Hari: 6 Januari 2023

SURABAYA – Guna meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambangi Samsat Manyar Surabaya Timur Provinsi Jawa Timur, Jum’at (6/1).

Rombongan Dewan dipimpin oleh Wakil Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan didampingi pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel yaitu Kabid P3EPD, Rahmanita Ariffin dan Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rusma Khazairin. Mereka disambut baik oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kasubbid PDL, Ainur Holis beserta jajarannya.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Samsat Manyar ini. Pertama, yang saya lihat, Kantor Samsat Manyar ini begitu luas, sangat refresentatif, sehingga antrian masyarakat yang ingin membayar pajak tidak begitu panjang dan bisa terlayani dengan cepat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan, usai kegiatan.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Paman Yani, ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan Bapenda Jatim. Salah satunya tentang tarif PAP, dimana di Jatim, perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) tetap bisa ditarik PAP-nya. Dari informasi pihak Bapenda Jatim, lanjut Paman Yani, hal tersebut sesuai dengan rujukan Dirjen Kementerian Keuangan.

“Sehingga sah-sah saja Bakeuda menarik PAP walaupun perusahaan wajib pajak secara perizinan belum lengkap. Sementara di Kalsel, harus lengkap dulu perizinannya baru perusahaan pengguna air permukaan bisa ditarik PAP. Sementara proses perizinannya cukup rumit,” jelasnya.

Selain itu, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Jawa Timur juga dinilai sangat pro rakyat. Mereka membebaskan pembayaran PKB sampai nol persen, khusus bagi ojek daring dan angkutan mikrolet, tentunya dengan disertai bukti-bukti otentik.

Lebih lanjut, Paman Yani menjelaskan terkait dengan teknologi dan aplikasi yang digunakan agar tetap terlindungi dan tidak terjadi kebocoran keuangan daerah. Meskipun namanya aplikasi kemungkinan bisa dijebol, namun Jatim membuat pertahanan untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Walaupun yang dibawah membuat sesuatu yang bisa merubah ketentuan-ketentuan tentang wajib pajak, tetapi akan terhenti di otoritas diatasnya. Hal ini tentu sangat baik untuk bisa diaplikasikan di Kalsel,” terangnya.

Hal menarik lainnya, menurut Paman Yani, mengenai agar tenaga kontrak atau honorer bisa mendapatkan upah pungutnya, yaitu melalui sistem kinerja person. Artinya ada target yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Kalau tidak sesuai dengan target, maka akan dikurangi upah pungutnya.

“Nah itu berlaku juga untuk ASN dan pejabat-pejabat diatasnya,” tambahnya.

Paman Yani berharap agar masukan-masukan yang didapatkan pada pertemuan tersebut bisa diaplikasikan dalam ke-Samsat-an, PKB dan PAP.

“Yang baik dari Jawa Timur bisa diaplikasikan di Kalsel. Adapun hal-hal yang sudah baik di Kalsel agar bisa lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (RILIS-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga-nya terus melakukan pembinaan, dalam hal peningkatan prestasi olahraga. Dan, hal tersebut terbukti dengan pencapaian prestasi atlet yang berhasil dicapai pada Tahun 2022.

“Pada tahun 2022 prestasi olahraga terus mengalami peningkatan, yang cukup baik,” ucap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, kepada Abdi Persada FM, Jumat (6/1).

Sehingga tahun 2023 ini, lanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan pembinaan, agar prestasi olahraga atlet Banua semakin meningkat.

“Peningkatan prestasi tersebut berkat pembinaan yang luar biasa dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang perduli terhadap kemajuan olahraga,” ungkap Hermansyah.

Gubernur Kalsel saat ini, tambahnya, telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dari berbagai pihak atas keperdulian terhadap peningkatan olahraga di Kalsel.

Menurut Hermansyah, prestasi para atlet olahraga tersebut, salah satunya dapat dilihat pada ajang Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan, atlet Kalsel memberikan prestasi terbaik dengan keluar sebagai juara umum.

“Atlet Kalsel hampir menguasai seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pra POPNAS tersebut,” ujarnya.

Atas prestasi tersebut, tutur Hermansyah, pada Tahun 2023 POPNAS akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selain itu, pencapaian prestasi atlet Nasional Paralimpik Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan, cukup membanggakan,” jelas Hermansyah.

Provinsi Kalsel masuk 4 besar nasional pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua. Selain itu, NPC Kalsel berhasil menyumbangkan 36 medali pada ajang ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah, mewakili Indonesia.

“Untuk meningkatkan prestasi olahraga di Tahun 2023 ini, Dispora Kalsel akan melakukan pola pembinaan, yang terintegrasi dengan melibatkan cabang olahraga atau cabor, dan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Pada pola pembinaan tersebut, akan dimasukkan cabang olahraga andalan dari Provinsi Kalimantan Selatan, serta cabang cabang olahraga yang ada pada Desain Besar Olahraga Nasional.

“Pola pembinaan terintegrasi ini, akan diterapkan juga kepada daerah daerah, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sehingga diharapkan Hermansyah, dengan adanya pola terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Daerah tersebut, maka prestasi atlet olahraga akan merata di 13 Kabupaten dan kota di Kalsel. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Sepanjang ruas jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin bakal dipasangi Penerangan Jalan Umum (PJU) di tahun 2024. Ini menyusul keinginan warga Desa Sungai Arfat, Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang khawatir apabila tindak kejahatan terjadi. Ditambah lagi rawannya kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun alokasi anggaran agar jumlah pengadaan yang dibutuhkan sesuai.

“Untuk PJU Mataraman-Sungai Ulin kemungkinan kalau tidak ada halangan bisa pelaksanaannya pada akhir 2023 atau di awal 2024 karena masih ada kawasan yang jadi prioritas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama tadi.

Ia menjelaskan, nantinya saat melakukan eksekusi di lapangan pemasangan PJU akan disesuaikan dengan hitungan 1 tiang berjarak 100 meter.

“Itu di luar dari jembatan ya. Meski total panjang jalannya 15,41 Kilometer namun kewenangannya itu masuk Dinas PUPR Kalsel,” bebernya.

Meski tak hapal berapa total anggaran yang dialokasikan, namun, pengadaan fasilitas PJU di sepanjang akses bebas hambatan (bypass) ini akan terealisasi paling lambat 2024.

“Sebenarnya sudah kami siapkan. Setidaknya selain PJU, rambu-rambu penunjuk jalan pun dipastikan juga siap beroperasi semua,” tutur Kadishub Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi.

Sementara itu, Kades Sungai Arfat, Normarliansyah, mengungakapkan, dengan adanya perencanaan Dishub Provinsi Kalsel diharapkan pengadaan fasilitas PJU bisa terealisasi. Mengingat, warga sekitar ternyata sudah lama menikmati jalan ini tanpa bantuan fasilitas penerangan jalan.

“Penerangan lampu di sini sangat penting. Kalau setiap malam sangat gelap, kalau bisa segera dipasang,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, usai meresmikan jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, juga sudah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel untuk segera menganggarkan fasilitas PJU. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Sepanjang 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) telah berhasil menertibkan 46 aktivitas penebangan dan tambang ilegal yang berada di kawasan hutan lindung. Temuan di kawasan hutan lindung tersebut merupakan hasil kegiatan operasi pembinaan tenaga pengamanan hutan yang dilakukan oleh Dishut Provinsi Kalsel, Tahura Sultan Adam dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Provinsi Kalsel Haris Setiawan, belum lama tadi. Disampaikan Haris di tahun 2022 aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal tanpa izin menurun dikarenakan maraknya cuaca hujan sehingga pengoperasian aktivitas ilegal sulit dilakukan. Tidak seperti di tahun 2021 lalu, yang telah ditemukan sebanyak 60 aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal di kawasan hutan.

“Dan tahun ini aktivitas ilegal tanpa izin sudah berkurang, karena pengawasan terus dilakukan di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” ungkap Haris.

Haris melanjutkan pihaknya (Dishut Kalsel) bersama Polisi Kehutanan (Polhut) akan terus rutin melakukan pengawasan ketat dan patroli, serta mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar dapat menjaga kawasan hutan dan bisa ikut peduli dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung sekaligus mencegah kegiatan ilegal.

“Kami memang memberikan teguran apabila ada aktivitas penebangan ilegal dan tambang ilegal,” tutup Haris. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Latihan Kerja provinsi Kalimantan Selatan (BLK Kalsel) melaksanakan Lima tahapan pelatihan di tahun 2023 ini. Dua tahapan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tiga tahap akan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, mengatakan dalam rangka memberikan keterampilan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui pihaknya di tahun 2023 kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi dengan 14 kejuruan. Dan membuka 37 paket pelatihan, yang mana 22 paket dari dana APBD dan 15 Paket dari dana APBN.

“Pada bulan Januari ini pendaftaran pelatihan sudah dibuka,” ungkap Yusfiansyah pada Kamis (5/1) sore tadi.

Yusfiansyah menambahkan pendaftaran pelatihan bisa dilakukan secara daring maupun luring atau langsung datang ke kantor BLK yang terletak di Sungai Ulin Kota Banjarbaru, dan akan dibuka hingga 1 bulan kedepan.

“Untuk kejuruan yang dibuka pada tahun ini yakni Administrasi Perkantoran, Teknik Akuntansi Junior, Computer Operator Assistant Desaom Grafis, Menjahit, Tata Kecantikan kulit & Rambut, Las SMAW 3G, Pemeliharaan Listrik Bangunan sederhana, Teknisi Instalasi tenaga, Teknik Perawatan AC Residential, Teknisi Embedded System (Elektronika), Operator Mesin Bubut, Service sepeda motor injeksi, Pemeliharaan berkala kendaraan ringan injeksi,” lanjut Yusfiansyah.

BLK Kalsel dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdedikasi mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia kerja. semua jurusan pelatihan akan diberikan pembelajaran dari dasar. Sehingga untuk calon peserta pelatihan tidak perlu khawatir dalam mengikuti pembelajaran jurusan kelas pelatihan. Selain itu, bagi calon peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan tanda bukti kelulusan dari BLK yang berguna untuk meyakinkan perusahaan yang akan dilamarnya dan diberikan secara gratis.

“Komitmen tersebut merupakan dedikasi pemerintah Provinsi kalsel kepada Masyarakat Banua, untuk dapat menciptakan para alumni BLK yang memiliki pengalaman, keterampilan, serta pengetahuan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri, maupun usaha wiraswasta secara mandiri,” lanjutnya.

Ditambahkan Yusfiansyah, Bagi Masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan di BLK Kalsel bisa mendaftarkan diri mereka melalui website bit.ly/BLKProvKalsel2023 atau bisa datang langsung ke kantor BLK yang di Sungai Ulin Kota Banjarbaru. (MRF/RDM/RH)