BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tengah menyiapkan berbagai langkah menuju pelaksanaan haul KH Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) ke 18 Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di kediaman pribadi Gubernur Sahbirin Noor, di Martapura Timur.
Rakoor ini dihadiri TNI/Polri, SKPD tingkat Pemprov dan Pemkab Banjar
Setelah menggelar jumpa pers pada Minggu (8/1) malam. Pemda bersama TNI/Polri langsung melaksanakan lagi rapat koordinasi di aula H Aberani Sulaiman, Senin (10/1) siang, untuk membahas soal kesiapan sebelum peyelenggaraan haul akbar tersebut.
Usai memimpin rakor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, menuturkan, pada rakor ini sementara masih membahas persiapan awal untuk mematangkan penyelenggaraan haul Guru Sekumpul.
Sekdprov Kalsel Roy Rizali Anwar saat menjelaskan rakoor persiapan Haul ke 18 Guru Sekumpul
“Nanti akan diserahkan dengan tim tekhnis. Selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih matang lagi untuk kegiatan ini,” ujarnya.
Dalam kesiapan itu, Roy membeberkan, membahas peralihan arus lalu lintas, penginapan, ketersediaan perahu karet hingga akomodasi.
“Sudah berkoordinasi tadi dengan Satpol PP, Dishub, Lantas untuk memastikan dan mematakan kondisi atau rencana lokasi pelaksanaan,” tuturnya.
Sementara itu, Kasrem 101/Antasari Banjarmasin, Letkol inf Iwan sandriyanto, mengungkapkan, sesuai aturan pihaknya siap membantu dan mendukung jalannya haul akbar ini supaya kesan baik kepada jamaah dan tamu yang hadir nantinya.
“Kami dari TNI siap membantu. Itu kebaikan demi kebaikan bersama, nantinya kita siapkan apa yang harus diperlukan,” ucapnya
Lokasi yang sama, Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Nurhandono, mengatakan, masih akan mengatur lagi perencanaan soal kelancaran ini agar pelaksanaan ke depan berjalan baik.
“Setelah rapat teknis nanti akan disampaikan berapa personel yang akan dikerahkan,” paparnya.
Diketahui dalam rakor tadi, pihak fasilitator atau ketua tim dalam acara haul akbar ini ditunjuk Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sedangkan untuk koordinator perlengkapan dipercayakan kepada Biro Umum Setda Provinsi Kalsel. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Salah satu penyumbang rendah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Provinsi Kalimantan Selatan, yakni rendahnya minat pemuda untuk ikut berorganisasi.
Rendahnya minat berorganisasi pemuda tersebut, disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, baru baru tadi,
“Salah satu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut, yakni dengan melibatkan organisasi kepemudaan,” ungkapnya.
Menurut Hermansyah, dengan melibatkan organisasi pemuda tersebut, maka pemuda di Kalsel akan semakin tertarik untuk ikut berorganisasi.
“Dengan semakin meningkatnya minat pemuda untuk berorganisasi,maka Indeks Pembangunan Pemuda akan semakin meningkat lagi kedepannya,” ujar Hermansyah berharap.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan, IPP Kalsel pada tahun 2022 ini, dapat masuk pada peringkat 15 besar nasional.
“Saat ini Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 21 nasional,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Hermansyah, pihaknya menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022.
Menurut Hermansyah, untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan membentuk Kelompok Kerja.
“Pokja Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, organisasi kepemudaan, serta lainnya, dapat bekerja untuk mencapai peningkatan IPP tersebut,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif melakukan pembahasan Tata Tertib tahun 2023, melalui Panitia Kerja (Panja).
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Panitia Kerja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardi, pada Senin (9/1) mengatakan, untuk semakin meningkatkan kinerja dan tugas wakil rakyat, pihaknya menggelar rapat dalam rangka menyempurnakan (Tatib) Dewan melalui proses revisi. Poin penting dalam pembahasan diantaranya, kehadiran saat rapat panitia khusus, rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat pendapat, agar sesuai kuorum.
“Dalam tatib diatur sebelum rapat harus hadir tepat waktu,” ucapnya
Disampaikan Sukro, pembahasan Rapat Panja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin digelar selama tiga hari mulai 9 – 11 Januari 2023, pihaknya akan terus menerima berbagai masukan dari seluruh anggota Dewan yang terdiri dari Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
“Kita akan menerima saran dari Bagian Hukum Banjarmasin,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Sukro menambahkan, dengan direvisi Perda Tatib DPRD Banjarmasin, juga dapat semakin memperkuat jalinan sinergitas antara legislatif dengan eksekutif, sehingga mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Seribu Sungai.
“Revisi Tatib ini menyempurnakan yang sudah dijalankan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
DENPASAR – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi ekonomi dan keuangan, menyambangi Dinas Pariwisata Provinsi Bali guna studi komparasi untuk menopang kebijakan pemerintah pusat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (9/1).
Rombongan Dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin disambut hangat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, T.B. Pemayun.
Dalam pertemuan tersebut, T.B. Pemayun menyampaikan mengenai pesatnya peningkatan Pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19, beberapa waktu yang lalu.
Provinsi Bali yang merupakan destinasi pariwisata unggulan nasional dan penyumbang 40% wisatawan mancanegara ke Indonesia, menurutnya, mengharuskan Bali untuk turut membantu mempromosikan provinsi lain dalam hal pariwisata, seperti halnya provinsi Kalsel.
“Bali sebagai Lokomotifnya pariwisata nasional, tentu menjadikan Bali mempunyai tanggung jawab untuk juga sama – sama mempromosikan daerah lain seperti salah satunya Kalimantan Selatan,” katanya.
Lebih lanjut T. B. Pemayun menjelaskan, Bali memiliki konsep Bali And Beyond, setelah dari Bali wisatawan mancanegara akan ditawarkan menuju kota lain seperti, Jogjakarta, Gorontalo dan setelah kunjungan ini nantinya akan diarahkan juga ke Kalsel.
“Tentu dengan adanya kehadiran Dewan Kalsel serta Dinas Pariwisata Kalsel ini, kami dapat membantu mengembangkan serta mempromosikan pariwisata Kalsel di mata Internasional,” tambahnya.
Kedepannya, diharapkan Dinas Pariwisata Bali dan Kalsel akan terus berkomunikasi, untuk melakukan kerjasama baik secara formal maupun informal.
Ditemui diakhir kegiatan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, banyak masukan yang didapat dari pertemuan kali ini. Ia berharap dari hasil kunjungan pihaknya kali ini, kedepan banyak hal baru yang bisa diaplikasikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalsel.
“Alhamdulillah banyak hal-hal yang baik yang kita serap dari pertemuan kita kali iniini dengan kepala dinas provinsi Bali, hingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi daerah kita”, ungkap Paman Yani, sapaan akrabnya.
Paman Yani menjelaskan, Dinas Pariwisata Kalsel tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan penuh dari masyarakat, karena dalam pariwisata, keamanan dan kenyamanan adalah hal yang utama.
“Kalsel akan terus berbenah dan mudah-mudahan akan terus jadi tujuan pariwisata. Akan ada tempat wisata-wisata baru yang akan kita buka untuk khalayak, terutama yang berbasis wisata alam, seperti pesisir pantai, laut serta pegunungan. Ini akan menjadi kerja keras kita semua, dan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat serta anggaran yang cukup,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJAR – Peringatan Haul KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) ke-18 akan digelar tahun ini. Bedanya, haul diiniasi oleh ulama dan tokoh agama yang merupakan murid Guru Sekumpul semasa hidup.
Saat jumpa pers di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin di Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Minggu (8/1) malam, Pimpinan Ponpes Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Darussalam Martapura, Muhammad Wildan Salman menyebut, pihaknya bersama dengan para “Anak Ilmu” (murid Guru Sekumpul) lainnya sepakat akan memperingati Haul ke-18, pada Kamis malam (26/1).
“Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilakukan pada malam Jumat, tanggal 26 Januari, di kediaman Bapak Gubernur di Kampung Keramat. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT,” ucapnya.
Pimpinan Ponpes akrab disapa Guru Wildan itu mengungkapkan, haul ini akan dibuka untuk umum. Bahkan juga mengundang masyarakat serta tokoh agama dari luar daerah.
“Kita akan mengundang tamu dari luar Kalsel, khususnya dari Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Alhamdulillah mulai pengasuh pesantrenya mulai mualiminnya, pimpinan Ponpes serta satrinya merespon dengan baik dan akan menghadirinya,” ungkapnya.
Seperti diketahui, peringatan haul Guru Sekumpul sudah tidak digelar secara akbar sejak adanya pandemi COVID-19. Kendati demikian, di berbagai daerah termasuk luar Kalsel tetap menggelar peringatan di masjid atau mushola setempat.
“Apalagi kita yang masih di kawasan Martapura, tentu akan melaksanakannya,” beber Guru Wildan.
Jumpa pers juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta sejumlah ulama Banua, yakni Habib Ali, KH Mukeri Yunus, Guru Supian Al-Banjari, Guru Juhran, Fauzan Saleh. (RILIS-SYA/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, pada Minggu (8/1).
Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Suasana saat Kemenag dan Menteri Haji Arab Saudi membahas haji 2023
Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.
“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah.
Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 kuota.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” tegasnya.
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, (panggilan akrab Menag), untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.
Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan. (Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” ujarnya.
Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga. Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” jelasnya.
Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara dapat menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.
Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (KEMENAG-RIW/RDM/RH)
