Hari: 13 Maret 2025

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kondisi cuaca, iklim, dan geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan bekerjasama sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel.

Kolaborasi ini difokuskan pada penyebarluasan informasi penting melalui videotron dan berbagai media publikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kalsel.

Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin, Ota Welly Jenni Thalo, menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap data dan peringatan dini terkait cuaca ekstrem, perubahan iklim, serta potensi kejadian geofisika seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diseminasi informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses data dan peringatan dini terkait cuaca ekstrem, perubahan iklim, serta potensi kejadian geofisika,” ujarnya, Rabu (12/3).

Menurutnya, dengan adanya publikasi informasi MKG melalui media Diskominfo Kalsel, masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dan siap menghadapi berbagai kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

“Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya informasi cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung sinergi dengan BMKG Kalsel dalam penyebarluasan informasi cuaca dan iklim. Dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang kami miliki, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang relevan dan terkini,” tutupnya.

Diketahui, BMKG Kalsel juga memiliki berbagai platform publikasi yang dapat diakses masyarakat, seperti website cuaca.bmkg.go.id, serta akun media sosial Instagram dan YouTube @cuacakalsel. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui layanan kontak di nomor 08115133214. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Region IX Kalimantan, mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024, terdorong pengembangan bisnis ritel khususnya bisnis emas dan haji yang masing-masing bertumbuh 85,04% dan 16,06% secara tahunan.

Ricky Rikardo Mulyadi Regional CEO RO IX Kalimantan mengatakan, bahwa pertumbuhan bisnis BSI di wilayah Kalimantan sepanjang 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, karena mengedepankan uniqueness produk dan layanan. Di mana produk tersebut menjadi keunggulan BSI yaitu bisnis emas dan haji.

“Hal ini dikarenakan dengan uniqueness produk dan layanan yang hanya dimiliki bank syariah. Di antaranya bisnis emas dan haji. Hal inilah yang terus kami dorong dengan penguatan literasi ke masyarakat sehingga penetrasi dan inklusinya tumbuh optimal,“ katanya usai media gathering di Banjarmasin, pada Rabu (12/3).

Sepanjang 2024 pembiayaan Gadai Emas di wilayah Region Kalimantan mencapai Rp1,14 T tumbuh 85,04% secara tahunan. Sedangkan produk Cicil Emas mencapai Rp549 M tumbuh 209,49% secara tahunan. Nasabahnya pun didominasi kaum muda.

Selain emas, perkembangan Tabungan Haji BSI di wilayah Kalimantan juga tumbuh 16,06% secara tahunan atau sekitar 418 ribu nasabah, dengan total nilai Rp1,22 T.

“Terlihat bahwa emas menjadi alternatif investasi syariah yang saat ini cukup diminati. Selain harganya yang mengalami peningkatan signifikan, emas merupakan instrumen safe haven yang tahan terhadap inflasi. Di satu sisi, Tabungan Haji BSI juga sangat diminati karena memberikan jalan bagi masyarakat mempersiapkan perjalanan suci tersebut untuk kemudahan di masa depan,” tuturnya.

Di sisi lain BSI Region Kalimantan pun mencatatkan rerata pertumbuhan bisnis di semua sektor dobel digit. Mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah mencapai Rp18,78 T tumbuh sekitar 16,25% secara tahunan, salah satunya terdorong kontribusi positif dari Tabungan Haji BSI.

Kemudian pembiayaan mencapai Rp16,73 T atau tumbuh 16,74% secara tahunan. Sehingga aset mencapai Rp18,7 T atau naik sekitar 14%.

“Fokus pada pembiayaan yang berkualitas, transformasi digital dan inovasi menjadi kunci BSI menjaga kinerja yang impresif di tengah dinamika kondisi perekonomian,” lanjut Ricky.

Menurutnya, untuk memberikan kemudahan transaksi masyarakat di wilayah kerjanya, saat ini BSI Regional Kalimantan memiliki 3 area dengan total kantor cabang sebanyak 69 outlet, dan ATM yang tersebar di lokasi strategis, 6.110 BSI Agen, BSI Net dan juga layanan yang bisa diakses 24 jam diantaranya BSI Call 14040 dan mobile banking BYOND by BSI.

Dia pun menambahkan, saat ini transaksi di wilayah Kalimantan sebagian besar sudah shifthing ke layanan digital. Per Februari 2025, jumlah pengguna BYOND di wilayah Kalimantan mencapai 225 ribu orang. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini digelar selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Rabu (12/03).

Dalam sambutannya, Alpiya menyampaikan bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat sangat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera) untuk periode 2025 – 2029. Visi tersebut dilengkapi dengan lima misi, yaitu pembangunan manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur yang handal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap iklim, serta tata kelola pelayanan publik.

“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalsel untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujar Alpiya.

Sebagai bentuk kontribusi DPRD Kalsel terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, Alpiya menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Ia mengingatkan bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap RPJMD untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD.

“Tentu, kami berharap agar pembahasan RPJMD kali ini dapat mengakomodasi usulan-usulan dari pokir-pokir DPRD yang diserap melalui reses-reses Anggota DPRD secara menyeluruh,” pinta Alpiya.

Usulan-usulan masyarakat yang terjaring melalui reses sebagian besar masih didominasi oleh peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan juga menjadi perhatian, seperti halnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Tak ketinggalan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, SDM, dan keagamaan juga menjadi fokus utama.

“Itulah yang kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal pembangunan, perencanaan ini bukan hanya berasal dari eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran penting agar pembangunan ini terarah,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel menyampaikan,
sejauh ini tidak menemukan adanya pelanggaran, pada volume isi dan kemasan untuk MinyaKita.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, disela Pasar Murah Ramadan, Rabu (12/3).

Sulkan mengatakan, beberapa waktu lalu di Provinsi lain telah ditemukan MinyaKita isinya tidak sesuai ukuran yang tercantum di kemasan. Namun, untuk di Kalimantan Selatan sendiri, hasil pihaknya melakukan inspeksi, baik beberapa ke pasar dan distributor di lapangan, tidak ada menemukan pelanggaran.

“Kami sudah melakukan pengecekan baik baik kemasan satu dan dua liter,” ungkapnya

Ia menyampaikan, MinyaKita merupakan minyak goreng bersubsidi kemasan sederhana dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pengawasan yang intens dilakukan di lapangan.

“Minyak goreng merupakan komoditas dalam menopang perekonomian,” jelasnya

Sulkan mengimbau, bagi masyarakat yang menemukan MinyaKita volumenya tidak sesuai tertulis di label, dapat segera melaporkan ke Dinas Perdagangan setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Kami akan segera tindaklanjuti kalau ada masyarakat yang melaporkan,” tutupnya.
(NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, mensosialisasikan langsung rencana pembangunan Batalyon Teritorial di Kabupaten Tanah Bumbu, kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, pada Rabu (12/3) di eks Kantor Gubernur Kalsel Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Sosialisasi dalam rapat tertutup itu, juga diikuti Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Bupati/Walikota, dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur, Muhidin menyambut positif pembangunan Mako Batalyon di Batulicin ini.

“Bulan Juni kita mulai bergerak, tanah 100 hektare sudah kita hibahkan,” ujar Muhidin usai buka puasa bersama Pangdam dan jajaran serta Forkopimda Kalsel.

Adapun Pangdam menyebut, kedatangan pihaknya ke Kalsel merupakan kali pertama sejak Ia memimpin Kodam VI Mulawarman.
Selain ingin memperkenalkan diri, Ia ingin mengucapkan selamat secara langsung kepada Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman yang baru dilantik pada 20 Februari lalu di Jakarta.

“Selain itu, untuk mensosialisasikan tentang rencana pembentukan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin,” ujarnya.

Tujuan dibangunnya Batalyon Teritorial, untuk mendukung program pemerintah terkait Ketahanan Pangan dan Sektor Pembangunan yang direncanakan 100 Batalyon baru tahap pertama yang akan di bangun di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah Kodim 1022/Tanah Bumbu-Kalsel.

Selain memiliki tugas yang sama dengan Batalyon lainnya, dalam kondisi damai, ujar Pangdam, Batalyon Teritorial Pembangunan juga memiliki juga tugas dalam mendukung pencapaian program pemerintah terkait swasembada pangan, khususnya di Provinsi Kalsel.

Usai sosialisasi, Pangdam IV/Mulawarman berbuka puasa bersama Gubernur Kalsel, Muhidin, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman beserta pimpinan Forkopimda Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)