaluasi program yang telah di jalankan.

“Kami berharap, hasil monev ini dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan semua pelaku bidang kelautan dan perikanan, di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rusdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah untuk memetakan berbagai tantangan serta mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

“Kegiatan ini penting dilarang karena untuk mengidentifikasi persolaan persolaan, termasuk potensi hambatan dan evaluasi kegiatan di sektor kelautan dan perikanan selama ini,” ucap Rusdi.

Karena itu, Rusdi mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menjadikan forum ini, sebagai ruang produktif dalam menyusun langkah langkah kerja yang lebih terarah.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai forum yang produktif untuk berbagi informasi, menyusun rencana aksi yang konkret, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait, dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” tutur Rusdi.

Sehingga, lanjutnya, melalui kegiatan Monev Terpadu ini, diharapkan pembangunan kelautan dah perikanan di Kalsel semakin terarah, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga menyerahkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menyampaikan, pihaknya bertugas memberikan rekomendasi kepada pelaku IKM Perikanan, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan.

“Pemberian sertifikat tersebut, bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan produk, keberlanjutan, dan kompetensi pelaku usaha tersebut,” ungkapnya.

Sertifikat tersebut, lanjutnya, diperuntukan untuk perusahaan skala besar, sedang untuk pelaku UMKM di Kabupaten dan Kota.

“Karena tidak memiliki penjamin mutu, maka Provinsi Kalimantan Selatan membantu untuk menerbitkan sertifikat tersebut,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)