24 Juli 2023 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemprov Kalsel Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa regional, di Pendopo Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Senin (24/7).

Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa regional

Workshop tersebut dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan, Anggota Komite IV DPD RI, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, beserta seluruh Kepala Dinas PMD Kabupaten-Kota se-Kalsel.

Menyampaikan amanat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sulkan menyampaikan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis, bagi kemajuan bangsa. sebagai unit organisasi Pemerintah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju. Diera pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian terhadap pembangunaan di pedesaan semakin besar. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat. dana desa ini, telah mampu meningkatkan pembangunan di pedesaan.

“Melalui dana desa, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit bumdes, posyando, dan berbagai sarana dan prasarana lain, yang menunjang aktivitas ekonomi telah terbangun,” ucap Sulkan.

Disisi lain menurut gubernur, beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi, yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu, kontrol terhadap penggunaan keuanganan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang.

“Pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan,” lanjutnya.

Ditambahkan gubernur, Pemerintahan desa semestinya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat, agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.karena itulah semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang kita tumbuh kembangkan, di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan. (RILIS-MRF/RDM/RH)

Bapemperda DPRD Banjarmasin Gelar Rapat Soal Pajak dan Retribusi Daerah

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, menggelar Rapat Pembahasan terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Hal itu disampaikan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, pada Senin (24/7).

Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, saat diwancara awak media

Darma mengatakan, rapat pembahasan ini sangatlah penting berdasarkan rapat koordinasi sebelumnya, bahwa Pemerintah Pusat mewajibkan untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hasil rapat sementara, Pemerintah Kota masih mempersiapkan berbagai draf Raperda tersebut.

“Rencananya paling lambat tanggal 5 Agustus mendatang, akan digelar Rapur tingkat satu usulan Raperda oleh Pemko,” ucapnya

Disampaikan Darma, untuk pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota juga masih menunggu untuk tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Banjarmasin. Ia berharap, setelah diajukan dan dibahas nantinya, dapat difinalisasi paling lambat bulan November 2023 mendatang.

“Tahun 2024 wajib dijalankan Perda Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemko,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menambahkan, dari hasil rapat ini pihaknya memang masih menyusun draf Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan akan terus digelar rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pihaknya berupaya paling lambat diajukan akhir Juli 2023, untuk nantinya bisa digelar melalui Rapat Paripurna secara terbuka, pada awal pekan dibulan Agustus mendatang.

“Poin penting dalam pembahasan sebelumnya terjadi pemisahan antara penarikan Retribusi dengan Pajak Daerah, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat, nantinya akan dilakukan penggabungan Retribusi dan Pajak Daerah,” tutupnya

Untuk diketahui, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, didampingi Wakil dan Anggotanya, dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, dan Kepala Bagian Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah, bertempat di ruang Komisi IV Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemerintah Pusat Rencanakan Perbaikan Jalan KM 171 Satui

JAKARTA – Perbaikan Jalan Nasional KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang rusak akibat longsor, diduga karena aktivitas pertambangan batu bara sekitar lokasi sejak September 2022 lalu, kini menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Kementerian PUPR melalui Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Boby Ali Azhari mengatakan,kerusakan Jalan KM 171 menjadi atensi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga agar segera menindak lanjuti permasalahan jalan nasional yang longsor akibat pertambangan di KM. 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Direktorat Jenderal Bina Marga juga sudah mulai merencanakan, karena kerusakan bukan karena bencana, kalau bencana bisa dikerjakan langsung,” ungkap Boby usai kunjungan kerja jajaran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Kalsel, bersama perwakilan Dinas PUPR Kalsel,di kantor Kementerian PUPR di Jakarta, baru-baru tadi.

Boby menambahkan, untuk perbaikan Jalan KM 171, ada beberapa proses yang harus dilakukan, di antaranya terkait desain dan anggaran pengejaran. Apalagi kerusakan Jalan Km 171 bukan karena bencana alam, yang penanganannya mesti cepat ditindaklanjuti.

“Kalau bagian dari bencana, langsung dikerjakan. Kalau bukan bencana, didesain dulu. Apalagi longsor dan segala macam,” lanjut Boby.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya belum tau kepastian rencana dimulainya pengerjaan pembangunan jalan akses utama Banjarmasin – Batulicin yang longsor tersebut. Ia mengharapkan, tahun depan kementerian PUPR sudah dapat memulai pengerjaannya pembangunan jalan longsor tersebut, mengingat pentingnya akses tersebut bagi kelancaran lalu lintas masyarakat.

“Karena pertengahan tahun ini semua anggaran sudah teralokasi ya, moga moga tahun depan bisa segera dibantu lah teman teman disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

2023, Jumlah Pengunjung Museum Lambung Mangkurat Kalsel Meningkat Drastis

BANJARBARU – Upaya Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dalam meningkatkan Kecintaan masyarakat terhadap museum berbuah hasil positif.

Di Museum Lambung Mangkurat Kalsel misalnya. Jumlah pengunjung sejak Januari – Juni 2023 mencapai 33.087 orang. Jauh meningkat dibanding jumlah pengunjung periode Januari – Desember tahun 2022 yang hanya 29.766.

“Mudah-mudahan hingga tutup tahun 2023 jumlah pengunjung museum bisa mencapai 50 ribu orang,” ujar Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Taufik Akbar, Senin (24/7).

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Taufik Akbar

Menurut Akbar, selain dicabutnya status pandemi menjadi endemi tahun ini, keinginan dan upaya Gubernur Kalsel juga berdampak terhadap peningkatan pengunjung museum.

“Karena beliau (Gubernur) sangat menjunjung tinggi nilai sejarah dan budaya Kalsel. Beliau selalu mengajak masyarakat untuk berkunjung ke museum,” ungkapnya.

Peningkatan pengunjung tentu memberi dampak terhadap pendapatan museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel ini.

Hingga Juni lalu, hasil retribusi karcis disebutkan Akbar, sudah mencapai Rp 104 Juta lebih atau hampir 90 persen dari target retribusi tahun ini.

“Pendapatan sewa gedung kita sudah 58 persen dari target. Sekitar 3,5 Juta,” bebernya.

Akbar berharap jumlah kunjungan masyakarat ke museum semakin lebih meningkat. Apalagi museum merupakan salah satu sarana edukasi bagi pelajar untuk memperluas pengetahuan tentang sejarah dan budaya khususnya Kalsel. (SYA/RDM/RH)

Gunakan Trail Pustaka, Tim Pusling Kunjungi SDN Pembantanan 1 Sungai Tabuk

BANJAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) tidak pernah berhenti untuk mempromosikan minat baca kepada masyarakat Banua.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel yakni dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah di daerah terpencil di Kalsel dengan menggunakan armada pusling. Kali ini mereka berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pembantanan 1 Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar belum lama ini.

Suasana Trail Pustaka Mengunjungi SDN Pembantanan 1 Kecamatan Sungai Tabuk

Sambil membawa puluhan buku bacaan, beberapa staf perpustakaan datang mengendarai tiga unit motor trail, ke SDN Pembantanan 1 tersebut.

Puluhan buku bacaan, mulai dongeng, cerita rakyat, buku pelajaran, kisah nabi dan rasul, hingga cerita sang princess diangkut oleh para staf ke sekolah di daerah terpencil tersebut. Kedatangan tim motor Pusling ini disambut antusias oleh siswa setempat.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, gerakan jemput bola ini sebagai wujud militansi tim Pusling Palnam yang tak pernah surut mempromosikan minat dan budaya baca kepada masyarakat di berbagai pelosok wilayah.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan stimulan kepada masyarakat, utamanya daerah terpencil untuk gemar membaca,” jelasnya, Senin (24/7).

Nurliani menegaskan, pemerataan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat adalah tujuan utama kunjungan ini.

“Kami berharap bisa membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal kepada masyarakat serta memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat,” tuturnya.

Nurliani juga berkomitmen untuk terus bergerak mengunjungi sekolah atau daerah lain yang belum tersentuh layanan pusling di daerah terpencil.

Diketahui Dispersip Kalsel memiliki 8 unit mobil dan empat sepeda motor trail untuk program pusling.

Khusus perpustakaan trail keliling, ditugaskan delapan rider yang bergantian mengoperasikan kendaraan roda dua pemberian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada awal Januari 2019. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)