31 Maret 2023 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarmasin Gelar RDP Dengan PUPR Terkait Jembatan Sungai Jingah

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), terkait ekspose wacana pembangunan Jembatan Sungai Jingah.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia. Ia menjelaskan, proyek pembangunan Jembatan menghubungkan Sungai Bilu dengan Sungai Jingah ini, merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga 2025 mendatang. Dengan demikian digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui persiapan anggaran pembebasan, melalui ekspose pertama dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.

“Setelah RDP ini, kami akan tindaklanjuti kunjungan ke lapangan, dan dijadwalkan dalam waktu dekat,” katanya, kepada sejumlah wartawan, pada Jumat (31/3).

Disampaikan Hilyah, wacana pembangunan Jembatan diprediksi memerlukan anggaran sebesar Rp96 Miliar untuk fisik jembatan, sedangkan pembebasan lahan sekitar Rp55 Miliar.

“Besarnya anggaran itu nanti, dapat diusulkan dana pendampingan dari provinsi atau pusat,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Dedy Hamdani mengatakan, tujuan pembangunan Jembatan Sungai Jingah ini untuk memecahkan kemacetan di kawasan tersebut. Mengingat keperluan masyarakat dinilai sangat urgent yaitu sering macet pada saat jam beraktivitas baik pagi dan sore hari.

Kabid Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Banjarmasin, Dedy Hamdani

“Selama ini warga sering memutar balik arah jalan, baik mau ke tengah kota atau ke sekolah,” tutupnya

Untuk diketahui, Komisi III DPRD kota Banjarmasin menggelar RDP dengan Dinas PUPR Banjarmasin terkait ekspose Jembatan Sungai Jingah. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Wakil Ketua Matnor Ali, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Hilyah Aulia, Wakil Ketua Komisi III Afrizaldi, Sekretaris Komisi III Taufik Husin, dengan Anggota Muhammad Isnaini, Zainal Hakim, Aliansyah dan Hendra, dihadiri Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang beserta jajarannya, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Songsong Era Digital, Komisi I DPRD Kalsel Konsultasi ke Kemendagri RI

JAKARTA – Penggunaan teknologi digital sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan apa pun dibidangnya. Salah satu sektor yang paling membutuhkan transformasi digital adalah sektor publik atau pemerintahan karena pemerintah menangani banyak hal yang berkaitan dengan hidup manusia.

Berkenaan dengan hal itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel melakukan konsultasi terkait overview Kebijakan Integrasi Data untuk Kemudahan Pelayanan Publik ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) Republik Indonesia, Kamis (30/3).

Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke Kemendagri RI

Didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias selaku pimpinan rombongan, mengatakan perkembangan digital yang semakin pesat, membuat segala sesuatu bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Salah satu manfaat dari kecanggihan teknologi adalah sistem integrasi. Sistem terintegrasi dalam sektor publik akan membentuk sistem pelayanan publik yang menyeluruh sehingga pemerintah dapat menciptakan layanan terpadu yang bisa menyatukan berbagai macam layanan.

“Dengan adanya integrasi data, dapat memberi dampak positif pada masyarakat yaitu kemudahan dalam mengakses dan menerima layanan tanpa harus menjalankan ketentuan yang berbelit-belit,” katanya.

Rachmah mengungkapkan masih adanya kendala untuk digitalisasi kependudukan yang mana tidak semua orang memiliki smartphone dan mampu mengoperasikan ponsel pintar, selain itu juga adanya blankspot di daerah-daerah tertentu.

Sementara, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Data Center Disaster Recovery Center Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri RI, Adi Ariansyah menjelaskan terkait dengan pemutakhiran data dimana ada program Disdukcapil yang sudah lama disampaikan oleh Dirjen terdahulu yaitu tentang GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), yang salah satunya adalah sadar untuk melakukan pemutakhiran data.

“Jadi data seperti apa yang dimuktahirkan, yaitu data-data yang memang belum diperbaharui, sebagai contoh data yang perlu dimuktahirkan adalah dari jenis pekerjaan, dari tidak sekolah menjadi pelajar, pelajar menjadi bekerja dengan melampirkan ijazah terakhir yg diperoleh,” jelasnya.

Adi Ariansyah menambahkan perlunya Disdukcapil melakukan kerjasama dengan KUA maupun Pengadilan Agama agar ketika penduduk yang sudah menikah atau terjadi perceraian maka langsung dilakukan perubahan status perkawinannya di Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

“Jadi ketika dapat buku nikah sekaligus dapat KK dan KTP dengan status baru, begitu juga perlu lakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama, ketika bercerai maka langsung dilakukan perubahan selain mendapatkan Akta Cerai juga mendapatkan KTP baru dengan status cerai,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Aset Mitra Plaza Dikerjasamakan Kembali Untuk 30 Tahun Kedepan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kerjasama aset Mitra Plaza selama 30 tahun, dengan PT Kharisma Inti Mitra.

Kerjasama tersebut, dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan serta penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, di Kampus Wisdom, Jumat (31/3). Antara Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Direktur PT Kharisma Inti Mitra Rudy Tanzil.

“Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan perjanjian baru bersama PT Kharisma Inti Mitra, untuk pengelolaan Mitra Plaza. Berdasarkan kesepakatan bersama,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Kerjasama tersebut, lanjutnya, merupakan perpanjangan dari perjanjian kerjasama sebelumnya.

Sehingga, diharapkan aset Mitra Plaza tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga menjelaskan, PT Kharisma Inti Mitra memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, sebesar Rp 300 juta per tahun.

“Kerjasama yang dilakukan saat ini, setiap tahunnya PT Kharisma Inti Mitra memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian sebelumnya,” tutur Ibnu kebih lanjut.

Selain itu, tambah Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga mendapatkan pembagian keuntungan, sebesar 3 sampai 7 persen setiap tahunnya.

“Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan evaluasi kerjasama setiap 5 tahun sekali, terhadap peningkatan aset tersebut,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Tiga Faktor Pengaruhi Pasokan Ikan dan Kapal di PPI Kotabaru Berkurang

KOTABARU – Jumlah kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan Kotabaru pada Maret 2023 hanya 47 buah. Angka ini jauh mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai ratusan buah.

Terlebih, kondisi ini juga mengakibatkan pasokan tangkapan ikan laut ikut menyusut hingga 85 ton per harinya. Padahal, Februari 2023 volume ikan mampu diperoleh hingga ratuan ton seharinya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Syahliani, mengungkapkan, beberapa bulan ini cuaca ekstrim masih saja terjadi sehingga mengakibatkan jumlah kapal penangkap ikan yang bertambat ke pelabuhan terpaksa harus mengalami pengurangan.

“Yang jelas, kondisi gelombang dan hujan yang sangat lebat membuat nelayan tidak mau ambil risiko untuk melakukan aktivitas melaut” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (31/3) siang.

Apalagi selama Ramadan ini, kata dia, rata-rata nelayan lebih memilih untuk beristirahat. Sehingga, kapal yang biasanya rutin berlabuh setelah beraktivitas mencari ikan pun mengalami penurunan.

“Biasanya setelah lebaran, baru mereka kembali mencari ikan ke laut,” ungkapnya.

Ditambah, sejumlah nelayan lebih memilih singgah ke Pelabuhan Perikanan Batulicin. Mengingat, aktivitas pelelangan ikan serta dekatnya aktivitas warga melakukan transaksi jual beli di pasar menjadi daya tarik mereka untuk berlabuh.

“Karena di sana tidak perlu lagi harus menyeberang menggunakan ferry. Jadi, akses produsen untuk melakukan pengiriman ke konsumen lebih mudah lagi. Selain itu, banyak warga yang membeli langsung mengingat juga berdekatan dengan permukiman,” tutur Kepala PPI Kotabaru, Syahliani.

Sehingga, menurut dia, tiga faktor ini yang membuat aktivitas bersandarnya kapal di pelabuhan harus merangkak turun. Ditambah lagi, mendorong kurangnya jumlah pasokan ikan laut.

“Jadi, inilah yang mengakibatkan adanya penurunan baik kapal berlabuh dan pasokan ikan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Menteri Kelautan dan Perikanan Resmikan SPBU Khusus Nelayan Pertama di Kab Banjar

BANJAR – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus untuk nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar pada Jum’at (31/3). Kehadiran Menteri Sakti Wahyu ke Kalimantan Selatan sekaligus dalam Safari Ramadhan bersama nelayan dan pembudidaya ikan. Pada peresmian tersebut, juga berhadir Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan Syaifullah Tamliha, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, beserta pejabat lingkup Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.

Dalam sambutannya Sakti Wahyu menyampaikan, dengan diremsikannya SPBU Khusus nelayan di Kecamatan aluh- aluh, merupakan komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mempermudah akses BBM bagi para nelayan.

“Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM khususnya BBM bersubsidi bagi para nelayan,” ungkap Sakti Wahyu.

Menteri KKP Sakti Wahyu menambahkan, dengan diresmikannya SPBU khusus untuk nelayan yang pertama kali di Kabupaten Banjar ini, maka Provinsi Kalsel telah mempunyai 3 SPBU Khusus Nelayan.

“Untuk di Kalimantan Selatan SBPU nelayan juga sudah ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)