BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial mulai merealisasikan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sebanyak 225 peserta didik telah diterima pada tahap awal. Mereka ditempatkan di dua lokasi, yakni Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) sebanyak 125 siswa, dan Sentra Budi Luhur sebanyak 100 siswa.
Plt. Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai menyebutkan, bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran tahap 1C untuk 100 siswa tambahan.
Mereka akan belajar di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, dengan rincian 50 jenjang SD dan 50 jenjang SMA.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai
“Program ini mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus 2025, sementara pembukaan program berlangsung pada Juli 2025 ini,” kata Rifai, Kamis (10/7).
Dijelaskan Rifai, bahwa gedung permanen Sekolah Rakyat sendiri saat ini masih dalam proses pembangunan dan berlokasi di sekitar kawasan RSJ Sambang Lihum. Sambil menunggu penyelesaiannya, pembelajaran akan dilakukan di BBPPKS, Panti Sentra Budi Luhur, serta BLK Provinsi Kalsel.
“Mayoritas peserta berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS). Mereka benar-benar masuk kategori miskin yang berhak mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Program ini mendapat dukungan penuh dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong agar kuota terus ditambah agar lebih banyak anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan akses pendidikan.
Pendaftaran dibuka hingga 12 Juli 2025. Syaratnya antara lain terdaftar dalam desil 1 atau 2 DTKS (atau menyertakan SKTM), siap tinggal di asrama, dan untuk jenjang SD boleh dari kelas yang sedang dijalani saat ini. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan ditanggung negara.
“Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan, khususnya di wilayah Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Administasi Hibah atau disebut “SIABAH”.
Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan proses pengajuan proposal, penyaluran, serta pelaporan hibah secara digital.
Sosialisasi Monev dan Kinerja Hibah Tahun 2025
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, dengan aplikasi tersebut, sistem hibah daerah menjadi lebih transparan, tertib, dan efisien, serta mempermudah proses administrasi. Baik bagi pemerintah daerah maupun para penerima hibah.
“Pemprov Kalsel terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam hal pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tetap sesuai prinsip efektif, efisien, dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin, usai menghadiri sosialisasi Monev dan Kinerja Hibah Tahun 2025, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (10/7).
Syarifuddin menambahkan, dana hibah merupakan bentuk bantuan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Sebab dana hibah juga akan diperiksa BPK, karena itu setiap lembaga harus hati-hati dan teliti dalam menggunakan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Dana hibah merupakan bagian dari belanja pemerintah yang diperuntukkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, dalam pembangunan dan juga melayani masyarakat,” tutup Syarifuddin.
Sementara itu, Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesra, Fahrurazi, mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi penerima hibah dana keagamaan, berbagai lembaga dan organisasi di Kalsel.
“Kita mengundang para penerima hibah sekaligus memberikan pemahaman melalui sosialisasi, melakukan monitoring, dan evaluasi penggunaan dana hibah. Ini bagian dari upaya kita untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah,” ucap Fahrurazi.
Adapun hibah akan diberikan Pemprov Kalsel melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Birokesra) Setdaprov Kalsel kepada sarana prasarana spiritual, seperti rumah ibadah, hingga kelembagaan seperti tsanawiah dan madrasah ibtidaiyah. (MRF/RIW/RH)
TANAH BUMBU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan pemulihan sumber daya ikan melalui Pembuatan dan Penenggelaman Rumah Ikan, di wilayah perairan Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sejak 7 hingga 9 Juli 2025.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono menjelaskan, kegiatan Penenggelaman Rumah Ikan sebagai upaya dalam nyata pemulihan sumber daya ikan, akibat pemanfaatan ikan yang tidak ramah lingkungan.
“Pemanfaatan tidak ramah lingkungan mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan, terutama kerusakan habitat ikan seperti terumbu karang,” ungkap Rusdi.
Rusaknya terumbu karang dapat mengakibatkan penurunan sumber daya ikan. Hal tersebut dikarenakan, terumbu karang memiliki fungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground), sebagai areal pengasuhan serta pertumbuhan (nursery ground), dan mencari makan (feeding ground).
“Penurunan sumber daya ikan dapat dilihat dari menurunnya hasil tangkapan nelayan,” ujarnya.
Selain itu, semakin mengecilnya ukuran ikan yang tertangkap, sulit dan jauhnya mencari daerah penangkapan (fishing ground) dan langkanya beberapa spesies ikan.
“Salah satu upaya untuk pemulihan sumber daya ikan di perairan yang rusak dan mulai terlihat berkurangnya sumber daya ikan di tempat tersebut, salah satunya dengan pembuatan dan penenggelaman fish apartment atau rumah ikan ini,” tutur Rusdi.
Seperti diketahui, apartemen ikan atau yang di kenal dengan nama ‘Rumah Ikan” adalah hasil rekayasa teknologi penangkapan ikan, yang dirancang dengan menggunakan komponen partisi plastik jenis polypropylene yang ramah lingkungan.
Rumah ikan ini dirancang dengan mempunyai banyak celah atau sekat seperti layaknya bangunan menyerupai apartemen atau sebuah rumah, yang terdiri atas 123 partisi yang bermanfaat untuk melindungi telur dan larva serta anak-anak ikan, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan. Sehingga memudahkan para nelayan untuk menangkap ikan pada radius 100-200 meter di luar areal rumah ikan, dan daya tahan rumah ikan ini diperkirakan mencapai 30-50 tahun.
Rumah Ikan (Fish Apartement) sendiri sudah terbukti menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki ekosistem perairan yang rusak hal ini dapat dilihat dari pertambahan jenis ikan, meningkatnya hasil tangkapan hingga, jarak penangkapan yang dekat dan efisien dalam waktu penangkapan. Dengan adanya Rumah Ikan ini menjadikan wilayah perairan tersebut sebagai sentra ekonomi perikanan wisata bahari. (DislutkanKalsel-SRI/RIW/RH)
BALIKPAPAN – Menguatkan sinergitas, Gubernur, Muhidin bersama jajaran pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, silaturahmi ke Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha pada Rabu (9/7).
Gubernur dan Forkopimda Kalsel melihat alutsista milik Kodam VI/Mulawarman
Dalam silaturahmi yang berlangsung di Markas Kodam VI/Mulawarman itu, tampak mendampingi Gubernur, Muhidin diantaranya Kepala BINDA Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI ilham Yunus, Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andayana, dan Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan.
Gubernur Kalsel menerima cinderamata dari Pangdam VI/Mulawarman
Tiba di Makodam VI/Mulawarman, Gubernur Muhidin dan Forkopimda Kalsel, disambut para prajurit TNI, dan diterima langsung Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
Mendapat kunjungan Gubernur Kalsel dan Forkopimda, Pangdam Rudy Rachmat Nugraha menyampaikan ucapan selamat datang, dan apresiasi setinggi-tingginya atas silaturahmi ini.
Mendapatkan sambutan istimewa dari Pangdam dan jajarannya, Gubernur, Muhidin pun juga menyampaikan rasa bangga dan terkesan.
“Alhamdulilah. Kami bersama jajaran Forkopimda Kalsel hari ini disambut dengan sangat istimewa dan penuh rasa kebersamaan,” ujar Muhidin.
Gubernur, Muhidin pun menyampaikan, dirinya bersama jajaran Forkopimda Kalsel selalu bersama-sama dan solid dalam berbagai kegiatan di Banua.
“Semoga jalinan silaturahmi ini semakin memperkuat sinergitas kita bersama dalam membangun Banua untuk kemajuan masyarakat,” ungkap Muhidin.
Pada kesempatan itu pula, Gubernur, Muhidin beserta jajaran Forkopimda Kalsel bersama Pangdam meninjau Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Kodam Mulawarman. Dengan lokasi strategis adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kaltim, maka peralatan Alutsista Kodam kini semakin canggih dan lengkap. Mulai dari kendaraan taktis TNI, alat komunikasi dan sebagainya.
Tak lama, Gubernur, Muhidin diajak Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, untuk latihan menembak.
Pada akhir silaturahmi itu, Gubernur, Muhidin menerima cinderamata dari Pangdam VI Mulawarman dan dilanjutkan dengan melakukan foto bersama. (Biroadpim-RIW/RH)
BALIKPAPAN – Ketua Dekranasda Kalsel, Fathul Jannah dan Wakilnya, drg. Ellyana Trisya, menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Balikpapan, Rabu (9/7).
Puncak HUT Dekranas itu dibuka langsung Selvi Gibran Rakabuming, istri Wakil Presiden RI yang juga Penasihat Utama Dekranas.
Rombongan Ketua Dekranasda Kalsel, Fathul Jannah dan Wakil Dekranasda Kalsel, drg. Ellyana Trisya beserta Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrupah, tiba di lokasi acara pada pukul 08.20 WITA.
Mengusung tema “Perajin Berdaya, Mendunia”, yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan budaya. Sehingga, kegiatan ini menampilkan banyak rangkaian yaitu Pameran Kerajinan Nusantara, Gelar Budaya, Pagelaran Seni, Talkshow bersama perajin inspiratif dan pelaku industri kreatif, demo kerajinan serta Fashion Show Wastra Nusantara, yang menggambarkan kekayaan busana tradisional dan daerah.
Produk-produk unggulan Dekranasda seperti manik-manik, tas, batik khas daerah, tenun, kalung, hingga pernak-pernik lainnya dipamerkan dan tampil dalam sesi fashion show bertema kearifan lokal.
Cinderamata khas seperti amplang, batik, souvenir dari kentang, hingga tas manik-manik akan dibagikan kepada tamu kehormatan.
“Alhamdulillah, hari ini ditanggal 9 Juli memperingati Hari Dekranas ke-45 di Balikpapan. Harapan kita, Kalimantan Selatan bisa berdaya saing dengan kabupaten/kota lain dan mendunia,” ujar Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah usai kunjungan di Expo Dekranas.
Seusai pembukaan Expo Dekranas ke-45, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah bersama wakilnya drg. Ellyana Trisya, mengunjungi sejumlah stand Kabupaten/Kota. Diantaranya Kota Banjarbaru, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Dalam momentum itu, Fathul Jannah bersyukur, bahwa kain sasirangan di Expo Dekranas ke-45 kali ini diborong pengurus Dekranas Pusat. Sejumlah pengunjung juga sempat bertanya – tanya soal jualan kerajinan khas Banjar tersebut.
Ketua Dekranasda Kalsel saat menghadiri Expo Dekranas di Balikpapan
“Buhan kita (Dekranasda Kalsel) terkait kain sasirangan khas Banjar di borong pengurus Dekranas Pusat. Laris manis untuk semuanya, UMKM berkembang maju mendunia,” harap Fathul Jannah.
Sementara itu, Penasihat Utama Dekranas Pusat Selvi menyampaikan, bahwa pihaknya ingin mempromosikan kerajinan Dekranasda seluruh Indonesia yang belum tersentuh di Nasional. Sehingga, isteri Wakil Presiden RI itu berjanji, satu per satu UMKM lokal yang belum terkenal akan dikembangkan Dekranasda di masing – masing daerah.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjadi tuan rumah tahun ini. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu dan menyukseskan kegiatan ini,” ungkap Selvie.
Selama 45 tahun ini, Selvie melihat banyak tantangan yang telah dilewati dalam mendorong pengembangan kerajinan daerah. Dia meyakini ke depan, Dekranasda semakin maju selama berkomitmen untuk menguatkan pelaku ekonomi kreatifnya.
“Semakin hari Dekranasna mampu terus menguatkan perannya sebagai mitra pemerintah. Tentunya dalam mengembangkan industri kerajinan Indonesia serta mendorong UMKM lokal, sehingga ini telah berkontribusi untuk kemajuan perekonomian Nasional,” harap Selvie.
Dalam kesempatan itu, Selvie berharap, Dekranasda di seluruh Indonesia dapat menjadi motor penggerak dan penyemangat bagi UMKM lokal di daerah, serta bekerja keras yang penuh dedikasi.
Berdasarkan laporan data Dekranas Pusat bahwa terdapat 60.000.000 UMKM di Indonesia, terdiri 18.000.000 bidang fashion dan craft binaan pemerintah daerah.
Sebagai informasi bahwa Perayaan HUT ke-45 Dekranas ini menampilkan kegiatan pameran kriya dan fashion yang menghadirkan 170 stan berasal dari 38 provinsi. Ditambah 118 dari kabupaten/kota, kemudian juga ada dari tiga kementerian yang bergabung.
Sejak didirikan pada 3 Maret tahun 1980, Dekranas memiliki semangat untuk terus melestarikan budaya bangsa, mendorong inovasi kerajinan, serta memperkuat peran perajin lokal dalam membangun ekonomi nasional. Rangkaian akhir acara, dihibur penyanyi Indonesia, Charly Van Houten yang membius para peserta ibu-ibu PKK daerah. (Biroadpim-RIW/RH)
BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).
Wagub Kalsel saat rakor berlangsung
Dalam rakor yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah” ini, Wagub Hasnuryadi Sulaiman didampingi Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Isharwanto, Kadis Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, serta Kadis Perkebunan dan Peternakan Kalsel, drh. Suparmi dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil yang diwakili Plt. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jaya Abadi.
Suasana Rakor Gubernur Daerah Penghasil SDA pertambangan kehutanan dan perkebunan
Tarian Amaranggana dari Yayasan Gubang Kutai Kartanegara, menyambut peserta rapat yang merupakan Kepala Daerah dan perwakilan dari daerah-daerah penghasil SDA di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan.
Pada rakor yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan diikuti 12 gubernur atau wakil gubernur daerah penghasil SDA itu, Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh hasil yang diputuskan dalam rapat kali ini.
“Mudah-mudahan ada kecocokan data, dan ada waktu menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hasil dari rapat ini,” ucap Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.
Wagub Kalsel juga menyampaikan harapannya agar daerah-daerah penghasil ini mencari lagi sumber daya terbarukan.
“Energi baru terbarukan juga diharapkan lebih kita utamakan, serta tak kalah pentingnya kita menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaik-baiknya,” tutup Wagub Kalsel Hasnuryadi, mengakhiri paparannya di hadapan peserta dan undangan yang hadir
Sementara pada rakor yang diawali dengan paparan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan momen membangun sinergitas antar daerah penghasil.
“Pertemuan ini bukan hanya forum koordinasi, tapi juga wadah silaturrahmi, berbagi pengalaman dan mempersiapkan langkah demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Ditambahkan Rudy, pertemuan ini dalam rangka membangun sinergitas antara sesama provinsi, baik provinsi penghasil Sumber Daya Alam dan penghasilan lainnya untuk mencari peluang-peluang terhadap potensi, baik itu dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun potensi lainnya yang dimungkinkan diperluas terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Untuk diketahui, hadir dalam rapat koordinasi ini 12 Kepala Daerah Provinsi di Indonesia serta perwakilannya, diantaranya Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil Rakor Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan oleh semua Kepala Daerah atau perwakilan yang hadir, bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang ditutup dengan foto bersama. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARMASIN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, berharap serapan APBD perubahan Tahun Anggaran 2025, dapat terserap dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan “Banua”.
Anggota Banggar DPRD Kalsel Achmad Maulana, saat menyampaikan saran
Hal itu disampaikan Ketua DPRD, usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Rabu, (9/7) sore.
Dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, hasil rapat telah disepakati dan sejalan. Ia berharap, serapan APBD perubahan ini dapat terserap secara optimal.
“Semuanya untuk hajat orang banyak sesuai dengan usulan dewan per masing-masing dapil dan SKPD terkait,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, saat memimpi. Rapat Banggar
Supian HK juga menegaskan, bahwa percepatan serapan anggaran harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD ini membawa manfaat nyata, baik dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun program-program sosial lainnya,” pintanya
Sementara itu, Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang juga Ketua TAPD, menyambut baik harapan ketua DPRD Provinsi Kalsel. Menurutnya, harmonisasi dan keselarasan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci pembangunan yang ada di Kalsel.
“Dalam waktu dekat, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini akan disahkan, tentunya setelah melalui sejumlah tahapan pembahasan yang matang serta persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
