Hari: 2 November 2023

BANJAR – Tingkat kerawanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap isu kampanye politik mengandung SARA, hoaks dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024 tergolong tinggi.

Data tersebut diketahui setelah pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama sejumlah parak terkait kerawanan Pemilu 2024 di 38 provinsi di Indonesia, termasuk media sosial, beberapa waktu lalu.

Di kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat/Organisasi Wartawan dan Media, yang digelar oleh Bafan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Kamis (2/11), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Aries Mardiono, mengaku tingkat kerawanan Kalsel menempati posisi lima tertinggi di Indonesia.

Kerawanan media sosial di Kalsel berada setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Barat.

“Tingginya kerawanan di Kalsel dengan melihat pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu,” tuturnya.

Menurut Aries, kontestasi politik pada Pilkada 2020 di Kalsel cukup keras, termasuk persaingan di media sosial, yang juga memuat ujaran kebencian.

Untuk itu, Bawaslu Kalsel akan berkonsentrasi untuk melakukan pengawasan di media sosial untuk mencegah beredarnya isu kampanye politik yang memuat SARA, informasi hoaks dan ujaran kebencian.

“Bawaslu memiliki komunitas digital yang akan melakukan pencegahan terhadap isu-isu kampanye politik yang bermuatan SARA, informasi hoaks dan ujaran kebencian,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, mengungkapkan tahapan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Terutama dengan diumumkannya daftar calon legislatif (DCT) dan dimulainya kampanye Pemilu.

“DCT akan kita umumkan pada 4 November nanti,” ujar Andi Tenri.

Terkait perihal logistik Pemilu 2024, Andi Tenri menyebut sudah menyalurkan seluruh logistik tahap ke 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Antara lain bilik suara, tinta, segel bahkan kabel ties juga. Untuk kotak suara diperkirakan minggu ketiga November akan tersalurkan semua,” terangnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelantikan sebanyak 70 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Kamis (2/11).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, disaksikan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, staf ahli gubernur, asisten serta para kepala SKPD lingkup Pemprov.

Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel, patut disyukuri karena mendapat kepercayaan atau amanah.

“Kalau ada satu pekerjaan baru, akan masuk pada lingkungan yang baru pula. Maka perlu beradaptasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang diembankan,” ucap Sahbirin Noor.

Ia menambahkan, dirinya mengharapkan Pejabat Administrator dan Pengawas dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tolong menolong, dan saling kerjasama.

“Bekerja dengan enak tapi tidak seenaknya,” lanjut Sahbirin Noor.

Dirinya juga mengingatkan, kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa menjalin kerja sama dengan SKPD lain jika terdapat keterkaitan tugas.

Sementara Itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah menyampaikan, pejabat eselon III yang dilantik berjumlah 21 orang yang mayoritas mutasi, ditambah promosi karena mendekati pensiun per 1 September. Sedangkan eselon IV yang promosi sebanyak 13 orang dan mutasi 31 orang.

“Terkait kekosongan jabatan eselon II, BKD sudah bergerak melakukan proses pengisian dan tidak menutup kemungkinan dilakukan uji kompetensi akhir tahun ini,” tutup Dinansyah. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pembukaan jambore kader posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pembukaan jambore kader posyandu dilaksanakan di Kiram Park Kabupaten Banjar pada Kamis (2/11), dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyampaikan, jambore kader posyandu yang dilaksanakan ini, semakin meneguhkan keyakinan, bahwa kader posyandu memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia mengharapkan, kader-kader posyandu mampu melakukan langkah-langkah edukatif, untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani proses pemecahan masalah kesehatan.

“Mudah-mudahan, kita tetap diberikan kemampuan dan kekuatan, untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih sehat dan lebih sejahtera secara lahir dan batin,” ungkap Sahbirin Noor.

Ia menambahkan, masalah mendasar kesehatan yang masih dihadapi provinsi KalimantanSelatan, yakni tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta masih ditemukannya prevalansi balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. permasalahan tersebut, memerlukan keterlibatan banyak pihak, salah satunya dinas kesehatan, para kader pkk dan kader posyandu, serta masyarakat.
“Kami mengharapkan, kader-kader posyandu, mempunyai tekad yang kuat dan tidak pernah mundur, untuk mengatasi permasalahan kesehatan dimasyarakat,” lanjut Sahbirin Noor

Ditambahkan Sahbirin Noor, peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar, karena para kader tidak hanya sebagai pemberi informasi kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengatakan, jumlah kader yang mengikuti jambore ini sebanyak 137 dari 13 Kabupaten Kota.

“Kegiatan ini diisi dengan lomba menyusun Pemebrian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu,Penyuluhan Kesehatan, Pengisian KMS/Buku KIA, Pemantauan Pertumbuhan Balita, Cerdas Cermat, senam bersama, dan outbond,” tutup Diauddin. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menjelang Pesta Demokrasi pada tahun 2024 mendatang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terus berupaya menciptakan suasana yang kondusif.

Hal ini terungkap dalam rapat yang mengangkat tema “Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu/Pemilihan Serentak” yang diselenggarakan di Lantai 3 Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (1/11).

Setwan Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, situasi politik bisa saja memanas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, menurutnya, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada. Hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Alumni mahasiswa diminta terus mengembangkan kualitas diri dan memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kondisi dunia yang semakin terkoneksi dan berubah cepat.

Harapan itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah, pada acara Sidang Terbuka Senat Politeknik Hasnur Wisuda IX Tahun Akademik 2022/2023 / yang bertempat di salah satu hotel berbintang, Rabu (1/11).

Husnul menjelaskan revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi mengubah cara hidup, bekerja dan berinteraksi. Banyak kemudahan yang didapatkan sekaligus tantangan serta konsekuensi sebagai bentuk tanggungjawab dari perkembangan tersebut.

“Hal yang paling krusial adalah bagaimana kita memastikan bahwa perkembangan tersebut harus membawa perubahan positif dan ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Gubernur Kalsel berharap alumni mahasiswa untuk memperluas cakrawala berpikir agar memiliki nilai kompetitif dan inovatif sehingga tidak menjadi bagian dari pengangguran intelektual yang hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia.

“Sebaliknya, kalian harus memiliki jiwa enterpreneur, menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan transformasi digital saat ini. Kewirausahaan bukan hanya tentang memulai usaha atau menghasilkan keuntungan tetapi bagaimana mencari solusi dari suatu masalah dan akhirnya memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Yayasan Hasnur Centre, Zulfikar Alimuddin mengharapkan para wisudawan dan wisudawati Politeknik Hasnur bisa menunjukkan performa terbaik di dunia industri.

“Performa itu apa? Yaitu mereka mampu bekerja dengan keterampilan yang diharapkan dan memiliki pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pekerjaan,” terangnya.

Sedangkan, Direktur Politeknik Hasnur Banjarmasin, Tesdiq Prigel Kaloka mengatakan 57 mahasiswa yang diwisuda ini berasal dari tiga program studi dari enam prodi yang dimiliki Politeknik Hasnur Banjarmasin.

“Terdiri dari 12 orang lulus DIII Teknik Otomotif, 15 orang lulus DIII Budidaya Tanaman Perkebunan dan 30 orang lulus DIII Teknik Informatika,” jelasnya.

Tesdiq menambahkan mahasiswa yang diwisuda ini telah dibekali dengan kompetensi sesuai dengan jurusan masing-masing sehingga mereka siap kerja di lapangan. (NRH/RDM/RH)