Pemprov Kalsel Dukung Komitmen Presiden Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendukung arahan Presiden Joko Widodo, untuk menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air tahun 2024 mendatang.

Data Bappeda Kalsel menunjukkan, Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kalsel tahun 2022 mencapai 4,49 persen. Jauh dari PPM Indonesia 9,54 persen. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin di Kalsel terbilang sangat sedikit dibanding jumlah keseluruhan penduduk.

Meski begitu jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin esktrem di Kalsel sebagian kecil masih ditemukan. Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, pihaknya sendiri berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem ini sejak beberapa tahun terakhir.

“Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024, dan Kalsel juga harus mendukung upaya tersebut,” ungkapnya baru-baru tadi.

Ariadi memaparkan, suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori miskin esktrem jika masih ada penduduk yang rata-rata pendapatannya berkisar Rp 15.000 – Rp 30.000 perhari, dan mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Demikian pula dengan teman-teman difabel atau yang berstatus janda. Sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak punya kemampuan untuk memiliki mata pencaharian sendiri,” paparnya.

Bappeda Kalsel sendiri diakui Ariadi, sudah dan terus melakukan sinergitas bersama dengan SKPD lain untuk memberantas kemiskinan ekstrem ini.

“Karena kita ingin kemiskinan esktrem ini bisa kita hapus di Kalsel,” ujarnya.

Upaya lainnya, lanjut Ariadi, dengan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang saat ini masih sebanyak 4,74 persen.

Tak hanya dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup, menurutnya, kualitas para pekerja juga harus ditingkatkan terutama yang berijasah minimal Diploma III (D3).

“Kalau tidak salah tahun 2021 lalu, lulusan yang berijasah D3 hingga S1 masih 11 persen. Selebihnya yang bekerja di sektor formal itu 70 persennya didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah,” tuturnya.

Dengan segala upaya tersebut, Ariadi optimis, akan berdampak pada peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel.

“Saat ini IPM kita masih berkisar 71,84. Meski masih dibawah nasional tapi IPM kita terus menunjukkan kenaikan sejak 5 tahun terakhir,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)