Hari: 29 November 2024

BANJARMASIN – Rosyanto Yudha Hermawan resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) menggantikan Irjen Pol Winarto. Pelantikan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/11). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam upacara pelantikan tersebut, Rosyanto Yudha Hermawan menerima kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan, seiring dengan telah dilaksanakan serah terima jabatan di Mabes Polri, beberapa rangkaian kegiatan pun akan dilaksanakan di Polda Kalsel.

“Dengan dilantiknya Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan sebagai Kapolda Kalsel, tongkat komando kepemimpinan Polda Kalsel pun resmi berganti,” ungkapnya.

Rangkaian pisah sambut Kapolda Kalsel dari Pejabat lama ke Pejabat baru itu pun akan berlangsung dalam waktu dekat setelah Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan Irjen Pol Winarto tiba di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini juga, Kabid Humas Polda Kalsel ini menghimbau, kepada masyarakat untuk berhati hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan Polda Kalsel.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan permintaan atau komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan pimpinan Polda Kalsel.

“Kami meminta masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap pesan pesan mencurigakan. Jika ragu, segera konfirmasi ke Sektretaris Pribadi Pimpinan (Spripim) Polda Kalsel atau Bidang Humas Polda Kalsel untuk memastikan kebenaran informasi,” ujar Kabid Humas.

Bagi masyarakat yang mendapati indikasi penipuan seperti ini, diminta segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat untuk ditindaklanjuti.

“Polda Kalsel berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari segala bentuk tindak kejahatan,” ucap Kabid Humas. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan berharap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diambil keputusan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Provinsi Kalsel bisa memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat di Kalsel.

Harapan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya terhadap pengambilan keputusan atas tiga buah Raperda menjadi Raperda tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (28/11).

“Insya Allah, tiga Raperda yang kita paripurnakan menjadi Perda ini, akan memberikan manfaat bagi rakyat kita, akan memajukan daerah, dan memastikan pembangunan di Kalsel terus berlanjut dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Muhidin juga menekankan bahwa raperda yang menjadi Perda ini sebagai upaya bersama dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas.

“Mengingat perubahan bentuk perseroan terbatas, penambahan penyertaan modal kepada perseroan terbatas jaminan kredit daerah dan APBD tahun 2025 memang memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk perda,” terangnya.

Muhidin berharap agar setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel mempertimbangkan kebaikan dan manfaat untuk rakyat yang disertai dengan dasar aturan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Diketahui tiga buah Raperda yang disetujui menjadi Perda tersebut yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalsel Menjadi Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalsel Perseroda, Raperda tentang Penambahan Pernyataan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroda, dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, terus mendorong seluruh Kabupaten dan Kota, dapat melakukan revitalisasi pasar tradisional.

Kepada wartawan Kepala Dinas Perdaganan Kalsel Sulkan, melalui Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Sutikno di ruang kerjanya baru-baru tadi mengatakan, dengan dilakukan revitalisasi pasar tradisional, tentu berdampak meningkatkan daya beli oleh masyarakat, dalam berbelanja untuk memenuhi keperluan sehari-hari, karena kondisinya membuat nyaman dan bersih.

“Kami ingin Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional,” ucapnya

Disampaikan Sutikno, selama ini pasar tradisional kewenangannya dibawah naungan Pemerintah kabupaten/kota. Dimana, memiliki tanggung jawab untuk perbaikan melalui alokasi anggaran dari APBD masing-masing. Namun, bisa diusulkan kepada pemerintah pusat, melalui rekomendasi Dinas Perdagangan Kalsel.

“Usulan 13 kabupaten/kota akan dievaluasi untuk mendapatkan revitalisasi sesuai keperlukan,” jelasnya

Lebih lanjut Sutikno menambahkan, ke depan pihaknya ingin pasar-pasar di seluruh Kabupaten dan Kota juga memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI, untuk kota Banjarmasin baru sekitar 5 buah, sedangkan Kabupaten lain masih belum banyak kira-kira 1 buah saja. Dimana, persyaratan banyak yang harus dipenuhi diantaranya bangunan pasar refresentatif, aliran udara menyehatkan, pembuangan limbah dibuatkan tidak mencemari lingkungan, dan pengelompokan pedagang dari berjualan ikan sayur dan buah tidak tercampur dengan pakaian jadi.

“Dengan terpenuhi standar kelayakan, bersih, dan higienis, dapat bertransformasi menjadi pasar modern, misalnya Pasar Adaro, Pasar Pandu, dan Pasar Teluk Dalam, yang menjadi teladan bagi pasar-pasar tradisional lainnya di Kalsel,” tutupnya. (NHF/RDM/APR

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan Siddhakarya kepada 5 (lima) perusahaan dalam memajukan produktivitas di dunia usaha dan industri.

Penganugerahan penghargaan Siddhakarya dan Kepala Daerah yang memberikan kontribusi positif dalam dunia produktivitas diserahkan oleh Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Muhammad Ali, bertempat di salah satu hotel berbintang, Kamis (28/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur menyampaikan penghargaan Siddhakarya merupakan wujud kepedulian pemerintah, dalam memotivasi dunia usaha agar terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan kualitas, serta ramah lingkungan dalam melakukan usaha, sehingga tetap produktif dan dapat meningkatkan produktivitasnya.

“Acara penghargaan ini adalah momen yang sangat istimewa, dimana kita berkumpul untuk memberikan penghargaan, kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan produktivitasnya, selama 3 tahun berturut-turut,” ucapnya.

Agus menerangkan, berdasarkan laporan Institute For Management Development (IMD) bulan juni 2023, daya saing indonesia menduduki peringkat 34 dari 64 negara yang telah disurvei, sementera untuk tingkat produktivitas tenaga kerja di Kalimantan Selatan, berdasarkan laporan Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2023, menduduki peringkat 20 dari seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebesar 71,76 juta per tenaga kerja per tahun 2023.

Pihaknya mengungkapkan, berbagal isu startegis yang dihadapi saat ini yaitu bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan era disrupsi, yang harus kita hadapai dan kita atast, untuk meningkatkan produktivitas. karena peningkatan produktivitas di perusahaan, diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha, atau business sustainability maupun untuk memperkuat daya saing perusahaan.

“Kolaborasi lintas sektoral perlu dilakukan agar bisa memanfaatkan peluang dari isu-isu strategis tersebut sebagai daya ungkit dalam mewujudkan peningkatan negara,” terangnya.

Agus berharap dengan produktivitas yang tinggi mampu memperluas kesempatan kerja, sekaligus mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berpesan, agar di sisa tahun 2024 ini, semua pihak dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan merencanakan sebaik-baiknya, dan untuk merancang produktivitas di tahun berikutnya, serta memetakan prediksi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun 2025,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengatakan penghargaan Siddhakarya ini sebagai wujud penerapan dan pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas dengan cara mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan serta mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas Perusahaan serta keberlangsungan usaha.

“Penghargaan Siddhakarya Tahun 2024 ini kami berikan kepada 5 (lima) Perusahaan di antaranya 3 (tiga) perusahaaan dengan kategori unggul dan 2 (dua) Perusahaan dengan kategori belum berkembang,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)