BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemprov Kalsel, yang dilaksanakan di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (16/4).
Suasana sosialisasi jabatan fungsional guru di lingkup Pemprov Kalsel
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari berlakunya PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 yang membawa dinamika baru dalam pengembangan karir pejabat fungsional, termasuk jabatan fungsional guru.
Plh. Kepala BKD Kalsel, Noryadi diwakili Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dan kolaborasi berkelanjutan antara Balai Guru Penggerak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Organisasi, dan BKD Kalsel dalam mendukung pembinaan serta pengembangan karir guru.
“Terbitnya PermenPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru membawa perubahan signifikan yang menjadikan jabatan fungsional guru lebih terintegrasi dan profesional,” ujar Hidayat.
Menurutnya, perubahan regulasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi kepegawaian, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan profesionalisme guru di Banua.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh guru di lingkup pemerintah provinsi dapat lebih siap menghadapi perubahan dan terus meningkatkan kompetensinya demi menciptakan pendidikan yang berkualitas.
“Semoga melalui kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Rabu (16/4), dilaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) oleh tim penilai pusat di Kantor DPKP Kalsel Banjarbaru. Penilaian dilakukan langsung oleh tim Badan Pangan Nasional yang disambut langsung Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, yang diwakili Kabid Ketahanan Pangan, Saptono.
Analis Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Dhany Hermansyah, menyampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, selaku otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi Kalsel, dilakukan penilaian assesment terkat dengan manajemen kelembagaan pengawasan keamanan pangan.
“Jadi sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No 12 Tahun 2023 bahwa pelayanan keamanan pangan di daerah harus terstandar dengan baik,” ungkap Dhany.
Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, Badan Pangan Nasional juga melakukan Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) ke berbagai daerah lain dengan tujuan proses penjaminan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, bisa terlaksana dengan terstandar.
“Aspek yang dinilai mulai dari aspek kelembagaan, Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) seperti personil, serta terkait tata laksana pelayanan baik itu penjaminan keamanan pangan maupun pengawasan pangan di peredaran,” lanjut Dhany.
Ditempat yang sama, mewakili Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, Kabid Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Badan Pangan Nasional terkait dengan Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang dilaksanakan selama 2 hari. Adapun proses awal penilaian dilakukan dengan pengiriman dokumen oleh DPKP Kalsel kepada Badan Pangan Nasional.
“Sesuai arahan Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, apa yang menjadi masukan dari Badan Pangan Nasional akan segera ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan,” ucap Saptono.
Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), sangat penting guna tata cara bagaimana DPKP Kalsel melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan yang ada di Kalsel.
“Kemudian nanti setelah ada hasil dari penilaian ini, kami (DPKP Kalsel) diharapkan bisa memberikan penilaian kepada Daerah – Daerah yang ada di Banua Kalsel, sehingga tentunya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Kalsel, akan tetapi juga tanggung jawab Kabupaten – Kota terhadap keamanan pangan,” tutup Saptono. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung penuh Puskesmas Sungai Andai menjadi puskesmas Rawat Inap.
Suasana Rapat LKPj 2024, di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin belum lama tadi
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Neli Listriani, baru-baru tadi mengatakan, dari hasil rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024, dengan Dinas Kesehatan. Dimana, merencanakan peningkatan status Puskesmas Sungai Andai menjadi Rawat Inap, pihaknya akan mendukung penuh peningkatan layanan ini apalagi lahannya masih luas.
“Beberapa waktu lalu kami pernah berkunjung ke puskesmas sungai andai, kalau nanti menjadi rawat inap tentu layak, karena jumlah penduduk sangat padat,” ucapnya
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Neli Listriani, saat diwancara (ditengah)
Ia menyampaikan, pelayanan rawat inap tentu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan keluarga pasien, karena fasilitasnya lebih dekat dengan tempat tinggal. Selain juga, dapat membantu masyarakat yang berobat jauh atau terkendala kemacetan lalu lintas.
“Puskesmas rawat inap ini merupakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat,” ungkapnya
Lebih lanjut Neli menambahkan, keberadaan puskesmas rawat inap juga menjadi program prioritas Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Sehingga, Dinas Kesehatan Banjarmasin dapat mempersiapkan berbagai persyaratan nantinya.
“Sumber daya manusia (SDM) perlu disiapkan dan juga menjalin kerjasama dengan dokter spesialis,” tutup Neli. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Arah Kebijakan Implementasi FOLU Net Sink 2030 yang dilaksanakan pada 15–16 April 2025 di Kementerian Kehutanan dan Hotel Santika, Jakarta. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Sosialisasi Pedoman Operasional Project.
Program FOLU Net Sink 2030 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memastikan bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia dapat menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dilepaskan, dengan target pencapaian pada tahun 2030.
Acara ini dibuka secara resmi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, MP yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Dalam sambutannya, Mahfudz menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencapai target iklim nasional.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan rencana kerja dari masing-masing Ketua Bidang, yang meliputi bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra juga menandatangani PKS sebagai Implementing Partner program FOLU Net Sink 2030. Penandatanganan ini menandai komitmen daerah dalam mendukung langkah – langkah strategis nasional dalam pengendalian perubahan iklim melalui sektor kehutanan.
“Dengan adanya PKS ini, Dinas Kehutanan Kalsel kembali dipercaya untuk melaksanakan proyek rehabilitasi hutan dan lahan guna peningkatan cadangan karbon,” jelas Fathimatuzzahra dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (16/4).
Berdasarkan SK Project Director FOLU Net Sink 2030 RBC Norwegia Tahap II dan III No. 105/FOLU.NC/-23REG/II 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu Implementing Partner (mitra pelaksana) yang mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Tahap II. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebar di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu KPH Pulau Laut Sebuku, KPH Kusan, KPH Cantung, dan KPH Tabalong.
Program ini akan difokuskan pada upaya rehabilitasi lahan untuk meningkatkan cadangan karbon dan meningkatkan serapan emisi karbon.
Kepala Dinas Kehutanan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dicapai pada pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 RBC Norwegia Tahap I. Ia menekankan pentingnya konsistensi, sinergi, serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan cadangan karbon, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta kelestarian lingkungan jangka panjang. (DISHUT-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kebugaran Jasmani Atlet Cabang Olahraga dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel tahun 2025, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada 15-16 April 2025.
Wagub Kalsel dipakaikan rompi lapangan petugas kebugaran
Rakor yang digelar sebagai upaya Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas atlet Kalsel di berbagai cabang olahraga ini, dihadiri dan dibuka Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Selasa (15/4) siang. Turut hadir Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, Kepala BKOM Provinsi, Susi Hermina dan jajarannya, serta puluhan anggota KONI serta atlet dari 3 cabang olahraga, dari 13 kabupaten kota.
Wagub Kalsel menerima plakat dari Plt Kadinkes didampingi Kepala BKOM Kalsel
Pembukaan rakor dua hari bertema “Bekerja Bersama Untuk Atlet Kalimantan Selatan SEGAR (Sehat dan Bugar) Menuju Prestasi Emas ini, ditandai dengan pemakaian rompi lapangan petugas kebugaran, dan pemberian plakat kepada Wakil Gubernur Kalsel.
Kepada wartawan usai acara, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi tinggi pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kebugaran Jasmani Atlet se Kalsel ini. Apalagi Wagub Hasnuryadi, merupakan pecinta sekaligus penggiat olahraga. Wagub menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas fisik atlet Kalsel dalam menghadapi berbagai kompetisi.
“Saya berharap dalam dua hari rakor ini berlangsung, para peserta yang terdiri dari para atlet serta pengurus KONI Kalsel dari 13 Kabupaten/Kota ini, dapat memperoleh ilmu dan pengalaman, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran ke depan,” ujar Hasnur.
Wagub berharap, hasil dari rakor ini nantinya dapat diaplikasikan di daerah masing-masing, agar kualitas atlet-atlet Banua semakin meningkat, terutama dalam hal kebugaran.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pengurus cabang olahraga dan KONI Kalsel dalam meningkatkan kebugaran atlet.
“Ada beberapa teknik nanti yang diajarkan agar atlet tetap bugar. Seperti kata Wagub, kalau bermain bola itu bisa tahan sampai dua kali babak perpanjangan waktu,” ungkapnya.
Muslim menambahkan, rakor ini juga diisi dengan berbagai diskusi dan penyampaian trik-trik khusus dari para narasumber yang ahli di bidangnya, dengan harapan mampu mendongkrak kondisi fisik para atlet agar optimal saat bertanding.
“Mudah-mudahan dalam upaya ini kita dapat meningkatkan kebugaran para atlet kita sehingga nanti juga dapat meningkatkan prestasi,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
BANJAR – Rasa bangga dan apresiasi yang besar ditunjukkan Gubernur Kalsel, Muhidin kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan yang telah melakukan penanaman jagung di lahan rawa seluas 120 hektar, di Jalan Gubernur Syarkawi, Sei Tabuk, Kabupaten Banjar.
Suasana peninjauan perkebunan jagung Polda Kalsel
Hal itu disampaikan Gubernur, Muhidin saat melakukan peninjauan lahan jagung, pada Selasa (15/4) sore. Selama peninjauan, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman bersama jajaran Pimpinan Forkopimda Kalsel. Diantaranya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK; Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan; Danrem 101/Ant Brigjend TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah; Komandan Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin, Kolonel Pnb Suparjo; Danlanal Banjarmasin, Kolonel Laut Ahmad Ahsan dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman.
Tiba pukul 16.30 WITA, Muhidin beserta rombongan langsung meninjau lokasi penanaman jagung tersebut. Di sana, Gubernur mengecek kondisi air, dengan mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan menggunakan alat elektroda pH meter.
“Mudah – mudahan setelah panen jagung ini, kita nanti memberitahukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa kita sudah panen sekitar 3 hektar, semoga ini bisa berkembang,” sampai Gubernur Muhidin selepas peninjauan.
Gubernur saat memberikan keterangan kepada wartawan usai peninjuan perkebunan jagung Polda Kalsel
Sebagaimana diceritakan oleh Kapolda Kalsel, Gubernur, Muhidin berbangga dengan lahan yang telah dipinjamkan masyarakat di kawasan penanaman tersebut. Kini, mulai bertambah kembali luas area lahan yang berada di sekitarnya.
Hal ini, menurut Muhidin, sangat menjanjikan sekali dalam mendorong Swasembada Pangan di Kalsel. Terutama melalui program yang dilaksanakan Polda Kalsel, sehingga komoditas jagung dapat menekan inflasi ke depan.
“Kata Pak Jendral tadi bahwa lahan di sebelah sana sudah mau orangnya meminjamkan, sehingga bertambah luas nantinya. Bahkan adanya penanaman jagung ini akan berdampak dengan kemajuan daerah sini, misalnya sudah ada listrik,” ungkap Gubernur.
Bahkan, Gubernur Muhidin menerima informasi bahwa awalnya lahan rawa ini kondisinya tampak berlumpur sekali, kini sudah ditata dengan baik sehingga dapat dilintasi. Dan dilakukan penanaman secara perlahan untuk tanam jagung.
Di lahan rawa ini, Polda Kalsel dinilai berhasil dalam penanaman jagung di Banua. Gubernur, Muhidin pun mengapresiasi sekali, bahkan patut diikuti instansi lainnya.
“Terkait hama, bisa disiasati dengan orang-orangan (patung manusia). Seperti monyet kan sering mengganggu tanaman, jadi perlu ada jebakan dan banyak yang bantu dari Dinas Pertanian, ULM serta kelompok lain yang menguji coba ini,” ungkap Gubernur.
Dengan peninjauan ini, Gubernur, Muhidin berharap akan segera panen dan mampu menghasilkan dua jenis jagung ke depan, yaitu jagung manis dan jagung pakan ternak.
Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengaku ini merupakan penanaman pertama yang dilakukannya bersama jajaran personil. Hal itu berkat dukungan dan bantuan berbagai stakeholder terkait.
” Insya Allah ini akan panen sampai selesai ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur, selama ini yang mendukung kami beserta jajarannya. Sehingga, tanaman ini berhasil tumbuh sekarang,” ungkap Kapolda bersyukur.
Terkait hama seperti ulat bersayap, Kapolda mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam menangani hama tersebut. Karena, menurutnya selama penanaman jagung hingga sekarang telah diuji dan ditangani oleh pihak yang berpengalaman serta kompeten di bidangnya.
“Kalau di ULM, ada ahli hama yang menangani penanaman jagung ini. Dan Pak Kadis Pertanian juga membantu kami beserta personilnya langsung,” terang Kapolda.
Selain itu, Kapolda Rosyanto menjelaskan hama monyet dapat diantisipasi dengan orang-orang sawah atau memelihara anjing yang mampu mengusirnya. Dan patroli terus demi menjaga kawasan tanaman jagung tersebut.
Kapolda Rosyanto pun berharap, adanya penanaman jagung ini dapat berkontribusi dari bagian Swasembada Pangan di Banua. Dan berhasil dalam program yang diusung oleh Kapolri dalam mendorong Tanam 1 Juta Hektar Jagung di Indonesia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
