Bulan: Desember 2024

BANJARBARU – Sebanyak 80 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan X dan XI lingkup Pemprov Kalsel, berhasil lulus dengan rata-rata meraih predikat memuaskan, atau raihan nilai antara 80 sampai 90 poin.

Hasil itu diketahui saat upacara penutupan PKP Angkatan X dan XI lingkup Pemprov Kalsel, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Kamis (5/12).

Saat memimpin upacara penutupan, Plt Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan, berpesan seluruh aksi perubahan yang digagas setiap peserta selama masa pelatihan, dikelola secara berkelanjutan agar memberikan sebuah terobosan dan manfaat untuk perwujudan pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

“Saat kembali ke kantor nanti, 80 orang peserta ini sudah berubah menjadi seorang yang pemimpin yang lebih baik secara gagasan kedisiplinan maupun terobosan,” katanya.

Plt Gubernur juga mengingatkan bahwa Kalsel adalah gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat memerlukan peningkatan kinerja organisasi. Baik dari aspek perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan.

“Semoga dari pelatihan ini lahir pejabat-pejabat yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sekaligus dapat diandalkan untuk memantaskan provinsi kita sebagai gerbang IKN,” harapnya.

Diketahui metode pembelajaran pelatihan bagi para pejabat eselon IV ini diselenggarakan menggunakan metode pembelajaran secara blended learning dari tanggal 29 Juli – 5 Desember 2024.

Selam proses pembelajaran peserta telah diarahkan untuk menunjukkan kemampuan individual dan kemampuan kolaboratifnya, serta diminta untuk merencanakan dan mengimplementasikan aksi perubahan penggunaan pelayanan di instansinya masing-masing dengan melibatkan atasan langsung peserta kolega dan bawahan serta para stakeholder terkait. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalimantan Selatan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024, acara berlangsung di ruang rapat Abrani Sulaiman, Kantor Setda Prov Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (5/12). Peringatan ini mengusung tema “Komitmen Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju”. Pemprov Kalsel menggandeng Kejakasaan Tinggi Kalsel, diikuti jajaran SKPD lingkup Pemrpov Kalsel.

Kepala Inspektorat Ahmad Fidayeen, mengatakan, momentum tersebut diharapkan menjadi pengingat serta penguat bagi jajaran Pemrpov Kalsel untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.

“Kegiatan seperti harus kita lakukan dalam rangka mengingatkan kembali “Betapa pentingnya bekerja dalam lingkungan sehat, karena jika kita bermartabat lebih sehat, menjalani hidup lebih nikmat,” ucap Fidayeen

Ia mengajak untuk bersama-sama melawan korupsi, mengingat berbagai dinamika yang terjadi di Kasel belakangan ini, sehingga momentum ini juga sebagai memperkuat komitmen bersama.

“Kedepan akan banyak kegiatan kita seperti ini, sehingga pencegahan tindak pidana korupsi bisa maksimal,” tutup Fidayeen.

Sementara, Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyotno, menyebutkan, meski selama 2024 pihaknya telah menangangi beberapa kasus korupsi. Namun menurutnya juga sangat penting langkah preventif dalam memberantas korupsi.

“Beberapa kasus kita tangani tahun ini. Namun tidak hanya terkait hukum. Akan tetapi kami juga melakukan langkah preventif dalam mencegah kasus korupsi,” ucap Priyotno.

Untuk diketahui, Hari Antikorupsi Sedunia, diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. (MRF/RDM/RH)

ACEH – Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, telah sukses menampilkan kesenian Madihin dalam rangka memeriahkan Gelaran Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke XXIII, kegiatan dipusatkan di Taman seni dan Budaya Provinsi Aceh.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, melalui rilisnya pada Kamis (5/12) mengatakan, guna memperkenalkan kesenian daerah Provinsi Kalimantan Selatan pihaknya menampilkan kesenian daerah Madihin, dengan mengkolaborasikan Alat Musik Modern.

“Penampilan ini merupakan karya baru yang kami kemas,” ucapnya

Ia menyampaikan, kolaborasi Madihin dengan musik modern merupakan salah satu perkembangan seni tentang mantra musik dan sastra. Yanti menilai, pagelaran yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, telah menarik perhatian pengunjung lokal maupun tim taman budaya se Indonesia.

“Gaya penampilan musik unik dan menarik, karena ada masuk unsur acapela,” jelasnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, untuk gelaran ramah tamah pihaknya menyerahkan cinderamata kearifan lokal berbentuk miniatur Jukung yaitu salah satu alat transpotasi di sungai Kalimantan Selatan. Dimana ini akan menjadi ke khasan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan dipusatkan di bawah Rumoh Aceh Museum Aceh Jalan Sultan Mahmudsyah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

“Jukung merupakan transportasi sungai paling sederhana bagi suku Banjar, yang dibuat dari batang kayu utuh dan dibelah menjadi dua kemudian dikerok bagian tengahnya,” tutup Yanti. (TAMANBUDAYAKALSEL-NHF/RDM/RH)

KOTABARU – Berkenaan dengan maraknya aktivitas Judi Online, PinjamanOnline (Pinjol) Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal yang telah merugikan berbagai kelompok masyarakat, OJK sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan sebagai upaya pencegahan kerugian masyarakat akibat aktivitas keuangan ilegal, OJK menggandeng Bank Kalsel menggelar sejumlah kegiatan edukasi keuangan.

Pertama, Kegiatan Sosialisasi “Waspada Penawaran Judi Online, Pinjaman Online Ilegal, dan Investasi Ilegal” kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (3/12). Dilanjutkan dengan Sarasehan dengan Warga Kecamatan Pulau Laut Barat terkait Pentingnya Akses Keuangan Legal dan Waspada Penawaran Jasa Keuangan Ilegal, pada Rabu (4/12), dan sarasehan serupa dengan Warga Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, pada hari yang sama. ” Rabu 4

Dalam kesempatan wawancara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, Minggu Basuki, menyampaikan harapan untuk ASN yang berhadir dalam kegiatan edukasi keuangan ini, dapat memahami bagaimana cara bijak dan cerdas dalam memilih Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang legal, tidak terjebak dalam judi online, pinjaman online ilegal dan investasi ilegal.

“Kami juga berharap para ASN ini bisa menyampaikan informasi serta manfaat edukasi keuangan ini kepada rekan kerja maupun masyarakat secara luas,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS, Abidir Rahman menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan, dalam hal ini Bank Kalsel. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat khususnya yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Tidak hanya bekerjasama dengan LJK, Ia pun berharap para jurnalis dapat mensosialisasikan dan memberitakan ini kepada masyarakat, agar memahami produk – produk keuangan dan LJK yang legal. Sehingga dapat terhindar dari judi online, pinjaman online ilegal dan investasi ilegal.

“Perlu kita ketahui bersama, pinjaman online ada yg legal dan ilegal. Yang legal hanya ada sekitar 98, sedangkan yang ilegal ada sekitar 7 ribuan. Cara mengetahuinya adalah dengan mengingat konsep 2L (Legal dan Logis). Legal secara perizinan usaha dan operasional, apakah memiliki badan hukum dan terdaftar di OJK. Logis dapat dilihat dari penawarannya apakah nilai timbal balik investasi yang ditawarkan masuk akal atau tidak. Jika terlalu besar patut untuk diwaspadai,” ungkapnya.

Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Iwan mewakili manajemen Bank Kalsel, turut menyampaikan rasa terima kasih karena Bank Kalsel telah digandeng oleh OJK dalam kegiatan edukasi keuangan ini.

“Kami sebagai bank daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat Kalsel sampai pelosok, terkait keuangan. Harapannya masyarakat tidak terjebak dalam judi online, pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Bank Kalsel selalu siap untuk mendukung program-program edukasi dan inklusi keuangan dari OJK,” pungkas Iwan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring perkembangan proyek pembangunan Tugu Pal Nol yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (4/12).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan kegiatan monitoring oleh Komisi III yang membidangi infrastruktur ini merupakan tindaklanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait proyek ini.

“Kalau dari perkiraan pernyataan dari dinas (PUPR) tadi, mungkin itu (pembukaan untuk umum) masih akan dirundingkan dengan Biro Umum, apakah nanti akan dibuka di akhir Desember 2024 ini, ataukah mungkin nanti di 2025. Karena ada beberapa hal yang memang perlu dirampungkan seperti halnya lighting, taman, serta kita juga perlu memikirkan masalah keamanan, karena itu kan nantinya akan dikunjungi oleh masyarakat ya,” jelasnya.

Hasil peninjauan Komisi III saat ini, pekerjaan Tugu Pal Nol yang memiliki tinggi keseluruhan 99 meter tersebut sudah hampir 100 persen dengan berbagai fasilitas yang tersedia, seperti museum, kafe, amphitheater, hingga pelataran puncak melihat lanskep Kota Banjarmasin dari ketinggian 66 meter yang dapat diakses menggunakan lift.

Lebih lanjut, Mustaqimah berharap agar masyarakat bisa segera menikmati dan memanfaatkan fasilitas di komplek Tugu Pal Nol ini, baik sebagai pengunjung maupun sebagai tenant.bisnis di dalamnya.

“Ini kan juga akan berkolaborasi dengan UMKM ya, diharapkan juga akan meningkatkan omset dan PAD pemerintah, dari kunjungan di Pal Nol, juga dari segi UMKM,” tuturnya.

Selain itu, Mustaqimah juga mengingatkan masyarakat pentingnya rasa memiliki, menjaga, dan merawat fasilitas di Tugu Pal Nol ini jika nanti sudah dibuka untuk umum. Mengingat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang indah dan terawat. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) tingkat kabupaten/kota.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Dispersip Kalsel kepada SKPD dan LKD kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis dan statis, serta penerapan SRIKANDI yang baik di lingkungan instansinya.

Penyerahan penghargaan ini turut dirangkai dengan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga arsiparis di SKPD dan LKD tentang pengelolaan arsip yang baik.

Upaya Dispersip inipun mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

Dalam sambutannya Gia mengatakan, tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien akan sangat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Arsip memiliki peran penting sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja.

“Provinsi Kalimantan Selatan memiliki payung hukum tersendiri yang menaungi penyelenggaraan kearsipan, yakni perda nomor 1 tahun 2017. Peraturan inilah yang akan disosialisikan lebih lanjut kepada bapak ibu peserta yang membidangi pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya saat membuka kegiatan tersebut, Selasa (3/12).

Pada kesempatan tersebut, Gia turut menyoroti penerapan aplikasi SRIKANDI di SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang semakin masif sejak diluncurkan sejak dua tahun lalu di Kalsel.

“Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menerapkannya ke seluruh lingkup SKPD. Hal ini demi mewujudkan tata kelola kearsipan yang dinamis, transparan, dan akuntabel. Komitmen, dukungan, dan inovasi Pemprov Kalsel dalam menerapkan SRIKANDI, menandai langkah transformasi dalam pengelolaan kearsipan di Banua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan ada tiga kategori penghargaan yang diserahkan pada kempatam kali ini diantaranya kategori pengawasan kearsipan eksternal untuk LKD kabupaten/kota yang berhasil melakukan pengawasan internal di daerah masing-masing, kemudian kategori penerapan Aplikasi SRIKANDI, dan kategori pengelolaan arsip aktif tingkat SKPD Pemprov Kalsel.

“Kita berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi SKPD Pemprov Kalsel dan LKD kabupaten/kota untuk melaksanakan penerapan SRIKANDI dan pengawasan eksternal di daerah maakng-masing,” jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Nurliani, pengelolaan kearispan di Provisi Kalsel baik di tingkat SKPD Pemprov Kalsel dan LKD 13 kabupaten/kota sudah mulai baik dan masuk dalam kategori hijau.

“Alhamdulillah sekarang pengelolaan kearsipan di Kalsel sudah masuk zona hijau,” tukasnya. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 30 orang Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Banjarmasin periode 2024-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Mathari dan Muhammad Isnaini, di ruang rapat Paripurna Dewan Banjarmasin Rabu (4/12).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri usai kegiatan mengatakan, pengurus Gatriwara dan anggotanya, dapat menjadi penunjang kesuksesan tugas suami mengemban dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai anggota dewan. Dimana, peran istri sangat penting memberikan dorongan serta semangat kepada suami dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

“Sukses suami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tentu tidak terlepas dari dukungan istri,” ucapnya

Sementara itu, Ketua Gatriwara Banjarmasin Yenny Andhina Maulidda menyampaikan, dengan dikukuhkannya kepengurusan ini, pihaknya akan melaksanakan berbagai program mulai dari bidang Sosial, Budaya, Pendidikan, Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Keagamaan.

“Kami akan saling mendukung untuk bersama-sama merealisasikannya,” ucap Yenni.

Untuk diketahui, susunan Pengurus Gatriwara Banjarmasin 2024-2029, Ketua dijabat Yenny Andhina Maulidda Rikval Fachruri, Wakil Ketua Gatriwara Karmila Muhidin Harry Wijaya, Misnah Mathari, dan Dewi Margasari Muhammad Isnaini, serta anggota lainnya yang terbagi dalam berbagai bidang. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Forum Kehumasan Government Public Relation Core (GPR Core) yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (4/12).

Kegiatan yang mengangkat tema “Mengelola Informasi, Mengatasi Tantangan Komunikasi” ini merupakan langkah awal Diskominfo Kalsel dalam membentuk forum kehumasan GPR Core sebagai wadah yang berisikan perwakilan dari seluruh perangkat daerah di Kalsel untuk berkolaborasi mengidentifikasikan tantangan komunikasi terkini.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan mengapresiasi dan turut berbangga kepada Diskominfo Kalsel yang telah membuat forum GPR Core dalam rangka menyamakan persepsi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Ini merupakan suatu langkah nyata dari diskominfo Kalsel dalam menjawab tantangan dan permasalahan terkait informasi dan komunikasi di tengah keterbatasan SDM kehumasan di lingkungan Pemprov Kalsel,” ucapnya.

Bagianwan juga mengajak seluruh peserta forum untuk berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas kehumasan dan terlibat penuh dalam pengembangan forum komunikasi publik.

“Melalui forum ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan bukan hanya sekedar teori yang didapat, tetapi harus berupa pengaplikasian yang nyata pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik di setiap SKPD,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini turut menghadirkan narasumber dari Praktisi Ahli Utama Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Rosarita Niken Widiastuti dan Akademisi, Sri Astuty. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Upacara penutupan orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I s.d III tahun 2024 lingkup Pemprov Kalsel, berlangsung di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (4/12) sore.

Penutupan orientasi ditandai dengan pelepasan tanda peserta, yang dilakukan secara simbolis oleh Plt Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan.

Dalam amanat tertulisnya, Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta.

“Mudah-mudahan, dengan orientasi ini, seluruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 3, akan menjadi ASN yang profesional dan berintegritas,” harapnya.

Muhidin berpesan, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama orientasi harus dijadikan bekal untuk membangun jati diri sebagai ASN yang sejati.

Terutama dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK, yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Nilai-nilai ini adalah pondasi dalam menerapkan budaya kerja setiap insan ASN,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa saat ini ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi, baik dilihat dari sisi kompetensi, keterampilan, maupun kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman yang sangat cepat.

“Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara terus mengasah diri, beradaptasi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing,” pesannya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel yang juga menjabat sebagai Plt BPSDMD Kalsel Ahmad Bagiawan, menjelaskan, orientasi PPPK lingkup Pemprov Kalsel tahun 2024 hanya sebanyak 3 angkatan, atau 120 orang peserta.

Sedangkan pelatihan PPPK di wilayah Kabupaten/Kota hanya dilaksanakan melalui pola fasilitasi melalui BKD setempat.

“Ada beberapa daerah tahun ini yang sudah melaksanakan orientasi PPPK seperti Kabupaten Banjar dan HSS. Sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru saat ini masih melaksanakan masa orientasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, masa orientasi PPPK adalah awal dan merupakan bagian terpisah dari pengembangan kompetensi PPPK.

Dengan kata lain, usai orientasi seluruh peserta wajib melakukan pengembangan kompetensi sebanyak 24 jam pelajaran dengan strategi pembelajaran social learning dan experience learning, untuk mendapatkan sertifikat. (SYA/RDM/RH)