Hari: 7 November 2024

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Workshop Akreditasi Perpustakaan bertempat di aula Dispersip Kalsel, Kamis (7/11).

Kegiatan yang diikuti pengelola perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA se Kalsel ini dibuka oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani yang diwakili Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina.

Adethia menjelaskan sesuai tema kegiatan, workshop ini merupakan salah satu upaya meningkatkan akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel. Mengingat jumlah perpustakaan yang terakreditasi masih sedikit, yaitu sekitar 10 persen atau 190 perpustakaan sekolah dari 1.800an perpustakaan sekolah yang ada di Kalsel.

“Ini adalah salah satu usaha kami untuk menggenjot angka akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Adethia, pihaknya berharap setelah dilaksanakannya workshop ini, perpustakaan sekolah di Kalsel dapat berbenah dan menyiapkan diri dalam rangka menuju akreditasi pada tahun 2025 mendatang.

“Paling tidak perpustakaan sekolah yang sudah mengikuti workshop hari ini, siap mengajukan akreditasi di tahun depan,” harapnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Asesor Perpustakaan, Moch Isra Hajiri menerangkan bahwa pemerintah berusaha memajukan perpustakaan melalui dua program yaitu akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Apalagi Kalsel sebagai daerah penyangga Ibukota Nusantara sehingga kita perlu menyiapkan tenaga SDM ke depan, agar bisa berkontribusi dalam pembangunan,” tuturnya.

Dalam workshop ini, Isra menyampaikan materi terkait Standar Nasional Perpustakaan(SNP) sehingga dengan pemenuhan SNP tersebut diharapkan perpustakaan bisa memenuhi kualitas dan kuantitas, terutama koleksi dan SDM perpustakaan.

“Pada saat ini yang masih jadi kendala, terutama terkait sarana dan prasarananya. Masih terkendala letak perpustakaan itu sendiri kadang masih di ujung. Padahal jargon perpustakaan itu jantungnya sekolah. Bagaimana menyebarkan ilmu pengetahuan di sekolah menjadi brand sekolah itu sendiri. Namun kenyataannya, standarnya masih belum diperhatikan,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Isra, dengan program pemerintah ini diharapkan kesadaran pimpinan sekolah semakin meningkat untuk mengusahakan perpustakaan ini menjadi lebih baik lagi. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (7/11).

Plh Kepala Dinas PKP Provinsi Kalsel Imam Subarkah, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, menyampaikan terdapat 3 (tiga) pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

“Salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting pada ketahanan pangan di kalimantan selatan adalah beras, karena bagi sebagian masyarakat, beras masih menjadi makanan pokok,” ucap Saptono, saat membuka pertemuan tersebut.

Pentingnya beras ini ungkap Saptono, sehingga berdampak pada pengendalian angka inflasi, yang sering kali beras menjadi pendorong atau penahan inflasi. Keunikan konsumsi beras ini juga ada di kalimantan selatan. meski harga beras lokal bertahan mahal namun tetap dicari masyarakat. masyarakat terbiasa dengan beras lokal dibandingkan beras lain.

“Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah. hambatan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti, ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah,” lanjutnya.

Salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan indonesia sebagai swasembada pangan, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian menargetkan kalsel melakukan cetak sawah rakyat (csr) sebanyak 500 ribu hektare.

“Oleh karena itu, dengan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten – Kota, maka kita dapat menyukseskan program tersebut secara maksimal,” tutup Saptono.

Untuk diketahui, pada pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, Dinas PKP Kalsel menghadirkan 2 narasumber, yakni Ketua Tim Kajian Distribusi Beras Dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Prof. Lutfi Fatah, dan Ketua Tim Statistik Harga dan KTIP Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah. (DINAS.PKP.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan Angkatan 1 Tahun 2024 di salah satu hotel berbintang, Rabu (6/11).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yaitu 6 dan 7 November 2024 dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi dan dihadiri sejumlah Kepala Dinsos Kabupaten/Kota di Kalsel.

Gusnanda menyampaikan peserta Sosialisasi UEP-P Angkatan 1 sebanyak 153 orang penerima bantuan yang berasal dari tiga daerah yaitu kabupaten Banjar, kabupaten Tabalong dan kota Banjarmasin.

“Kita memberikan bantuan berupa barang dan bahan sesuai jenis usaha yang dimiliki seperti usaha makanan dan minuman, pijat, tukang bangunan, bengkel sepeda motor dan tukang cukur,” katanya.

Sementara, lanjut Gusnanda, untuk meningkatkan keterampilan (skill) peserta sosialisasi, Dinsos Kalsel juga menghadirkan para instruktur yang memang terampil di bidangnya.

“Seperti tukang pijat, kita dibantu instruktur dari panti sosial tuna netra Fajar Harapan. Kemudian bengkel sepeda motor, kita dibantu instruktur dari SMKN 5 Banjarmasin,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat menyatukan pemahaman tentang program UEP-P serta meningkatkan ekonomi keluarga penerima bantuan dan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Sehingga keberadaan UEP Perorangan bermanfaat bagi penerima manfaat itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya,” terangnya.

Rencananya sosialisasi UEP-P ini dilaksanakan secara bertahap untuk lima angkatan pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan untuk keikutsertaan pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional Tahun 2024.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Khairuddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan nya mulai mempersiapkan kegiatan lomba masak ikan tingkat nasional.

“Yang akan dilaksanakan pada Minggu ketiga bulan November ini atau bertepatan dengan Puncak Hari Ikan Nasional,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Tujuan dari lomba masak serba ikan ini, untuk mengedukasi masyarakat agar gemar memakan ikan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan lomba masak serba ikan.

“Selain menggelar lomba masak ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan demo masak pengolahan ikan, pemberian produk olahan ikan, dan pemberian produk ikan segar,” ujarnya.

Dimana demo masak ikan ini memberikan pengetahuan juga bagi masyarakat agar dapat berkreasi membuat makanan berbahan ikan dengan baik.

“Dengan adanya kegiatan lomba gemar makan ikan para ibu-ibu khususnya yang tergabung dalam PKK gemar memasak dan makan ikan,” ucapnya.

Perwakilan yang mengikuti lomba masak ikan tingkat nasional, dipilih berdasarkan pemenang yang mengikuti lomba masak serba ikan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Menu Keluarga diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menu Kudapan diwakili oleh Kabupaten Tapin dan menu Balita diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Apel Gelar Pasukan dalam rangka Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kodam VI/Mulawarman, dilaksanakan di Lapangan Murdjani Banjarbaru, Kamis (7/11).

Apel yang diikuti oleh ribuan prajurit gabungan TNI-Polri dan aparat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, dipimpin langsung Inspektur Kodam (Irdam) VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto, serta dihadiri Forkompimda Kalsel.

Dalam amanat tertulis Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang hadir dalam apel tersebut.

Pangdam menyebut, apel gelar pasukan LKO Kodam VI/Mulawarman ini, bertujuan guna mengetahui sejauh mana kesiapan prajurit, peralatan serta perlengkapan pendukung lainnya, untuk menangani konflik sosial pasca Pilkada serentak 27 November nanti.

“Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, maka kita perlu mengantisipasi pengamanan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kodam VI/Mulawarman agar bisa berjalan dengan tertib dan lancar,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh prajurit, agar selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam bertugas.

“Ciptakan koordinasi antar instansi terkait lainnya, serta kedepankan langkah humanis, pendeteksian dan penindakan secara terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Irdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto menjelaskan, total prajurit gabungan yang disiapkan dalam pengamanan Pilkada nanti berjumlah sebanyak 1.500 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD dan Tenaga Kesehatan.

Seluruh prajurit tersebut, akan bertugas menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai, selama kurang lebih 90 hari.

“Berapa lama kesiagaan tergantung permintaan pemerintah daerah, tetapi jika mengacu pada peraturan undang-undang maka paling lama hanya 90 hari pasca Pilkada,” tutupnya.

Untuk diketahui LKO Kodam VI/Mulawarman Tahun 2024 dilaksanakan selama dua hari mulai 7 hingga 8 November, dengan sandi operasi “Mandau Manuntung-25”, dan merupakan bentuk implementasi dari tugas Kodam VI/Mulawarman dalam perbantuan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi konflik sosial pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah jajaran Kodam VI/Mulawarman. (SYA/RDM/RH)