6 Desember 2023 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bantuan Keuangan Parpol 2024 Naik, Bakesbangpol Kalsel Gelar Sosialisasi Tata Cara Banpol

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Kegiatan diikuti seluruh perwakilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019. Hadir pula selaku narasumber, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengingatkan pengurus parpol agar memprioritaskan banpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

“Banpol dari Bakesbangpol Kalsel bertujuan membentuk proses pendidikan politik yang baik bagi segenap masyarakat Kalsel. Sehingga menciptakan proses demokrasi yang mengusung asas profesional dan akuntabel bagi kita semua,” kata Roy.

Setiap pengurus parpol, menurut Roy, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk seputar dana bantuan yang bersumber dari APBD.

Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan APBD harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

*Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik diikuti oleh perwakilan parpol yang menduduki kursi DPRD Kalsel Pemilu 2019*

Penggelontoran dana tersebut merupakan amanah undang-undang perihal kelancaran pelaksanaan kegiatan parpol. Tentu kegiatan parpol yang dimaksud harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel, maju, makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

“Parpol juga sepatutnya memanfaatkan kesiapan untuk mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. Kemudian melaporkan penggunaannya kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Roy.

Sementara itu, didampingi Kepala Bakesbangpol Kalsel Heriansyah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin mengatakan, sosialisasi ini adalah wujud fasilitasi dari Pemprov Kalsel, untuk mewujudkan bantuan keuangan pada parpol yang tertib administrasi, taat aturan dan berdaya guna.

“Dalam hal ini bantuan yang diberikan itu agar pelaporannya nanti lebih akurat, akuntabel dan transparan. Kemudian dengan adanya bantuan ini diharapkan bahwa partai politik akan meningkatkan pendidikan politiknya terhadap masyarakat, juga terhadap anggotanya,” terang Hasanuddin.

Diketahui Banpol Kalsel tahun 2024 akan dinaikkan menjadi Rp7.500, dari sebelumnya hanya Rp5.000 per-suara.

Meski naik sebanyak 50 persen, Hasanuddin menilai, jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak,” tutup Hasanuddin. (SYA/RIW/APR)

Jelang Akhir Tahun, DPRD
Segera Evaluasi Capaian Pembangunan di Banjarmasin

Banjarmasin – Kalangan legislatif akan melakukan evaluasi, terkait realisasi capaian pembangunan Pemerintah Kota.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.

*Salah satu pekerja sedang melakukan proses pengadukan semen*

Hilyah menjelaskan, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Banjarmasin, yang bermitra dengan Komisi III DPRD Banjarmasin. Dimana akan dilakukan evaluasi melalui Rapat Dengar Pendapat, terkait pencapaian pembangunan terutama infrastruktur, seperti Jalan Lingkungan, Drainase hingga Perbaikan Jembatan.

“Kita akan jadwalkan RDP dengan Dinas PUPR Banjarmasin,” ucapnya

*Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, saat memberikan komentarnya*

Disampaikan Hilyah, untuk beberapa proyek pekerjaan jembatan, yang menggunakan dana APBD 2023, harus segera diselesaikan hingga akhir tahun ini, agar bisa segera difungsikan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada alasan tidak selesai, karena berbagai kendala, salah satunya disebabkan memasuki musim penghujan.

“Beberapa proyek yang belum selesai, akan dipertanyakan intens,” ungkapnya

Lebih lanjut Hilyah menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan Banjarmasin, agar setiap kendala yang terjadi di lapangan, dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.

“Secara umum selama ini sudah melakukan pengawasan ke lapangan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Tangani Masalah Sosial di Banjarmasin, Walikota Resmikan Sheleter Baiman

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin meresmikan Shelter Baiman di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada Rabu (6/12). Peresmian dilakukan langsung Walikota, Ibnu Sina didampingi istri dan Wakil Walikota Banjarmasin.

“Shelter yang baru diresmikan tersebut, sebagai tempat untuk penanganan sosial di kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Terutama, lanjutnya, anak terlantar, disabilitas telantar, manula telantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.

“Bahkan, selama ini yang terbanyak dirawat di rumah singgah ini adalah ODGJ,” ucap Ibnu.

Untuk ODGJ, lanjutnya, yang dirawat sebanyak 75 orang. Rata rata mereka sudah tidak memiliki keluarga lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengingatkan, rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin hanya sebagai, tempat penampungan sementara, bukan untuk selamanya.

“Kepada warga Kota Banjarmasin, saya sampaikan, bahwa rumah singgah itu tempat penampungan sementara,” ujarnya.

Berdasarkan SOP, lanjut Ibnu, hanya berlaku selama tujuh hari saja, Kemudian dikembalikan ke keluarganya masing masing.

“Jika ODGJ akan diserahkan ke Rumah Sakit Sambang Lihum/untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” kata Ibnu.

Walikota Banjarmasin berharap, keluarga penghuni Rumah Singgah dapat mematuhi aturan tersebut. (SRI/RIW/APR)

Paman Birin Bersyukur, Kalsel Raih SAKIP A dan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik 2023 di Indonesia

Bali – Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Paman Birin, pemerintah provinsi Kalsel kembali torehkan prestasi membanggakan untuk Banua.

Kali ini, Pemprov Kalsel raih 2 penghargaan bergengsi sekaligus. Pertama, Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A dan kedua, Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi ((RB) Tematik Terbaik pada semua Tema Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.

*Dua penghargaan yang diterima Kalsel di Bali*

Penghargaan ini diserahkan pada hari kedua rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan KemenPANRB di Bali pada Rabu (6/12).

Pada acara yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin ini, penghargaan SAKIP A dan Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 tersebut, diterima Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Pj Gubernur Bali, Ketua dan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat lainnya.

Paman Birin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel dari KemenPANRB.

Paman Birin juga menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat SAKIP A ini membuktikan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel.

Selain keberhasilan SAKIP A, Paman Birin juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kalsel dianugerahi sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB Tematik terbaik pada semua Tema tahun 2023.

“Alhamdulilah, kita mempertahankan raihan SAKIP A ini sebagai bukti nyata wujud keberhasilan dalam optimalisasi penyelenggaran akuntabilitas di jajaran Pemprov Kalsel disamping juga anugerah sebagai instansi pemerintah implementasi RB Tematik terbaik,” kata Paman Birin.

Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada KemenPANRB dan seluruh pihak atas sinergi bersama membangun budaya kinerja birokrasi efektif.

“Sekali lagi, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami dan SAKIP ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemprov Kalsel,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam laporannya menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan RBXperience ini bukan hanya sebagai seremoni, tapi juga program untuk membumikan RB.

Adapun 3 (tiga) indikator evaluasi pada kegiatan kali ini adalah, RB General dan RB Tematik, SAKIP serta Zona Integritas (ZI).

Raihan penghargaan oleh Pemprov Kalsel, yakni RB Tematik diraih dari hasil evaluasi RB Penanggulangan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, serta RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Tiga provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Implementasi RB tematik terbaik adalah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk raihan SAKIP Terbaik, Kalsel berada di level A dengan peningkatan nilai hasil evaluasi, dengan fokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah.

Pada kesempatan ini, Menteri PANRB juga sampaikan tiga arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, yakni transformasi digital, digital structure, digital competence dan digital culture. (Biroadpim-RIW/APR)

Terbaik II Penyaluran KUR, Pemprov Anugerahkan Penghargaan Kepada Bank Kalsel

Banjarbaru – Komitmen dan konsistensi Bank Kalsel membantu pemerintah provinsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbuah manis. Hal itu setelah Pemprov bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Bank Kalsel, untuk kategori terbaik II dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2023.

Penghargaan yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan KaKanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi ini, diberikan disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang digelar pekan lalu di Banjarbaru.

Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin yang menerima langsung penghargaan tersebut, berterimakasih atas penghargaan yang diberikan Pemprov Kalsel dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.

“Ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus konsisten dalam melakukan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Banua. Dengan demikian harapan kita ekonomi Kalsel bisa terus bergerak menjadi semakin maju,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar penyaluran KUR, Bank Kalsel juga secara konsisten melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di Banua melalui berbagai kegiatan hingga kolaborasi dengan banyak pihak.

“Dengan pembinaan yang kita lakukan, harapan kita UMKM yang ada di Banua dapat semakin professional dan berkembang usaha mereka. Ujungnya mereka tidak hanya memerlukan tambahan modal usaha tapi juga mampu memberikan kontribusi lainnya untuk daerah, baik itu penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi melalui pembayaran pajak,” tambahnya.

Sekadar diketahui, pada sektor keuangan hingga 31 Oktober 2023, untuk KUR di Provinsi Kalsel telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun untuk Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,84 Miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. (ADV-RIW/APR)