Hari: 15 Februari 2023

BANJARMASIN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional RI, mengapresiasi tingginya penurunan stunting di Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, usai menghadiri rapat kerja daerah yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (15/2).

Bonivasius mengatakan, saat ini Kalimantan Selatan termasuk 12 Provinsi yang prioritas fokus utama sasaran stunting, berdasarkan data SSGI tahun 2021 lalu, angka stunting sebesar 30 persen, sekarang mengalami penurunan sebesar menjadi 24, 6 persen. Ini artinya terjadi penurunan sebesar 5,4 persen, ia menilai peran bapak asuh sangat besar dalam menurunkan kasus stunting di Kalsel, juga adanya dapur sehat atasi stunting.

“Program Dashat adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, untuk memenuhi gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting, terutama dari keluarga kurang mampu,” katanya

Hal senada juga disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira. Ia menjelaskan, pencapaian penurunan stunting di Kalsel, merupakan upaya dan kerja keras, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga ke tingkat desa. Bahkan dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan Kementrian maupun lembaga non kementrian serta mitra kerja.

“BKKBN Kalsel harus terus gencar, menggelar sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting hingga ke tingkat desa,” pinta Fajar

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan, mengatakan, pihaknya menggelar rapat kerja daerah, dengan Tema “Bergerak Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas untuk Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalsel. Hal itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas, para pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta para mitra dalam percepatan pencapaian Sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalsel.

“Dengan Rakerda ini dapat dirumuskan kembali, strategi penurunan stunting tahun ini secara masif dan terarah,” tutupnya.

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah, dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, didampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Kepala BKKBN Kalsel Ramlan, dihadiri Perwakilan Kepala Daerah di tiga belas Kabupaten dan Kota, unsur Forkopimda Kalsel, serta Satgas Stunting, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel Tahun 2023-2043.

Pengajuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, Rabu (15/2).

Dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Sekretaris Daerah-nya, Roy Rizali Anwar, disebutkan memang pada saat ini Kalsel memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRWP Tahun 2015-2035.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan amanat bahwa perairan pesisir menjadi materi muatan dalam RTRWP.

“Maka Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRWP 2015-2035 dan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalsel Tahun 2018-2038 perlu dilakukan perubahan agar dapat sejalan dengan dinamika ketatanegaraan saat ini,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Gubernur, pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang berpengaruh antara lain pengaruh kebijakan otonomi daerah kabupaten/kota, kebijakan regional dan kebijakan nasional. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh antara lain peta dasar dalam pemetaan, kelengkapan data dan informasi, analisis dan rencana yang saling terkait, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

“Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Raperda tentang RTRWP Kalsel Tahun 2023-2043 ini dapat mengakomodir dinamika yang terjadi pada faktor internal dan eksternal tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan Gubernur, Raperda Tentang RTRWP Kalsel Tahun 2023-2043 memiliki peran penting dalam mendukung provinsi Kalsel sebagai pintu gerbang ibukota negara dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kebijakan tata ruang provinsi Kalsel

“Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan perkembangan di Kalsel dengan tetap memperhatikan keseimbangan kelestarian alam,” tuturnya.

Dengan hadirnya Raperda RTRWP Kalsel Tahun 2023-2043 ini dapat memberikan pedoman bagi kabupaten dan kota se Kalsel dalam membangun daerah untuk beberapa tahun ke depan sehingga dapat bersinergi dalam membangun Kalsel.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripudin mengatakan pihaknya menginginkan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota bisa dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRWP. Sehingga Dewan berharap nantinya pembahasan RTRWP ini bisa lebih rinci dan teliti sehingga pembangunan di Kalsel tidak lagi termasuk di zona kawasan hutan.

“Itu sih inti yang ingin juga nanti kami sampaikan kepada Pansus Raperda RTRWP,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel berikan bantuan 1 (satu) alat laboratorium berupa Blood Bank Refrigerator Tipe BL-520 kepada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin. Secara simbolis, bantuan diserahkan Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, kepada Ketua UDD PMI Kota Banjarmasin, Rusdiansyah, di Bank Kalsel Kantor Pusat, Lantai 3, pada Rabu (15/2).

Turut mendampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi, serta kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan, Sekretaris serta Kasubbag Keuangan & Bendahara UDD PMI Kota Banjarmasin, Djumino, dan Siti Tawaddudah.

Terpenuhinya permohonan bantuan PMI Kota Banjarmasin, dilatarbelakangi pada adanya kebijakan dari UDD Pusat PMI untuk pengembangan Fraksionasi Plasma di Indonesia. Atas hal ini, UDD Kota Banjarmasin juga diikutsertakan dalam program peningkatan mutu dan dibina serta difasilitasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengembangan sistem Good Manufacturing Practice (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB).

“Atas kebijakan tersebut, perlu penambahan fasilitas untuk menunjang menjadi UUD yang bersertifikasi CPOB oleh BPOM,” ujar Rusdiansyah, Ketua UUD PMI Kota Banjarmasin.

Lebih lanjut Rusdiansyah menyampaikan, dengan terpenuhinya peralatan penunjang laboratorium yang diberikan Bank Kalsel ini, maka tercapailah standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan memenuhi persyaratan spesifikasi produk darah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan CSR Bank Kalsel kepada PMI Kota Banjarmasin. Semoga bantuan ini, dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami salut atas kebijakan Bank Kalsel yang selalu memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kota Banjarmasin dan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Semoga Bank Kalsel terus maju dan berkembang untuk memajukan Banua Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa dukungan terhadap UDD PMI Kota Banjarmasin, merupakan perwujudan tanggungjawab sosial perusahan melalui program CSR Bank Kalsel yang diwujudkan atas dasar kesesuaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pada fokus tujuan (3) Good Healthand Well-Being – Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

“Bantuan 1 (satu) unit Blood Bank Refrigerator atau tempat penyimpanan darah ini merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel dalam bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, yang mana hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas mutu standar layanan UDD PMI Kota Banjarmasin terhadap masyarakat terkait kebutuhan penyediaan kebutuhan darah. Oleh sebab itu kami berharap, bantuan ini dapat dipergunakan secara optimal, sehingga dapat mengakomodir secara cepat dan maksimal seluruh kebutuhan masyarakat akan ketersediaan darah,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendukung arahan Presiden Joko Widodo, untuk menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air tahun 2024 mendatang.

Data Bappeda Kalsel menunjukkan, Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kalsel tahun 2022 mencapai 4,49 persen. Jauh dari PPM Indonesia 9,54 persen. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin di Kalsel terbilang sangat sedikit dibanding jumlah keseluruhan penduduk.

Meski begitu jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin esktrem di Kalsel sebagian kecil masih ditemukan. Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, pihaknya sendiri berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem ini sejak beberapa tahun terakhir.

“Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024, dan Kalsel juga harus mendukung upaya tersebut,” ungkapnya baru-baru tadi.

Ariadi memaparkan, suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori miskin esktrem jika masih ada penduduk yang rata-rata pendapatannya berkisar Rp 15.000 – Rp 30.000 perhari, dan mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Demikian pula dengan teman-teman difabel atau yang berstatus janda. Sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak punya kemampuan untuk memiliki mata pencaharian sendiri,” paparnya.

Bappeda Kalsel sendiri diakui Ariadi, sudah dan terus melakukan sinergitas bersama dengan SKPD lain untuk memberantas kemiskinan ekstrem ini.

“Karena kita ingin kemiskinan esktrem ini bisa kita hapus di Kalsel,” ujarnya.

Upaya lainnya, lanjut Ariadi, dengan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang saat ini masih sebanyak 4,74 persen.

Tak hanya dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup, menurutnya, kualitas para pekerja juga harus ditingkatkan terutama yang berijasah minimal Diploma III (D3).

“Kalau tidak salah tahun 2021 lalu, lulusan yang berijasah D3 hingga S1 masih 11 persen. Selebihnya yang bekerja di sektor formal itu 70 persennya didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah,” tuturnya.

Dengan segala upaya tersebut, Ariadi optimis, akan berdampak pada peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel.

“Saat ini IPM kita masih berkisar 71,84. Meski masih dibawah nasional tapi IPM kita terus menunjukkan kenaikan sejak 5 tahun terakhir,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)