Hari: 13 Desember 2022

PALANGKA RAYA – Kecilnya kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat sorotan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.

Untuk mendorong upaya peningkatan PAD, Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini mencoba menggali informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dinilai sangat bagus dalam memaksimalkan program kegiatannya menjadi sumber PAD.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengungkapkan banyak hal yang bisa digali dalam kunjungan kerja ini, terutama bagaimana agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel nanti bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih baik untuk mendongkrak peningkatan PAD.

“Sekarang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel) baru ada 30 milyar, disini (Kalteng) sudah 100 milyar lebih”, katanya, dalam siaran pers, Senin (12/12).

Menurut Imam, meski retribusi di Kalsel ternyata nilainya lebih tinggi dibanding Kalteng, namun hal tersebut dirasakan belum mampu meningkatkan PAD padahal banyak sumber-sumber PAD yang bisa digali dan ditingkatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.

Ia berharap ke depan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih baik supaya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan PAD, seperti penyediaan sarana cold storage (sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan) dan sarana penunjang lainnya.

“Yang harus dicontoh Kalsel adalah bagaimana mendapatkan anggaran. Supaya lebih banyak cold storage dan lain sebagainya. Itu kan semua untuk meningkatkan PAD tapi masih belum terakomodir”, ungkapnya.

Selain itu, Imam juga berharap di tahun 2024, ada pendekatan ke Bakeuda dan Bappeda supaya bisa terakomodir, karena potensi-potensi untuk mendapatkan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel ini sangat banyak.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng, Darliansjah mengapresiasi sekaligus memberikan penghargaan atas kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel ke Kalteng untuk berbagi, bersinergi, dan bertukar pikiran untuk percepatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kalteng maupun di Kalsel.

“Ada beberapa masukan yang nanti akan kami terapkan di Kalteng dan ada beberapa program yang bisa kami sinergikan dengan Kalsel,” ucapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – “Ini suatu kebanggaan, kebahagiaan. Kalo kata urang Banjar “Himung” menerima penghargaan dari SIWO PWI Pusat ini. Tadi saya juga sempat diingatkan, bahwa ini ternyata adalah penghargaan kedua setelah di Surabaya beberapa waktu lalu, ” ujar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dalam sambutannya, usai menerima Anugerah Olahraga Golden Award V SIWO PWI Pusat, pada Senin (12/12) malam di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Tahun ini, SIWO PWI Pusat kembali memberikan Anugerah Olahraga kepada sejumlah tokoh, atas jasa dan dedikasinya pada bidang olahraga. Termasuk Anugerah Olahraga bagi Gubernur Peduli Olahraga. Dimana pada tahun ini, ada 2 Gubernur di Indonesia yang mendapatkannya. Yakni Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

“Jika ada penghargaan yang lebih tinggi dari Golden Award, maka kami juga tidak akan ragu memberikannya kepada Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel). Sebab dedikasinya terhadap olahraga, jauh di atas rata – rata kepala daerah lainnya,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari kepada wartawan, usai menyerahkan Anugerah Olahraga Golden Award V kepada Gubernur Kalsel.

Atal menambahkan, perhatian Paman Birin terhadap dunia olahraga, dapat terlihat dengan banyaknya event olahraga yang digelar di provinsi ini. Baik yang berskala lokal, regional, nasional hingga internasional.

“Bahkan kalo kita hitung – hitung, dalam sebulan bisa ada sampai 2 event olahraga yang digelar di Kalsel ini,” tutup Atal.

Penyerahan Anugerah Olahraga Golden Award V SIWO PWI Pusat di Banjarmasin ini, dibarengkan dengan silaturahmi Paman Birin bersama atlet NPC Kalsel. Silaturahmi ini sebagai wujud kebanggaan Paman Birin, atas pencapaian prestasi para atlet disabilitas ini pada Peparnas di Papua. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Setdaprov Kalsel) untuk menyerap aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Sulkan, menerima kedatangan rombongan yang diketuai Ahmad Baidhowi, di ruang H Aberani Sulaiman Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, pada Selasa (13/12) siang.

Dalam sambutan tertulisnya, Sahbirin menyebut Pemprov Kalsel mendukung sepenuhnya kegiatan Baleg untuk menampung saran dan masukan masyarakat.

“RUU larangan minuman beralkohol ini selaras dengan pandangan bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, baik fisik maupun mental, berupa menurunnya tingkat kesehatan seseorang dan perilaku buruk serta bertentangan dengan budaya masyarakat Kalsel yang religius,” ungkapnya.

Saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi setingkat undang-undang yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Payung hukum atau regulasi yang saat ini ada, dinilainya masih belum kuat dalam mengatur pengawasan, pengendalian serta sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggaran peraturan tersebut.

RUU larangan minuman beralkohol ini menurut Sahbirin, juga menimbulkan berbagai dinamika yang pasti muncul seiring pembahasannya.

Sebab itu, langkah Baleg DPR RI dalam menyaring seluruh aspirasi elemen masyarakat menjadi sangat penting agar seluruh tahapan penyusunan RUU ini dapat berjalan dengan baik.

Sahbirin juga menyarankan agar RUU ini dapat disosialisasikan menggunakan saluran publik seperti media sosial.

“Saya kira hal ini juga penting untuk kita perhatikan bersama bahkan melalui saluran-saluran publik tersebut kita juga dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait RIU ini agar tidak terjadi tafsir tafsir yang keliru dan menyesatkan,” imbuhnya.

Ketua Tim sekaligus Wakil Baleg DPR RI, Ahmad Baidowi mengatakan, kunker pihaknya di Kalsel bertujuan menyerap masukan dari berbagai unsur masyarakat terkait RUU yang tengah mereka bahas yakni Soal larangan minuman beralkohol.

“Pada dasarnya seluruh masyarakat di Kalsel setuju terhadap RUU ini, tetapi ada beberapa masukan juga seperti judul UU yang tidak usah menggunakan kata ‘Larangan’,” ujarnya.

Selain itu Baidowi menyebut ada beberapa masukan yang didapatkan dalam hasil kunkernya yakni mengenai hukuman jual beli yang dinilai tidak sepadan, antisipasi oknum yang mengatasnamakan lembaga untuk bertindak separatis kepada penjual hingga manfaat dan akibat dari terbentuknya UU tersebut.

“Yang kami sampaikan, ini baru draf atau rancangan awal, sehingga bisa diubah bila ada masukan yang lebih baik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang Pelaksanaan Pengamanan Berlalulintas Perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menerima bantuan Traffic Cone dari PT Jasa Raharja Cabang Kalsel, di UPTD Terminal Type B Kilometer 6 Banjarmasin, Selasa (13/12).

Bantuan diserahkan pada saat gelaran apel pagi dan diterima langsung Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi dari Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan Benjamin Bob Panjaitan.

“Saat ini kami menerima serah terima bantuan traffic cone dari PT Jasa Raharja,” ungkap Fitri.

Menurutnya, bantuan ini untuk pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2022 ke 2023 mendatang.

“Tentunya, kerjasama antara Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan ini, akan terus dijalin,” ucapnya.

Fitri berharap, dengan adanya kerjasama ini, maka diharapkan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas akan semakin membaik di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan Benjamin Bob Panjaitan mengatakan, pihaknya saat ini telah menyerahkan bantuan Traffic Cone kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Terminal Type B Kilometer 6 Banjarmasin.

“Dengan pemberian bantuan tersebut, PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan turutserta membantu memberikan pengamanan berlalu lintas di Provinsi ini,” ujarnya.

Benjamin berharap, pengguna jalan raya di Provinsi ini, dapat mematuhi aturan berlalu lintas, demi keselamatan bersama.

Hadir pada acara tersebut, Kepala UPTD Terminal Type B Kilometer 6 Banjarmasin Tomy Hariadi. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan agar kabupaten/kota benar-benar serius mengalokasi anggaran untuk menuntaskan persoalan stunting.

Menyikapi itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, apabila anggaran penanganan stunting melalui APBD tak mencukupi. Maka, disarankan untuk mengajukan alokasi dari APBN. Mengingat, pengentasan ini di Kalsel menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Pastikan anggarannya berapa, ya kalau kurang mencari sumber dana lain. Apabila tak cukup bisa diajukan ke kementerian yang memiliki kewenangan,” ujarnya kepada awak media, usai membuka rakor stunting yang diselenggarakan di ruang rapat H Maksid Setdprov Kalsel, Selasa (13/12).

Dia mengungkapkan agar pemerintah kabupaten/kota tidak hanya lebih menekankan serimonialnya saja dalam penanggulangan stunting. Melainkan, lebih kepada efektivitas bagaimana hal ini bisa berdampak positif pada bukti kongkrit penurunan.

“Ya diminta tidak hanya kegiatan seremonial saja. Melainkan ada langkah kongkrit dan penyusunan program strategis agar 2024 realisasi target yang ditetapkan bisa tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Provinsi Kalsel, Zulkipli, menuturkan, sebagai tindaklanjut atas hal itu pihaknya terlebih dahulu harus menyamakan persepsi agar penyelenggaraannya nanti dapat berjalan sesuai harapan dari pemerintah pusat.

“Dari hasil rapat tadi memang ada kabupaten/kota yang melaporkan tidak standart. Tetapi, bagaimana ini adalah awal rapat dilaksanakan. Namun, pemerintah pusat sementara menerima hasil laporan tersebut,” bebernya.

Ia membeberkan, untuk stuntung di Kalsel sudah mulai mengalami penurunan. Namun, ia belum bisa membeberkan jumlah tersebut.

“Nampaknya tadi ada ke arah penurunan tetapi saya belum bisa menyampaikan karena hasil akhirnya akan dipublish oleh pihak yang memiliki kompetensi terhadap penurunan stunting,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)