Pemko Banjarmasin Minta Bantuan Pemprov Kalsel Untuk Pembangunan Drainase di Jalan Provinsi

BANJARMASIN – Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk mengatasi permasalah banjir rob, dengan membangun drainase. Karena itu, permintaan bantuan akan dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk pembangunan drainase di jalan provinsi, serta jalan nasional kepada Balai Besar.

Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah mengatakan, drainase merupakan tempat penampungan air sementara, sebelum dialirkan kembali ke sungai sungai yang ada di Kota Banjarmasin.

Kadis PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah

“Mengingat, di Kota ini terdapat jalan berstatus jalan nasional dan provinsi, maka kami akan meminta bantuan kepada Balai Besar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan drainase di jalan tersebut,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, di Aula Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Kamis (5/1).

Menurut Suri, pihaknya telah membuat desain Drainase yang ada di Jalan Nasional maupun di Jalan Provinsi.

“Untuk pelaksanaan kami akan melakukan pembicaraan lebih lanjut kepada mereka,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony mengatakan, untuk jalan provinsi di Kota Banjarmasin berada di kawasan Jalan Pramuka, Jalan Adyaksa, Jalan Sultan Adam serta lainnya.

Kabid Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony

Sedangkan, lanjut Tony, untuk pembangunan drainase yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin adalah di kawasan Jalan Pramuka.

“Oleh karena itu kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan bantuan setiap tahunnya, untuk pembangunan drainase pada jalan jalan provinsi yang ada di Kota Banjarmasin,” ucap Tony.

Dalam kesempatan tersebut, Suri Sudarmadyah juga mengungkapkan, Kota Banjarmasin menjadi salah satu Kota Tahan Banjir oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar.

“Kota Banjarmasin merupakan Kota yang berada dibawah permukaan laut, sehingga pada saat terjadi Rob atau air laut naik, maka Kota Banjarmasin akan terendam air,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suri, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar menunjuk Kota Banjarmasin sebagai Kota Tahan Banjir, dengan proyek pembangunan sungai di kawasan Jalan Veteran, Proyek tersebut, mulai dikerjakan pada tahun 2023 ini.

“Kota Banjarmasin Tahan Banjir ini, pemerintah juga mengajak seluruh warga Kota Banjarmasin, untuk dapat lebih perduli, bertahan, dan menghadapi musibah banjir tersebut,” ucap Suri. (SRI/RDM/RH)

2022, Samsat Banjarbaru Raup Pendapatan Hingga 198 M

BANJARBARU – Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarbaru berhasil meraup pendapatan sebesar Rp198 Miliar pada 2022. Angka ini merupakan nilai penerimaan terbesar di Kota Idaman setelah di tahun sebelumnya hanya bisa merealisasikan Rp163 miliar.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Pengayom Bayu Ajie, melalui Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB, Andri Iskandar, mengaku bahwa penerimaan tersebut mengalami pergerakan yang sangat positif apalagi setelah wabah melandainya COVID-19.

Kasi PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Banjarbaru, Andri Iskandar, saat dikonfirmasi soal capaian penerimaan

“Ada selisih keuntungan yang cukup siginfikan dibandingkan 2021 lalu yaitu sebesar Rp35 miliar atau dipersentasekan menjadi 109 persen,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (5/1).

Ditambah lagi, adanya keringanan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga menjadikan nilai lebih dalam merealisasikan pendapatan kas daerah khususnya Banjarbaru yang kini resmi menjadi Ibu Kota Provinsi.

“Ini juga cukup berdampak karena masyarakat luar sudah mulai banyak yang berpindah ke Banjarbaru untuk melakukan balik nama (BBN-KB). Kalau secara persentasenya keseluruhannya berada diangka 106 persen atau Rp85 miliar lebih padahal targetnya hanya sekitar Rp80 miliar,” beber Andri.

Dijelaskannya lagi, saat ini animo masyarakat terhadap pembayaran juga mulai mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu, ini juga menjadikan Banjarbaru sebagai lahan yang berpotensi besar terhadap pendapatan daerah melalui sektor penerimaan kendaraan bermotor.

“Kalau dilihat tahun 2022, PKB juga berhasil melampui target yakni sebesar Rp107 miliar lebih. Sedangkan targetnya hanya Rp100 miliar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar RDP Terkait Rencana Pembangunan Dua Puskesmas

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), terkait rencana pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pada Rabu (4/1) sore.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir, kepada sejumlah wartawan mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) digelar bersama Kepala Dinas Kesehatan dihadiri Kepala Bidang masing-masing, terkait kesiapan pembangunan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di dua Kelurahan.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir

“Kita ingin Puskesmas yang dibangun nanti dapat selesai tepat waktu,” katanya

Saut menyampaikan, dengan sudah dipastikan tahun 2023 ini akan dilaksanakan pembangunan dua Puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Pemurus Dalam dan Pelambuan, ia menyarankan Januari atau Februari dapat dilakukan lelang, agar finishing paling lambat bulan November mendatang.

“Berkaca seperti penyelesaikan Puskesmas Mantuil yang molor, kita tidak ingin itu akan terulang kembali,” pinta Saut

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Ramadhan menjelaskan, adanya saran dan masukan Komisi IV DPRD Banjarmasin, tentu menjadi motivasi dan dukungan sepenuhnya untuk membangun
dua puskesmas di dua Kelurahan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan

“Kami mempersiapkan pembangunan, baik di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi IV Saut Nathan Samosir, didampingi Wakilnya Arufah Arif, dan Sekretaris Mathari, dengan anggota Mudah, Amalia Handayani, Sukrowardhi, Rahman Nanang Riduan, Gusti Yuli Rahman dan Abdul Muis, bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Harjad Batola ke-63, Paman Birin: Bergerak Maju, Wujudkan Batola BISA

BATOLA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan ancaman resesi ekonomi dan krisis pangan, pada tahun 2023 ini.

Pengalungan bunga selamat datang kepada Gubernur Kalsel

Paman Birin menyebut, gejala-gejalanya sudah mulai dirasakan menjelang akhir tahun 2022, antara lain kenaikan beberapa komoditas produk pangan yang cukup tinggi, seperti kenaikan harga beras Siam dan sejenisnya, yang berasal dari daerah.

(ki-ka) Ketua DPRD Provinsi, Guru Wildan, Gubernur Kalsel dan Pj Bupati Batola

Karenanya, Ia meminta semua daerah di Kalsel, termasuk Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu lumbung pangan andalan, agar siap siaga dalam mengatasi persoalan ini.

“Kita harus mengoptimalkan segala potensi di daerah kita untuk menggerakkan perekonomian dan memelihara kecukupan pangan. Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah lumbung pangan Kalsel, hendaknya
bisa memanfaatkan momentum ini untuk menggerakkan masyarakat agar lebih produktif lagi dalam mengelola sektor pangan,” ujar Paman Birin, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Batola ke-63 pada Kamis (5/1).

Selanjutnya Paman Birin mengatakan, dalam perjalanannya, suka dan duka, pahit dan manis, peluang dan tantangan, tentu saja mewarnai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Barito Kuala.

Namun dinamika apapun yang terjadi ujar Paman Birin, jajaran pemerintahan dan seluruh komponen masyarakatnya, hendaknya selalu kompak dan bergandengan tangan untuk menghadapinya.

“Saya berharap, pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala, bisa secara nyata hadir di tengah masyarakat petani dalam bentuk program-program, inovasi-inovasi pertanian, serta cara apapun yang mampu mendorong swasembada pangan. Ayo kita gelorakan semangat membangun, demi mewujudkan Barito Kuala BISA (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah). Mari kita
bulatkan tekad untuk terus Bergerak maju dalam membangun daerah berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batola, Mujiyat menyebutkan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala semakin merasakan nikmatnya hasil-hasil pembangunan yang merupakan buah dari kerja keras masyarakat bersama pemerintah.

Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hubungan baik pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dukungan dari segenap masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyemangat dan motivasi dalam melaksanakan amanah.

“Saya akan terus berupaya untuk mewujudkan serta senantiasa memfasilitasi keinginan masyarakat agar masyarakat semakin makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Peringatan hari jadi ditutup dengan tausiah oleh KH Wildan Salman yang mengajak semua pihak, agar tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

TPAS Regional Banjarbakula Atur Strategi Tingkatkan PAD

BANJARBARU – Realisasi pendapatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Banjarbakula tahun 2022 mencapai Rp2,36 miliar.

Pintu gerbang masuk TPAS Regional Banjarbakula

Kepala TPAS Regional Banjarbakula, Sarwani, mengatakan hampir seluruh pendapatan berasal dari tarif pembuangan sampah yang diterapkan sejak awal tahun 2022 lalu terhadap 5 kabupaten/kota yang tergabung dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjarbakula, yakni Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut serta Barito Kuala.

Kepala TPAS Regional Banjarbakula, Sarwani

“Khusus Kota Banjarbaru kita pasang tarif 40 ribu Rupiah, sedangkan yang lainnya kita kenakan tarif 65 ribu Rupiah pertonnya,” ungkapnya, Kamis (5/1).

Dijelaskannya, dari 5 wilayah tersebut, Kota Banjarbaru menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan total kiriman sampah mencapai 24 ribu ton atau senilai Rp 972 juta.

“Yang paling rendah yakni Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kiriman 719 ton, sekitar 46 juta Rupiah,” bebernya.

Kurangnya kiriman sampah dari beberapa wilayah, diakuinya, disebabkan oleh beberapa faktor. Terutama di bidang operasional, seperti jumlah armada pengangkut yang belum mencukupi hingga kenaikan BBM yang tidak terduga.

“Mungkin karena Pemda setempat belum mengaggarkan di tahun 2022 lalu, kiriman sampah ke tempat kami meningkatnya sejak 3 bulan menjelang tutup tahun kemarin,” ujarnya.

Minimnya pengiriman tentu akan berdampak pada menurunnya pendapatan TPAS Regional Banjarbakula.

Menyiasati hal itu, Sarwani menyebut, pihaknya akan memberikan kelonggaran kepada 5 kabupaten/kota KSP Banjarbakula, dengan mempersilakan pembayaran iuran paling lambat bulan Maret 2023.

“Jadi dari Januari ini, kita persilakan mereka untuk mengirimkan sampahnya dulu, nanti baru diakumulasikan dan pembayarannya paling lambat kita minta bulan Maret,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, TPAS Regional Banjarbakula juga akan meningkatkan sarana dan prasarana agar target PAD Tahun 2023 dapat tercapai.

“Kita juga akan menambah jam operasional mulai dari jam 7 pagi hingga 5 sore, agar tidak hanya pendapatan yang meningkat, tetapi sampah di tempat kita ini juga benar-benar terkelola dengan baik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

2023, Diskominfo Kalsel Akan Gencar Sosialisasii LAPOR! Paman

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan terus gencar sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (LAPOR! Paman) di tahun 2023 ini. Berbagai pendekatan terhadap masyarakat telah dilakukan Kominfo Kalsel untuk mensosialisasikan aplikasi LAPOR! Paman di tahun 2022 yang lalu, yakni salah satu nya kegiatan dengan menyusur sungai untuk mengedukasi penduduk pinggiran sungai tentang penggunaan aplikasi, serta menggandeng aktivis masyarakat banua.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim pada Rabu (4/1) sore menyampaikan, 2023 ini sosialisasi akan dilaksanakan pada sektor yang belum dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, seperti pada kelompok – kelompok Difabel (berkebutuhan khusus).

“Kita lebih banyak mensosialisasikan agar peranan Masyarakat di Banua Kalsel semakin meningkat untuk memberikan aspirasi, opini, dan tentu memberikan saran-saran terbaik,” ungkap Muslim.

Menurut Muslim, dengan adanya masukan dan saran dari masyarakat terhadap pembangunan – pembangunan Pemerintah Provinsi Kalsel, maka Masyarakat berperan penting dan terlibat dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran, terkait perbaikan – perbaikan terhadap pembangunan yang dilakukan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version