Kalsel Kembali Raih Penghargaan Proklim Ringkat Nasional

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih sejumlah penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Tingkat Nasional, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan( KLHK) Republik Indonesia.

Penyerahan penghargaan Proklim diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi kepada 171 desa/lokasi di Banua. Kegiatan ini digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (13/12).

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalsel Suparmi

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan program pembangunan lingkungan di provinsi Kalimantan Selatan serta yang sudah mengawal kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di provinsi Kalimantan Selatan.

“Proklim, Sasangga Banua, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan pemangku kepentingan lai̇n, untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan penurunan emi̇si̇ gas rumah kaca,” ungkapnya.

Suparmi menjelaskan, Proklim di Kalimantan Selatan telah memberikan manfaat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secam berkelanjutan. Melalui proklim, diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negati̇f perubahan iklim, sekaligus pengurangan emi̇si̇ gas rumah raca dapat dilakukan mulai dari masyarakat dl tingkat tapak.

“Provinsi Kalsel menghadapi perubahan iklim yang cukup mengkhawatirkan, sehingga berbagai upaya positif terhadap lingkungan harus menjadi prioritas bersama selama dengan tujuan pembangunan provinsi kalimantan selatan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan pemberian penghargaan Proklim merupakan salah satu bentuk apresiasi atas aksi nyata masyarakat dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong terwujudnya ketahanan iklim di berbagai bidang kehidungpan di tingkat tapak.

“Total ada 171 desa/lokasi yang menerima penghargaan Proklim Kalsel tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 148 desa/lokasi,” tuturnya.

Hanifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga membangun konsep desa yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, melalui program desa sasangga banua. diharapkan tujuan akhir dari program ini yakni perubahan perilaku masyarakat untuk cinta terhadap lingkungan dapat terwujud.

“Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, disinggung bahwa Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa,” tutup Hanifah.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Abdul Basit mengucapkan terima kasih karena wilayahnya saat ini telah menerima penghargaan Proklim Lestari yang merupakan level yang paling tinggi. Menurutnya, Desa Mandikapau Barat saat ini terlihat lebih bersih dan asri karena menggalakkan penanaman pohon.

“Kita mengajak masyarakat untuk memanfaatkan barang bekas, kita pilah kita pilih seperti botol yang dapat digunakan menjadi pot bonga, tempat penampungan karet,” ajaknya.

Untuk diketahui, Proklim Trophy Utama dari Program Sasangga Banua diterima sebanyak 6 desa/lokasi, yaitu Desa Mandikapau Timur, Desa Maburai, Desa Al-Kautsar Tanah Bumbu, Desa Sungai Bakar Tanah Laut, Desa Hiyung Tapin, dan RW 01 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin.

Proklim Sertifikat Utama diterima sebanyak 51 desa/lokasi, Proklim Madya sebanyak 57 desa/lokasi, dan Proklim Pratama 50 desa/lokasi. (MRF/NRH/RH)

Komisi IV DPRD Kalsel Gali Pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi di BNNK Bogor

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggali informasi terkait pengelolaan pelayanan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut diterima oleh Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Kabupaten Bogor, Elvina Katerin Sahusilawane beserta jajarannya, Senin (11/12).

Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel dan BNNK Bogor

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan kegiatan ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekusor Narkotika dan Psikotropika.

Di dalam peraturan yang disahkan pada bulan Oktober lalu, lanjut Firman, mengamanatkan bahwa Pemprov juga fokus kepada persoalan rehabilitasi.

“Oleh karena itu, kita berharap setelah Perda itu terbit, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lah yang akan didorong untuk mengembangkan unit yang secara khusus melakukan rehabilitasi terhadap pasien penyalahgunaan narkoba,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (13/12).

Dalam pertemuan tersebut, menurut Firman, pihaknya menggali informasi dan pengalaman tentang prosedur pelayanan, termasuk juga pembiayaannya yang ternyata cukup besar.

“Setelah disini nanti, tentu ini akan menjadi bahan kita semua untuk menyusun regulasi kedepan seperti apa dukungan pemerintah terutama dukungan DPRD yang kaitannya untuk pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum,” tambahnya. (NRH/RH)

Pemprov Kalsel Serahkan Bonus Atlet Berprestasi di Ajang Internasional

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan bonus penghargaan peraih medali kepada atlet berprestasi, pada Sea Games Kamboja, Asean ParaGames Kamboja, dan Spesial Olympic Word Summers Games Berlin Tahun 2023.

Penyerahan bonus atlet tersebut diserahkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdaprov Kalsel, Husnul Hatimah, di salah satu hotel berbintang, Selasa (12/12).

Staf Ahli Gubernur Kalsel Husnul Hatimah

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdaprov Kalsel, Husnul Hatimah, Gubernur mengatakan penyerahan bonus kepada atlet berprestasi tingkat internasional ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kepada atlet berprestasi yang telah membanggakan Banua dan Bangsa Indonesia di ajang internasional tersebut.

“Kami berharap, para atlet yang mendapatkan penghargaan ini, dapat terus meningkatkan dan mempertahankan prestasinya tersebut,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Budiono mengungkapkan anggaran bonus yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2 miliar.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan anggaran sebesar 2 miliar untuk bonus atlet berprestasi internasional tahun 2023,” jelasnya.

Bonus tersebut diberikan kepada atlet peraih medali pada Sea Games Kamboja sebanyak 3 orang, atlet peraih medali pada Special Olympic Word Summers Games Berlin sebanyak 2 orang, serta atlet peraih medali pada Asean Para Games Kamboja sebanyak 15 orang.

Untuk peraih medali beregu, medali emas sebesar Rp25 juta per orang, medali perak sebesar Rp15 juta per orang, medali perunggu sebesar Rp10 juta per orang.

Sedangkan, peraih medali perorangan, medali emas sebesar Rp50 juta, medali perak sebesar Rp20 juta, serta medali perunggu sebesar Rp15 juta. (SRI/NRH/RH)

Bank Kalsel Kolaborasi Dengan Perbamida, Tingkatkan Layanan ke Masyarakat Pedesaan

BANJARMASIN – Bank Kalsel terus melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan layanan ke masyarakat, terutama daerah pedesaan. Salah satu bentuk kongkritnya, Bank Kalsel melakukan MoU dengan Perhimpunan Bank Perekomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida) Kalimantan, pada Selasa (12/12) di Banjarmasin.

MoU dilakukan langsung Dirut Bank Kalsel Fachrudin dan Ketua DPW Perbamida Kalimantan Hipka Mubadi. Kegiatan juga disaksikan langsung Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan, Darmansyah dan Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, MoU kali ini menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk kerjasama lebih lanjut, terutama dalam peningkatan dan perkembangan BPR milik pemerintah daerah di Kalsel.

“Banyak yang akan dikerjasamakan, salah satunya Bank Kalsel berencana melakukan co-branding teknologi perbankan seperti mesin ATM agar BPR milik pemerintah daerah di Kalsel semakin berkembang,” jelasnya.

Melalui kerjasama ini, diharapkan semua pihak diuntungkan agar dapat berkembang bersama-sama.

Sementara itu, Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, melihat peluang pasar BPR di Kalsel masih sangat besar dan tentunya lewat kerjasama dengan Bank Kalsel bisa lebih mengembangkan keberadaan BPR di Kalsel.

“Dukungan Bank Kalsel sangat penting dan kami harap ke depan tidak hanya kerjasama dalam pasar kredit tapi juga pengembangan kapasitas SDM,” bebernya.

Dilain pihak, Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Darmansyah, memberikan apresiasi terhadap kerjasama Bank Kalsel dengan Perbamida Kalsel dan ini akan menjadi langkah penting untuk pengembangan BPR di Kalsel.

“Semangat kolaborasi ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Agar keberadaan bank daerah dan BPR daerah bisa semakin baik bisnis kedepannya di Banua,” tuturnya.

Tidak berbeda, Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira juga menegaskan, BPR harus memanfaatkan dengan baik kerjasama ini dan terus mengembangkan potensinya agar bisa semakin besar.

“Moment ini harus dimanfaatkan, sehingga BPR di Kalsel bisa tumbuh menggembirakan,” pungkasnya. (ADV-RIW/NRH/RH)

Tingkatkan Kesadaran K3, Pelindo Gelar TJS Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Banjarmasin

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kesadaran atas implementasi budaya K3 agar keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin, PT Pelindo (Persero) melaksanakan program gabungan Tanggung Jawab Sosial dengan Health Safety Security and Environment (HSSE) berupa kegiatan Awareness K3, diperuntukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pekan lalu.

Peserta awarness K3 berfoto bersama narasumber

Kegiatan sosialisasi Awareness K3 dilaksanakan di Gedung Kantor PT Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan yang dihadiri langsung Sub Regional Head Sub Regional Kalimantan Sugiono, didampingi oleh pejabat struktural Pelindo SPMT dan Pelindo Subholding TPKB mendampingi puluhan tenaga TKBM sebagai peserta pelatihan.

Sebagai narasumber dan penyampai materi yakni Muhammad Trisetya Hadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan dokter Hasni dari Klinik PHC Cabang Banjarmasin.

Sugiono menyampaikan, Awareness K3 merupakan komitmen tegas Pelindo mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di internal maupun eksternal lingkungan pelabuhan, dengan tujuan agar produktivitas dan efisiensi operasional dapat berjalan baik.

“Kegiatan Awareness K3 agar menjadi sarana yang dapat menjadikan kesadaran dan edukasi tentunya bagi semua pihak khususnya bagi tenaga TKBM untuk dapat berkontribusi lebih dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan pada tiap kegiatan operasional,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (13/12).

Sementara itu, saat kegiatan, Muhammad Trisetya Hadi menuturkan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dari semua pihak untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam mengimplementasi budaya K3 di pelabuhan.
Dengan tingkat produktivitas kinerja pelabuhan di Banjarmasin yang memiliki jam kerja tinggi, tentunya berpengaruh kepada tenaga TKBM yang bersentuhan langsung pada tiap kegiatan operasional, dengan segala risiko kecelakaan kerja yang akan timbul untuk dapat diminimalisir serta dicegah sedini mungkin.

Fokus utama untuk pengurangan risiko, salah satunya dengan peningkatan kesadaran. Karena itu safety mulai pemakaian alat pelindung diri seperti helm, rompi, sarung tangan wajib dikenakan.

Dokter Hasni dalam materinya kepada tenaga TKBM pun menjelaskan, terkait dengan Basic Life Support atau Bantuan Dasar Hidup yang merupakan serangkaian usaha penyelamatan nyawa pada saat seseorang mengalami henti jantung.

Selain mendapatkan edukasi dan informasi dari para narasumber, peserta juga menerima souvenir berupa goodie bag yang berisikan paket training kit berupa kaos dan APD diantaranya rompi serta helm, yang dapat digunakan sebagai alat keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. (HumasPelindo-RIW/NRH/RH)

Exit mobile version