Hari: 21 Maret 2025

BANJARBARU – Seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024-2027 telah memasuki tahap uji kompetensi dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Ujian ini digelar di Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Kamis (20/3).

Pelaksanaan seleksi dihadiri oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, yakni Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik Chairun Ni’mah, yang didampingi oleh Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Erlinda Puspita Ningrum.

Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menjelaskan bahwa seleksi telah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang sebelum akhirnya memasuki tahap uji kompetensi.

“Hari ini kita masuk pada uji kompetensi dengan tes CAT. Setelah ini, seleksi akan berlanjut ke tahapan psikotes pada 10 April mendatang, dan yang terakhir adalah tes wawancara,” kata Amin.

Tes CAT kali ini terdiri dari 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Menurut Amin, semua peserta diberikan waktu yang sama agar bisa mengerjakan soal dengan optimal.

“Semua peserta diberikan kesempatan waktu yang sama agar dapat menyelesaikan seluruh soal dengan optimal,” ucapnya.

Ia menambahkan seleksi anggota KPID Kalsel ini bertujuan untuk menjaring calon komisioner yang memiliki kompetensi dalam mengawal penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

“Sebanyak 53 peserta mengikuti ujian CAT ini, yang dilaksanakan dalam dua ruang ujian di Laboratorium Ilmu Komputer, Gedung II MIPA ULM,” tambahnya.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal.

“Harapannya, hasil yang kita dapatkan nantinya benar-benar mencerminkan kualitas terbaik dari para peserta,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Klien binaan Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diberikan kesempatan untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati menjelaskan, seluruh klien mendapat jatah libur mulai 24 Maret hingga 8 April.

Mekanisme kepulangan akan disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Untuk remaja akan pulang secara mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan dengan koordinasi bersama dinas sosial daerah asal mereka.

Sementara itu, anak-anak akan diantar langsung ke rumah masing-masing menggunakan armada transportasi yang dimiliki pihak panti.

“Kami memiliki lebih dari 100 anak binaan, sementara jumlah armada masih terbatas. Maka dari itu, kami menyiasatinya dengan menyewa travel yang sudah terverifikasi keamanannya,” ujar Sacik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/3).

Selain memastikan kepulangan berjalan aman dan lancar, Sacik menyebut pihaknya juga memberikan parsel lebaran kepada setiap klien binaan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian.

“Kami ingin mereka merasakan kebahagiaan lebaran seperti anak-anak lainnya. Parsel ini kami berikan sebagai bekal mereka saat berkumpul bersama keluarga,” tambahnya.

Adapun selama Ramadhan, klien binaan tetap menjalani aktivitas rutin yang disesuaikan dengan suasana Ramadhan.

Sacik menerangkan, bagi klien remaja, bimbingan keterampilan tetap berjalan, ditambah dengan bimbingan agama sore hari, serta sholat tarawih dan tadarus bersama di malam hari.

“Kalau untuk anak-anak kan mereka masih sekolah sampai tanggal 21 Maret, kalau sudah libur kami akan ikut sertakan dalam pengajian dan tadarus di masjid panti,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin menyerahkan Laporan Layanan Informasi Tahun 2024 dalam bentuk buku kepada Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Selatan, Kamis (20/3).

Penyerahan laporan ini mendapat apresiasi dari KIP Kalsel. Menurut Ketua KIP Kalsel Nawang Wijayati, laporan layanan itu mencerminkan komitmen PTA Banjarmasin terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nawang Wijayati menilai langkah yang dilakukan oleh PTA Banjarmasin sebagai contoh positif bagi badan publik lainnya dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.

“Laporan layanan tahun 2024 yang disusun dalam bentuk buku ini menunjukkan bahwa PTA Banjarmasin berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi ini dengan lebih mudah, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya,” ujar Nawang saat ditemui di ruang kerjanya, usai kegiatan.

Nawang menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kinerja lembaga pemerintahan.

Dengan adanya laporan layanan ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai layanan yang telah diberikan oleh PTA Banjarmasin sepanjang tahun 2024.

Nawang berharap langkah serupa dapat diterapkan oleh badan publik lainnya guna meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi kepada publik.

“Kami berharap badan publik lain juga dapat mengikuti langkah PTA Banjarmasin ini. Semakin transparan suatu institusi, maka semakin baik pula kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung para pelaku usaha pemula Melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo-Brida Kalsel.

Plt Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kalsel untuk mendorong pengembangan UMKM di Kalsel agar lebih maju, profesional, serta Berdaya saing dalam upaya menciptakan wirausaha banua yang profitable dan sustainable.

“Sehingga memiliki dampak positif bagi masyarakat serta daerah,” ungkap Husnul, baru – baru tadi.

Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo terus berupaya memfasilitasi dan mengembangkan Tenant yang telah diinkubasi di Kalimantan Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo sebagai lembaga dan mitra bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan ruang untuk menciptakan, mengembangkan serta menghasilkan produk serta inovasi baru guna mengatasi permasalahan setiap lini usaha yang ada di masyarakat,” tutup Husnul. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk melakukan konsultasi terkait implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah, Kamis (20/03).

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat diterima oleh Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Ahmad Sudirman Tavifiyono dan beberapa pejabat lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya membahas berbagai aspek terkait implementasi Perda Administrasi Kependudukan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta sarana dan prasarana yang ada di daerah. Selain itu, mereka juga membahas kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, perpindahan, dan kematian, kepada dinas pencatatan sipil setempat.

“Kami ingin memantau sejauh mana implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah serta mengetahui kinerja Ditjen Dukcapil dalam mendukung daerah dalam pelaksanaan Perda tersebut,” katanya.

Rais juga menekankan pentingnya kerjasama antara Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda Administrasi Kependudukan. Tiga poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut, antara lain: pertama, menjadikan Dukcapil sebagai acuan utama dalam pendataan kependudukan; kedua, nonaktifkan data NIK penduduk yang sudah lama berdomisili di Kalsel namun belum memperbarui data kependudukannya dan ketiga, apabila terdapat kesulitan dalam perubahan data kependudukan di Dukcapil, warga diminta untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait atau langsung ke Ditjen Dukcapil untuk segera ditindaklanjuti.

“Harapan kami ke depannya, pendataan kependudukan di Kalimantan Selatan dapat lebih baik, meskipun ada beberapa kabupaten yang masih belum memenuhi standar atau melengkapi data kependudukan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Ahmad Sudirman Tavifiyono menilai bahwa implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi.

“Kami terus mendukung daerah dalam implementasi Perda Administrasi Kependudukan. Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan Grand Desain Administrasi Kependudukan. Doakan agar ini dapat terlaksana dengan baik,” jelas Ahmad.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Ditjen Dukcapil ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Disdukcapil daerah dalam mendukung implementasi Perda Administrasi Kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan buka bersama, yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel), pada kamis (20/3) sore. Kegiatan buka bersama ini, turut mengundang anak yatim, di halaman Masjid Riyadus Shalihin Polda Kalsel.

Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan buka bersama Polda Kalsel ini, sebagai bentuk rasa syukur terhadap bulan suci Ramadan.

“Saya mewakili Pemprov Kalsel menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah mengundang dan menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Bagiawan.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan kesabaran, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam momen yang penuh berkah ini, kita diajak untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi di antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Kalsel atas undangan yang sangat berharga ini,” lanjut Bagiawan.

Menurutnya, sinergi antara Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel sangat penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan di Banua tercinta.

“Menjaga keamanan dan ketertiban bukanlah tugas yang bisa dipikul oleh satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama dan semangat kebersamaan,” tambah Ahmad Bagiawan,” ungkap Bagiawan

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian yang akan bertugas dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Tugas ini tentu tidak mudah, karena memerlukan kesiapan, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Namun saya yakin, dengan kerja keras dan ketulusan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat tetap terjaga. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, tiga SKPD Pemprov Kalimantan Selatan yang membidangi masalah pangan, menggelar Pasar Murah Ramadhan 1446 Hijriah. Yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel. Ketiganya berkolaborasi bersama Tim Penggerak PKK Provinsi, Bhayangkari Polda Kalsel dan Persit Kartika Chandra Kirana Korem 101/Antasari, menggelar Pasar Murah Ramadhan di halaman kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi di Banjarbaru, pada Kamis (20/3).

Meski pembukaan Pasar Murah baru dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA, namun warga kota Banjarbaru sangat antusias menunggu sejak satu jam sebelumnya. Bahkan beberapa menit setelah Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman bersama Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi, drg. Ellyana Trisya, menggunting untaian bunga tanda dimulainya Pasar Murah, warga langsung memadati stand – stand yang menjual beragam bahan kebutuhan pokok. Terutama stand TP PKK Provinsi, Bhayangkari dan juga Persit Kartika Chandra Kirana. Karena ketiga stand ini, menjual paket sembako murah seharga 50 ribu rupiah, berisi minyak goreng, telur dan juga gula pasir.

“Kurang dari satu jam, sekitar seribu paket murah ini langsung habis terjual. Apalagi tadi ibu Ketua PKK memberikan subsidi tambahan 10 ribu rupiah, sehingga harganya turun menjadi 40 ribu rupiah,” ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi, drg. Suparmi, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan tahun ini.

Suparmi menambahkan, selain paket sembako, stand lainnya juga menjual bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari – hari. Contohnya stand Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjual beras lokal, minyak goreng serta sayuran segar.

“Khusus sayuran segar, juga langsung habis diborong Wakil Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK, dan dibagikan gratis kepada pengunjung pasar murah,” tutup Suparmi.

Sementara itu, usai membuka Pasar Murah Ramadan, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman mengaku bangga dan mendukung penuh gelaran Pasar Murah Ramadhan, kolaborasi pemerintah provinsi dan Tim Penggerak PKK Provinsi ini.

“Pas sekali kegiatan ini digelar menjelang Idul Fitri, sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jelang hari raya. Saya harap pasar murah ini dapat mencakup masyarakat yang lebih luas,” harap Hasnuryadi.

Hasnuryadi meyakini, Pasar Murah Ramadhan ini, menjadi salah satu langkah strategis pemerintah provinsi menahan laju inflasi, menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya beli masyarakat. (RIW/RDM/RH)