Hari: 14 Maret 2025

BANJARBARU – Sebanyak 57 pelamar dinyatakan lulus dan memenuhi syarat seleksi administrasi sebagai calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024-2027.

Dalam keterangannya pada Konferensi Pers Pengumuman Seleksi Administrasi KPID Kalsel di Aula Diskominfo Kalsel Banjarbaru, Jum’at (14/3), Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional.

“Dari 66 pelamar yang mendaftar sejak 27 Januari hingga 25 Februari, setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 57 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka akan melanjutkan ke tahapan uji kompetensi,” jelas Amin.

Peserta yang lolos seleksi administrasi akan menghadapi uji kompetensi mulai 20 Maret hingga 18 April 2025. Tes ini mencakup Computer Assisted Test (CAT), psikotes, dan wawancara, dengan bobot penilaian masing-masing 30 persen untuk CAT, 30 persen untuk psikotes, dan 40 persen untuk wawancara.

“Setelah uji kompetensi, sebanyak 21 peserta terbaik akan mengikuti uji publik pada 28 April hingga 7 Mei 2025. Tanggapan masyarakat dalam uji publik ini akan menjadi catatan penting bagi DPRD Kalsel sebelum mereka menjalankan uji fit and proper test,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan seleksi ini, Tim Seleksi KPID Kalsel bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru untuk pelaksanaan CAT, RSJ Sambang Lihum untuk psikotes, serta Diskominfo Kalsel dalam proses wawancara.

“Kami memilih ULM Banjarbaru karena mereka sudah berpengalaman dalam pelaksanaan CAT dan memiliki standar yang baik dalam seleksi kompetensi,” ujar Amin.

Amin juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam seluruh proses seleksi. Tim Seleksi juga telah melakukan beberapa kali audiensi dengan DPRD Kalsel untuk memastikan proses ini berjalan sesuai regulasi.

“Kami memastikan seleksi ini dilakukan dengan seadil-adilnya hingga akhirnya menyerahkan 21 nama peserta terpilih ke DPRD untuk uji kelayakan dan kepatutan. Jika ada peserta yang merasa kurang puas dengan hasil seleksi, mereka dapat berkomunikasi dengan Tim Seleksi di sekretariat atau menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Evi Rizqi Monarshi, turut menyoroti pentingnya kecakapan calon komisioner dalam memahami penyiaran lokal di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap komisioner yang terpilih nanti bisa membawa inovasi untuk kemajuan penyiaran di Banua, sehingga penyiaran di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan bersaing dengan daerah lain,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Polda Kalsel, di Halaman Mapolda, di Banjarbaru, Kamis (13/3). Acara dibuka Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menjelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan Pasar Murah Polda Kalsel.

“Hari ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Pasar Murah Ramadhan yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel di Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat,” ungkap Martiah.

Pada Pasar Murah Polda Kalsel ini, Dislutkan Kalsel dengan Program Gemar ikan dan Produk Olahan Perikanan.

Selain itu, keikutsertaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan hadir dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan,” ujarnya.

Pada Pasar Murah Ramadhan Polda Kalsel, Dislutkan membagikan ikan segar secara gratis kepada ASN, PHL, dan tenaga outsourcing di lingkungan Polda Kalsel.

“Tidak hanya ikan segar, kami juga menghadirkan produk olahan hasil perikanan seperti Sepat Sambal, Abon Haruan, Kue Bangkit, dan aneka olahan ikan lainnya yang lezat dan bergizi,” tuturnya lebih lanjut.

Sehingga diharapkan, produk produk ini tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan lokal yang menjadi binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tujuan keikutsertaan dari Dislutkan Kalsel tentunya, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel berharap, kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi semua pihak. (SRI/RDM/RH)

BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kaji banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/3).

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya dan memantapkan substansi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalsel 2023-2045.

“Hari ini pertemuan dalam rangka komparasi masalah rancangan perda kita. Sangat banyak hal-hal bermanfaat untuk melengkapi rancangan perda kita. Ada beberapa penyesuaian dengan visi misi dan perubahan nomenklatur, tetapi perbedaannya tidak banyak dengan Jawa Barat,” ujarnya.

Fajri menambahkan, setelah kaji banding ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk tetap fokus melengkapi dan menyempurnakan rancangan perda dengan melibatkan SKPD terkait.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jabar melalui Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, Iin Indrasari, menjelaskan bahwa GDPK Jabar mengacu pada lima pilar utama.

“Kami berfokus pada pembangunan kependudukan yang mencakup kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan, serta penataan persebaran penduduk,” jelas Iin.

Ditambahkan Tim Ahli DP3AKB Provinsi Jabar, Ertribudi Yudopramono, bahwa lima pilar GDPK yaitu Pilar pertama adalah peningkatan kualitas penduduk, mencakup pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua mengelola jumlah penduduk dengan pengendalian kelahiran. Pilar ketiga membahas mobilitas penduduk agar seimbang. Pilar keempat berkaitan dengan penguatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan.

“Sedangkan pilar kelima adalah penataan persebaran penduduk, memastikan distribusi yang merata sesuai dengan daya dukung wilayah dan potensi ekonomi setempat,” jelasnya.

Dengan adanya kaji banding ini, Pansus IV DPRD Provinsi Kalsel berharap penyusunan Raperda GDPK Kalsel 2023-2045 semakin komprehensif dan dapat menjadi pedoman strategis dalam pembangunan kependudukan di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan sertifikat tanah hak pakai milik Pemprov Kalsel dan Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaik lingkup SKPD dan UPTD Pemprov Kalsel.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sasangga Banua, di eks Kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/3) sore.

Gubernur, Muhidin didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, menyerahkan sebanyak 241 sertifikat tanah hak pakai milik Pemprov Kalsel, yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Atas terbitnya sertifikat ini, Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel beserta jajaran, atas kontribusinya sehingga sertifikasi hak pakai Pemprov Kalsel dapat berjalan baik,” sampai Muhidin.

Kemudian Muhidin juga menyerahkan Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terbaik lingkup SKPD dan UPTD Pemprov Kalsel.

“Hari ini juga kita menyerahkan penghargaan kepada pelaksana pengelolaan aset terbaik. Harapannya dengan penghargaan ini, dapat memicu SKPD dan UPTD di lingkup Pemprov Kalsel untuk dapat meningkatkan lagi kualitas pengelolaan aset,” ujar Muhidin.

Penerima penghargaan ini untuk lingkup SKPD adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan dan Sekretariat DPRD Kalsel.

Sedangkan untuk lingkup UPTD adalah Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPPD Amuntai dan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin.

Penghargaan ini diberikan atas hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset yang terdiri dari empat sasaran strategis

Yakni pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMD terhadap perundang – undangan, pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif dan administrasi BMD yang andal. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Kalsel, Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa tahun 2025.

Kegiatan ini juga diikuti dan dihadiri Pj Sekda Provinsi Kalsel serta Bupati/Walikota se-Kalsel. RUPS ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sasangga Banua, di eks Kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/3) sore.

Ditemui usai buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah, Gubernur, Muhidin menyampaikan apresiasi, untuk capaian dan kinerja Bank Kalsel selama tahun 2024.

“Untuk kinerja Bank Kalsel tahun 2024, terjadi peningkatan penyertaan modal yang berdampak pada naiknya dividen (pembagian laba) hingga 18 persen. Ini membuktikan bahwa kinerja Direktur Utama dan juga jajaran Direksi Bank Kalsel sudah sangat baik. Dan kita harapkan untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2025 ini,” sampai Muhidin.

Penyertaan modal tertinggi itu oleh Provinsi Kalsel, kemudian Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin.

Kesempatan penyertaan modal ini ujar Muhidin, adalah kesempatan berharga yang hanya diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel.

Oleh karena itu dirinya mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel untuk menggunakan kesempatan ini, dengan meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel.

“Untuk seluruh pemerintah daerah di Kalsel, kita imbau untuk meningkatkan penyertaan modal, agar lebih tinggi dividen dan juga CSR(Corporate Social Responsibility) yang akan didapatkan,” sampai Muhidin.

Atas peningkatan dividen yang mencapai 18 persen ini, Muhidin mengucapkan rasa syukurnya, dan berharap hal ini berdampak pada pembangunan daerah Kalsel.

“Dengan peningkatan ini, tak ada hal lain yang kita harapkan, selain agar dapat berdampak pada peningkatan pembangunan daerah di Kalsel,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan RUPS dan dapat dihadiri seluruh pemegang saham. Banyak sekali arahan yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Pj Sekda kepada kita semua,” sampainya.

Lebih lanjut, Fachruddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja Bank Kalsel di tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah kinerja 2024 mendapat anugerah BUMD Terbaik selama 5 kali berturut-turut, Bank Kalsel dengan raihan bintang 5. Insya Allah di tahun depan, tentunya dengan dukungan Pak Gubernur dan Pak Wagub juga, kinerja kita akan kita pertahankan dengan predikat ‘Sangat Baik’,” sampainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)