Hari: 12 Juli 2023

BATOLA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Handil Bakti di Kabupaten Barito Kuala, Selasa (11/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani ini memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan UPPD Samsat Handil Bakti dari program Insentif/Relaksasi atau dikenal “Pemutihan” Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pasalnya, lanjut Paman Yani, dari hasil kegiatan monitoring ke Samsat UPPD Handil Bakti, pihaknya melihat ada peningkatan pendapatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan kebijakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait program Pemutihan PKB.

“Program relaksasi PKB ini luar biasa efeknya dimana masyarakat berduyun-duyun datang ke kantor cabang pembantu ini sehingga pendapatan pajak kendaraan meningkat sangat signifikan,” katanya kepada wartawan.

Hal ini menunjukkan program relaksasi PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 1 Juli – 9 Desember 2023 sangat membantu dan meringankan masyarakat Kalsel untuk membayar pajak.

Selain itu, Paman Yani juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan UPPD Samsat Kecamatan Handil Bakti, seperti disediakannya minuman teh dan kopi bagi wajib pajak sehingga mereka dapat menikmati minuman sambil menunggu giliran membayar PKB.

“Dari informasi ternyata layanan ini juga ada di kantor utamanya Samsat Marabahan. Saya mengapresiasi hal ini bahwa kantor Samsat tidak hanya melayani warga membayar pajak, tetapi ada juga sentuhan humanis lainnya yang diberikan kepada wajib pajak,” jelasnya.

Paman Yani juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada UPPD Samsat Handil Bakti yang terkendala sarana dan prasarana khususnya layanan Pajak Air Permukaan (PAP).

“Mereka tidak dapat pengadaan mobil yang dianggarkan pada tahun 2022 lalu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Paman Yani mengharapkan UPPD Samsat Handil Bakti dapat memiliki tempat yang representatif seperti ruang tunggu dan tempat parkir yang lebih luas sehingga pelayanan terhadap wajib pajak bisa lebih optimal.

“Ternyata wajib pajak di Handil Bakti ini lebih banyak dari Marabahan. Sehingga diharapkan pemerintah bisa memberikan ruang yang representatif bagi wajib pajak di Handil Bakti yang berkisar 2 ribu lebih,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz dan Ilmu Al-Quran Darussalam Martapura berencana membangun beberapa gedung baru di lahan seluas 1,4 hektare dengan biaya kurang lebih Rp 110 miliar.

Rencana itu ditandai peletakan batu pertama gedung asrama santri oleh Pimpinan Ponpes KH Muhammad Wildan Salman, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK,  di lingkungan Ponpes Tahfidz dan Ilmu Al-Quran Darussalam Martapura, Tanjung Rema Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu (12/7).

Gubernur Sahbirin berharap pembangunan gedung ini dapat segera terselesaikan demi terlahirnya insan yang bertakwa dan berakhlak mulia dari Ponpes ini.

“Pembangunan ini menjadi pondasi dasar untuk mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Gubernur akrab disapa Paman Birin.

Perkembangan pendidikan berbasis keagamaan khususnya Agama Islam di Kalsel semaking berkembang luas, apalagi jika ditambah beberapa gedung baru dari Ponpes dibawah Yayasan Ponpes Darussalam Martapura ini.

“Ini wujud harapan dan rasa optimis dari Ponpes untuk lebih mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana. Masyarakat pasti jadi lebih tertarik untuk mengemban pendidikan Agama Islam disini,” tutur Paman Birin.

Dengan banyaknya generasi muda yang bertakwa dan memiliki pengetahuan Al-Quran, menurut Paman Birin, generasi penerus di Kalsel tidak akan mudah terhasut oleh pengaruh asing yang dapat merusak moral bangsa.

“Tentunya Pemprov Kalsel akan selalu berupaya membantu mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan yang berlandaskan Islam,” tutupnya.

Ditempat sama, Pimpinan Ponpes Tahfidz dan Ilmu Al-Quran Darussalam Martapura KH Muhammad Wildan Salman berharap pembangunan seluruh gedung berjalan sukses. Sebab menurutnya debgan memperdalam ilmu Al-Quran, dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat kelak.

“Semoga seluruh pihak yang membantu, khususnya para donatur pembangunan gedung juga diberikan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah,” ujarnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin meminta kepada seluruh peserta KBN Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, untuk tidak telat makan. Agar tidak terkena serangan asam lambung (Maag).

Tim Kesehatan RSUD Ulin Kemah Bela Negara Dokter Linda menjelaskan, untuk Tim Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin pada pelaksanaan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bertugas di kawasan Tahura, serta di Kiram Park.

“RSUD Ulin Banjarmasin turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kalsel,” ungkap Dokter Linda, kepada Abdi Persada FM, Rabu (12/7).

Menurut Dokter Linda, peserta KBN kebanyakan mengalami serangan asam lambung, akibat telat mengkonsumsi makanan.

“Kami menemukan peserta yang melakukan telat makan, akibatnya mereka terkena maag,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Dokter Linda, pihaknya selalu mengingatkan kepada para peserta untuk tepat makan. Selalu dapat menjaga kesehatan selama berlangsungnya, kegiatan KBN ini.

Selain itu, ditemukan juga peserta yang mengalami hidrasi akibat cuaca panas, yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, lanjut Dokter Linda, pihaknya mengingatkan kepada para peserta Kemah Bela Negara, untuk tepat makan, serta memperbanyak minum air putih.

“Kami menghimbau kepada para peserta untuk selalu tepat makan, dan banyak minum air putih, agar tidak terserang maag serta hidrasi,” ucap Dokter Linda. (SRI/RDM/RH)

TANAH LAUT – Ribuan pohon berjenis bakau yang ditanam di kawasan hutan mangrove, Pantai Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (12/7) siang, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap ekosistem pulau termasuk mencegah terjadinya abrasi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kwarcab Tanah Laut, Abidillah, mengatakan, dengan adanya kegiatan konservasi yang digalakkan seperti gerakan menanam pohon tentu dapat berdampak baik terhadap perbaikan ekosistem.

“Yang jelas akan terselamatkan dari abrasi. Kemudian biota laut bisa berkembang,” ujarnya disela pelaksanaan penanaman pohon di kawasan hutan mangrove, Pantai Takisung, Tanah Laut, Rabu (12/7) siang.

Terutama, adanya kegiatan ini mampu mendorong sektor pariwisata khususnya di Pantai Takisung yang mulai digemari masyarakat untuk dikunjungi.

“Melalui gerakan pramuka ini diharapkan dapat mengangkat nilai promosi pariwisatanya termasuk Pantai Takisung dan Pagatan Besar. Semoga bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel, Agus Salim. Menurutnya, pelaksanaan ini sangat positif dilaksanakan. Mengingat, konservasi penanaman harus terus dilakukan agar alam dapat terselematkan.

“Ada sekitar 1.500 pohon yang ditanam di lokasi. Kita berharap, dapat memberikan kesan positif terhadap perbaikan ekosistem,” ucapnya.

Penanaman ini juga diselenggarakan dalam rangka kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) tingkat nasional 2023. Yang diikuti seluruh peserta dari kontingen kwarda/kwarcab dari berbagai daerah se Indonesia.

“Dibagi menjadi dua kegiatan, Rabu ini putri dan selanjutnya putera,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, panitia pelaksana dari Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel mengajak bersama jajaran Kwartir Nasional (Kwarnas) dan regu putri melakukan penanaman secara serentak di kawasan hutan mangrove Pantai Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, Kamis (13/7) nanti akan kembali dilakukan penanaman pohon bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Takisung, khusus regu putera bersama dengan jajaran Kwarda dan Kwarnas Gerakan Pramuka. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel, untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (12/7).

Pada acara yang diselenggarakan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru ini, berhadir sebagai narasumber, Kepala Otorita IKN, yang diwakili Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN, Thomas Umbu Pati TB.

Dalam sambutannya sebelum membuka acara, Paman Birin menyampaikan, bahwa pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan peluang emas bagi Kalsel dan daerah-daerah di Kalimantan, untuk memaksimalkan potensi yang ada.

“Keberadaan ibu kota negara baru di Kaltim, membuka banyak peluang dan kesempatan baru. Baik bagi Provinsi Kalsel dan juga daerah-daerah di Kalimantan pada umumnya memiliki peluang untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada,” sampainya.

Keberadaan Kalsel yang terletak di tengah-tengah Kaltim sebagai IKN dan Kalteng sebagai food estate, memberikan peluang bagi Kalsel untuk menjadi gerbang dan mitra IKN, yang akan menyokong berjalannya dan keberadaan IKN.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga, Paman Birin mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata serta sektor-sektor lain yang terkait, menurutnya harus segera dan senantiasa dilakukan, demi terwujudnya Kalsel sebagai gerbang dan mitra IKN.

Dirinya juga berharap, pertemuan ini akan menjadi awal dalam membangun kesepahaman dan kolaborasi antar pihak terkait.

“Saya berharap pertemuan ini akan menjadi titik awal yang berarti dalam membangun kesepahaman dan kolaborasi yang erat antara Badan Otorita IKN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kalsel, Gusti Rahmat, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pertemuan ini diprakarsai pertemuan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel dengan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Kaltim. Dimana kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Tim Ahli Gubernur Kalsel dengan Pimpinan Otorita IKN di Jakarta.

“Pada pertemuan waktu itu, disepakati bahwa akan diadakan pertemuan gubernur dengan bupati/walikota se-Kalsel untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN,” ujarnya.

Pertemuan ini menurutnya dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam upaya Kalsel sebagai gerbang IKN dan mitra IKN dengan memperhatikan beberapa sektor pendukung pada kabupaten/kota.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan komitmen Gubernur Kalsel, Kepala Otorita IKN, yang diwakili Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN, serta bupati/walikota se-Kalsel.

Komitmen ini adalah untuk mensukseskan Provinsi Kalsel sebagai gerbang IKN dan mitra IKN dengan memprioritaskan pada sumber daya alam yang melimpah di Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 100 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta kabupaten Banjar, hadir pada diskusi terbatas yang digelar Bank Kalsel bekerjasama dengan BPKP provinsi Kalimantan Selatan, di aula kantor BPKP provinsi di Banjarbaru, pada Rabu (12/7).

Diskusi bertajuk Bakayuh Baimbai Mendukung Program P3DN Melalui Penguatan UMKM ini, mengundang Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin sebagai narasumber, yang diwakili Kepala Divisi UMK Bank Kalsel, Noor Imansyah. Hadir pula sebagai narasumber Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Sekretaris Dinas Perindustrian serta perwakilan dari BPKP provinsi. Acara dibuka Kepala BPKP perwakilan provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap.

Dalam sambutannya saat pembukaan acara, Kepala Divisi UMK Bank Kalsel, Noor Imansyah mengatakan, diskusi ini digelar sebagai wujud dan peran Bank Kalsel sebagai agen pembangunan daerah. Dimana salah satu tugas penting Bank Kalsel, adalah menyalurkan dana atau mendukung permodalan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil, sehingga memungkinkan masyarakat terutama pelaku UMKM/IKM di Kalsel, melakukan kegiatan usaha.

“Tentunya ini juga untuk membantu mendorong salah satu program pemerintah, yaitu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan kami serta instansi pemerintah memaksimalkan penggunaan produk – produk barang dan jasa dalam negeri, yaitu melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD dan APBN melalui E Katalog”, jelasnya.

Lebih lanjut Imansyah menambahkan, salah satu tujuan utama pertemuan ini juga untuk mendorong penggunaan atau pemanfaatan E Katalog di kalangan pelaku UMKM/IKM Kalsel. Dimana tujuannya, agar produk barang dan jasa milik UMKM, nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan instansi pemerintah.

“Dan apabila nanti Bapak/Ibu sudah ditunjuk sebagai pengada barang dan jasa dari suatu instansi maka jangan lupa nanti untuk kebutuhan kredit/pembiayaannya bisa kami bantu melalui KUR Bank Kalsel ya Bapak/Ibu”, tutup Imansyah.

Selain hadir sebagai peserta diskusi, para pelaku UMKM juga diberi kesempatan memamerkan produknya selama acara berlangsung. Termasuk juga dimudahkan untuk mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalsel, yakni dengan hadirnya seluruh tim divisi UMK Bank Kalsel, dari cabang utama, A. Yani Banjarmasin, unit Landasan Ulin Banjarbaru, cabang Banjarmasin serta kota Martapura. (RIW-ADV/RDM/RH)