Hari: 18 Juli 2023

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menerima sebanyak 378 eksemplar buku dari Anggota DPD-RI Asal Kalsel, Habib Hamid Abdullah.

Hamid menyerahkan buku-buku tersebut secara langsung kepada Kepala Dispersip Kasel Nurliani Dardie di Perpustakaan Palnam, pada Jum’at (14/7) lalu.

Hamid mengatakan, penyerahan buku ini sebagai bentuk dukungannya terhadap peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Banua yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel.

“Buku-buku ini merupakan koleksi pribadi saya, dan saya berikan kepada Dispersip Kalsel untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat kita, dari dulu saya memang ingin melakukannya tapi baru kesampaian saat ini,” kata Hamid melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Selasa (18/7).

Hamid menjelaskan, buku-buku yang dia berikan ini kebanyakan tentang hukum dan ketenagakerjaan, mengingat dirinya pernah bekerja pada dua bidang tersebut.

Momen penyerahan buku inipun dimanfaatkan Hamid untuk berkeliling melihat fasilitas dan pelayanan yang ada di Dispersip Kalsel.

Ia pun memuji kemajuan Dispersip Kalsel dibawah kepemimpinan Nurliani Dardie yang menurutnya lebih bagus dibandingkan saat dia berkunjung sepuluh tahun lalu.

“Dibawah kepemimpinan Bunda Nunung kemajuan Dispersip ini sangat luar biasa. Tanah yang dibelakang (milik Dispersip) dulunya hutan, kini telah berdiri dua bangunan perpustakaan yang bagus, bahkan sampai ada mini teaternya,” tuturnya.

Hamid juga mengimbau kepada masyarakat, untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan daerah ini.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengapresiasi atas bantuan buku yang diberikan oleh Habib Hamid Abdullah kepada pihaknya. Ia mengaku senang atas kunjungan dari anggota DPD-RI asal Kalimantan Selatan tersebut.

“Kami yakin buku-bukunya yang diberikan ini akan sangat bermanfaat. Saya juga tahu kalau Habib ini orangnya suka membaca, sehingga saya yakin buku-buku ini sangat berkualitas,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Nurliani mengimbau kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa menyumbangkan buku bacaannya yang sudah tidak terpakai lagi.

“Kepada seluruh masyarakat maupun tokoh masyarakat yang bukunya sudah tidak terpakai atau sudah dibaca berulang kali boleh disumbangkan ke kami, karena banyak yang memerlukan,” imbaunya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan sejak 1 Juli 2023, secara bertahap pindah ke Mako Polda Kalsel baru yang berada di kawasan Perkantoran provinsi Kalsel di Banjarbaru.

“Perpindahan dilakukan secara bertarap, berdasarkan perintah dari Kapolda Kalsel mengenai perpindahan tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, kepada Abdi Persada FM, Selasa (18/7).

Rifa’i mengatakan, saat ini sudah ada 9 satuan kerja, terdiri dari 2 Direktorat, 4 bidang, serta 3 biro.

“Sembilan Satker tersebut, biro logostik, biro renna, dir pamobvit, dit bimmas, bid tik, bid kum, Bid humas, dit tahti, serta yanma,” ucap Rifa’i.

Sedangkan, lanjutnya, untuk yang lainnya atau secara keseluruhan perkantoran masih dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan, waktu pastinya masih belum dapat dipastikan.

“Untuk perpindahan secara keseluruhan diharapkan pada akhir tahun mendatang. Namun, masih belum dapat dipastikan,” ujarnya lebih lanjut.

Meski begitu, tambah Rifa’i, Polda Kalsel tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Walaupun, terdapat dua Mako Polda di Banjarmasin serta Banjarbaru.

“Seperti Bidang Humas saat ini meski sudah pindah ke Mako Polda baru di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kami tetap memberikan pelayanan,” ucapnya lagi.

Menurut Rifa’i, meskipun di Mako Polda baru tentunya pelayanan, untuk masyarakat tetap diberikan. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Kemah Bela Negara (KBN) tingkat Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan selama sepekan mulai 10 – 16 Juli di Kiram Park Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi Role Model (panduan) bagi penyelenggaraan KBN tingkat Nasional selanjutnya. Seluruh kegiatan KBN tingkat Nasional 2023 berjalan lancar dan aman sesuai rencana selama kegiatan berlangsung. Para peserta bergerak dengan sistem satuan terpisah antara kegiatan putra maupun putri sesuai dengan metode sistem kepramukaan. Berbagai macam pendidikan karakter, seperti peduli lingkungan, kekompakan, persatuan dan rasa cinta tanah air dibangun selama kegiatan KBN tahun 2023 dalam berbagai kegiatan, baik di alam terbuka maupun di dalam ruangan.
Wakil Ketua Kwartir Nasional Ketua Komisi Bela Negara Brigjen (Purn) Hasto Pratisto Yuwono menyampaikan, penyelenggaraan KBN tingkat Nasional 2023 di Kalsel patut ditiru dan dapat menjadi role model bagi kwarda-kwarda yang ada di seluruh Indonesia ketika nantinya terpilih menjadi tuan rumah KBN 2024 mendatang.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), yang luar biasa bekerja keras, dan kepada panitia serta Kwarda Kalsel, yang telah menjadi tuan rumah bagi seluruh peserta KBN Nasional tahun 2023,” ungkap Hasto usai penutupan KBN tingkat Nasional di Kiram Park Kabupaten Banjar, Sabtu (15/7) malam.

Badan Pengelola Gerakan Pramuka (Kwartir) Nasional, akan menggelar musyawarah Nasional untuk menentukan daerah penyelenggara Kemah Bela Negara (KBN) tingkat Nasional tahun 2024. Musyawarah Nasional akan diselenggarakan pada Desember di Provinsi Aceh, untuk menentukan Provinsi mana yang akan menyelenggaralan KBN tingkat Nasional ditahun 2024 mendatang.

“Provinsi manapun yang nantinya akan terpilih menjadi penyelenggara KBN Nasional tahun 2024, diharapkan dapat menjadikan Kalsel sebagai acuan nantinya, atau lebih baik lagi,” lanjut Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kalimantan Selatan yang luar biasa bekerja keras, dan kepada panitia serta Kwarda Kalsel yang telah menjadi tuan rumah yang ramah dan nyaman bagi seluruh peserta. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Juli 2023 berangsur membaik dibandingkan inflasi pada Juni 2023. Hal tersebut tentunya kabar baik bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), dikarenakan dengan terkendalinya inflasi disuatu daerah, maka akan membuat harga harga bahan pokok kembali berangsur normal dan stabil.

Penyampaian angka inflasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suparmi, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Repulik Indonesia, di Command Center (CC) Setdaprov Kalsel, Senin (17/7).

Suparmi menyampaikan, inflasi bulanan di Kalsel pada Juli minggu ke dua terkendali seperti dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan di empat kabupaten untuk minggu kedua Juli ini mengalami minus Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, dan Banjarbaru.

“Alhamdulillah untuk Kalsel inflasinya terkendali seperti dengan bulan-bulan sebelumnya,” ungkap Suparmi.

Ia melanjutkan, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penahan inflasi di Kalsel, yakni dari komoditas daging ayam ras, cabai rawit, udang basah, bawang putih dan pisang.

“Alhamdulillah ini upaya Pemprov Kalsel dalam rangka pengendalian inflasi tergolong sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kabar gembira disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (17/7) siang. Bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini, kembali mengalami penurunan. Melalui rilis virtualnya, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menyampaikan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,29 persen, turun 0,32 poin dibanding September 2022, dan turun 0,20 poin dibanding Maret 2022.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 188,93 ribu orang, berkurang 13 ribu orang terhadap September 2022, dan berkurang 6,77 ribu orang terhadap Maret 2022”, jelasnya.

Martin menambahkan, selama periode 2016–2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan baik dari sisi jumlah maupun persentase berfluktuasi. Selama tujuh tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami 4 (empat) kali kenaikan, yaitu pada periode Maret 2017, September 2016, September 2020, dan September 2022. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, turut berkontribusi terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk miskin periode September 2020.

“Bahkan angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, ujarnya.

Lebih lanjut Martin menjelaskan, persentase dan jumlah penduduk miskin di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, berada di bawah rata-rata nasional. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Barat.

Dari sisi jumlah, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya, sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Pulau Kalimantan. (RIW/RDM/RH)