Hari: 2 Agustus 2023

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga-nya menggelar Festival lomba Olahraga Dualomba, yaitu perpaduan olahraga bersepeda dan lari tingkat Internasional, serta Futsal Se-kalimantan Selatan.

Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono menjelaskan, digelarnya lomba tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan serta HUT RI Tahun 2023.

“Sampai saat Jumat 28 Juli 2023 lalu sudah ada 5 negara yang mendaftar untuk ikut pada lomba tersebut,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Lima negara tersebut diantaranya, Jerman, Irlandia, Singapura, Alzazair, serta lainnya. Untuk peserta dari Internasional ditargetkan sebanyak 10 negara.

“Sedangkan, untuk secara keseluruhan peserta sebanyak 200 yang ditarget. Namun, yang sudah mendaftar sebanyak 257 orang,” jelas Budiono.

Untuk tempat pelaksanaan, di kawasan perkantoran Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, pada tanggal 5 Agustus 2023.

Selain itu, digelar juga lomba Futsal Se-kalimantan Selatan.

“Pada lomba futsal ini terbuka untuk umum, dibuktikan dengan e-KTP Provinsi Kalimantan Selatan, apabila tidak ber KTP Kalsel tidak boleh,” ujarnya.

Budiono mengatakan, sampai saat ini sudah terdaftar 32 tim futsal dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan olahraga yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan serta Kemerdekaan RI ini, sebagai upaya untuk memasyarakat olahraga,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin, menghadiri acara Ijazah Talqin Dzikir bersama Arrazy Hasyim atau yang kerap disapa Abuya Arrazy Hasyim, di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Martapura, (2/8).

Dalam sambutannya, Paman Birin menekankan pentingnya pemerintah menjalin hubungan dengan dan para ulama, serta mengambil contoh dari kebijaksanaan dan sikap bijak yang pernah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kelampayan pada zamannya.

“Penting bagi kita untuk mencontoh sikap hubungan yang sangat mesra antara umaro dan ulama sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada zamannya,” ujar Paman Birin.

Paman Birin juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada mensyi’arkan dakwah Datu Kelampayan.

Dukungan tersebut, diharapkannya, dapat memperkuat peran pondok pesantren dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel secara luas.

Sementara itu, Abuya Arrazy dalam kesempatan itu memberikan Ijazah Talqin Dzikir kepada peserta yang hadir. Ia juga mengajak mereka dalam dzikir dan kesaksian keyakinan.

Dalam suasana khidmat, Abuya Arrazy mengajak para santri untuk menutup kedua mata, kemudian membaca tahlil dengan sungguh-sungguh dalam hati. Menguatkan kesaksian akan “Tidak ada tuhan kecuali Allah SWT”.

Selanjutnya, para santri diminta membuka kedua mata sambil mengucapkan “Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam” sebagai kunci penutupnya.

Semangat acara ini mencerminkan harmoni agama dan politik dalam mendukung kemajuan masyarakat. (BIRO.ADPIM/SYA/RDM/RH)

BANJAR – Sebanyak 300 orang peserta perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Jambore di Alam Roh 20, Desa Kiram, Kabupaten Banjar, mulai 2 hingga 3 Agustus 2023.

Mengusung tema ‘Menuju Desa Wisata Berbasis Geopark, Unggul, Aman, Sejahtera (Dewi Bungas)’,  jambore yang diinisiasi Dinas Pariwisata (Dispar) Kalsel ini bertujuan membina dan meningkatkan wawasan SDM Pokdarwis di Kalsel, khususnya terkait dengan kepariwisataan dan Geopark Meratus.

Mewakili Gubernur saat membuka kegiatan, Rabu (2/8), Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah mengapresiasi jambore ini.

Menurutnya, Pokdarwis memiliki peran penting terhadap kemajuan sektor pariwisata. Sehingga kelompok itu harus mampu mengelola destinasi wisata dengan baik agar mendatangkan pendapatan bagi penduduk lokal.

“Tentu saja ini juga bisa menjadi salah satu penyumbang pendapatan Kalsel. Untuk itu, pengelola Pokdarwis harus terus berkreasi dan berinovasi agar kunjungan wisatawan terus meningkat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Raudatul juga meminta dukungan Pokdarwis Kalsel untuk bersama-sama mendorong Geopark Meratus agar terdaftar sebagai UNESCO Global Geopark (UGG).

“Saya memohon keterlibatan aktif Pokdarwis sebagai mitra pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat status UGG Meratus. Terutama untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dispar Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyebut, Pokdarwis merupakan garda terdepan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar geosite Geopark Meratus.

“Peran Pokdarwis sangat penting sekali, karena mereka merupakan garda terdepan. Mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat disekitar geosite,” jelasnya.

Ia juga mendukung permintaan Ketua TP PKK yang sekaligus Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, terkait inovasi Pokdarwis demi kemajuan pariwisata.

“Kami sangat sependapat dengan Ibu Raudatul Jannah, jadi Pokdarwis harus bisa mengangkat potensi-potensi wisata yang mereka kelola, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin bersama Tenaga Ahli (TA) menggelar ekspose draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada Rabu (2/8) di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Kalsel.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan raperda ini merupakan inisiatif dari Komisi I untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan terkait penyiaran di Banua.

Saat ini, lanjut Rachmah, Provinsi Kalsel belum memiliki perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Padahal, menurutnya, perda tersebut sangat penting untuk menata lembaga penyiaran di Kalsel agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Kami harapkan setelah ini kita bisa segera memasuki pembahasan bersama pansus, semoga perda ini nantinya bisa lebih fokus dalam mengatur hal-hal dalam rangka kegiatan penyiaran di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan, Akademisi Ilmu Komunikasi, Fahrianoor, selaku Tenaga Ahli Penyusunan Perda Provinsi Kalsel tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Ia mengungkapkan bahwa saat ini belum ada ketercukupan hukum secara kuantitatif dan kualitatif yang mengatur tata kelola penyiaran di Provinsi Kalsel.

“Permasalahan utama di Provinsi Kalsel yakni belum adanya kerangka hukum yang mengefektifkan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang secara kolektif kolegial dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah yang tertib dan profesional,“ terangnya.

Fahri menjelaskan materi yang diatur dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini diantaranya yakni asas dan tujuan, jasa penyiaran, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan pidana, serta aturan peralihan.

Setelah pemaparan dari tenaga ahli, Wakil Ketua DPRD serta Ketua dan Anggota Komisi I DPRD memberikan tanggapan dan gagasannya masing-masing untuk penyempurnaan Perda ini. Selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih mendalam. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menyambut hari Dharma Karya Dhika ke-78 tahun ini, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Legal Expo 2023, di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin. Legal Expo berlangsung selama 2 hari, mulai Rabu (2/8) hingga Kamis (3/8). Acara ini dibuka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Faisol Ali mengatakan, bahwa kegiatan Legal Expo ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 tahun Kementerian Hukum dan HAM.

Dimana sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial berupa pengentasan stunting, pengecekan kesehatan gratis, yang dilaksanakan di Kelurahan Pemurus Dalam, dan donor darah yang dipusatkan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, serta berbagai kegiatan lainya.

Faisol melanjutkan, Legal Expo merupakan salah satu wujud nyata Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk layanan dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana dalam hal ini masyarakat merupakan pengguna layanan.

“Legal Expo ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi, agar masyarakat tidak menemui kendala dan hambatan dalam pelayanan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Ditambahkan Faisol, banyak sekali layanan yang menjadi tugas dan fungsi yang diampu Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu melalui legal expo ini, secara terpadu seluruh layanan akan diberikan kepada masyarakat secara serentak, selama dua hari, mulai 2-3 Agustus 2023.

Adapun layanan yang diberikan, berupa Layanan Kekayaan Intelektual. Diantaranya berupa konsultasi pendaftaran merek, dan konsultasi pencatatan hak cipta. Kemudian ada Layanan Administrasi Hukum Umum, berupa konsultasi pendirian Perseroan Perorangan, serta pengaduan pelanggaran HAM dan bantuan hukum gratis.

“Di sini juga ada layanan imigrasi, berupa penerbitan paspor. Bahkan peminatnya banyak sekali, melebihi kuota yang disiapkan,” tutup Faisol.

Sementara itu, kepada wartawan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung kegiatan Kanwil Kemenkumham Kalsel ini. Mengingat layanan yang diberikan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Khususnya pengunjung pusat perbelanjaan.

“Kalo bisa ini jadi agenda rutin Kanwil Kemenkumham. Tidak hanya di mal ini, tapi juga di lokasi strategis lainnya,” ujarnya.

Usai membuka acara, Sekdaprov Kalsel juga menyempatkan diri melihat secara langsung proses pemberian layanan kepada masyarakat di Legal Expo 2023. Termasuk meninjau sejumlah stand lapas dan rutan di Kalsel, yang memperlihatkan produk unggulan para warga binaan mereka.

“Produknya bagus-bagus. Bahkan tadi Ketua Dewan memborong di salah satu stand. Saya harap, produk warga binaan ini menjadi modal mereka ke depan, pasca menjalani hukuman,” tutup Roy.

Hadir pada acara pembukaan Legal Expo ini, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan perwakilan unsur Forkopimda Provinsi Kalsel. Sejumlah warga binaan dari lapas di kabupaten Banjar, juga turut hadir memeriahkan acara, dengan menampilkan kesenian Panting serta tari Radap Rahayu. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam menghasilkan sarjana yang berkualitas di Banua ini, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al Banjari, dapat lebih unggul.

Harapan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada saat menghadiri, Sidang Terbuka Senat, Pengukuhan Guru Besar, dan Wisuda Tahun 2023, di Gedung Sultan Suriansyah, Rabu (2/8)

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap Uniska yang telah melaksanakan wisuda kepada para mahasiswa mereka,” ungkapnya.

Pada momentum ini, lanjut Sulkan, diharapkan Uniska dapat menjadi lebih unggul, dalam mencetak sarjana dibidang masing masing.

“Dan, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap para wisuda ini, dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banua ini,” ucap Sulkan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel juga meminta kepada para sarjana yang baru diwisuda, agar dapat menciptakan dunia usaha sendiri.

“Kepada seluruh sarjana yang baru ini, untuk dapat mengasah mental mereka, dalam memasuki dunia kerja. Karena persaingan dunia kerja saat ini cukup berat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sulkan, para sarjana yang baru tersebut, diminta dapat menciptakan dunia usaha.

Maka, tambahnya, dalam menjalankan bidang usaha tersebut, para sarjana baru diminta agar memiliki keuletan dalam menjalan usaha mereka tersebut.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan dan inspeksi langsung terhadap titik api yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (1/8).

“Pemantauan melalui jalur udara ini dilakukan diwilayah yang rawan terjadinya Karhutla seperti Liang Anggang, Bati-bati, Kurau, Tambang Ulang, Martapura Barat, dan Jejangkit,” ungkap Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi.

Dari, lanjutnya, pemantauan tersebut, terlihat adanya sejumlah titik api bahkan titik air juga sudah mulai menyusut.

“Kedepannya akan diadakan rapat dengan melibatkan Badan Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR, dan Kanwil BPN untuk mengetahui siapa pemilik lahan-lahan yang terbakar tersebut,” ujar Kapolda lagi.

Menurut Andi, Tim gabungan ini aktif melakukan koordinasi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca kering dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya Karhutla.

Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran.

“Diharapkan dengan adanya pemantauan dan tindakan proaktif ini, dapat meminimalisir risiko Karhutla dan memastikan keselamatan warga serta keberlanjutan sumber daya alam di Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.

Pada pemantauan ini dilakukan secara intensif dan terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Satgas Karhutla, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan upaya bersama dalam menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak negatif Karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pemantauan yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Sahbirin Noor. (POLDA-KALSEL/SRI/RDM/RH)