Hari: 16 Januari 2023

BANJARBARU – Pada tahun 2023 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan bibit udang windu, untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono melalui, Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah mengatakan, bantuan bibit udang windu tersebut, diberikan kepada dua kabupaten tersebut, karena merupakan penghasil udang windu di Kalimantan Selatan.

“Tahun ini, bantuan bibit ikan atau udang tetap diberikan,” ungkap Wahdah, kepada Abdi Persada FM, baru baru tadi.

Menurut Wahdah, bantuan bibit tersebut diberikan berdasarkan, permintaan dari kedua Kabupaten tersebut.

“Dengan adanya bantuan bibit udang windu tersebut. Maka diharapkan produksi udang windu semakin meningkat lagi kedepannya,” ujarnya penuh harap.

Dalam kesempatan tersebut, Wahdah juga mengatakan, jika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, hanya diizinkan untuk memberikan bantuan bibit ikan pada kawasan air payau dan laut.

“Untuk bantuan kepada air tawar bukan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi wewenang Pemerintah Daerah setempat, yang memiliki wilayah,” tuturnya.

Namun, lanjut Wahdah, bantuan tetap dapat diberikan kepada air tawar, apabila daerah tersebut melintasi beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis persentase penduduk miskin pada September 2022, setelah sebelumnya pada Maret 2022 melakukan hal yang sama. Berdasarkan rilis yang disampaikan Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalsel, Nurul Sabah, dalam keterangan pers virtualnya pada Senin (16/1), diketahui persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,61 persen, atau naik 0,12 poin dibanding Maret 2022.

“Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kalsel pada September 2022 sebanyak 201,95 ribu orang, bertambah 6,25 ribu orang dibanding Maret 2022, dan bertambah 6,19 ribu orang dibanding September 2021”, jelasnya.

Dalam keterangan persnya, Nurul memaparkan sejumlah peristiwa yang terjadi medio Maret-September 2022, yang menjadi pendorong terjadinya peningkatkan persentase penduduk miskin. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM.

“Pada awal September 2022, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM, yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, terutama Pertalite hingga di atas 20 persen. Kenaikan harga ini, tentunya sangat berpengaruh pada pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Selain itu, kenaikan ini juga berpengaruh pada transportasi barang dan jasa,” paparnya.

Kenaikan harga ini tentunya berdampak pula pada naiknya garis kemiskinan di Kalsel. Yakni dari semula Rp553.073/kapita/bulan pada Maret 2022, naik 5,09 persen menjadi Rp581.229/kapita/bulan pada September 2022.

“Komposisi garis kemiskinan terbesar adalah pada makanan sebesar Rp415.976 (71,57 persen) dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp165.253 (28,43 persen)”, tambah Nurul.

Sehingga jika dirata – ratakan, maka pada September 2022, rumah tangga miskin di Kalimantan Selatan dengan 4,93 orang anggota rumah tangga, garis kemiskinannya adalah Rp2.865.459/rumah tangga/bulan.

Secara umum, persentase penduduk miskin seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada September 2022, masih berada di bawah rata-rata nasional. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Utara. Dari sisi jumlah, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya, sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Pulau Kalimantan. Sedangkan secara nasional, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kalsel, berada di posisi kedua terendah setelah provinsi Bali. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini tengah mempersiapkan temu pelanggan.

Hal itu disampaikan, Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel, Noorlianisyah di ruang kerjanya pada akhir pekan tadi. Ia menjelaskan, temu pelanggan bagi perusahaan merupakan kegiatan rutin setiap satu tahun sekali, yang digelar biasanya pada triwulan pertama, sebagai bentuk silaturahmi dan promosi, dengan cara memperkenalkan keberadaan Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, milik Pemprov Kalsel.

“Rencananya 100 perusahaan yang kami undang, 50 perusahaan langganan, 50 perusahaan baru, yang tersebar di 13 kabupaten dan kota,” katanya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam kegiatan temu pelanggan, pihaknya ingin perusahaan mengetahui Lab K3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025:2017 dengan semua parameter layanan

“Semoga akan bertambah perusahaan yang menggunakan layanan Lab K3,” harapnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, dari hasil ekpose kegiatan yang baru digelar pihaknya mampu merealisasikan seluruh kegiatan sekitar 97 persen lebih, baik dari APBD dan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu hingga sepanjang tahun 2022 tadi, ada sebanyak 207 perusahaan yang telah dilayani, keberhasilan ini tentu dari keaktifan dalam promosi baik melalui media sosial dan media massa.

“Terkait pendapatan BULD tahun 2022 tadi, mencapai Rp2,4 miliar, meski ditargetkan hanya Rp1,6 miliar, sehingga tahun 2023 ini pihaknya mengusulkan Rp2,5 miliar rupiah. Ia optimis mampu, karena pelayanan telah didukung penuh SDM profesional,” tutup lily sapaan akrabnya.

Untuk diketahui, kantor Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)