Hari: 22 April 2025

HSU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar program Mobile Training Unit (MTU), pelatihan Non Institusional keterampilan menjahit di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta daya saing masyarakat, khususnya ibu rumah tangga (IRT), agar mampu masuk ke dunia kerja serta maupun membuka usaha secara mandiri.

“Kami ingin pelatihan non institusional ini menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten serta memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja ataupun membuka usaha secara mandiri,” katanya, Senin (21/4).

Pelatihan ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, guna mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Kegiatan ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pelatihan keterampilan yang aplikatif dan bermanfaat langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin, menyampaikan bahwa pelatihan menjahit ini diikuti oleh 16 orang peserta selama 20 hari, dengan pendampingan langsung dari instruktur BLK Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pelatihan ini berkolaborasi dengan Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalsel, sebagai bagian dari program terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang menyasar desa-desa penerima bantuan,” jelasnya.

Ia berharap melalui program ini akan lahir wirausahawan baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

“Ini merupakan pelatihan pertama yang kita laksanakan di tahun ini, dan akan dilanjutkan di kabupaten lainnya seperti HSS dan Tanah Laut dengan menyesuaikan keterampilan unggulan daerah masing-masing,” pungkasnya. (BLK.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJAR – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Kalsel untuknkembali melaksanakan sosiasisasi dan simulasi mitigasi bencana alam. Kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana alam kali ini dilaksanakan di SMAN 1 Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (22/4) dan mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta didik.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, tujuan kegiatan edukasi dan pelatihan mitigasi untuk para pelajar dan insan sekolah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai cara-cara yang tepat dalam menghadapi situasi darurat bencana alam sejak dini. 

“Cara mengurangi risiko bencana adalah dengan mengenali ancaman bencana di daerah tempat tinggal. Bencana adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang menimbulkan kerusakan dan menganggu kehidupan,” ungkap Bambang.

Ia melanjutkan, BPBD Kalsel bersama BPBD Kabupaten Kota memperluas jangkauan kepada kalangan tenaga pengajar dan pelajar tingkat menengah atas atau sederajat, guna meningkatkan kualitas penguatan edukasi bencana. Sosialisasi tersebut sesuai visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, yaitu pada misi keempat penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

“Salah satu program yang saat ini kita galakkan adalah sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bagi guru dan insan sekolah melalui kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” ucap Bambang.

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMAN 1 Gambut Indriyono mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengajarkan agar siswa dan kita semua untuk peduli dan tanggap terhadap situasi darurat.

“Kegiatan SPAB bertujuan untuk menanamkan rasa kepedulian dan kesiapsiagaan sejak usia dini dalam menghadapi bencana alam,” ungkap Indriyono.

Ia berharap dengan adanya simulasi ini, anak-anak murid tidak hanya memahami pentingnya keselamatan diri, tetapi juga bisa menyebarkan pengetahuan tersebut kepada teman-teman dan keluarga mereka.

“Kami ingin anak-anak tidak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah, tetapi juga pentingnya kesiapsiagaan dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi bencana seperti ini sangat membantu mereka mengerti cara-cara yang benar dalam menghadapi bencana,” tutup Indriyono. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Memperingati Hari Bumi pada Selasa (22/4), Kementrian Agama RI menggelar Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Matoa diseluruh Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Matoa ini, dipusatkan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang dipimpin langsung Gubernur, Muhidin.

Turut hadir pada kegiatan ini, Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Kakanwil Kemenag Kalsel sekaligus Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Muhammad Tambrin, Forum Komunikasi Umat Beragama, Dinas Kehutanan, jajaran Kanwil Kementrian Agama Kalsel, serta tamu undangan lainnya.

Kepada wartawan usai penanaman pohon, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mengapresiasi jajaran Kementerian Agama atas inisiatif penanaman 1 juta pohon Matoa, yang diharapkan mampu menjadikan udara lebih bersih, dan bumi yang lebih subur.

“Kita kebagian tugas menanam 10.000 pohon Matoa diseluruh Kalsel. Baik itu di lingkungan pesantren, madrasah, masjid dan lahan potensial lainnya,” jelas Muhidin.

Muhidin mengatakan, gerakan menanam pohon ini, merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga kelestarian alam, yang nantinya akan diwariskan kepada generasi mendatang.

“Dalam Al Qur’an juga ada 400 ayat yang menyebutkan soal upaya memelihara bumi. Nah salah satu upaya memelihara itu adalah dengan menanam pohon,” tutup Gubernur.

Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Matoa ini, akan dilaksanakan selama satu tahun, dengan prioritas lokasi penanaman di rumah ibadah, Kantor Kementerian Agama pusat sampai kabupaten/kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pusat Pendidikan dan Latihan, Balai dan Loka Pendidikan dan Latihan, Asrama Haji Embarkasi, Kantor Urusan Agama, Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan, pesantren, dan tempat strategis lainnya.

Selain untuk memperingati Hari Bumi ke-55, Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Matoa ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran umat beragama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, melalui perspektif ekoteologi.

Kemudian, mendorong keterlibatan aktif lembaga keagamaan dan institusi pendidikan dalam kampanye penghijauan, dan mendukung target reforestasi nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Kemudian juga memperkuat harmoni antar umat beragama melalui aksi bersama dalam pelestarian lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem dengan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Matoa di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, meletakkan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalsel yang bertempat di Jalan Salak, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Senin (21/4) sore.

Acara tersebut sebagai wujud komitmen Polda Kalsel dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan personel serta masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, dalam pernyataannya, Kapolda menyampaikan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan bentuk implementasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan yang bergizi (MBG) bagi anak-anak kita para generasi muda terutama dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” terang Kapolda Kalsel.

Kapolda menuturkan, Kota Banjarbaru merupakan wilayah pertama yang dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Polda Kalsel.

“Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis (MBG) seluas 6 kilometer atau 20 menit dari dapur,” ucap Kapolda.

SPPG Polda Kalsel akan memberikan makanan bergizi gratis saat siang hari kepada 3.202 siswa terdiri dari 3 Sekolah PAUD (144 Siswa), 6 Sekolah SD/MI (1.706 Siswa), 2 Sekolah SMP/MTS (1.146 Siswa), 1 Sekolah SMA (77 Siswa), dan 1 Pondok Pesantren (129 Santri).

Pada kesempatan yang sama Kapolda juga menjelaskan bahwa pembangunan SPPG Polda Kalsel di Banjarbaru ini hibah anggaran Pemerintah Provinsi dengan pengerjaan selama 1 bulan setengah.

“Anggaran pembangunan SPPG Polda Kalsel sebesar 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan,” pungkas Irjen Pol Rosyanto Yudha.

Selain di Banjarbaru, Polda Kalsel juga akan membangun SPPG diwilayah Tabalong dan Tanah Bumbu (Tanbu), sebagaimana target dari Mabes Polri yakni sebanyak 3 SPPG.

Kapolda berharap dengan dibangunnya SPPG ini, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat terutama anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil.

Sementara itu, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Pol Mukhamad Safei mengatakan pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

“SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen),” terang Karo Logistik Polda Kalsel.

Dalam peresmian tersebut hadir Kapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel, Kapolres Banjarbaru, H. Kaspul Anwar (Vendor Pembangunan SPPG), dan Ustadz Rizal Fatoni. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan, Pelatihan Penumbuhan Kepemimpinan Pemuda bersama Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Kalimantan Selatan, di Gedung Pascasarjana ULM, di Banjarmasin, Selasa (22/4).

Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh bidang pengembangan pemuda Dispora Kalsel.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua, sedangkan pada kegiatan pertama telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2025 lalu,” ungkap Anugrah.

Pada kegiatan pertama untuk pemuda SMA yang tergabung dalam Organisasi OSIS.

Sedangkan, pada kegiatan kedua ini keikuti oleh pemuda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Kegiatan ini dengan tujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan dikalangan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Pada kegiatan pelatihan tersebut, diikuti sebanyak 100 orang pemuda dari berbagai perguruan tinggi di Banua.

Anugrah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 22 sampai 24 April 2025.

“Kami berharap kedepannya akan banyak lagi pelatihan penumbuhan kepemimpinan bagi pemuda ini, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Anugrah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun Anggaran 2025 selama tiga hari, 21 – 23 April 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman LPK dalam proses akreditasi yang kini telah mengalami transformasi sistem, mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, menjelaskan bahwa akreditasi merupakan sebuah proses asesmen independen untuk memastikan LPK memberikan layanan pelatihan berkualitas sesuai standar nasional.

“Akreditasi dilakukan berdasarkan program pelatihan kerja dan mengacu pada Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI). Saat ini, sistem akreditasi telah diperbarui melalui platform Software Pengelola Akreditasi (SPA) versi 2.0,” ujar Irfan, usai membuka Bimtek, Senin (21/4).

Meski pembaruan sistem ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola akreditasi, Irfan mengakui bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam proses perizinan LPK.

“Perubahan yang belum siap secara teknis dan SDM dapat menghambat kelancaran proses akreditasi. Karena itu, melalui Bimtek ini, kita ingin berbagi pengetahuan dan mencari solusi bersama,” tambahnya.

Disnakertrans Kalsel berharap kegiatan ini bisa menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan lembaga pelatihan, sehingga LPK mampu memahami serta menerapkan proses akreditasi dengan baik, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pelatihan kerja di Kalimantan Selatan. (DISNAKERTRANS.KALSEL-NRH/RDM/RH)