Pemprov Kalsel Apresiasi RUPSLB PT. Air Minum Bandarmasih untuk Penguatan Layanan Air Bersih

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Air Minum Bandarmasih.

Suasana RUPSLB PT. Air Minum Bandarmasih

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (20/11) bertempat di Aula PT. Air Minum Bandarmasih ini membahas sejumlah agenda penting terkait perubahan anggaran, rencana kerja, dan strategi bisnis perusahaan.

Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan forum tahunan untuk menyepakati perubahan anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang melibatkan pemegang saham. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pergeseran penganggaran pada triwulan ketiga tahun 2024.

“Jadi hari ini kami menyepakati ada beberapa perubahan. Nanti akan ada pergeseran penganggaran di triwulan ketiga tahun 2024,” ungkap Agus.

Selain itu, rapat juga membahas persetujuan kegiatan untuk tahun 2025, termasuk rencana bisnis strategis yang akan dijalankan PT Air Minum Bandarmasih dan tindak lanjut dari program-program yang belum tercapai di tahun 2024 agar dapat terealisasi pada tahun berikutnya.

“Memang ada program yang belum tercapai di tahun 2024, sehingga dimasukkan ke tahun 2025. Kami berharap apa yang menjadi kendala dapat diselesaikan, dan program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama,” tambahnya.

Agus juga menekankan bahwa keberlanjutan pengelolaan air bersih yang berkualitas harus menjadi prioritas utama. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan berkualitas. Ini tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya air untuk generasi mendatang,” tegasnya.

RUPSLB ini, lanjut Agus, menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemprov Kalsel dan PT Air Minum Bandarmasih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan air bersih.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci keberhasilan. Kita berharap hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pelayanan air bersih di Kalimantan Selatan semakin optimal,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Apresiasi Polda Kalsel dalam Tangani Narkoba

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi upaya dan kerja keras Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dalam memberantas peredaran narkoba di Banua.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hartono pada kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (20/11).

Rusdi menyampaikan, Narkoba sangat merusak generasi bangsa, apalagi kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, oleh karena itu pihaknya mengapresiasi upaya dari Polda Kalsel ini.

“Saya terus mengingatkan, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” ungkap Rusdi.

Rusdi menambahkan, Pemprov Kalsel terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini. Karena seperti diketahui, narkoba tidak hanya dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, juga dapat mengancam keberlangsungan generasi muda, penerus bangsa.

Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengatakan melalui giat ini pihaknya berhasil mengamankan dan memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 79,3 ribu gram sabu, 63.847 butir xtc, 5,3 ribu gram serbuk xtc, dan 407,40 gram ganja.

Kapolda Kalsel Irjenpol Winarto

“Jadi ini masuk jaringan internasional yang memang sama jaringannya dengan sebelumnya. Beberapa telah kita musnah bersama hari ini dengan cara di blender, dan untuk sisanya kita akan minta bantuan RSUD Ansari Salah untuk memusnahkamnya” ucap Winarto.

Ia menambahkan, Polda Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya memberantas dan mengantisipasi peredaran narkoba di Banua.

“Biasanya menjelang akhir tahun ini memang banyak pendistribusian narkoba, ini akan terus kita monitor dan lakukan tindakan antisipasinya,” tutup Winarto. (MRF/RDM/RH)

LPPL Abdi Persada FM Jadi Rujukan Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin Dalam Sebarkan Informasi

BANJARBARU – LPPL Abdi Persada FM kembali mendapat kunjungan dari radio lain di Kalimantan Selatan. Kunjungan Kali ini dilakukan oleh Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang rombongannya dipimpin Kasi Radio, Humas, dan Pendidikan, Amal Fathullah, dan disambut langsung oleh Ketua Dewan Pengawas Anisah dan Kepala Studio LPPL Radio Abdi Persada FM Ahmad Fauzi, beserta jajaran Direksi LPPL Abdi Persada FM, Rabu (20/11).

Kunjungan studi tiru Radio Sahbilal Muhtadin ke LPPL Abdi Persada FM

“Tujuan kita dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, disamping itu juga untuk mengetahui informasi – informasi penting untuk meningkatkan Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin, ” ungkap Amal, di sela kunjungannya.

Sementara itu, Kepala Studio LPPL Radio Abdi Persada FM Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang menjadikan LPPL Abdi Persada sebagai referensi untuk memperbaiki pusat informasi.

“Ini merupakan ajang silaturrahmi untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, sehingga kami pun bisa berbagi informasi – informasi untuk bersama – sama saling memajukan radio,” ungkap Fauzi.

Studi tiru ini diharapkan Fauzi, dapat menjadi ajang silaturrahmi yang baik antar pengelola radio di Kalimantan Selatan, dan kedatangan Radio Sahbilal Muhtadin pun, dapat mempererat silaturrahmi antar pengelola radio.

Pada kunjungan Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin, di LPPL Radio Abdi Persada, rombongan Radio Sabilal Muhtadin Banjarmasin, berkesempatan melihat-lihat kegiatan di studio Abdi persada FM, dan juga melakukan siaran singkat di radio Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini. (MRF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Konsultasikan Pembangunan TPST Regional Banjarbakula ke Kementerian PUPR

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Permukiman Rakyat (PUPR) Republik Indonesia terkait rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula, Selasa, (19/11).

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Habib Muhammad Zen Bahasyim, selaku pimpinan rombongan, mengatakan pertemuan ini untuk berkonsultasi sekaligus meminta dukungan kepada Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait pembangunan TPST yang berlokasi di UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

“Kunjungan kali ini adalah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rencana Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Sampah Regional Banjarbakula,” katanya.

Zen Bahasyim menjelaskan TPST ini adalah sebuah tempat serangkaian proses pengumpulan, pendauran ulang, dan pengolahan akhir sampah. Sehingga pembangunan TPST ini harus serius dan menjadi perhatian bersama serta diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap pembangunan TPST ini dapat terlaksana oleh Kementerian PUPR. Dan kami akan berusaha berjuang untuk memenuhi persyaratan apa yang diperlukan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Wilayah 1 Direktorat Sanitasi Kementrian PUPR, Sandhie Eko Pramono mengatakan setelah melihat kesiapan tata kelola TPA Sampah Banjarbakula, pihaknya tentu akan memberikan dukungan. Bahkan ke depan akan mendorong kebijakan nasional agar tidak ada lagi pengelolan sampah hanya kumpul-angkut-buang tapi dengan pengolahan (TPST).

“TPA Sampah Regional Banjarbakula ini punya sejarah sebagai TPA Sampah yang kali kedua diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah. Jadi upaya untuk meningkatkan kinerja TPA Sampah harusnya menjadi prioritas,” terangnya.

Terkait teknis menurut Sandhie, yang paling sulit itu adalah setelah dibangun selanjutnya bisa berfungsi secara terus menerus, salah satunya perlu disupport melalui komitmen penganggaran biaya operasional.

“Makanya tadi kita mensyaratkan 250.000 rupiah per ton (biaya pengelolaan sampah). Ada surat dukungan dari DPRD sebagai bukti komitmen antara legislatif dan juga eksekutif terkait keberlanjutan dari TPST,” jelasnya.

Meski tidak berani menjanjikan bahwa usulan pembangunan TPST ini akan segera terealisasi, namun Sandhie menyatakan, dengan adanya komitmen tersebut tentunya akan menaikkan skoring Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengusulan TPST ini menjadi lebih tinggi.

“Bahwa itu disetujui atau tidak kita harus naik berjenjang keatas. Tapi paling tidak kunci untuk memberikan skoring yang lebih tinggi untuk usulan ini menjadi terpenuhi”, pungkasnya.

Turut serta dalam pertemuan tersebut, para pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula selaku mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

Cari Bibit Atlet Potensial, Korem 101/Antasari Gelar Kejurprov Tinju Danrem Cup 2024

BANJARMASIN – Korem 101/Antasari menggelar Kejuaraan Provinsi Tinju Danrem Cup 2024, dari 20 hingga 23 November 2024, di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin. Kejuaraan yang digelar dalam rangka HUT ke-63 Korem 101/Antasari ini, dibuka langsung Danrem 101/Antasari sekaligus Ketua Pertina Kalsel, Brigjen TNI Ari Aryanto, pada Rabu (20/11) sore.

Danrem 101/Antasari usai memberi selamat kepada tim wasit dan official Kejurprov Tinju Danrem Cup

Tercatat 240 atlet, mengikuti Kejuaraan Provinsi selama 3 hari ini. Yakni terdiri dari 179 atlet putra dan 61 atlet putri, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kelas yang dipertandingkan untuk putra yaitu senior 12 kelas, junior 10 kelas dan youth 10 kelas, dengan memperebutkan 32 medali emas, 32 medali perak dan 64 medali perunggu.

Sedangkan untuk putri, kelas yang dipertandingkan yaitu senior 10 kelas, junior 9 kelas, dan youth 9 kelas, dengan memperebutkan 28 medali emas, 28 medali perak dan 56 medali perunggu.

“Kejuaraan tinju yang kita laksanakan ini, selain merupakan rangkaian peringatan HUT ke-63 Korem 101/Antasari Tahun 2024, juga sebagai ajang untuk memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga tinju, serta untuk mencari bibit-bibit berbakat yang mampu mengusung prestasi tinju amatir baik ditingkat nasional maupun internasional,” ujar Ari Aryanto kepada wartawan, usai membuka Kejurprov.

Danrem mengatakan, untuk menghasilkan petinju berbakat dan berprestasi, diperlukan pembinaan atlet sejak dini atau di usia muda, secara terpadu dan berkesinambungan. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah melalui peningkatan intensitas latihan dan frekuensi pertandingan. Salah satunya Kejurprov Tinju Danrem Cup ini.

“Setelah kejurprov ini hendaknya para atlet mempersiapkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Tinju Piala Panglima TNI di Ambon yang dilaksanakan pada 2 hingga 7 Desember 2024, dan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 di Kabupaten Tanah Laut,” harap Danrem.

Usai membuka Kejurprov, Danrem 101/Antasari tidak lupa memberikan salam dan motivasi kepada seluruh atlet yang akan bertanding selama 4 hari ke depan.

Sementara itu, pembukaan Kejurprov ini, turut dihadiri Forkopimda Provinsi Kalsel, Plt Kadispora Provinsi Kalsel, Ketua KONI Provinsi Kalsel, Pengurus Pertina Kalsel, Kasrem 101/Antasari, para Kasi Korem 101/Antasari, para Dandim dan Danyonif jajaran Korem 101/Antasari, serta Kabalak Aju Kodam VI/Mulawarman Wilayah Banjarmasin. (RIW/RDM/RH)

Lestarikan Kebudayaan Daerah Pemprov Kalsel Gelar Rakor PPKD 2024

BANJARMASIN – Guna melestarikan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dengan seluruh Kabupaten dan Kota.

Suasana Rapat Koordinasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kalsel 2024

Kegiatan berlangsung selama dua hari sejak tanggal 19 – 20 November 2024, bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepada wartawan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Hadeli Rosyadi, usai membuka Rakor Selasa (19/11) sore mengatakan, Rapat Koordinasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ini, dalam rangka melestarikan kebudayaan Daerah, mengangkat tema “Penyamaan Formulasi Perhitungan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan IPK di Kalimantan Selatan. Hadeli berharap, kegiatan ini dapat semakin menumbuhkan semangat dan apresiasi, bagi para peserta dari 13 Kabupaten dan kota, untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan di Banua.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didampingi Kabid Kebudayaan dan Kasi Kesenian Kalsel

“PPKD ini merupakan dokumen membuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi suatu daerah, sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaian masalah. Sehingga, Pemerintah Daerah wajib memilikinya,” ucap Hadeli

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati menyampaikan, dalam Rakor kali ini ada lima materi yang dipaparkan yaitu Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Sinkronisasi PPKD dalam upaya peningkatan IPK Kalsel, kemudian Sinkronisasi program Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIII dan OPD dalam capaian IPK, serta Kebijakan pembangunan kebudayaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Selatan tahun 2025-2045.

“Alhamdulillah Rakor ini berjalan lancar dan sukses banyak masukan dan saran untuk ke depan lebih maju lagi khususnya di Bidang Kebudayaan Kalsel,” ungkapnya

Rapat Koordinasi PPKD tahun 2024, yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, melalui Bidang Kebudayaan menghadirkan narasumber baik Daring dan Luring yakni dari Bappeda Provinsi Kalsel, Kementerian Dalam Negeri RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII KalTengSel, Bappenas dan Kementerian Kebudayaan RI.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi PPKD tahun 2024, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyadi, didampingi Kabid Kebudayaan Raudati Hildayati, Kasi Sejarah Tradisi Herry Yuliana, Kasi Kesenian Sunjaya Adhiarso dan Jajaran Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel. (NHF/RDM/RH)

Datangi KPI Pusat, DPRD Kalsel Carikan Solusi Permasalahan Masa Kepengurusan KPID Kalsel

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mencarikan solusi atas permasalahan kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Pusat, Selasa (19/11).

Sebelumnya, diketahui bahwa KPID Kalsel masa jabatan tahun 2021-2024 berakhir pada Agustus 2024 yang lalu. Sedangkan, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel menyadari betul pentingnya peran dari KPID dalam rangka pengawasan penyiaran.

Karenanya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel memandang perlu untuk berdialog dengan KPI Pusat guna mencari beberapa masukan dan pandangan. Dalam kesempatan ini, turut berhadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim dan perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalsel.

Suasana Pertemuan Komisi I DPRD Kalsel dan KPI Pusat

Terungkap, bahwa ada sejumlah kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan penanganan peralihan dan pergantian masa jabatan dari KPID Kalsel, salah satunya terkait dengan birokrasi karena adanya agenda besar yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Banua.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat optimis dengan koordinasi yang baik antar wakil rakyat dan pihak eksekutif, kendala-kendala yang dihadapi akan segera teratasi.

“Sejumlah solusi dikemukakan, termasuk perpanjangan masa jabatan hingga ditetapkannya kepengurusan KPID yang baru,” jelasnya.

Disisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor mendorong agar Pemprov menerbitkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan KPID, setidak-tidaknya hingga akhir tahun anggaran 2024, yakni akhir Desember nanti.

“Hak-hak anggota KPID seperti honorarium harus tetap diakomodir karena mereka masih melaksanakan perannya, walau pun masa jabatan sudah berakhir,” tuturnya.

Rombongan Komisi I disambut langsung oleh Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi. Ia menyambut positif kedatangan Komisi I DPRD Kalsel yang menurutnya merupakan wujud komitmen dan kepedulian wakil rakyat “Rumah Banjar” kepada KPID Kalsel.

“Kami tentunya berharap lebih, bahwa Komisi I selaku ‘orang tua’ KPID Kalsel dapat sepenuh hati mengawal permasalahan ini. Sehingga aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pengawasan penyiaran di Kalsel dapat berjalan dengan baik,” terang Evri. (ADV-NRH/RDM/RH)

Dukung Ketahanan Pangan, Polda Kalsel Tanam Berbagai Bibit Hortikultura

BANJAR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadikan Kebun PKK Desa Indrasari, Kabupaten Banjar, sebagai lokasi utama peluncuran aksi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, pada Rabu (20/11).

Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, memimpin jalannya kegiatan dengan menanam bibit jagung.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media

Kapolda mengatakan, Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan merupakan inisiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan.

“Bibit yang kita tanam berupa jagung, kedelai dan singkong. Target kita bisa panen sebanyak-banyaknya,” kata Kapolda.

Selain di Kabupaten Banjar, Kapolda menyebut pihaknya juga telah menyiapkan lahan di daerah lain salah satunya di Kabupaten Tanah Laut.

Ia mengungkapkan, total luas lahan disiapkan untuk program tersebut sudah lebih 160 hektare, dan akan terus bertambah seiring kerjasama Polda Kalsel dengan Bank Tanah, Dinas Kehutanan dan instansi lainnya.

“Kedepan kita ingin menyiapkan lebih banyak lagi lahan yang bisa kita tanam,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Khusnul Khatimah menyambut baik program yang diinisiai oleh pihak kepolisian ini.

Menurutnya, program ini membuktikan kepedulian dan sinergitas kepolisian untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Tentu saja program ini sangat kita apresiasi, karena menjadi bukti bahwa aparat kepolisian juga peduli terhadap kebutuhan gizi masyarakat,” ucapnya.

Khusnul Khatimah menambahkan, Pemprov Kalsel sendiri terus melakukan penguatan terhadap sektor pangan. Diantaranya melalui berbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Semoga dengan sinergitas dan berbagai program ini masyarakat kita bisa makmur dan sehat dengan makanan yang bergizi,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

Exit mobile version