Hari: 19 Juni 2025

JAWA TENGAH – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka studi komparasi terkait ketahanan pangan, Senin (16/6).

Kegiatan ini bertujuan mempelajari dan membandingkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini, diterima Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Slamet Eko Prasetyo dan jajarannya. Mereka memaparkan tentang strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta inovasi inovasi yang di lakukan mereka dalam hal ketahanan pangan di daerah mereka.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kami dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Selain itu, menurut Yani Helmi, pihaknya juga ingin menggali potensi dan  mempelajari strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

“Sebab ketahanan pangan mereka lebih baik dari kita dan kita ingin naik kelas. Oleh karena itu kita harus terus berinovasi dalam hal ketahanan pangan di daerah kita seperti yang mereka lakukan”, tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga meminta penjelasan tentang program-program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, cadangan pangan dan peningkatan kualitas pangan.

“Kami telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan serta cadangan cadangan pangan yang kami lakukan”,  kata Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui pertemuan ini, DKP Jawa Tengah berharap, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan, kami kagum atas inovasi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di Provinsi Jawa Tengah, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Wakil Ketua Komisi II , Suripno Sumas.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

KOTABARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperluas peran strategisnya dalam mendukung pendidikan karakter di daerah, melalui kegiatan Ceramah dan Dialog bertema “Permuseuman dan Pendidikan Karakter” yang kali ini dilaksanakan di ballroom salah satu hotel di Kotabaru, Kamis (19/6).

Kegiatan ini secara khusus menyasar para guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Seni Budaya tingkat SLTP sederajat se-Kabupaten Kotabaru.

Para peserta tampak antusias mengikuti dialog yang mengangkat pentingnya museum sebagai media pembelajaran yang sarat nilai budaya dan moral.

Hadir dalam kegiatan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. Keduanya menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya integrasi nilai-nilai permuseuman dalam dunia pendidikan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa museum memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

“Museum bukan sekadar tempat menyimpan benda sejarah, tetapi pusat pembelajaran yang mampu menyentuh sisi emosional dan moral anak didik. Ini yang membuatnya relevan dalam pendidikan karakter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya peran guru dalam menjembatani kekayaan nilai budaya yang ada di museum dengan konteks pembelajaran di kelas.

“Melalui pendekatan yang kontekstual dan inspiratif, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Museum dapat menjadi sumber belajar yang hidup dan dekat dengan realitas siswa,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi ajang bertukar ide antara para guru dalam memanfaatkan koleksi museum sebagai bagian dari materi ajar. Beberapa guru mengusulkan pengembangan proyek berbasis budaya lokal, seperti pementasan seni tradisional, dokumentasi cerita rakyat, hingga kunjungan tematik ke museum.

“Museum Lambung Mangkurat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, guna memperkuat kemitraan strategis antara lembaga permuseuman dan dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, dan cinta tanah air,” pungkas Taufik Akbar. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan, pada Rabu (18/6). Dimana sejumlah perbankan swasta serta Bank Kalsel, turut hadir mengikuti rakor yang dipimpin langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman tersebut.

Usai rakor, Menteri UMKM RI, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Bank Kalsel dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penandatangan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartwan, Fachrudin mengatakan, penandatanganan ini sifatnya hanyalah perpanjangan kerjasama yang sudah ada sebelumnya.

“Ini khusus untuk penjaminan KUR. Jadi sifatnya perpanjangan, karena adanya perubahan syarat dan perbaikan, agar seluruh kreditur dapat dijamin”, jelasnya.

Sementara itu, terkait penyaluran KUR tahun 2025 di Bank Kalsel, Fachrudin mengakui masih di bawah target 1 trilyun rupiah pada tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah masih di bawah target. Baru tercapai sekitar 180 miliar”, ujarnya.

Sesuai arahan Menteri Maman Abdurrahman, menurut Fachrudin, penyiapan struktur organisasi untuk perbaikan sistem, perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan penyaluran.

“Tadi sesuai arahan pak menteri, keuntungan KUR dikembalikan untuk perbaikan sistem ini”, tambahnya.

Selain itu, Menteri UMKM juga meminta dukungan pemerintah daerah, untuk penyiapan data UMKM. Hal ini agar tidak ada perbedaan antara data lapangan dan data yang diajukan ke perbankan.

“Input data tahun ini kami harapkan dapat ditingkatkan, karena selama ini masih kurang”, tutup Fachrudin. (RIW/RH)