Bulan: Juni 2025

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Kamis (12/6).

Acara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Dalam kesempatan ini, hadir seluruh perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bank Indonesia, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari wilayah Kasulampua.

Melalui sambutan tertulis yang disampaikan Pj. Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta.

Menurutnya, keterlibatan aktif lintas instansi dan daerah merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk bersama-sama membangun kawasan timur Indonesia.

“Kehadiran seluruh stakeholder dari berbagai provinsi dan institusi adalah bukti nyata komitmen bersama untuk mendorong kemajuan ekonomi di kawasan timur Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Gubernur juga menyoroti capaian positif yang telah diraih wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada indikator makro ekonomi termasuk PDRB. Namun, Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks.

“Transformasi ekonomi kerakyatan, penguatan digitalisasi, dan inklusi sosial harus menjadi prioritas, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” pesan Gubernur.

Lebih lanjut, Muhidin berharap agar hasil Konreg PDRB tahun ini dapat menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

“Saya berharap hasil Konreg PDRB Kasulampua tahun 2025 ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Kegiatan Konreg PDRB Kasulampua 2025, juga menghasilkan “Kesepakatan Wasaka” yang memuat berbagai komitmen strategis antar wilayah. Diantaranya peningkatan kualitas statistik dan data sektoral, penguatan forum komunikasi ekonomi dan fiskal lintas wilayah, transformasi ekonomi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kolaborasi data melalui Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kasulampua, serta kesinambungan forum dan tindak lanjut di masa mendatang. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan dukunga terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tingkat Provinsi, di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (12/6).

Raker dibuka Gubernur Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya raker ini, mengingat HNSI merupakan salah satu mitra pemerintah,” ungkap Bagiawan.

Bagiawan berharap, raker ini dapat menghasilkan sejumlah program, yang kedepannya dapat semakin mensejahterakan para nelayan.

“Gubernur Muhidin juga mengharapkan adanya rencana terukur yang dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Banua,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Suryatinah mengatakan, Rapat Kerja yang digelar di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya membahas soal aturan tangkap di perairan Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan aturan itu, menurut Suryatinah, diketahui nelayan tangkap laut Kalimantan Selatan masih terkategori nelayan kecil,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Suryatinah, sebagian besar nelayan memiliki kapal tangkap dengan kapasitas di bawah 30 gross ton.

“Rata rata kapal yang dimiliki nelayan Kalimantan Selatan hanya berkapasitas sekitar 10 gross ton,” ucapnya.

Pada Raker ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono diwakili Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Priyo Pramono, Sekjen HNSI Lydia Assegaf, serta perwakilan dari DPC HNSI Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja bersama mitra kerja, yaitu Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, pada Rabu (11/6).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023–2045.

Dalam pemaparannya, Biro Hukum menyampaikan sejumlah rumusan konsep yang perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan regulasi yang berpijak pada dasar hukum negara.

Pada rapat ketiga ini, Pansus IV juga membahas substansi pasal demi pasal dalam materi raperda, termasuk menentukan tujuan dan arah dari grand design yang sedang disusun.

Selain itu, pansus juga menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan pengecekan terhadap usulan-usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

Masukan terbaru juga datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel, terutama terkait aspek partisipasi masyarakat.

Menurut Ketua Pansus, masukan ini sangat membantu dan sejalan dengan maksud serta tujuan penyusunan raperda.

“Insya Allah, kita akan melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur sebelum finalisasi raperda ini dilakukan,” ujar Nor Fajri.

Ia menambahkan, masukan dari daerah lain diharapkan dapat menyempurnakan isi raperda. Setelah proses finalisasi, DPRD Kalsel juga berencana menggelar uji publik sebelum raperda ini dibawa ke rapat paripurna, yang ditargetkan berlangsung pada awal Juli 2025.

Lebih lanjut, Nor Fajri berharap agar perda ini nantinya menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah dan terukur di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang terpenting adalah implementasinya di lapangan. Dengan adanya perda ini, kita memiliki rujukan yang jelas untuk menentukan arah pembangunan kependudukan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya – TKTB se-Indonesia ke-24. TKTB dibuka Gubernur – Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Muhammad Syarifuddin, pada Rabu malam (11/6) di panggung Rampa Taman Budaya di Banjarmasin.

Usai pembukaan, kepada sejumlah wartawan, Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, pertemuan ini untuk memperkuat sinergi, dalam upaya pemajuan kebudayaan, pengembangan seni dan pelestarian warisan budaya di seluruh Indonesia.

Syarifuddin berharap, rakor ini juga menjadi wadah silaturahmi dan bertukar pengalaman antar seniman dan pelaku seni dari berbagai daerah.

“Dengan rakor ini mendapatkan solusi untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Nusantara,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menginginkan,
Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 di Kalimantan Selatan, dapat mendorong terciptanya karya seni yang lebih inovatif.

Dimana TKTB ini bertujuan mengenalkan dan mengembangkan seni budaya daerah, dan menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, ide dan informasi mengenai seni dan budaya. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni.

“Rakor TKTB se-Indonesia ini dihadiri langsung Kepala Forum Taman Budaya Se-Indonesia Ary Heriyanto, dan 16 Kepala Taman Budaya Provinsi se Indonesia,” jelasnya

Selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni 2025, Kepala Taman Budaya dari 16 provinsi di Indonesia, akan melakukan aktivitas di Kalimantan Selatan. Mulai dari kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, CBS Martapura, Tahura Sultan Adam, serta susur sungai Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara resmi menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso kepada 9 Parpol peraih kursi di DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024, dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (11/6).

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana bantuan ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap keberadaan dan kinerja partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

“Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya untuk mendorong partai politik agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi strategisnya,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Adi Santoso.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan, bahwa bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, seperti pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader, serta penguatan kelembagaan partai yang akuntabel dan transparan.

“Diharapkan partai politik memanfaatkan bantuan keuangan ini secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kemajuan demokrasi dan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik di Banua,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin menyebutkan, bahwa penyaluran bantuan keuangan partai politik ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0252/KUM/2025.

Keputusan tersebut juga merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik serta Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

“Melalui bantuan ini, diharapkan partai politik di Kalsel dapat memperkuat pendidikan politik dan menciptakan demokrasi yang sehat, profesional, serta semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Adapun total bantuan keuangan yang disalurkan sebesar Rp 15.433.635.000, dengan nilai Rp 7.500 per suara sah. Bantuan ini diberikan kepada 9 partai politik yang lolos ke DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024.

Selain itu, Penyaluran bantuan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk legalitas dan transparansi penggunaan dana bantuan. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, turut menghadiri dan mengikuti kegiatan penanaman pohon, dalam rangka program penghijauan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Kegiatan ini diselenggarakan PT. PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan bersama Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL) Dishut Kalsel. Penanaman ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemulihan kawasan hutan.

Acara penanaman ini juga dihadiri Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Isharwanto, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan harapan, agar partisipasi aktif seperti ini dapat terus dikembangkan oleh berbagai pihak, dan menjadi gerakan yang berkelanjutan.

Gunernur juga menekankan pentingnya semangat untuk tidak menyerah dalam memperbaiki hutan dan lahan yang rusak.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk membangun kesadaran bersama serta turut berperan aktif dalam menanam dan memelihara pohon sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN, atas konsistensinya dalam mendukung kegiatan penanaman pohon.

Aya (sapaan akrabnya) menegaskan, bahwa Dinas Kehutanan berkomitmen penuh untuk menjaga dan memelihara tanaman yang telah ditanam, sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.

“Kolaborasi seperti ini menjadi contoh baik bagaimana perusahaan dan pemerintah dapat bergandengan tangan dalam pelestarian alam”, tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri General Manager PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan serta berbagai komunitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan semangat kolektif dalam menjaga kelestarian alam dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

Penanaman pohon di Tahura Sultan Adam diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat luas untuk terus menanam dan merawat pohon di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. (DishutKalsel-RIW/RH)

TANAH LAUT – Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan kembali menggelar Bimbingan Story Telling.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata, Muhammad Syarifuddin, diwakili Plh. Kepala Dinas Tanwiriah, pada Selasa (10/6)

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Tanwiriah mengatakan, kegiatan ini bukan hanya memberikan keterampilan dan kemampuan menyusun story telling, tetapi dapat mendukung kemajuan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Selatan. Sehingga, pihaknya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas SDM Pokdarwis di kabupaten/kota.

“Dengan adanya peningkatan ini, mereka mampu menjual destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatif yang ada di sana”, ujarnya.

Disampaikan Tanwiriyah, Pokdarwis tidak hanya harus bisa mengelola suatu objek wisata, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan untuk bercerita (story telling) tentang sejarah, budaya, dan keunikan dari objek wisata yang dikelola khusunya di Kabupaten Tanah Laut.

“Era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal. Mereka mencari pengalaman, makna, dan cerita untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat,” jelas Intan (sapaan akrabnya).

Lebih lanjut Tanwiriyah menambahkan, peran penting dari kemampuan story telling bagi pengelola Pokdarwis di daerah. Dengan cara memiliki kemampuan bercerita yang baik, Pokdarwis tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga sebagai pengalaman yang mengesankan. Selain juga, memanfaatkan media digital untuk menyampaikan cerita, agar lebih menarik lagi.

“Cerita yang disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan,” tutupnya

Untuk diketahui, bimbingan story telling Dinas Pariwisata Kalsel di Kabupaten Tanah Laut, dihadiri langsung Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tala, Zulfiandi serta menghadirkan narasumber Novyandi Saputra. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Para pengemudi transportasi daring di Kalimantan Selatan, yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bersatu Kalsel, melaksanakan audiensi resmi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya memperjuangkan tarif transportasi yang lebih adil dan layak.

Audiensi ini berlangsung dengan penuh semangat dan suasana kondusif di gedung DPRD Provinsi Kalsel, pada Rabu (11/6) di Banjarmasin. Audiensi dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta beberapa anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Kehadiran unsur legislatif dan kepolisian ini, menunjukkan komitmen kuat dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para mitra driver.

Dalam forum tersebut, perwakilan komunitas driver menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terkait kondisi kerja saat ini.

Inti dari aspirasi yang disampaikan adalah keinginan untuk mendapatkan tarif minimum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan operasional sehari-hari.

Salah satu perwakilan driver menegaskan, bahwa perjuangan ini bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan tentang keadilan dan keberlangsungan hidup sebagai pekerja sektor informal digital.

“Kami ingin bekerja dengan tenang, dengan tarif yang layak. Saat ini, pendapatan kami tidak mencukupi karena potongan dari aplikator terlalu besar dan tarif terlalu rendah. Kami ingin DPRD dan pihak berwenang hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara driver dan aplikator,” tegasnya.

Selain soal tarif, para driver juga mengangkat isu terkait potongan aplikasi yang tinggi, sistem suspend sepihak, serta minimnya perlindungan terhadap mitra driver, baik secara hukum maupun sosial.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang tertib dan jelas, serta menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti isu yang disampaikan.

“DPRD hadir untuk masyarakat, termasuk para driver online yang telah menjadi bagian penting dari transportasi harian di Kalsel. Kami siap memperjuangkan agar ada keadilan dalam sistem kerja dan tarif, termasuk kemungkinan mendorong kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur atau bahkan Perda,” ujar Supian HK

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, yang turut hadir dalam audiensi, mengapresiasi keterlibatan para driver dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan tertib. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyampaian pendapat.

“Kami dari kepolisian hadir untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai. Kami juga terbuka untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait,” kata Kapolda.

Ia menambahkan bahwa kepolisian siap bersinergi dengan legislatif dan eksekutif untuk mendukung terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
 
Anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang turut hadir dalam pertemuan ini, juga menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para mitra driver.

Komisi III yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, serta Komisi IV yang menangani kesejahteraan rakyat, menyambut baik masukan dari komunitas driver dan berjanji akan mengawalnya dalam pembahasan selanjutnya. (ADV-NHF/RIW/RH)