BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta penerapan E-Parkir dapat mengoptimalkan Pendaparan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (8/6)
Awan mengatakan, dengan adanya penerapan E-Parkir oleh Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, diharapkan dapat meningkatkan PAD, melalui peningkatan retribusi yaitu tentunya pembangunan akan lebih banyak lagi.
“Peningkatan E-Parkir ini, PAD Banjarmasin akan meningkat,” katanya
Disampaikan Awan, penerapan E-Parkir ini hendaklah dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh, agar mencegah kebocoran pada PAD. Terkait ada beberapa titik yang belum optimal, karena mengalami kendala, maka akan segera didiskusikan.
“Kami ingin ada evaluasi secepatnya oleh Dishub Banjarmasin,” jelas Politisi PKS DPRD Banjarmasin
Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini di kota seribu sungai masih belum perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi parkir, karena layak dan tidak memberatkan warga, yaitu sesuai aturan tarif parkir untuk kenderaan bermotor roda dua Rp2.000 dan roda empat Rp3.000.
“Kalau ada pengelola parkir yang memungut melebih itu, kami minta ketegasan dari instansi terkait,” tutup Awan. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjadwalkan pelantikan dua orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kalsel Periode 2019-2024.
Rencana pelantikan dua PAW tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, Rabu (7/6).
“Kita akan jadwalkan pelantikan dua PAW tersebut pada bulan Juni ini,” katanya.
Pelantikan dua PAW tersebut akan menggantikan almarhum Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Hasanuddin Murad, dan Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundurkan diri.
Ditambahkan Supian HK, untuk merealisasikan agenda pelantikan PAW, maka tahapan saat ini, pihaknya sedang menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
“Suratnya sudah diantar langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan akan turun dalam bulan ini,” jelasnya.
Adapun untuk pengganti almarhum H Hasanuddin Murad adalah peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Kabupaten Barito Kuala (Batola), yakni atas nama Susan, sedangkan pengganti Haryanto dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin adalah Fahruri. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara yang terpilih, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan.
Kabid Kebudayaan, Kasi Kesenian Disdikbud Kalsel, Para Juri dan Peserta yang terpilih Audisi Gita Bahana Nusantara
Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, kepada wartawan pada Rabu (8/6).
Raudati menjelaskan, dalam pelaksanaan audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, yang digelar selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, dari 41 peserta yang mewakili Kabupaten dan Kota, telah terpilih empat orang dan empat peserta cadangan, untuk mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara, di Istana Merdeka pada Agustus mendatang.
“Empat yang terpilih ini akan bergabung dengan peserta lain, mewakili dari 34 Provinsi di Indonesia,” ucapnya
Disampaikan Raudati, selama masa karantina, hendaklah selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, yang diharapkan kegiatan Gita Bahana Nusantara ini, mampu menyatukan perbedaan serta memadukan sebuah keharmonisan di kalangan generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa.
“Junjunglah semangat kebangsaan sebagai Warga Negara Indonesia,” pintanya
Sementara itu, salah satu, Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sudirman, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penampilan semua peserta dalam Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan. Ia berharap empat peserta yang terpilih dapat menampilkan yang terbaik nantinya, untuk mewakili putra putri daerah di Banua.
Salah satu Juri Senior, dari Pemerintah Pusat, Sudirman
“Empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan yang terpilih, atas nama Samuel Raphael, dari Kota Banjarmasin dengan jenis suara Tenor, Meisya Syifa Noerzahra dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, jenis suara Sopran, kemudian Davina Lourdes Rahail dari Kota Banjarmasin, untuk jenis suara Alto dan Yousa Runiyus Yousa dari Kabupaten Tabalong jenis suara Bass,” tutupnya
Untuk diketahui, Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, ditutup secara resmi, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat, agar giat berolahraga.
Imbauan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai menutup turnamen sepak bola antar kelurahan usia 40 se-kota Banjarbaru, piala Paman Birin Trophy ke VI, di Lapangan Sepak Bola Dr Murdjani Banjarbaru, Rabu (7/6) sore.
Sahbirin Noor menyampaikan, generasi yang tangguh tercipta tentu dengan fisik yang baik dan sehat. Oleh karena itu untuk mendapatkan hal tersebut, tentunya dengan rajin berolahraga. Sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik yang berusia muda maupun sudah Lansia, agar terus giat berolahraga demi mendapatkan fisik yang sehat.
“Dengan giat berolahraga, maka masyarakat telah menerapkan pola hidup sehat yang dapat meningkatkan kesehatan, ” ungkap Sahbirin Noor.
Ia menambahkan, olahraga sepak bola merupakan olahraga yang sangat diminati masyarakat. Oleh karena itu sepak bola bisa dibilang merupakan olahraga rakyat, yang dapat dimainkan dari berbagai kalangan.
“Dan insya allah sebentar lagi Indonesia akan mengundang Tim Nasional (Timnas) Argentina untuk melawan Timnas Indonesia,” ucapnya.
Pada turnamen sepak bola antar kelurahan usia 40 tahun se-kota Banjarbaru piala Paman Birin Trophy VI di Lapangan Sepak Bola Dr Murdjani Banjarbaru. Tim sepak bola Kelurahan Cempaka berhasil menjadi juara umum setelah mengalah tim Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan Skor 2-1. Juara dua diraih oleh Kelurahan Landasan Ulin Utara, juara ketiga Landasan Ulin Timur dan juara keempat dari Kelurahan Loktabat Utara.
Adapun peserta yang mengikuti kejuaraan sepak bola U-40 tahun ini sebanyak 18 kelurahan, dari 20 Kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru. 2 kelurahan tidak memenuhi syarakat dikarenakan tidak memiliki pemain umur 40 tahun keatas.
Penyerahan piala dan tropi serta uang pembinaan langsung dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang disaksikan oleh jajaran Kelala SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Trailer film Jendela Seribu Sungai sudah dirilis, film yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, secara resmi akan diluncurkan, pada 20 Juli 2023 di seluruh bioskop yang ada di Indonesia.
Sutradara Film Jendela Seribu Sungai Jay Sukmo mengatakan, film ini mengangkat tema kearifan lokal Pegunungan Meratus di Loksado dan Sungai Martapura di Banjarmasin, sehingga memberi kesan dan tantangan tersendiri bagi para pemain maupun tim produksi.
“Mudah mudahan film ini bisa memberi warna baru, untuk film bertemakan anak anak di Tanah Air,” ungkapnya, pada saat zoom press con, Rabu (7/6).
Menurut Jay, dipilih tanggal 20 Juni tersebut karena bertepatan dengan hari libur anak anak sekolah.
“Selain itu, pada tanggal 23 Juni merupakan Hari Anak Nasional,” ucapnya.
Menurut Jay, selama proses pembuatan film tersebut, menjadi pengalaman tersendiri bagi para pemain dan penggarap film Radepa Studio saat proses shooting berlangsung.
“Terutama bagi para pemain yang belum pernah ke Banjarmasin, perlu adaptasi dan pendalaman karakter agar bisa lebih apik dalam berakting,” tuturnya lebih lanjut.
Namun, kesulitan tersebut terbayar dengan berhasilnya para pemain berakting sesuai perannya sehingga benar- benar menjadi salah satu bagian dari masyarakat Banjarmasin.
“Para pemain bisa berakting sesuai peran yang didapat dengan baik. Sehingga kurang lebih 21 hari proses shooting bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sebelumnya mengatakan, dengan hadirnya film bertemakan anak anak ditengah gempuran film horor, dapat memberikan suasana lain, untuk anak anak.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Film Jendela Seribu Sungai ini akan diluncurkan bertepatan dengan libur sekolah anak anak,” ucapnya.
Selain itu, film Jendela Seribu Sungai ini bentuk dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap, pelestarian budaya serta mempromosikan Kota Banjarmasin. Dengan, seribu sungainya tersebut.
“Kami berharap dukungan dari masyarakat, untuk dapat bersama sama mensukseskan film Jendela Seribu Sungai,” pungkas Ibnu.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin membiayai produksi film Jendela Seribu Sungai diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Miranda Seftiana dan Avesina Soebli.
Kisah tentang anak-anak yang punya keinginan dan cita-cita tapi terkendala oleh kemauan orangtua. Beruntung mereka bertemu Bu Sheila, salah satu guru di sekolah, yang terus menyalakan harapan mereka, untuk meraih cita cita tersebut. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menginisiasi uji kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor. Kegiatan ini merupakan kali pertama di Kalimantan.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan (peci), saat menyematkan tanda keikutsertaan peserta
Diselenggarakan di salah satu hotel Kota Banjarmasin, uji kompetensi bekerjasama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) ini berlangsung mulai dari 7-9 Juni 2023.
Atas inisiasinya ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bahkan mendapat penghargaan dari IKPBI, sebagai Pelopor Wujud Nyata Rencana Aksi Keselamatan.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan (podium), saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel
Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, saat membuka kegiatan, pada Rabu (7/6) malam, Gubernur akrab disapa Paman Birin menyampaikan, tujuan kegiatan ini yakni untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten, profesional, cakap dan terampil dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
“Kendaraan bermotor telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan menjaga keselamatan serta keamanan mereka. Oleh karena itu, profesionalisme, kompetensi, kecakapan dan keahlian dalam pengujian kendaraan bermotor sangatlah penting,” ujarnya.
Menurut Paman Birin, pelaksaan ujian kendaraan bermotor harus dilakukan dan dibangun secara profesional serta akuntabel, sehingga output dari kegiatan pengujian ini dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
Jika tidak, dampak Over Dimensi Over Loading (ODOL) terhadap infrastruktur maupun lingkungan, akan menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, pelabuhan, serta tingginya biaya pemeliharaan terhadap dampak yang ditimbulkan.
“Lebih penting dari itu, semua kendaraan ODOL dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang itu secara langsung ataupun tidak akan berdampak langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Paman Birin menyakini, dengan memiliki SDM yang berkualitas, pelayanan terbaik kepada masyarakat juga akan terwujud.
“Mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan ini akan lahir SDM yang lebih kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi menyebut, ada 52 peserta dari 5 provinsi di Kalimantan, termasuk dari DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengikuti kegiatan ini.
“Luar biasa karena ini pertama kali di Kalimantan penguji kendaraan bermotor melakukan uji kompetensi,” ucapnya.
Fitri menyebut kerjasama Pemprov Kalsel dengan IKPBI ini akan terus berlanjut. Artinya, uji kompetensi ini bakal digelar setiap tahun.
“Sehingga ini akan menjadi sebuah kemitraan yang akan membantu masyarakat untuk menjamin keamanan dan kelayakan kendaraan yang akan berlalu lalang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (7/6).
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan oleh Sahrujani, Dewan menilai pelaksanaan APBD Tahun 2022 sudah cukup baik.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel
Namun demikian, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar DPRD Kalsel telah merumuskan beberapa tanggapan, antara lain berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah 2022 sebesar Rp8 triliun lebih atau 103,83 persen dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan.
“Capaian pendapatan tersebut tentunya harus menjadi motivasi bagi Pemda untuk menggali potensi-potensi penerimaan sehingga tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan semakin berkurang,” harapnya.
Sedangkan untuk capaian belanja Pemprov Kalsel Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp7,3 triliun lebih atau 90,37 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan, patut mendapatkan apresiasi karena menggambarkan tingginya rata-rata serapan anggaran pada setiap SKPD dan merupakan cerminan dari realisasi program kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik.
Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat paripurna ini, pihaknya akan segera melanjutkan proses penyempurnaan Raperda tersebut.
“Hal ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” jelasnya.
Sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, Pemprov Kalsel akan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
“Hal ini merupakan langkah konstitusional yang harus dijalankan sebelum peraturan daerah tersebut secara resmi berlaku,” terangnya.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga menambahkan pihaknya akan memperhatikan setiap catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pihak legislatif, baik berupa saran, koreksi dan rekomendasi.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, ” tambahnya. (NRH/RDM/RH)
