BANJARBARU – Bank Kalsel menyerahkan secara simbolis deviden atau laba pembagian keuntungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar 55,5 miliar rupiah. Penyerahan dilakukan pada momen pelantikan Dewan Komisaris Baru Bank Kalsel, pada Senin (14/7) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Deviden diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Muhidin.
Fachruddin menjelaskan, penyerahan deviden ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Februari lalu di Banjarmasin, dan sudah dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Hari ini kami serahkan secara simbolis kepada pak Gubernur. Terdiri dari 55 miliar sekian rupiah untuk deviden dan CSR nya 3,7 miliar. Insya Allah kedepannya akan lebih kami naikkan,” urainya.
Sejauh ini, menurut Fachrudin, kinerja Bank Kalsel terbilang bagus. Terbukti laba Bank Kalsel tumbuh dibanding Juni tahun lalu.
“Jadi tumbuhnya 136 persen atau 40 miliar lebih tinggi dari Juni 2024. Alhamdulillah” ucapnya.
Fachruddin berharap, dengan adanya kerjasama dengan jajaran Dewan Komisaris baru, dan dukungan dari pemerintah, masyarakat serta media, maka laba Bank Kalsel akan kembali meningkat. (ADV-RIW/RH)
BATOLA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari, didampingi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan jalan nasional di wilayah Desa Berangas Timur dan Kelurahan Handil Bhakti, Kabupaten Barito Kuala, Senin (14/7)
Komisi III DPRD Kalsel, saat meninjau
Kegiatan ini bertujuan memantau progres pelebaran jalan yang menghubungkan Jalan Trans Kalimantan dengan Batas Kota Banjarmasin. Proyek sepanjang total 2,53 kilometer yang terbagi dalam tujuh segmen ini, dijadwalkan selesai Desember 2025.
Dalam monitoring, ditemukan beberapa kendala seperti pembebasan lahan yang belum tuntas serta utilitas pipa PDAM dan tiang listrik serta telekomunikasi yang belum direlokasi.
Foto bersama : sumber (HumasDPRDKalsel)
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian hambatan ini, demi kelancaran pembangunan.
“Memang ada beberapa titik pengerjaan jalan, terutama di segmen 1 dan segmen 2, yang masih belum dilakukan pembebasan. Mudah – mudahan nanti pada saat di anggaran perubahan, kita akan siapkan anggaran untuk pembebasan lahan, karena itu memang ranahnya provinsi ya untuk pembebasan,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Komisi III akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PUPR Kalsel, agar pekerjaan jalan ini berjalan lancar dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Apresiasi atas kerja keras tim lapangan turut dihaturkan Komisi III DPRD Kalsel, dengan harapan proyek ini selesai tepat waktu demi mendukung konektivitas wilayah Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)
TANAH BUMBU – Seiring terbukanya akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat di wilayah yang dilintasinya, juga memberikan dampak negatif dengan semakin maraknya pembalakan liar, khususnya di sekitar wilayah Pegunungan Meratus.
Kondisi ini, menimbulkan keprihatinan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), khususnya mereka yang berasal dari Dapil 6. Wakil rakyat ini menghendaki agar permasalahan ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak terkait, demi menghindari kerusakan hutan yang kian parah di kemudian hari.
Untuk memastikan peran dan fungsi pengawasan terhadap hutan dan lahan yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan yang berada di Jalan Poros 30 No.01, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (14/7).
Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, bahwa fokus kunjungan kerjanya kali ini adalah terkait informasi maraknya pembalakan liar dan reboisasi kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
“Ini menjadi fokus kami. Bagaimana cara penanganan daripada pembalakan liar juga reboisasi. Ini kita harus konsentrasi karena banyaknya pembalakan liar dan juga reboisasi yang ada di lapangan tidak seiring dengan upaya penanganannya”, ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 6.
Minimnya sarana dan prasarana, baik personil maupun anggaran yang dikelola KPH Kusan, juga jadi sorotan pria yang akrab disapa Paman Yani ini. Mengingat kedua hal penting tersebut sangat mempengaruhi upaya pengawasan dan pencegahan pembalakan liar maupun monitoring pelaksanaan reboisasi oleh perusahan – perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Tanbu.
“Informasi dari Kepala KPH bahwa kita hari ini, KPH Kusan hanya memiliki dua orang polisi hutan (polhut). Dua polhut ini tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa fasilitas memadai dan cakupan luasan lahan yang besar ini pasti tidak akan mampu. Artinya perlu penambahan – penambahan daripada anggaran dan juga man power yang ada. Sehingga hutan kita terjaga dan tetap lestari”, jelasnya.
Suasana pertemuan Komisi II DPRD Kalsel ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan Kabupaten Tanah Bumbu
Terkait minimnya anggaran dan personil lapangan yang dimiliki KPH Kusan juga mendapat tanggapan serius Anggota Komisi II, Burhanuddin dan berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan RI, agar memberikan respon positif jika ada permohonan bantuan anggaran maupun tambahan personil polhut.
“Kenapa hutan kita terjamah (pembalakan liar) ya karena kita kekurangan polhutnya. Yang ada tidak mencukupi”, ucap Mantan Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019 seraya memohon agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti pihak terkait.
Kepala KPH Kusan A. Raihanor, sangat berterimakasih atas kunjungan dan perhatian Komisi II DPRD Kalsel terkait minimnya anggaran dan personil yang jadi permasalahan utama KPH Kusan dalam upaya pengawasan pembalakan liar dan reboisasi di wilayah kerjanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Alif Winarto, membenarkan kondisi KPH Kusan tersebut.
“Berkaitan anggaran kami support sekali. Sehingga apa yang tadi menjadi harapan , tidak ada bangli (penebangan liar) kemudian penanaman (reboisasi) tetap jalan itu bisa tercover di anggaran 2026 dan seterusnya” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik dan mengukuhkan sebanyak 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eslon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7).
Acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pelantikan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030.
Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah, Wakil Ketua TP PKK Kalsel drg. Ellyana Trisya, Ketua DPW Prov Kalsel, Masrupah, Kepala Biro Dukungan Aparatur dan Kelembagaan Setkab Kemensetneg, Dwiyanto, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Kalsel, dan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik senantiasa menjaga amanah dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
“Kita melakukan perubahan pada jabatan pimpinan SKPD ini, akan dilihat enam bulan ke depan. Apakah dalam melaksanakan tugas, baik atau tidak. Jika bagus akan kita lanjutkan, jika kurang memuaskan, bisa saja kita lakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Gubernur Muhidin.
Gubernur juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang maksimal demi melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.
“Mudah-mudahan, kita dapat bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan secara bersama-sama,” harapnya.
Muhidin juga menyampaikan bahwa beberapa jabatan yang masih kosong dan saat ini dijabat Pelaksana Tugas, akan segera dilelang secara terbuka.
“Jabatan yang kosong akan kita lelang. Nanti akan ada uji kompetensi yang akan menentukan siapa yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya,” tambahnya.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 13 pejabat mengalami rotasi dan pengangkatan pada jabatan baru.
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kalsel
Mereka adalah Sri Mawarni yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Husnul Khotimah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Sulkan yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Kemudian, Ahmad Bagiawan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Rosfana Sofian sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Ariadi Noor menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Selanjutnya, Galuh Tantri Narindra dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruzma Khazairin sebagai Kepala Biro Organisasi, serta dr. Diauddin sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Pejabat lainnya yang turut mengalami pergeseran jabatan adalah M. Farhanie sebagai Kepala Dinas Sosial, Miftahul Chair sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinansyah sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Taufik Hidayat yang kini menjabat Kepala Badan Riset dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, terdapat lima pejabat yang dikukuhkan kembali untuk melanjutkan jabatan sebelumnya, yaitu Heriansyah sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syamsir Rahman sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zakly Asswan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Mursyidah Aminy sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Rahmadin yang tetap menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setdaprov Kalsel. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Penilaian Insan Pertanian Berprestasi Tahun 2025. Komitmen ini bertujuan, dalam memajukan sektor pertanian.
Penilaian Insan Pertanian Berprestasi Tahun 2025
Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel, yakni sebanyak 13 kabupaten/kota, yang masing-masing mengirimkan perwakilan terbaik dari berbagai kategori insan pertanian untuk dinilai secara objektif, menyeluruh, dan profesional.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Nurhikmah, menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat enam kategori utama yang menjadi fokus penilaian. Yaitu Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian PNS dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sehat, namun juga sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada seluruh insan pertanian di daerah.
“Tujuannya adalah memberikan penghargaan bagi mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa di sektor pertanian. Kami ingin para petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian merasa dihargai dan semakin semangat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ungkap Nurhikmah, Senin (14/7).
Proses seleksi dilakukan dengan sangat teliti. Dimulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi lapangan dan wawancara langsung oleh tim penilai yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kepala Dinas.
Tim ini bekerja intensif selama Juni 2025, untuk melakukan verifikasi langsung terhadap peserta yang telah lolos di tingkat kabupaten/kota.
Setiap kategori memiliki pedoman dan indikator penilaian tersendiri. Misalnya, untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), aspek yang dinilai mencakup kondisi fisik bangunan, fasilitas, layanan kepada masyarakat, inovasi, hingga dampaknya terhadap petani di wilayah binaannya.
Sementara untuk penyuluh, dinilai berdasarkan inovasi, produktivitas, metode penyuluhan, dan jangkauan pembinaan.
“Setelah dilakukan klarifikasi dan penilaian menyeluruh, dipilihlah empat peserta terbaik dari masing-masing kategori, yang kemudian disaring kembali untuk menentukan juara 1, 2, dan 3,” lanjut Nurhikmah.
Tahun 2025 ini, sejumlah daerah berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Berikut beberapa kabupaten/kota yang menyumbang perwakilan terbaik Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.
Masing-masing daerah tersebut berhasil menempatkan perwakilan mereka sebagai juara pada satu atau lebih dari enam kategori yang diperlombakan.
“Rangkaian kegiatan penilaian ini akan mencapai puncaknya pada Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperingati setiap 14 Agustus. Dalam momen istimewa tersebut, penghargaan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakili Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman,” lanjut Nurhikmah.
Penghargaan ini diharapkan, menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan pertanian untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Meskipun kegiatan ini berada di tingkat provinsi, bukan tidak mungkin para pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk melangkah ke ajang nasional. Terutama bagi kategori seperti penyuluh pertanian, yang kerap menjadi perhatian Kementerian Pertanian.
“Tahun-tahun mendatang, kami ingin melihat lebih banyak kabupaten/kota mengirimkan perwakilan terbaiknya,” tutup Nurkhikmah. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2025/2026, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ryan Utama, melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 26 Banjarmasin Jalan A. Yani pal 2,5 Banjarmasin Tengah, Senin (14/7).
Terpantau di hari pertama masuk sekolah tersebut, diawali dengan upacara bersama yang diikuti seluruh guru, tenaga pendidik dan peserta didik dari kelas tujuh sampai sembilan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ryan Utama, berkesempatan menjadi membina upacara, sekaligus memantau langsung suasana hari pertama masuk sekolah.
Ryan menekankan dua poin penting yang harus ditaati serta dilaksanakan guru dan peserta didik di sekolah.
“Stop bullying dan kekerasan terhadap siswa. Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya di lingkungan sekolah,” ungkapnya.
Ryan berharap, guru dan peserta didik dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, aman dan nyaman, tanpa harus ada tindakan bullying terhadap sesama siswa. Khususnya bagi peserta didik baru yang masih canggung berada di lingkungan sekolah baru.
“Kami mengimbau kepada seluruh sekolah di Banjarmasin untuk membiasakan menerapkan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 26 Banjarmasin Muhdar mengatakan, di tahun ajaran baru ini, SMP Negeri 26 menerima sekitar 190 peserta didik baru untuk mengisi enam ruang belajar.
Peserta didik baru sebelumnya telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama lima hari.
“Selama masa MPLS, peserta didik mendapatkan berbagai pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah dengan kakak kelas mereka, serta mengatasi masalah tindak bullying di lingkungan sekolah,” ucapnya.
Sedangkan, peserta didik baru, Rifky mengaku, senang dapat kembali masuk sekolah ke jenjang SMP, dengan suasana baru serta teman baru.
“Senang dengan sekolah serta teman baru,” ungkapnya. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Setelah mengemban tugas sebagai Pj Sekdaprov Kalimantan Selatan selama beberapa bulan, Muhammad Syarifuddin, akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, pada Senin (14/7). Pelantikan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Kota Banjarbaru pada Senin (14/7) pagi.
Tampak hadir pada pelantikan ini, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, drg. Ellyana Trisya, serta istri Sekdaprov Masrupah beserta keluarga.
Hadir pula para Bupati/Walikota dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, Pimpinan Forkopimda Kalsel, para Tenaga Ahli Gubernur, pimpinan SKPD Kalsel dan serta sejumlah instansi. Diantaranya antaranya Bank Indonesia, Bank Kalsel, dan OJK.
“Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, maka pada hari ini Senin, 14 Juli 2025. Saya selaku Gubernur Kalsel atas nama Presiden RI dengan resmi melantik saudara Muhammad Syarifuddin, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya bahwa Anda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan amanah yang diberikan,” ucap Gubernur Muhidin saat membacakan kata – kata pelantikan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin juga berharap, amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, serta dalam lindungan Nya. Selain itu, juga diharapkan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat Banua.
Pelantikan Sekdaprov Kalsel ini, didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108/TPA Tahun 2025, tentang pengangkatan Pejabat Tinggi Madya Pemprov Kalsel yang ditetapkan pada 1 Juli, dan ditandatangi Presiden Prabowo Subianto. (RIW/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja untuk memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Provinsi Kalimantan Selatan.
Suasana Rapat Pansus Raperda Pemberdayaan Ormas sumber (HumasDPRDKalsel)
Rapat ini berlangsung di Gedung DPRD Kalsel, belum lama tadi, dipimpin langsung Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, dan dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel sebagai mitra kerja.
Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Heriansyah saat menyampaikan saran
Rais Ruhayat menyampaikan, bahwa Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberdayakan Ormas di Kalimantan Selatan.
“Harapan kita, ormas -ormas yang ada di provinsi ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rais menambahkan, bahwa keberadaan Raperda ini juga akan mendorong sinergi yang positif antara Ormas dan pemerintah daerah.
“Raperda ini diharapkan dapat memperkuat peran Ormas dalam pembangunan daerah dan memberikan kepastian hukum terkait keberadaan serta pembinaan mereka,” tambahnya.
DPRD Kalsel menargetkan dengan tersusunnya Raperda Pemberdayaan Ormas ini secara komprehensif, peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat semakin optimal, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK tekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta loyalitasz terhadap amanah yang diberikan.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, saat menghadiri pelantikan
Pernyataan tersebut disampaikan Supian HK usai menghadiri pelantikan Muhammad Syarifuddin, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, oleh Gubernur Muhidin, di Gedung Auditorium DR.K.H.Idham Chalid pada Senin (14/7) pagi.
Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin, saat diambil sumpah
Menurut Supian HK, pelantikan Sekda menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Sebagai wakil rakyat, Ia juga menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan daerah, agar tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah selamat pak Syarifuddin yang sekarang sudah resmi menjabat sebagai Sekda Kalsel, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting demi kelancaran pembangunan daerah dan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Supian HK.
Usai pelantikan Sekda Provinsi Kalsel, acara dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 18 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, serta Pelantikan Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Provinsi Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan, Senin (14/7). Pengukuhan dilakukan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Pengukuhan dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Plt Asisten 2 Setdaprov Kalsel Isharwanto, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono.
Ketua ISPIKANI Kalsel Suhaili Asmawi menjelaskan, ISPIKANI merupakan mitra dari pemerintah, perusahaan/ pengusaha perikanan, serta pihak ketiga di sektor perikanan.
“Kedepannya kami akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, untuk membentuk cabang ISPIKANI di daerah,” ungkapnya.
Karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan Perairan Lautan serta Perairan Umum Daratan.
“Dalam waktu dekat ini kami juga akan menjelaskan rencana kerja dengan masyarakat pesisir yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai keberadaan ISPIKANI,” ucapnya.
Keberadaan ISPIKANI ini, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk peningkatan potensi perikanan di Banua.
Seperti yang disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Plt Asisten 2 Setdaprov Kalsel Isharwanto.
Isharwanto mengatakan, dukungan penuh diberikan pemerintah provinsi, mengingat pontensi perikanan Kalimantan Selatan yang belum tergali secara maksimal sampai saat ini.
“Diharapkan, dengan terbentuknya ISPIKANI di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan produktivitas Bidang Perikanan di Provinsi ini,” ungkapnya.
Karena, lanjutnya, Ikan merupakan sumber protein hewani yang dapat memberikan kontribusi di sektor perikanan di Banua. (SRI/RIW/RH)
