Hari: 15 Juli 2025

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (15/7), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), sebagai gerakan promosi makan enak, makan sehat, makan B2SA, dan suka sayur dan buah.

Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) diikuti perwakilan dari Posyandu binaan TP PKK tiap Kabupaten/Kota se-Kalsel, yang mayoritas berasal dari kader PKK dan Posyandu.

Kegiatan yang digelar dalam rangka pelaksanaan program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ini, dibuka secara daring oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah Muhidin.

Dalam sambutannya, Fathul Jannah menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme para peserta, dan pentingnya kegiatan ini dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Melalui lomba ini, kami ingin mendorong diversifikasi pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami berharap muncul ide-ide segar dalam menciptakan menu harian yang mudah diolah, terjangkau, namun tetap bergizi dan aman,” ungkap Fathul Jannah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan, bahwa pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk edukasi dan kampanye konsumsi pangan sehat dan bergizi.

Menurutnya, dalam lomba B2SA kali ini, setiap peserta ditantang untuk menyusun dan menyajikan menu keluarga yang memenuhi standar gizi, memanfaatkan bahan lokal, serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan.

“Penilaian dewan juri sangat ketat karena semua menu yang disajikan sangat kreatif dan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Namun, juara umum tahun ini diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan favorit pilihan Wakil Ketua TP PKK jatuh pada menu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ungkap Syamsir.

Kegiatan serupa ke depannya akan digilir pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota, untuk mendekatkan program ini kepada masyarakat luas. Selain lomba, pemerintah juga akan terus melakukan edukasi melalui program pangan murah, pembagian sayuran gratis, serta penyuluhan tentang pangan bergizi.

“Pangan sehat adalah pondasi ketahanan masyarakat. Lewat kolaborasi dengan PKK, kita ingin memastikan keluarga di Kalsel tidak hanya makan enak, tapi juga makan sehat,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Naker Fest atau Job Fair 2025, di Gedung Sultan Suriansyah, Selasa (15/7). Job Fair atau bursa kerja ini, dibuka secara resmi Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mewakili Gubernur Kalsel Muhidin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, yang bertujuan membantu para pencari kerja,” ungkapnya.

Meski begitu, Hasnur mengingatkan para pemuda, agar tidak hanya bergantung mencari pekerjaan, tetapi hendaknya dapat membuat usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu para pencari kerja di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Job Fair ini dilaksanakan selama tiga hari dari 15 sampai 17 Juli 2025.

“Sehingga masyarakat atau pencari kerja dapat mengunjungi Naker Fest Kalsel 2025,” ujarnya.

Pada Naker Fest tahun ini, hampir 2.000 lowongan pekerjaan, tersedia. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti.

“Naker Fest atau Job Fair Kalsel 2025 ini, diikuti sebanyak 55 perusahaan dari berbagai sektor,” ungkapnya.

Sektor pekerjaan yang tersedia, diantaranya Perkebunan, Pertambangan, Perindustrian, Properti, dan Perhotelan.

“Kami berharap pencari kerja di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan Naker Fest atau Job Fair Kalsel Tahun 2025,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, antara Gubernur Kalsel, Muhidin dan Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7) sore.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, staf ahli gubernur, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran Kejati Kalsel.

Gubernur Muhidin, menyambut baik kesepakatan ini dan menyatakan kerjasama tersebut, diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan aman.

“Semua SKPD jangan sampai terlena dan menganggap tidak ada masalah. Supaya aman, mintalah petunjuk dari kejaksaan terlebih dahulu sebelum melangkah,” pesan Gubernur Muhidin.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala SKPD mengonsultasikan program-program kerja kepada kejaksaan, untuk memastikan kesesuaian dengan aturan hukum dan visi-misi kepala daerah.

Menurutnya, apabila pendampingan telah diberikan namun masih terjadi kesalahan, maka itu merupakan tanggung jawab individu.

“Kalau sudah diberikan pendampingan, tapi masih dilakukan kesalahan, itu berarti ulah oknum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati menyampaikan, bahwa pihaknya siap mendukung penuh Pemprov Kalsel dalam urusan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Rina juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

“Kami siap mendampingi, mengawal, dan membantu Pemprov Kalsel agar pembangunan berjalan dengan aman, tanpa melanggar jalur hukum,” ujar Rina. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bank Kalsel menyerahkan secara simbolis deviden atau laba pembagian keuntungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar 55,5 miliar rupiah. Penyerahan dilakukan pada momen pelantikan Dewan Komisaris Baru Bank Kalsel, pada Senin (14/7) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Deviden diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Muhidin.

Fachruddin menjelaskan, penyerahan deviden ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Februari lalu di Banjarmasin, dan sudah dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami serahkan secara simbolis kepada pak Gubernur. Terdiri dari 55 miliar sekian rupiah untuk deviden dan CSR nya 3,7 miliar. Insya Allah kedepannya akan lebih kami naikkan,” urainya.

Sejauh ini, menurut Fachrudin, kinerja Bank Kalsel terbilang bagus. Terbukti laba Bank Kalsel tumbuh dibanding Juni tahun lalu.

“Jadi tumbuhnya 136 persen atau 40 miliar lebih tinggi dari Juni 2024. Alhamdulillah” ucapnya.

Fachruddin berharap, dengan adanya kerjasama dengan jajaran Dewan Komisaris baru, dan dukungan dari pemerintah, masyarakat serta media, maka laba Bank Kalsel akan kembali meningkat. (ADV-RIW/RH)

BATOLA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari, didampingi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan jalan nasional di wilayah Desa Berangas Timur dan Kelurahan Handil Bhakti, Kabupaten Barito Kuala, Senin (14/7)

Kegiatan ini bertujuan memantau progres pelebaran jalan yang menghubungkan Jalan Trans Kalimantan dengan Batas Kota Banjarmasin. Proyek sepanjang total 2,53 kilometer yang terbagi dalam tujuh segmen ini, dijadwalkan selesai Desember 2025.

Dalam monitoring, ditemukan beberapa kendala seperti pembebasan lahan yang belum tuntas serta utilitas pipa PDAM dan tiang listrik serta telekomunikasi yang belum direlokasi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian hambatan ini, demi kelancaran pembangunan.

“Memang ada beberapa titik pengerjaan jalan, terutama di segmen 1 dan segmen 2, yang masih belum dilakukan pembebasan. Mudah – mudahan nanti pada saat di anggaran perubahan, kita akan siapkan anggaran untuk pembebasan lahan, karena itu memang ranahnya provinsi ya untuk pembebasan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Komisi III akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PUPR Kalsel, agar pekerjaan jalan ini berjalan lancar dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Apresiasi atas kerja keras tim lapangan turut dihaturkan Komisi III DPRD Kalsel, dengan harapan proyek ini selesai tepat waktu demi mendukung konektivitas wilayah Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

TANAH BUMBU – Seiring terbukanya akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat di wilayah yang dilintasinya, juga memberikan dampak negatif dengan semakin maraknya pembalakan liar, khususnya di sekitar wilayah Pegunungan Meratus.

Kondisi ini, menimbulkan keprihatinan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), khususnya mereka yang berasal dari Dapil 6. Wakil rakyat ini menghendaki agar permasalahan ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak terkait, demi menghindari kerusakan hutan yang kian parah di kemudian hari.

Untuk memastikan peran dan fungsi pengawasan terhadap hutan dan lahan yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan yang berada di Jalan Poros 30 No.01, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (14/7).

Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, bahwa fokus kunjungan kerjanya kali ini adalah terkait informasi maraknya pembalakan liar dan reboisasi kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

“Ini menjadi fokus kami. Bagaimana cara penanganan daripada pembalakan liar juga reboisasi. Ini kita harus konsentrasi karena banyaknya pembalakan liar dan juga reboisasi yang ada di lapangan tidak seiring dengan upaya penanganannya”, ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 6.

Minimnya sarana dan prasarana, baik personil maupun anggaran yang dikelola KPH Kusan, juga jadi sorotan pria yang akrab disapa Paman Yani ini. Mengingat kedua hal penting tersebut sangat mempengaruhi upaya pengawasan dan pencegahan pembalakan liar maupun monitoring pelaksanaan reboisasi oleh perusahan – perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Tanbu.

“Informasi dari Kepala KPH bahwa kita hari ini, KPH Kusan hanya memiliki dua orang polisi hutan (polhut). Dua polhut ini tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa fasilitas memadai dan cakupan luasan lahan yang besar ini pasti tidak akan mampu. Artinya perlu penambahan – penambahan daripada anggaran dan juga man power yang ada. Sehingga hutan kita terjaga dan tetap lestari”, jelasnya.

Terkait minimnya anggaran dan personil lapangan yang dimiliki KPH Kusan juga mendapat tanggapan serius Anggota Komisi II, Burhanuddin dan berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan RI, agar memberikan respon positif jika ada permohonan bantuan anggaran maupun tambahan personil polhut.

“Kenapa hutan kita terjamah (pembalakan liar) ya karena kita kekurangan polhutnya. Yang ada tidak mencukupi”, ucap Mantan Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019 seraya memohon agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti pihak terkait.

Kepala KPH Kusan A. Raihanor, sangat berterimakasih atas kunjungan dan perhatian Komisi II DPRD Kalsel terkait minimnya anggaran dan personil yang jadi permasalahan utama KPH Kusan dalam upaya pengawasan pembalakan liar dan reboisasi di wilayah kerjanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Alif Winarto, membenarkan kondisi KPH Kusan tersebut.

“Berkaitan anggaran kami support sekali. Sehingga apa yang tadi menjadi harapan , tidak ada bangli (penebangan liar) kemudian penanaman (reboisasi) tetap jalan itu bisa tercover di anggaran 2026 dan seterusnya” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)