Hari: 24 April 2025

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi melantik dan mengukuhkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (24/4) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.

Pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.234 CPNS dan PPPK ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Pj. Sekdaprov, M. Syarifuddin, menyampaikan bahwa penambahan jumlah CPNS dan PPPK ini diharapkan mampu memperkuat roda pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.

“Kesempatan terpilih sebagai ASN maupun calon ASN adalah sebuah anugerah yang wajib disyukuri. Hari ini, kalian adalah pemenang dari ribuan orang yang berharap bisa bekerja di dunia pemerintahan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa menjadi ASN bukan hanya soal pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas.

“Saya minta para CPNS dan PPPK dapat menunjukkan kinerja terbaik, terus bekerja dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ASN, dan sekali lagi saya ucapkan selamat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah menjelaskan, bahwa jumlah peserta yang dilantik sebanyak 1.234 orang, terdiri dari 100 formasi CPNS ditambah 4 CPNS dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), serta 1.130 formasi PPPK.

“Untuk PPPK, terdiri dari 733 formasi guru, 79 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi tenaga teknis,” jelasnya.

Dinansyah juga berharap para CPNS dan PPPK yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja yang profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, nasionalisme, etika publik, kualitas pelayanan dan akuntabilitas.

“Dengan semangat baru ini, kami berharap kehadiran mereka bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPW APWI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini resmi memiliki pengurus baru untuk masa bakti 2025–2029, setelah secara sah dilantik dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APWI, Kamis (24/4), di Aula BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelantikan dilakukan secara daring oleh Ketua Umum DPP APWI, Sugihardjo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPP APWI Nomor KEP-005/DPP-APWI/II/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Susunan Pengurus DPW APWI Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2025–2029, tertanggal 13 Februari 2025.

Ketua DPW APWI Kalsel yang baru dilantik, Tina Purnamawati, menyampaikan bahwa pelantikan ini memiliki dasar hukum yang kuat serta menjadi awal dari komitmen besar seluruh pengurus dalam memajukan profesi Widyaiswara dan pengembangan kompetensi ASN di daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kolaboratif. APWI Kalsel siap bersinergi demi terwujudnya Smart ASN yang unggul dan profesional,” ujarnya.

Tina menekankan, Widyaiswara memiliki peran strategis dalam transformasi sumber daya manusia aparatur, khususnya di tengah era disrupsi dan digitalisasi yang menuntut pembelajaran inovatif dan adaptif.

Mengacu pada visi organisasi, yaitu “Menjadi Organisasi Profesi Widyaiswara Yang Modern, Berkelas Dunia, Kredibel, Dan Peduli Pada Anggota”, Tina menegaskan komitmen DPW APWI Kalsel untuk menjalankan enam program strategis, yaitu Pembinaan Widyaiswara, Peningkatan kompetensi Widyaiswara, Pembinaan organisasi, Penelitian dan pengembangan, Kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta Pengabdian masyarakat.

“Keenam program ini menjadi landasan kuat dalam menjawab tantangan ke depan dan mendorong Widyaiswara menjadi agen perubahan yang berdaya saing,” jelasnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh pengurus baru DPW APWI Kalsel.

“Amanat ini adalah bentuk komitmen bersama dalam membangun SDM ASN yang adaptif dan berintegritas. Pemprov Kalsel akan terus mendukung kinerja APWI, termasuk melalui kolaborasi dan penyediaan fasilitas pelatihan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan. Mulai dari transformasi digital, tuntutan pelayanan publik, hingga percepatan pembangunanmemerlukan ASN yang tidak hanya cakap teknis, tetapi juga kuat secara karakter.

“Pelantikan pengurus DPW APWI Kalsel ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran Widyaiswara di Banua, sekaligus memperkokoh sinergi lintas lembaga dalam menciptakan ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi,” harapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, mengapresiasi Pameran Karya Perupa Perempuan yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan.

Kepada wartawan, usai membuka Pameran Karya Perempuan pada Kamis (24/4) Wakil Menteri Dalam Negeri RI – Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya sangat senang perupa perempuan di Kalimantan Selatan, sangat aktif untuk menjaga dan mempromosikan seni dan budaya melalui lukisan yang di pamerkan.

Ia berharap, kegiatan ini terus difasilitasi pemerintah daerah, dan ke depannya Pemda memilliki Museum Budaya representatif, khusus untuk para perupa di Kalsel.

“Pameran ini dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi nasional dan mengangkat kelas festival seni rupa di Indonesia,” paparnya

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti menyampaikan, Pameran Karya Perupa Perempuan bertajuk “Junjung Galuh” ini, merupakan pertama kalinya digelar, dalam rangka memeriahkan Hari Kartini setiap tanggal 21 April.

Yanti berharap, pameran ini dapat menjadi daya tarik tersendiri, khususnya seni dan budaya di Kalimantan Selatan, serta memberikan dukungan penuh bagi perupa untuk terus berkarya.

“Pameran ini digelar selama 5 hari secara gratis, terhitung dari tanggal 24 – 28 April 2025, mulai pukul 10.00 – 20.30 WITA, bertempat di Gedung Wargasari Taman Budaya Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan,
gelaran Pameran Karya Perupa Perempuan ini diikuti sebanyak 28 perupa wanita se Kalimantan Selatan. Yakni berupa 50 lukisan dari kalangan perempuan remaja hingga dewasa yang memiliki beragam latar dan profesi.

“Kami sangat bangga dengan hasil karya yang sangat inspiratif, melalui karya yang dipamerkan Komunitas Perupa di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembukaan Pameran Karya Perupa Perempuan, yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan ini, turut dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrufah, didampingi Kepala DPPPA-KB Kalsel Sri Mawarni, Kepala Bidang Kebudayaan Kalsel, Raudati Hildayati, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kalsel, Ketua DWP PPLIPI Kalsel Nawang Wijayanti, perupa, para peserta didik serta seniman. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan mengejar target Luas Tambah Tanam (LTT), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi LTT bersama seluruh kabupaten/kota se-Kalsel. 

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, Kamis (24/4), dan turut dihadiri para Penanggung Jawab Kalimantan Selatan yang dikomandoi Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Korem 101 Antasari, Kodim Kabupaten/Kota, beberapa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Operator LTT, hingga penyuluh pertanian kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengungkapkan, capaian LTT merupakan indikator penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan kolaborasi dan sinergi semua pihak, mulai dari penyuluh, petani, hingga TNI, pihaknya optimis target LTT dapat tercapai, tidak hanya target kesanggupan April saja, tetapi sampai akhir tahun nanti.

 “Dalam rapat ini, seluruh pihak memetakan kondisi lapangan, membahas kendala teknis, dan merancang strategi percepatan luas tambah tanam. Salah satunya melalui optimalisasi pompanisasi, percepatan distribusi benih dan pupuk, serta pendampingan intensif kepada petani,” ungkap Syamsir.

Sementara itu, Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah, menyampaikan bahwa target tanam tahun 2025 cukup ambisius. Target total LTT mencapai 571 ribu hektare, dan untuk bulan April saja ditargetkan hingga 75 ribu hektare.

“Hingga pertengahan April, capaian LTT baru berada di angka 30 ribu hektar. Hal ini dipengaruhi tingginya curah hujan yang menyebabkan air pasang di wilayah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan sebagian Tanah Laut yang merupakan wilayah berpotensi paling tinggi terhadap hasil pertanian,” ucap Imam.

DPKP Kalsel memprediksi, pada Mei 2025 akan mulai memasuki musim kemarau. Sehingga pihaknya turut mendorong percepatan tanam.

“Petani sebenarnya sudah menyiapkan bibit, tapi karena air masih tinggi, belum bisa turun ke lahan. Diprediksi bulan Mei mulai kemarau, dan saat itulah kita dorong percepatan tanam,” sahut Imam.

Rakor LTT ini juga menjadi momen konsolidasi data antar kabupaten/kota. Setelah dicek satu per satu, estimasi tanam akhir April bisa mencapai 65 ribu hektare.

Kementerian Pertanian pun mengingatkan pentingnya akurasi dan validasi pelaporan data dan pemantauan berkala, agar kebijakan bisa diambil secara cepat dan tepat. Rakor LTT ini menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi garda depan dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi semua elemen, target besar LTT 2025 diyakini dapat tercapai. 

“Kalau tercapai, ini luar biasa. Karena tahun-tahun sebelumnya, capaian tanam di bulan April bahkan belum menyentuh angka 20 ribu hektare,” tutup Imam. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Diawali dengan tarian Tarhib Al Banjary dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan – Musrenbang Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan, dimulai di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (24/4). Hadir pada Musrenbang yang mengangkat tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya.

Sementara dari Provinsi Kalimantan Selatan, hadir langsung tiga serangkai pemimpin Banua. Yakni Gubernur, Muhidin, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dsn Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin. Tidak ketinggalan unsur pimpinan DPRD Provinsi, kepala daerah 13 kabupaten kota se Kalsel, unsur Forkopimda Kalsel, lembaga vertikal, lembaga, ormas serta jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Termasuk Kepala Bappeda Provinsi, Ariadi Noor dan jajarannya, sebagai panitia penyelenggara.

Sebelum membuka acara bersama Wamendagri, Gubernur didaulat untuk memberikan sambutan pada kegiatan rutin tahunan ini. Tidak sendiri, Gubernur tertua di Indonesia ini, juga mengajak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman serta Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin untuk mendampingi selama di panggung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, dalam satu tahun terakhir, telah dicapai sasaran pembangunan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 atau naik sebesar 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya yang tercatat di angka 74,66.

“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Kalsel berada di angka 75,7, juga di atas nilai rata-rata nasional, salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan,” papar Gubernur.

Sementara itu, angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan 4,11 persen. Angka pengangguran dan kemiskinan di Kalsel juga jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.

“Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kalsel sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut – turut, dan sebagai satu – satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A,” tambah Muhidin.

Capaian ini ucap Gubernur H Muhidin, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan bahwa prioritas program RKPD Provinsi Kalsel 2026 mengacu kepada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye. Dimana prioritas ini telah dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah.

Adapun prioritas pembangunan yang dimaksud, adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.
Kemudian, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, serta perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan.

“Keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik,” paparnya.

Gubernur juga berharap kepada semua pihak yang mengikuti Musrenbang ini, untuk turut mendorong pelaksanaan proyek – proyek strategis di Kalsel. Diantaranya proyek pembangunan jalan lintas tengah dan lintas barat, pembangunan jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut, pembangunan stadion internasional, serta mendukung penguatan swasembada pangan, dan bantuan untuk pengelolaan darurat sampah,” tutupnya.

Musrenbang Tahun 2025 ini, membahas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah – RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2026, serta RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2025 secara daring oleh KPK RI.

Pemerintah Provinsi diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Dinas Kominfo Muhammad Muslim dan Inspektur Daerah Provinsi Akhmad Fydayen, mengikuti peluncuran ini dari Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (24/4).

Pj Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai Indeks Pendidikan sebesar 70,9 persen.

“Atau secara nasional rata rata bernilai baik. Meski begitu Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan di Bidang Pendidikan untuk menuju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya.

Sektor pendidikan, lanjut Syarifuddin, merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana saat ini diketahui rata – rata usia Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Selatan, di angka 8,5 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Banua.

“Pembenahan mutu pendidikan dilakukan dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi. Dimana didalamnya juga diperlukan peningkatan serta inovasi, agar pendidikan bermutu dapat dicapai di Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya,” tuturnya lebih lanjut.

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan tersebut, diperlukan adanya disiplin, inovasi serta kolaborasi.

“Dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan tersebut, diperlukan kerjasama dengan pihak lainnya,” ucap Syarifuddin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyambut hangat kedatangan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan, Farid Soufian, beserta jajarannya dalam rangka audiensi yang berlangsung di Asrama Haji Banjarbaru, Rabu (23/4) siang.

Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Anugerah Syiar Ramadhan 1446 Hijriah, yang dijadwalkan digelar pada 17 Mei 2025.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dinilai sangat positif dalam mendorong kualitas penyiaran yang religius dan edukatif di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung upaya KPID dalam memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang telah berkontribusi dalam menyajikan konten-konten keagamaan yang mencerahkan masyarakat selama bulan suci Ramadhan kemarin. Ini adalah bentuk apresiasi yang penting untuk mendorong penyiaran yang sehat dan berkualitas,” ujar Gubernur.

Gubernur juga berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang luas.

“Semoga acara ini sukses dan menjadi pemantik semangat bagi seluruh lembaga penyiaran untuk terus menghadirkan tayangan yang mendidik dan membawa nilai-nilai kebaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPID Kalsel, Farid Soufian menjelaskan, bahwa Anugerah Syiar Ramadhan 1446 Hijriah ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran radio dan televisi, serta pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap siaran keagamaan yang positif dan membangun.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Harapan kami, melalui penghargaan ini, lembaga penyiaran yang belum mendapatkan anugerah dapat lebih termotivasi untuk menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif bagi masyarakat,” kata Farid.

KPID Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas siaran selama bulan Ramadhan dan berharap ajang ini menjadi pemicu semangat bagi insan penyiaran di Banua. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARBARU – Tidak seperti sekolah lainnya, 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Selatan (Kalsel) ini justru melakukan pembelajaran selama 4 tahun.

Meski begitu, kebijakan tersebut hanya diterapkan di jurusan tertentu yang dinilai relevan dan dibutuhkan oleh sektor industri.

Plt Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Fachrul Rizal, mengatakan aturan tersebut juga telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022, tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

“Jadi spektrum keahlian SMK yang berdurasi empat tahun biasanya fokus pada bidang-bidang keahlian yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis yang lebih luas,” katanya, Rabu (23/4).

Dari 127 jumlah SMK Negeri dan Swasta di Kalsel, Fachrul Rizal menyebutkan, sudah ada lima SMK yang menerapkan kurikulum belajar empat tahun.

Tiga sekolah merupakan jurusan Geologi Pertambangan, yakni SMK Sabumi Banjarbaru, SMK Negeri 1 Binuang dan SMK Negeri 1 Simpang Empat Tanah Bumbu.

Sementara dua sekolah lain yaitu SMK Negeri 2 Banjarmasin jurusan desain interior dan furniture dan SMK Negeri 5 Banjarmasin jurusan teknik mekatronika.

“Sekolah-sekolah itu sudah memberlakukan pembelajaran selama empat tahun sejak 2018, dan sudah tiga kali meluluskan siswa,” ungkapnya.

Adapun keuntungan dari sistem 4 tahun ini adalah penguatan kompetensi praktis siswa. Karena dengan begitu siswa bisa mendapat porsi tambahan untuk penguatan teori dan praktik.

Bahkan lulusan dari program ini diakui memiliki level kompetensi kerja setara jenjang D1 (Diploma 1) atau level 3 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

“Artinya, mereka lebih siap kerja dan bisa langsung ditempatkan di posisi teknisi atau operator berpengalaman,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)