Hari: 9 Juni 2023

PADANG – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, bersama istri Raudatul Jannah berbaur dengan urang Banjar di Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/6).

Dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar KBB Sumatera Barat bersama Gubernur Kalsel, Paman Birin mengungkapkan rasa senang bisa bertemu dengan urang Banjar di tanah Minang.

“Ulun senang rasa hati badapat dengan pian-pian sabarataan Urang Banjar di perantauan. Urang Banjar itu terus bergerak dan tidak pernah putus asa,” kata Paman Birin yang disambut gembira Bubuhan Banjar di Sumatera Barat.

Sebagai Ketua KBB se-dunia, Paman Birin menyampaikan akan terus menggerakkan urang Banjar di seluruh Indonesia dan dunia.

Setelah sebelumnya silaturahmi diberbagai provinsi lainnya, nantinya akan diagendakan silaturahmi ke Singapura, Malaysia, Thailand hingga ke Arab Saudi.

“Insya Allah, kita akan menggerakkan bubuhan Banjar sadunia,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Ketua KBB Sumatera Barat, Kamaluddin Lukman bersyukur, warga di perantauan bisa bertatap muka dan bertemu Paman Birin, Gubernur Kalsel.

“Selamat datang Paman Birin. Kami himung, Pak Gubernur mendatangi kami di sini,” kata Kamaluddin, keturunan generasi ketiga Urang Banjar kelahiran Tambilahan, Provinsi Riau ini.

Kamaluddin Lukman menceritakan, KBB Sumbar ini terbentuk 10 tahun lalu sebagai wadah silaturahmi warga Banjar atau keturunan Banjar di Sumbar.

“Sekali lagi terimakasih Paman Birin yang merekatkan dan memarakakan bubuhan Banjar di perantauan,” ungkap Kamaluddin Lukman.

Dalam acara silaturahmi itu, juga disampaikan tausiyah oleh Guru Supian yang inti sarinya mengungkapkan pentingnya silaturahmi untuk mendapatkan Rahmat Allah SWT.

Tampak hadir dalam silaturahmi itu, Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana, Taufik Arbain, Syahrizal Aufa (Pengurus KBB se-Dunia), sejumlah kepala dinas Pemprov Kalsel seperti Kepala Bappeda Ariadi Noor, Kadisbunnak Suparmi, Kadis Kelauatan Rusdi Hartono, Kepala Biro Umum Rospana Sofian, Karo Adpim Berkatullah, Karo Adbang Gusti Rahmat serta sejumlah ASN Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan uji coba penanaman padi apung. Hal ini dikarenakan melihat dari suksesnya teknologi inovasi padi apung yang telah dilakukan pihaknya pada tahun 2023 di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Hal ini disampaikan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Imam Subarkah, pada Jum’at (9/6).

Imam menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali melakukan uji coba teknologi inovasi padi apung di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Rencana uji coba teknologi padi apung ini akan dilakukan setelah anggaran perubahan 2023 keluar. Dimana perkiraan anggaran tersebut akan keluar kisaran September atau Oktober, dan bertepatan pada musim penghujan.

“Itupun pas, karena pada bulan itu biasanya musim hujan terjadi,” ungkap Imam.

Imam menambahkan, uji coba teknologi inovasi padi apung ini kembali dilakukan karena banyaknya permintaan dari kabupaten/kota yang ingin mencoba teknologi baru ini, karena melihat suksesnya program padi apung di 3 kabupaten. Sebelumnya, panen teknologi padi apung telah dilakukan di kabupaten Barito Kuala kecamatan Jejangkit, dengan padi lokal varietas siam madu dengan umur kurang lebih 4 bulan.

“Dan ini lumayan untuk produktivitasnya dibandingkan dengan di tanam di lahan biasa,” lanjut Imam.

Ia melanjutkan, Pihaknya berharap kepada 3 kabupaten yang telah melakukan uji coba padi apung, agar terus menanam kembali menggunakan media yang ada. Untuk uji coba teknologi padi apung selanjutnya akan dilakukan di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Tapin.

“Rencana ada 4.000 sterofoam yang akan disebar ke kabupaten/kota untuk uji coba padi apung selanjutnya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mengoptimalkan fasilitas pondok pesantren, terutama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.

Dalam rangka hal tersebut, Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan pihaknya berkunjung ke Majelis Masyayikh, belum lama tadi. Ia mengungkapkan Majelis Masyayikh ini dibentuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Majelis Masyayikh ini memiliki mandat khusus dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/6).

Abidinsyah menjelaskan keberadaan pesantren di Kalsel sangat banyak dan beragam. Bahkan untuk yang formal ada sekitar 298 pesantren. Sementara, pesantren non formal diperkirakan jumlahnya lebih banyak.

Oleh karena itu, Abidinsyah berharap agar Majelis Masyayikh juga ada di provinsi Kalsel agar kualitas pendidikan pesantren, khususnya non formal bisa lebih baik lagi, karena lembaga ini akan membina kualitas dan kemandirian dari pesantren.

“Kita ingin pesantren yang telah menghasilkan banyak alumni yang luar biasa ini dapat lebih diperhatikan, khususnya pesantren non formal ini agar lulusannya bisa dapat ijazah dan diakui,” tuturnya.

Untuk diketahui, rombongan Bapemperda DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Hormansyah diterima langsung Sekretaris Majelis Masyayikh Dr. KH. Ahmas Muhyiddin Khotib beserta jajarannya, pada jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada 4-6 Juni 2023. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tak tanggung-tanggung memberikan program relaksasi di tahun ini. Selain bakal merealisasikan pengurangan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), juga menerapkan relaksasi 50 persen untuk sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dimulai pada 1 Juli – 9 Desember 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, setelah melakukan kesepakatan antara tim pembina Samsat dengan Gubernur diketahui kebijakan yang diberikan bagi wajib pajak di luar daerah yang melakukan mutasi nopol dipastikan tak dipungut biaya alias nol.

“Jadi ada Non DA melakukan mutasi ke Kalsel itu gratis alias dibebaskan,” ujarnya, Jumat (9/6).

Bahkan, dibeberkannya, kepengurusan pajak kendaraan bermotornya juga mendapat potongan atau diskon hingga 50 persen.

“Silahkan bagi masyarakat nantinya dapat memanfaatkan momen ini sebaik-sebaiknya. Sehingga kendaraan bermotor di Kalsel benar-benar terdata dan dapat digunakan,” ungkap Subhan.

Terkait pemberian insentif, ia menerangkan, khusus kendaraan bermotor (PKB) yang tidak dilakukan perpanjangan di atas 10 tahun cukup membayar 10 plus satu tahun berjalan pajak. Sedangkan, 5 – 10 tahun hanya membayar 5 plus 1 tahun.

“Sedangkan 3 hingga 5 tahun membayarnya cukup 2 plus 1 tahun saja,” beber dia.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, dengan nanti dilaunchingnya program pemberian insentif atau relaksasi kepada wajib pajak maka sejumlah diskon tak hanya pada penghapusan denda saja.

“Jadi, wajib pajak yang membayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo itu mendapat potongan hingga 2 persen itu berlaku 1 Juli – 30 September 2023,” ucapnya.

Sedangkan, kata dia, 60 – 31 hari sebelum masa berlaku habis dan jatuh tempo wajib pajak mendapatkan potongan 4 persen hingga berakhirnya masa relaksasi pada 31 September 2023.

“Nah, apabila wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal lagi maka semakin besar juga potongan pembayarannya ,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)