27 Juli 2023 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gerdayak Indonesia Kalsel Resmi Ada di Banua

BANJARMASIN – Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Kalimantan Selatan saat ini sudah resmi ada di Provinsi ini, setelah secara resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Yansen Binti, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/7). Dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Gubernur mengatakan, Pelantikan Gerdayak ini di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi ini.

“Dengan kehadiran Gerdayak dapat turutserta dalam pembangunan di Banua ini,” ucapnya.

Gubernur berharap, Gerdayak dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Banjar, sehingga hidup sejahtera dapat terwujud di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua DPP Gerdayak Yansen Binti menjelaskan, saat ini untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilantik untuk Gerdayak di 13 Kabupaten dan Kota.

Sehingga, lanjut Yansen, pihaknya berharap dengan keberadaan Gerdayak di Provinsi ini, dapat berkontribusi untuk pembangunan di daerah tersebut.

“Gerdayak sudah terbentuk diseluruh Tanah Air, sehingga anggotanya dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing masing,” jelasnya lebih lanjut.

Begitu juga, lanjut Yansen, dengan Gerdayak yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Sedangkan, Ketua DPD Gerdayak Provinsi Kalimantan Selatan Achmad Murjani mengatakan, kehadiran Gerdayak tentunya untuk memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua DPD Gerdayak Kalsel Achmad Murjani

“Gerdayak juga akan memberikan kontribusi, dalam membangun IKN mengingat Kalsel merupakan, salah satu pendukung pembangunan IKN tersebut,” ucap Murjani. (SRI/RDM/RH)

Dispora Kalsel Gelar Rakor Rencana Aksi Daerah Kepemudaan se Provinsi

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (26/7). Dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

“Rencana aksi daerah Kepemudaan ini perlu didukung oleh Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten dan kota. Untuk menyamakan program kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Daerah,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan.

Namun, lanjutnya, untuk saat ini hanya ada satu daerah saja, yang telah membuat rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut. Yaitu, Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengetahui penyebab belum dibentuk rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, di 12 daerah lainnya tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.

Sehingga, tambahnya, permasalahan dalam pembentukan rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, mendapatkan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

“Dan, diharapkan dalam waktu dekat segera terbentuk rencana aksi daerah Kepemudaan, diseluruh daerah di Banua ini,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

519 Guru di Pemprov Kalsel Terima SK Pengangkatan PPPK

BANJARBARU – Sebanyak 519 orang, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga guru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (27/7) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Pengangkatan PPPK tenaga guru lingkup Pemprov Kalsel

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberhasilan 519 orang PPPK Jabatan Tenaga Guru ini dalam menerima SK, adalah buah dari kerja keras dan do’a tanpa henti yang telah mereka lakukan,” ungkap Roy.

PPPK Jabatan Tenaga Guru adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Sehingga diharapkan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan berinovasi untuk melahirkan cara ajar yang dapat terus relevan dengan perkembangan jaman.

“Saudara adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Maka, penting untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang pendidik dan pengajar yang profesional,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)

Potensi PAP Masih Besar, Paman Yani : Pemda Buka Komunikasi Dengan Pengusaha

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya, pada Rabu, (26/7).

Dalam rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel dan mitra kerja lainnya, salah satu materi yang dibahas adalah tentang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) agar bisa lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani mengatakan PAP merupakan salah satu potensi besar untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, lanjut Paman Yani, agar PAP ini bisa diterapkan menyeluruh maka perlu komunikasi antara Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan para pengusaha.

“Untuk PAP, kalau ini mau diterapkan secara masif, maka mestinya ada komunikasi antara Bapenda dengan pengusahanya bahwa ini ada tarif pajak air permukaan dengan harga dan kualitas air,” katanya.

Paman Yani menjelaskan kegiatan ini sudah dilakukan di kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam pertemuan tersebut Pemprov Kalsel melalui Bapenda dan Pemkab Tanbu melaksanakan sosialisasi secara persuasif kepada perusahaan-perusahaan agar dapat membayar kewajiban Pajak Air Permukaannya (PAP).

“Karena itu saran saya, bukalah kran untuk melakukan komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Saya sudah mencoba memberikan contoh di Kabupaten Tanbu, beberapa waktu lalu. Diharapkan kabupaten/kota lainnya juga melaksanakannya,” tuturnya.

Namun, lanjut Paman Yani, ada lagi persoalan yaitu masih banyak perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) sehingga sesuai regulasi, Pemprov Kalsel tidak dapat menarik retribusi dari PAP.

“Karena persoalan saat ini yang dihadapi perusahaan untuk mengurus izin SIPA agak sulit,” jelasnya.

Untuk itu, Paman Yani meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama-sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mencarikan solusi agar izin SIPA dipermudah dan supaya legal dalam penarikan pajak.

Paman Yani juga menyoroti persoalan belum adanya sanksi bagi wajib pajak air permukaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan retribusi kepada pemprov.

“Kebijakan punishment harusnya ada, minimal izinnya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah,” tambahnya.

Ia juga berharap dengan adanya rapat dengar pendapat ini bisa menjadi pemicu dan penguat upaya meningkatkan pendapatan dari PAP. (NRH/RDM/RH)

Pemerintah di Kalsel Turut Berkomitmen Turunkan Stunting Hingga 14 Persen

BANJAR – Pemerintah berkomitmen untuk turut mengawal penurunan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 30 di Kalsel diharapkan setiap daerah mampu menekan laju pertumbuhan angka stunting.

Penyerahan penghargaan dari Kepala BKKN RI Hasto Wodoyo kepada Pemprov Kalsel dalam rangka menekan dan menggencarkan program stunting di daerah

Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan, mengungkapkan, saat ini prevalensi stunting di Kalsel sudah berada diangka 24,6 persen. Meski menurun, kerjasama yang baik setiap daerah harus benar-benar dijalankan

“Jadikan HARGANAS ke 30 ini menjadi momen untuk bersama-sama menekan lajunya pertumbuhan stunting di Kalsel,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam acara Hari Keluarga Nasional ke 30 tingkat Provinsi Kalsel, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis (27/7).

Penyerahan pengharagaan dari BKKN RI bagi daerah kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program stunting di Kalsel

Ia menekankan program yang tengah digencarkan setiap daerah dapat benar-benar dijalankan secara maksimal.

“Tentu betapa pentingnya membangun ketahanan keluarga agar bebas dari stunting dengan memaksimalkan makanan bergizi bagi anak agar pencegahannya dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wadoyo, menyampaikan, saat ini pemerintah sedang gencarnya mengejar bonus demografi yang bertujuan untuk kemajuan negara.

“Kesempatan untuk bonus demografi hanya tinggal 13 tahun lagi dan sebenarnya tinggal 12 tahun lagi karena 2035 penduduk kita sudah banyak tua semuan,” bebernya.

Apalagi, kata dia, jumlah melahirkan juga berdampak semakin menurun apabila penanganan stunting tidak maksimal dilaksanakan oleh setiap daerah.

“Akhirnya generasi mudanya sedikit dan tuanya semakin banyak. Apalagi, kualitas pendidikan dan ekonomi yang didapatkan juga rendah ini sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus serius dalam menanganinya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Sambut Kepulangan Petugas Haji, Menag: Terima Kasih Sudah Bekerja Melebihi Ekspektasi

JAKARTA – Menyusul berakhirnya masa operasional haji di Mekah, secara bertahap Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia dipulangkan ke tanah air.

Hari ini, Kamis (27/7) sebanyak 440 petugas haji yang ditempatkan pada Daerah Kerja (Daker) Mekah tiba di tanah air.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyambut kedatangan petugas haji di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, mengaku bangga dengan dedikasi yang sudah mereka berikan.

“Pagi ini saya baru saja menyambut kedatangan 282 petugas. Nanti sore, akan tiba lagi sebanyak 158 petugas,” ujar Menag Yaqut, pada Kamis (27/7).

Rencananya Menang juga akan kembali menyambut kedatangan rombongan berikutnya.

“Kawan-kawan ini yang selama ini sudah bekerja keras. (Penyambutan) ini adalah wujud dari terima kasih kami sebagai pemerintah kepada para petugas haji,” imbuhnya.

Menurut Menag, berdasarkan evaluasi, para petugas haji bukan saja telah bertugas dengan baik. Lebih dari itu, mereka bahkan telah melebihi ekspektasi atau harapan yang diinginkan pemerintah.

“Para petugas telah bekerja melebihi ekspektasi yang kami buat sendiri. Mereka betul – betul luar biasa. Bagaimana mereka sampai gendong jemaah, memandikan jemaah, menggantikan popoknya yang mungkin di rumah mereka tidak sempat lakukan itu kepada orang tuanya,” ungkap Menag.

Selain menyaksikan sendiri perjuangan para petugas, Menag juga memperoleh banyak testimoni dari jemaah terkait dedikasi para petugas.

“Saya mendapatkan banyak WA dari jemaah yang mengungkapkan terima kasih kepada petugas. Bahkan ada yang bercerita ke saya hingga menangis haru,” kata Menag.

Karenanya, Menag mengucapkan terima kasih kepada para petugas.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat kembali ke tanah air, melepas rindu dengan keluarga,” kata Menag.

Ia menambahkan, ke depan juga akan melakukan evaluasi terhadap pola penugasan petugas haji Indonesia.

“Salah satu yang akan kita evaluasi adalah lamanya masa bertugas. Selain itu kita juga akan memberikan apresiasi. Apresiasi bentuknya apa, kita tunggu nanti, ya!,” ujar Menag kepada para insan media. (KemenagRI-RIW/RDM/RH)