Tahun: 2024

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang sejumlah SKPD mitra kerja untuk membahas rasionalisasi anggaran dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, Minggu (17/11).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sebagai pimpinan rapat, membeberkan bahwa Pemprov Kalsel akan menggelontorkan sekitar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk mendukung program tersebut.

“Kami ingin mendengar bagaimana mitra kita menyikapi rasionalisasi anggaran tersebut, posisi anggaran mana yang akan dikurangi hingga ingin mendengar langsung dampak dari rasionalisasi anggaran ini untuk program-program dari mitra kerja kami,” jelasnya.

Total ada 13 SKPD mitra yang secara bergantian memaparkan rasionalisasi anggarannya. Pelbagai postur anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari biaya perjalanan dinas hingga program lainnya dipaksa untuk ditiadakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menambahkan, pihakya akan tetap mengupayakan dan mendukung program pusat ini. Ia berharap pemangkasan anggaran dari mitra kerja Komisi II tidak terlalu banyak.

“Hal itu mengingat mitra kerja kami ini membidangi ekonomi dan keuangan yang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kualitas data sektoral dan mendukung kebijakan berbasis data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Workshop Portal Satu Data Kalimantan Selatan, Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, di Banjarbaru, pada 14-15 November 2024 ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Statistik, Muhammad Kharis Elyani menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan mendorong setiap SKPD lebih aktif memproduksi dan mengelola data berkualitas yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pimpinan daerah.

“Dengan data yang terintegrasi, kebijakan yang diambil akan lebih efisien dan tepat sasaran serta mendukung pelaksanaan program kerja yang lebih optimal di masa mendatang,” ucap Kharis, Jumat (15/11).

Selain itu, menurutnya, data berbasis satu pintu ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja setiap SKPD.

“Portal Satu Data Kalimantan Selatan akan menjadi pusat pengelolaan data sektoral yang dihasilkan oleh OPD, baik dari kegiatan rutin maupun tahunan. Data-data ini juga dapat dimanfaatkan oleh BPS dalam penyusunan data dasar mereka,” jelasnya.

Kharis menambahkan, pada awal tahun, telah ditetapkan daftar data sebanyak 1.600 data yang harus dikumpulkan. Hingga saat ini, capaian pengumpulan data sudah mencapai 60 persen, dan diharapkan pada akhir tahun seluruh data dapat dihimpun sudah 100 persen.

“Harapannya, OPD semakin aktif mengumpulkan data yang sebenarnya sudah tersedia di masing-masing unit kerja, namun perlu dihimpun secara terpusat melalui Portal Satu Data Kalimantan Selatan. Data ini nantinya akan mendukung kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang strategis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kharis juga menjelaskan Portal Satu Data Kalimantan Selatan hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pengelola data yang ada di OPD, sehingga data yang selama ini tersebar dapat dihimpun dalam satu sistem terpadu dan diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan data yang lebih efisien dan terorganisasi.

“Portal ini menghimpun seluruh data dari berbagai aplikasi yang ada di Kalimantan Selatan, OPD cukup menginput data mereka ke satu pintu. Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas data melalui kolaborasi dengan BPS Kalsel untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas data,” tutupnya.

Melalui inisiatif ini, pihaknya optimis dapat mewujudkan tata kelola data yang lebih baik demi mendukung pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel kembali menyelenggarakan edukasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Jumat (15/11) ini mengangkat tema “Peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam Pilkada 2024”.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam Pilkada mendatang. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat memperkuat pengambilan keputusan yang berpihak pada kaum perempuan.

“Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik. Ini bukan sekadar penyetaraan gender, tetapi juga tentang peran strategis perempuan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong partisipasi politik perempuan sebagai salah satu elemen penting.

“Tahapan dan jadwal Pilkada 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Dalam situasi bangsa yang menghadapi berbagai tantangan, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan positif,” jelasnya.

Heriansyah berharap melalui kegiatan ini, masyarakat Kalimantan Selatan semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyukseskan Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

“Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sekaligus mendorong inisiatif dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,” tutupnya.

Untuk diketahui, acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Normaliyani, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel dan diikuti sebanyak 200 peserta turut ambil bagian dalam diskusi dan pemaparan materi yang diberikan. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program JELITA (Jelajah Informasi Teknologi Desa) merupakan suatu inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka akselerasi fasilitasi terhadap pos pelayanan teknologi (posyantek) desa, yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Program ini baru saja diluncurkan Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.

Kasi Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel, Ahmad Zaky Maulana, mengungkapkan bahwa Program JELITA adalah wahana untuk menginvetarisasi seluruh inventor, inovator dan juga produk – produk inovasi yang ada diseluruh Kalsel, yang kemudian dijadikan sebagai data untuk dijadikan fasilitasi.

“Program JELITA ini sudah dilakukan ujicoba hingga beberapa kali dan sudah bisa diimplementasikan,” ungkap Zaky, baru – baru tadi.

Ia menambahkan, cara kerja Program JELITA yakni dengan setiap survey ataupun penginput’an data terkait masalah posyantek, akan dapat dilakukan secara real time, faktual, dan langsung dari desa nya, sehingga dapat masuk ke database Dinas PMD Kalsel.

“Sehingga apabila kami merencanakan kegiatan langsung ke desa, maka dari data yang diinput oleh petugas – petugas kami berdasarkan informasi dari posyantek itu sendiri akan real time,” lanjut Zaky.

Ia juga menghimbau kepada seluruh petugas pendampingan desa, agar dapat menginput data. Adapun data yang paling utama pada program JELITA adalah desa – desa yang sudah memiliki pos pelayanan teknologi, namun apabila terdapat desa yang belum memiliki pos pelayanan teknologi, juga diimbau untuk menginput data untuk melihat dan menginventarisasi inventor – inventor yang ada di desa.

“Jadi JELITA adalah wahana untuk menginvetarisasi seluruh inventor, inovator, dan juga produk – produk inovasi yang ada diseluruh kalimantan selatan, yang kemudian dijadikan sebagai data kita untuk dijadikan fasilitasi,” tutup Zaky. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 berdasarkan skala prioritas.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah kepada wartawan, usai memimpin rapat koordinasi Bapemperda DPRD Kalsel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalsel, baru-baru tadi.

Iskandar mengatakan pada pertemuan pertama terkait pembahasan Propemperda ini, seluruh pendapat dan masukan dari anggota Bapemperda telah diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap materi pada rapat.

“Kita mencoba melakukan rancangan penyusunan prolegda untuk lima tahun ke depan. Kemudian yang menjadi prioritas-prioritas, dari prioritas prioritas tersebut kita akan bagi nanti ke dalam satu siklus masa sidang, masa sidang satu tahun, untuk menyelesaikan itu, sehingga target-target penyelesaian ini terukur,” tuturnya.

Iskandar menegaskan pihaknya tidak mengejar kuantitas produk Peraturan Daerah (Perda), namun kualitas produk Perda adalah yang utama.

Karena, menurutnya, tujuan pembentukan perda ini adalah agar DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan Pemerintah Daerah.

“Serta lahirnya produk Perda yang bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat di Kalsel,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Iskandar, pihaknya akan menyampaikan daftar Propemperda Tahun 2025 berdasarkan skala prioritas pada 18 November 2024.

“Jadi kalau skala prioritasnya ada lima tahun, itu ada 40 atau 50 itu, menjadi prolegda 5 tahun. Kemudian yang prioritas dalam satu tahun masa kerja, itu ada berarti mungkin targetnya 9, 10, sampai 12 itu,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan Bagi Forum Pemuda Banua Berkarya, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Kamis (14/11). Dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin, di dampingi Kabag Pengembangan Kepemudaan Dispora Kalsel Anugrah.

“Pelatihan yang dilaksanakan ini, membentuk para pemuda di Banua semakin tertarik untuk menjadi wirausaha muda,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Diauddin, dalam menjalankan usaha mereka tersebut, para pemuda dituntut untuk terus kreatif serta inovatif.

“Dengan semakin meningkatnya minat usaha pemuda ini, maka perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan dalam pembentukan mental pemuda dalam berwirausaha.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, diberikan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, dalam bentuk pelatihan pelatihan yang diberikan kepada para pemuda,” tuturnya lebih lanjut.

Karena, menurut Diauddin, saat ini pembentukan mental pemuda dalam berwirausaha tersebut, perlu dilakukan. Mengingat, para pemuda tersebut dituntut untuk terus memberikan kreativitas mereka dalam berwirausaha.

“Dengan terbentuknya mental yang kuat tersebut, maka para pemuda dapat menjalankan usahanya dengan kuat,” ucap Diauddin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Bahasa Banjar Tingkat Provinsi untuk jenjang SD dan SMP Tahun 2024 resmi ditutup, pada Rabu (13/11) malam, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Ajang FTBI Bahasa Banjar yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Kalsel ini diikuti sebanyak 130 peserta dari satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

Dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan tersebut Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar yang dibacakan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah menekankan bahwa bahasa Banjar adalah warisan leluhur yang harus tetap hidup di tengah arus modernisasi, serta menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk mempertahankannya.

“Festival ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang belajar yang berharga dalam melestarikan bahasa Banjar sebagai bagian penting dari budaya kita,” ujar nya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan ucapan selamat kepada para pemenang dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi mereka dalam menjaga bahasa dan budaya Banjar.

“Selamat kepada yang telah meraih prestasi. Kalian adalah generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap budaya dan warisan daerah. Jadikan pengalaman ini sebagai pijakan untuk terus berkembang,” tuturnya.

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan semakin banyak partisipasi dari generasi muda, sehingga bahasa Banjar dapat tetap hidup dan berkembang sebagai warisan budaya yang berharga.

“Festival ini diharapkan dapat memacu generasi muda Kalimantan Selatan untuk semakin mencintai dan mengembangkan bahasa daerah mereka,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Husnul juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat identitas budaya yang harus di jaga agar tetap hidup di tengah kemajuan zaman.

“Sebagai generasi penerus, bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak kita memiliki tanggung jawab besar untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan bahasa ini,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi pelaksanaan optimasi lahan dan tumpang sisip Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (14/11). Rakoor ini dibuka Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa dalam memajukan sektor perkebunan di Kalsel, diperlukan adanya komitmen bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia. melalui pendekatan tumpang sisip, dapat mengisi lahan perkebunan dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Ini tentu juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, terutama di sekitar lahan perkebunan yang dikelola,” ucap Roy.

Roy melanjutkan, penerapan strategi optimasi lahan dan metode tumpang sisip, dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi semakin menipisnya lahan produktif.

“Ini juga dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Banua,” ucap Roy.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan memastikan agar setiap tahapan program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengedepankan prinsip kolaborasi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal.

“Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang penting dalam penyediaan bibit, teknik penanaman, serta monitoring hasil produksi,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Upacara penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) lingkungan Pemprov Kalsel angkatan VIIII dan XI, di gelar di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Banjarbaru, Kamis (14/11).

Penutupan pelatihan ditandai dengan pelepasan tanda keikutsertaan peserta oleh Sekretaris BPSDMD Kalsel, Muhammad Shahrizal Fauzan, dan disaksikan para Widyaiswara.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Shahrizal Fauzan berpesan, setelah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 3 bulan, peserta pelatihan harus membawa seluruh ilmu yang didapat untuk diterapkan di instansi naungan mereka.

Fauzan juga mengingatkan, peserta PKP yang merupakan pejabat garda terdepan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus terbiasa dengan budaya kerja adaptif dan inovatif. Serta harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah.

“Jangan lupa untuk rekan-rekan yang memang ujung tombak pelayanan agar lebih memperhatikan. Karena kita sebagai ASN wajib melayani masyarakat, dan seorang aparatur harus bisa mencari peluang dan solusi bahkan dalam keadaan sulit sekalipun,” pesannya.

Fauzan juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi menjadi bekal setiap individu ASN. Sebab pemerintah saat ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kritik.

“Segala program kebijakan yang dijalankan pemerintah bisa langsung dipantau, diawasi dan dikritik masyarakat jika tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Untuk diketahui satu diantara 80 peserta yang mengikuti pelatihan, saat ini masih dalam status penangguhan atau belum bisa diluluskan karena dinilai melanggar aturan saat menjalani pelatihan di asrama. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara syukuran peresmian kendaraan operasional bencana baru yaitu Kapal Sea Rider, Mobil Dapur Umum Lapangan dan Mobil Double Cabin Rescue Tactical Unit (RTU), Kamis (14/11).

Dalam acara syukuran ini, dilakukan prosesi Tapung Tawar oleh Tuan Guru Fahmi kepada tiga kendaraan baru tersebut yang mengandung makna harapan dan do’a-do’a terhadap keselamatan kendaraan saat beroperasi nanti.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi menyampaikan dengan adanya acara syukuran ini menandakan dimulainya kegiatan kendaraan operasional bencana baru di tahun 2024 untuk memperkuat operasional di lapangan dalam rangka menghadapi bencana khususnya hidrometeorologi di wilayah Kalsel.

“Hari ini merupakan kegiatan dimulainya semua kendaraan operasional bencana terbaru di tahun 2024 atas inisiasi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk memperkuat jajaran Dinsos Kalsel,” katanya.

Achmadi menjelaskan Kapal Sea Rider ini dirancang untuk menjangkau wilayah perairan yang sulit diakses saat banjir, sementara mobil dapur umum lapangan dapat menyediakan makanan bagi warga terdampak dengan cepat. Kapal cepat Sea Rider ini akan dioperasikan oleh anggota Tagana Dinsos Kalsel yang sudah memiliki SIM dan diberikan pelatihan dalam mengoperasikan kapal cepat.

“Kapal Sea Rider yang berkemampuan menampung 20 penumpang serta berkecepatan 35 knot tersebut dilengkapi dengan teknologi modern mampu beroperasi di perairan dangkal maupun dalam, sehingga memudahkan distribusi bantuan ke berbagai daerah terpencil di Kalimantan Selatan, terutama saat musim banjir,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Achmadi, mobil dapur umum lapangan yang dilengkapi dengan peralatan memasak yang lengkap dan mampu menyajikan ribuan porsi makanan per hari dalam satu kali operasional.

“Peresmian ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” terangnya.

Achmadi berharap dengan adanya fasilitas baru ini, pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana bisa lebih maksimal dan tepat sasaran. Selain itu, dengan peresmian ini diharapkan dapat memotivasi para petugas lapangan untuk lebih siap dalam menjalankan tugas kemanusiaan. (NRH/RDM/RH)