Juli 2025 – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tujuh Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2025

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7)

Suasana rapat paripurna, sumber (HumasDPRDKalsel)

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Rapat yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan perubahan APBD ini, juga dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta awak media yang turut meliput jalannya persidangan.

Mengawali penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda Perubahan APBD yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal.

Fraksi ini mendorong agar program yang didanai benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah”.

Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Hariyatie, yang menilai bahwa arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah. Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang lebih terukur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf, menyoroti perlunya transparansi dalam penganggaran. Gerindra juga mendorong penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Agus Mulia Husin menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat. PAN berharap alokasi perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Banua.

Anggota DPRD Kalsel Fraksi Partai PAN yang diwakili Agus Mulia Husin, saat menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Firman Yusi, menyampaikan dukungan atas peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur. Namun, PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.

Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal. PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini.

Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.

Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran sebagai bahan penyempurnaan substansi anggaran.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, dari tujuh fraksi, masing masing memberikan pandangan umum, terkait APBD Perubahan 2025.

Diantaranya memastikan kebijakan anggaran dirancang dengan benar, memperkuat efektivitas pelayanan publik, dan mendukung capaian strategis pembangunan daerah.

“Setelah penyampaian pandangan umum ini, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel, yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ucapnya

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas masukan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut bersama SKPD terkait dalam forum pembahasan teknis lanjutan.

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.

“Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” tutupnya

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda. Pertama yakni pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, kedua tanggapan dan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel, dan ketiga Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalsel tahun anggaran 2026. (ADV-NHF/RIW/RH)

Masa Pemulangan Berakhir, Dua Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Masih di Tanah Suci

BANJARBARU – Kedatangan kloter 13, menjadi akhir dari fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin tahun 1446 Hijriah. Kloter 13 tiba di Bandara Syamsuddin Noor pada Selasa (8/7) malam pukul 19.50 WITA.

Suasana kepulangan jemaah haji kloter 13 Debarkasi Banjarmasin

Meski demikian, masih menyisakan dua jemaah haji Kalsel yang belum dapat dipulangkan dan masih berada di Arab Saudi. Yakni Hasbullah Ihsan (73 th) kloter 7 dari Kota Banjarbaru, karena dinyatakan hilang, dan kedua Kapsariah Salim (58 th) juga dari kloter 7, masih sakit dan dirawat di RS Arab Saudi.

Hasbullah Ihsan yang beralamat di Jalam Sidodadi 2 RT 6 Loktabat Selatan Banjarbaru, diketahui memiliki riwayat demensia atau gangguan ingatan, dinyatakan hilang sejak meninggalkan hotel 709 di Mekah, pada Selasa (17/6) pukul 03.00 Waktu Arab Saudi.

Semenjak dilaporkan hilang sampai dengan saat ini, pencarian Hasbullah masih terus dilakukan Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, bekerjasama dengan KKHI, KJRI, Konsultan Haji di Jeddah, Otoritas Keamanan Arab Saudi, Imigrasi Syumaisy serta pihak Syarikah dan pihak terkait lainnya.

Selain Hasbullah, sebelumnya ada dua jemaah haji Indonesia yang juga dinyatakan hilang. Yaitu Nurimah (80 th) kloter 19 dari Embarkasi Palembang, hilang sejak 28 Mei dan Sukardi (67 th) kloter 79 dari Embarkasi Surabaya hilang sejak 29 Mei. Keduanya juga memiliki riwayat demensia dan masih belum ditemukan sampai sekarang.

PPIH Arab Saudi menyatakan, proses pencarian tidak memiliki batas waktu. Dengan demikian, ketiga orang itu akan terus dicari hingga ditemukan keberadaannya, walaupun musim haji 1446 H/2025 M usai. Proses pencarian akan diwakilkan melalui Konsulat Jenderal (Konjen) RI.

Selanjutnya Kapsariah Salim saat ini masih dirawat di RS Arab Saudi King Fahad Madinah. Beliau dirawat sejak 20 Juni 2025 / akibat sakit pneumonia efusi pleura dekstra (penumpukan cairan di rongga pleura kanan) dengan desaturasi (penurunan kadar oksigen dalam darah) plus low intake.

‘Mohon doakan bersama, semoga bapak Hasbullah bersama dengan dua orang jemaah haji Indonesia yang hilang lainnya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan cepat ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat,” ujar Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, Muhammad Tambrin, dalam siaran persnya Selasa (8/7).

Begitu juga dengan Kapsariah Salim yang masih dirawat di RS Arab Saudi, Tambrin meminta doa dari seluruh masyarakat Banua, untuk mendoakan agar beliau disembuhkan dari penyakitnya, dan segera dipulangkan ke tanah air.

“Dan kepada para petugas semoga Allah berikan kesehatan serta petunjuk dan kemudahan dalam melakukan pencarian jemaah yang hilang serta dimudahkan dalam pengobatan atau perawatan untuk jemaah haji yang masih sakit di Arab Saudi,” tutupnya.

Untuk diketahui, dengan kedatangan jemaah haji kloter 13 maka jumlah jemaah haji ditambah dengan petugas yang telah berada di tanah air sebanyak 5.487, sedangkan untuk yang wafat di tanah air (saat perjalanan pulang) 1 orang, dan yang wafat di Arab Saudi 12 orang serta yang masih di Arab Saudi 2 orang. (PPIH DebarkasiBanjarmasin-RIW/RH)

Pastikan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Kalsel, BSSN RI Lakukan Penilaian di Diskominfo

Banjarbaru – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) tengah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak 8 hingga 10 Juli di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Banjarbaru.

Penilaian ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketahanan siber nasional, khususnya di lingkup pemerintah daerah.

Pj. Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proses penilaian.

Menurutnya, penilaian ini sangat penting untuk memastikan sistem digital pemerintahan terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber.

“Penilaian ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujar Suci, Selasa (8/7).

Ia menambahkan, bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Tahun ini, penilaian menggunakan versi terbaru, yaitu Indeks KAMI 5.0, yang menghadirkan sejumlah penambahan aspek penilaian seperti perlindungan data pribadi dan pemanfaatan layanan cloud.

“Dengan adanya penambahan poin penilaian, tentunya akan ada selisih, namun kita tetap berharap nilai indeks kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Asesor BSSN RI, Raden Muhammad Ival Tirtakusumah, menjelaskan, bahwa tim akan memverifikasi dua instrumen utama. Yakni Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan instrumen keamanan siber yang bersifat lebih komprehensif.

*Suasana pembukaan penilaian tingkat kematangan siber dan sandi Provinsi Kalsel*

“Hasil dari instrumen keamanan siber ini nantinya digunakan Presiden sebagai referensi dalam melihat tingkat kematangan keamanan siber nasional,” terang Ival.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh jawaban dari pihak Diskominfo Kalsel dalam penilaian melalui sesi wawancara dan diskusi harus dibuktikan dengan dokumen atau bukti fisik yang valid.

Dengan penambahan kontrol dalam Indeks KAMI 5.0 seperti threat intelligence, cloud service, dan lainnya, Raden memprediksi adanya kemungkinan penurunan nilai indeks.

“Namun, harapan kami hal tersebut tidak signifikan dan pihak Diskominfo Kalsel dapat segera melengkapi kekurangan yang ada,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Elpiji Tabung Melon Langka, Ini Langkah Pemprov Kalsel Mengatasi Lonjakan Harga

Banjarbaru – Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah, menghadapi langkanya gas elpiji bersubsidi di Kalimantan Selatan saat ini. Langkah ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/7), Didin Maulidinsyah mengakui, pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan pasokan gas elpiji 3 kilogram, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami sudah menerima laporan adanya kelangkaan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi narasumber pada program Topik Kita Hari Ini.

*Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah*

Penurunan pasokan ini, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga elpiji, hingga kisaran 35 sampai 50 ribu rupiah per tabung di tingkat pengecer.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar terus melakukan pengawasan,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram ini, dengan melaksanakan operasi pasar.

*Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar*

Sementara itu, Hiswana Migas Kalsel mengklaim, kelangkaan gas elpiji bersubsidi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat ini, akibat banyaknya hari libur pada Juni lalu. Seperti yang disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar.

“Berdasarkan aturan yang telah berlaku sejak dua tahun lalu, bahwa setiap tanggal merah tidak ada penyaluran elpiji oleh Pertamina,” jelasnya.

Karena pada Juni lalu terdapat banyak tanggal merah dan hari libur, maka berimbas pada berkurangnya pasokan sampai awal Juli ini.

Namun begitu, Muliana memastikan, stok gas elpiji tabung 3 kilogram, saat ini mencukupi hingga 7 hari ke depan.

“Kami menyarankan agar masyarakat membeli gas elpiji bersubsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai dengan HET yang berlaku, yakni 18 ribu 500 rupiah per tabung,” ucap Muliana. (SRI/RIW/APR)

Dewan Kalsel, Dorong Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Modern

Banjarmasin – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pemurus Dalam, Senin sore (7/7)

Kepada sejumlah wartawan, usai sosper, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Noor mengatakan, administrasi kependudukan yang modern, menjadi prioritas untuk mendukung kemudahan layanan publik dan perencanaan pembangunan. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi identitas digital, dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara lebih efisien.

*Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, saat diwancara*

“Kesadaran masyarakat sangat penting untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat,” ucapnya

Disampaikan Ilham, berdasarkan laporan LKPj sebelumnya, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Selatan masih rendah. Yakni baru sekitar 5 persen secara keseluruhan. Sehingga, pihaknya terus mendorong dan memberikan sosialisasi, agar masyarakat minimal mengetahui IKD atau KTP digital, dengan target akhir tahun sekitar 15 persen.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya IKD yang telah disiapkan pemerintah pusat,” ungkapnya

*Suasana sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalsel, Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pemurus Dalam*

Sementara itu, Lurah Pemurus Dalam Shelleya Dessesta, mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, agar terbangun sistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“IKD ini merupakan hal baru bagi masyarakat umum, yaitu bisa diunduh dan digunakan langsung di handphone (HP)/gawai, maka sangat tepat diberikan sosialisasi,” tutupnya

Untuk diketahui, sosialisasi peraturan perundang-undangan atau Sosper Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di pusatkan halaman Masjid Jami, Kecamatan Banjarmasin Selatan. (NHF/RIW/APR)

Gelar Rakor SKPD, Pemprov Kalsel Bahas Persiapan Hari Jadi dan Program 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal bersama tenaga ahli, para asisten, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (7/7).

Rakor ini dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, dan membahas sejumlah agenda penting. Diantaranya adalah persiapan peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta evaluasi dan perencanaan program kerja SKPD untuk tahun anggaran 2026.

Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan seluruh program kerja SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program masing – masing SKPD benar – benar mengacu pada kualitas, selaras dengan RPJMD, dan tentunya sejalan dengan janji politik kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. Dengan dinamika fiskal yang terus bergerak, setiap SKPD diminta melakukan penyesuaian dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang ada di lapangan.

“Anggaran terus bergerak secara dinamis, jadi kita perlu adaptif. Setiap SKPD diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi masing-masing,” tegasnya.

Rakor yang turut dihadiri pejabat Eselon III se-Kalsel ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memastikan program strategis daerah tetap berada di jalur prioritas pembangunan.

“Harapan kita, rakor ini bisa memperkuat sinergi lintas SKPD agar langkah kita ke depan semakin solid dan terarah,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Percepat Pembangunan Desa Inovasi, Dinas PMD Kalsel Luncurkan Program Klaster Inovasi Desa 2025

Banjarbaru – Untuk mempercepat pembangunan desa berbasis inovasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berinovasi membuat program Klaster Inovasi Desa pada tahun 2025.

Program ini dirancang sebagai pilot project yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan satu desa atau kelurahan per wilayah administratif.

Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa Dinas PMD Kalsel, Ahmad Zaky Maulana menyampaikan, bahwa klaster ini bertujuan menjadi akselerator kontribusi inovasi dalam peningkatan status desa, terutama dalam rangka penyesuaian terhadap transformasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang berlaku tahun ini.

“Model klaster inovasi desa ini dirancang untuk mengembangkan potensi desa secara sistematis dan lintas sektor,” ungkap Zaky, usai menggelar rapat koordinasi pembentukan klaster unit desa, yang dilaksanakan di aula ruang rapat Dinas PMD Kalsel, Senin (7/7).

Program Klaster Inovasi Desa ini nantinya menggandeng sejumlah mitra strategis, seperti Disperin, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Diskop UMKM, Dinas LH, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ULM serta Poltekes Banjarbaru.

“Sinergi ini diharapkan mendukung desa dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan riset hingga perlindungan kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta bagi inovator desa. Selain itu, keterlibatan akademisi juga diharapkan menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ilmiah dan riset, serta mendukung program-program pengembangan potensi daerah berbasis inovasi,” lanjut Zaky.

Klaster inovasi desa akan diterapkan di 13 titik terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan di seluruh Kalsel. Setiap kabupaten/kota mengusulkan satu lokasi berdasarkan observasi potensi dan kriteria yang ditentukan oleh Dinas PMD.

“Ini merupakan tahun pertama implementasi dan masih bersifat percontohan. Harapannya pada 2026 akan muncul lebih banyak desa yang mengadopsi prinsip-prinsip inovasi ini,” lanjut Zaky.

Klaster ini diharapkan menjadi solusi atas kurang optimalnya sinergi antara inovator dengan perangkat pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dengan terbentuknya wadah kolaboratif, percepatan status desa dapat lebih terarah dan terintegrasi, termasuk dalam pemenuhan dimensi-dimensi indikator Indeks Desa.

“Klaster ini bisa menjadi cikal bakal inovasi daerah yang lebih luas. Harapannya, desa tidak hanya sebagai penerima program, tetapi menjadi motor inovasi daerah,” tutup Zaky. (MRF/RIW/APR)

BPMHP Bersama Dislutkan Kalsel Ujicoba Pembuatan Albumin Ikan Patin

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalsel, bersinergi dalam mengembangkan produk albumin.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menjelaskan, saat ini untuk ujicoba albumin dari ikan gabus (Haruan) telah dilakukan bersama BPMHP Kalsel.

“Kali ini ujicoba albumin ikan patin,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusdi mengatakan, pengembangan ujicoba albumin ikan patin dilakukan, karena pasokan ikan tersebut, cukup banyak di Kalsel.

“Selain mengolah ekstrak ikan gabus, saat ini BPMHP Kalsel melalui seksi penerapan mutu sedang melakukan uji coba ekstraksi dari ikan patin,” ungkap Rusdi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dislutkan Kalsel dan UPTD BPMHP beserta UKM yang ada di Banua, dapat saling bersinergi dalam mengembangkan produk albumin dari ikan tersebut.

“Pengembangan produksi albumin tersebut, tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Rusdi.

Seperti diketahui, Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia dan membentuk sekitar 60 persen protein plasma total.

Albumin sering digunakan dalam dunia medis yaitu untuk mempercantik, pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, pemulihan pasca operasi, penderita hipoalbumin, serta lainnya.

Albumin sendiri bisa terbuat dari plasma darah manusia atau biasa disebut Humam Serum Albumin (HSA), namun seiring dengan berkembangnya iptek maka albumin juga dapat diekstrak dari protein hewan seperti ikan gabus. (SRI/RIW/APR)

MuCiBu Fest 2025, Sanggar Seni Ayu Putri Banjarmasin Gaungkan Semangat Cinta Budaya bagi Generasi Muda

Banjarmasin — Kecintaan terhadap budaya kembali ditegaskan generasi muda Banua, melalui pergelaran MuCiBu (Muda Cinta Budaya) Fest 2025 yang diselenggarakan Sanggar Seni Ayu Putri Banjarmasin, pada Sabtu (5/7).

Kegiatan ini menjadi simbol komitmen generasi muda dalam menjaga, melestarikan, serta menghidupkan kembali marwah seni tradisi Banjar di era modern.

Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, Plt. Asisten III Setdako, Iwan Fitriadi, serta jajaran dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, yang turut memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan pelestarian budaya ini.

*Wawalikota Banjarmasin saat menyaksikan penampilan para penari*

MuCiBu Fest merupakan hasil dari proses panjang kelas tari tradisional Banjar yang dilaksanakan selama empat bulan, dari Februari hingga Juni 2025.

Sebanyak 38 penari tampil pada malam puncak, terdiri dari 18 penari Baksa Kembang, 10 penari anak-anak, dan 10 penari tari kreasi sebagai bentuk persembahan hasil belajar mereka.

Ayu Putriyana selaku pimpinan Sanggar Seni Ayu Putri Banjarmasin dan penggagas MuCiBu Fest, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak serta mengajak generasi muda untuk terus menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal.

Muda Cinta Budaya” bukan hanya slogan, melainkan gerakan nyata dari generasi muda Banua untuk budaya Banua, demi masa depan yang tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

*Para penari dari Sanggar Seni Ayu Putri*

“MuCiBu Fest bukan sekadar pertunjukan, tapi juga ruang pembelajaran, perjumpaan, dan pembuktian bahwa budaya adalah milik semua generasi, termasuk kami yang muda,” ujar Ayu Putriyana dalam sambutannya.

Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta yang telah menyelesaikan kelas tari pun diberikan sertifikat penghargaan sebagai tanda bahwa mereka telah siap menjadi bagian dari pelestari budaya Banua di masa depan.

Rangkaian acara tak sekadar menampilkan keindahan tari tradisional, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara pelaku seni, pemerhati budaya, pemerintah daerah, dan masyarakat umum yang hadir dengan penuh antusias.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari gerakan panjang yang terus tumbuh dan berkembang, serta menjadi pemantik semangat generasi muda lainnya untuk turut serta menjaga budaya kita,” tutup Ayu. (ADV-RIW/APR)

Berikan Ruang Ekspresi Seniman, Taman Budaya Kalsel Sukses Gelar Hari Musik Sedunia

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui UPTD Taman Budaya Kalsel, sukses menggelar perayaan Hari Musik Sedunia, pada akhir pekan tadi.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti menjelaskan, peringatan Hari Musik Sedunia tahun ini, mengangkat tema keberagaman genre musik, termasuk tradisi, modern dan etnik. Dimana, ini merupakan event tahunan, untuk memberikan ruang bagi semua seniman dari berbagai kalangan, untuk merayakan.

*Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, ikut bernyanyi memeriahkan Hari Musik Sedunia*

Selain itu masyarakat juga, dapat menyaksikan secara langsung perayaan ini, yang dipusatkan di panggung Baktiar Sanderta, Jalan Kayu Tangi Hasan Basri Banjarmasin.

“Kami ingin menunjukkan budaya musik di Kalsel sangat beragam, tidak hanya panting, religi, dan genre lainnya,” ucapnya

Disampaikan Suharyanti, pergelaran ini bertujuan, agar musik menjadi jantung budaya yang hidup dan menyatukan masyarakat.

*Penampilan Seniman Hari Musik Sedunia, sumber (HumasTamanBudayaKalsel)*

Peringatan Hari Musik Sedunia dimeriahkan penampilan sejumlah seniman dari berbagai daerah, seperti Barito Kuala, Tabalong, Kotabaru, serta band pelajar dari Kota Banjarmasin.

“Inovasi 2025 ini, kami sengaja melibatkan para pelajar untuk memeriahkan Hari Musik Sedunia bersama berbagai kalangan seniman,” ungkapnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, pihaknya sangat kagum terhadap penampilan para seniman dari Kabupaten Kotabaru dan Barito Kuala, yang menampilkan kolaborasi apik antara musik modern, tradisi, dan etnik Kalimantan Selatan. Melalui suguhan kolaborasi aransemen yang sangat menarik.

“Barito Kuala menampilkan lagu dalam bahasa Bakumpai (Dayak Bakumpai), sementara Kotabaru menampilkan ciri khas musik Alahai,” tutupnya. (TAMANBUDAYAKALSEL-NHF/RIW/APR)