Hari: 18 Januari 2024

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, terkait Pembinaan, Pengawasan dan Safety Destinasi Wisata, bertempat di ruang rapat Ismail Abdullah Lantai 4 Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (18/1).

Rombongan Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi beserta anggota Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Habib Musa Assegaf dan Iskandar Zulkarnain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Muhammad Noor beserta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan bersyukur atas kehadiran wakil rakyat dari Jatim ke DPRD Kalsel karena ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Jatim harus terus dieratkan. Hal ini mengingat banyak hal bisa dikerjasamakan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

“Kita tahu Jatim juga sudah cukup maju di bidang pariwisata, ini kita bisa sharing, kawan-kawan di Jatim juga bisa melihat bagaimana perkembangan kita terakhir selama Gubernur Kalsel Paman Birin menjabat, banyak pariwisata yang diangkat dam diperkenalkan ke khalayak, terutama Geopark Meratus,” tutur Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Alyadi Mustofa. Menurutnya, Jatim dan Kalsel adalah dua daerah yang memerlukan kolaborasi yang cukup baik dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Mengingat, anggota Dewan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang berkewajiban untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Salah satunya, melalui pembentukan peraturan daerah dimana saat ini di Jatim sudah memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Desa Wisata.

“Saya pikir kalau itu dianggap penting, silakan, peraturan-peraturan daerah tersebut segera dibentuk, karena kewenangannya beliau, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat desa-desa yang punya potensi wisata itu bisa kita advokasi, pemerintah dalam hal ini pemprov, tentu lebih intensif lagi untuk hadir memberikan pendampingan termasuk infrastruktur yang diperlukan, perda itulah yang jadi landasan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Alyadi juga menyampaikan kekagumannya atas terselenggaranya acara Haul Guru Sekumpul dengan tertib dan lancar yang didatangi jutaan orang, yang turut memberikan efek positif bagi pariwisata hingga ekonomi di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, berhasil melampaui target penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 2023 lalu, Kanwil Ditjen mPajak Kalselteng, mencatatkan neto penerimaan pajak sebesar 30 trilyun rupiah lebih, atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan, berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp29,46 trilyun. Capaian ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Kabar menggembirakan ini, disampaikan Kakanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, saat media gathering di Banjarmasin, pada Rabu (17/1) siang.

“Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46 persen, perdagangan tumbuh 20 persen, dan administrasi pemerintahan tumbuh 40 persen,” ujar Syamsinar.

Syamsinar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara ini. Terutama kepada para wajib pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

” Termasuk rekan media yang sudah sangat membantu mengembalikan kepercayaan publik kepada kami, pasca kasus awal tahun lalu. Kami juga berharap media terus mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya pajak bagi pembangunan,” harap Syamsinar.

Awal tahun ini, merupakan waktu untuk wajib pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan wajib pajak mulai 1 Januari 2024. Dimana batas pelaporan hingga 31 Maret 2024, berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.

“Dari segi penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang telah lapor pada tahun 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT,” tambahnya.

Syamsinar berharap tahun 2024 ini, kepatuhan penyampaian SPT berhasil mencapai target 100 psrsen. Karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah dimana pun dan kapan pun secara daring melalui e-Filing di laman www.pajak.go.id.

“Sebelum melaporkan SPT Tahunan, saya imbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id,” harapnya.

Pemadanan ini, menurut Syamsinar, merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakannya, hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak secara umum, juga mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,2 trilyun tercapai 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dari target Perpres 75/2023. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel terus memperkuat upayanya dalam memajukan transaksi keuangan berbasis digital dengan mitra-mitranya. Pada acara terbaru, bank ini mendapat pengakuan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel yang memberikan penghargaan terbaik dalam kategori Jumlah Transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) terbanyak untuk penilaian tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Digital Treasury And Cashless Society Collecting Agent 2024, yang digelar pada Selasa (16/1) di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin.

Penghargaan atas Jumlah Transaksi MPN G3 terbanyak diberikan langsung Kepala DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan DJPb Provinsi Kalsel kepada Bank Kalsel. Pada tahun 2023, Bank Kalsel berhasil mencatat sekitar 493.301 transaksi dari Pemerintah Daerah yang langsung terkoneksi dengan MPN.

“Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, teknologi, dan sistem, khususnya dalam mendukung Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sesuai dengan arahan dari DJPb Provinsi Kalsel. Selain penghargaan, kami juga berkesempatan memaparkan rencana kerja dan pengembangan bisnis kami untuk tahun 2024,” ungkap Fachrudin.

Kepala DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Perbankan untuk wilayah Provinsi Kalsel yang berhasil menerapkan MPN kepada nasabahnya. Ia berharap acara tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara DJPb Provinsi Kalsel dan perbankan untuk mendukung program digitalisasi pembayaran berbagai program pemerintah yang didukung oleh APBD maupun APBN.

“Kolaborasi dan sinergi ini sangat penting agar kita dapat memastikan pembayaran berbagai program pemerintah yang disokong oleh APBD maupun APBN memiliki akuntabilitas yang semakin baik di masa mendatang,” pungkas Syafriadi. (ADV-RIW/RDM/RH)